Penulis: Zikra Asril
Muslimah News, FOKUS — DPR telah mengesahkan UU IKN pada 18/1/2022 lalu. Anehnya, hingga sekarang sumber pembiayaan megaproyek strategis ini belum jelas.
Tentu publik bertanya, bagaimana bisa UU IKN ini disahkan dalam waktu singkat, sementara sumber dana pembangunannya saja tidak siap? Apalagi APBN sedang sekarat dan kondisi ekonomi negara pun mengalami banyak tantangan. Ditambah lagi target pembangunan IKN mau dikebut agar diresmikan pada 2024. Sungguh kebijakan yang tidak rasional. Lantas, kalau masih dipaksakan, apa yang akan terjadi?
Target Peresmian IKN Tahun 2024 dan Refocusing APBN
Pemerintah memasukkan proyek IKN ke dalam RPJMN 2020—2024 sehingga proyek ini masuk program prioritas nasional. Plt. Direktur Regional II Bappenas Mohammad Roudo mengatakan ada tiga tahapan pembangunan IKN. Tahap pertama, 2022—2024, membangun kawasan yang cukup besar, yakni 6.600 hektare kawasan inti dan 56.000 hektare kawasan perkotaan. Selain Istana Presiden, juga akan membangun gedung MPR/DPR, kantor pemerintahan, serta perumahan di area utama IKN Nusantara.
Tahap kedua, 2025—2035, mengembangkan fase kota berikutnya, serta menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN. Pada tahap kedua ini juga dilakukan pengembangan sektor-sektor ekonomi prioritas.
Pada tahap ketiga, 2035—2045, meningkatkan konektivitas dengan kota besar di sekitar wilayah IKN Nusantara. Kemudian, pada 2045 yang merupakan tahap akhir, IKN Nusantara diharapkan bisa masuk dalam daftar 10 besar kota paling layak huni (liveable city).
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan tahap pertama hingga 2024 mencapai Rp110 triliun dari total 501 triliun ($35 miliar).
Lantas, darimana sumber uangnya, mengingat pada APBN 2022 tidak ada pos anggaran untuk IKN? Namun, Kementerian Keuangan memberi sinyal pendanaan bakal disiapkan dari berbagai skema, mulai dari refocusing APBN hingga dana PEN.1
Dari poin ini saja jelas negara tidak siap. Apabila terjadi refocusing atau realokasi APBN, kemungkinan besar anggaran untuk rakyat akan berkurang, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, anggaran jamsos, dan peningkatan produktivitas usaha, dll.
Direktur Eksekutif Indonesia Poltical Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan ketakjelasan anggaran IKN memperlihatkan IKN merupakan proyek yang dipaksa jalan, serta negara seolah tidak patuh pada program prioritas yang seharusnya sudah siap. Dedi juga mengingatkan, jika memang Pemerintah tidak punya sumber dana yang pasti, belum terlambat untuk membatalkan UU IKN.2
Ancaman Utang Bengkak
Pakar ekonomi Didik J. Rachbini mengingatkan Pemerintah agar tidak membuat perencanaan serabutan dan tidak mengacak-acak APBN yang sudah kritis. Pengeluaran APBN sudah banyak sekali dan utang juga menggunung. Oleh karena itu, tidak layak jika APBN masih terbebani IKN yang sebenarnya tidak urgen saat ini.
Hal senada disampaikan ekonom Bhima Yudhistira. Menurutnya, utang pembangunan dan pemindahan IKN pada fase awal berpotensi makin membengkak karena biaya konstruksi bisa terpengaruhi efek volatilitas nilai tukar saat pandemi Covid-19. Bima menilai pembangunan IKN sebaiknya ditunda. Selain karena masih kondisi pandemi, urgensi pembangunan IKN masih lebih rendah dibanding penanganan pandemi.
Bukan tidak mungkin kondisi tersebut “memaksa” pemerintah hmenarik utang demi memenuhi kebutuhan belanja negara jumbo. Alhasil, utang pemerintah kian menggunung. Padahal, hingga akhir Desember 2021, utang pemerintah sudah menembus Rp6.908,87 triliun atau setara 41% produk domestik bruto (PDB). Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp834,31 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu 38,68% PDB.
Belum lagi beban belanja bunga utang pemerintah yang semakin tinggi. Pada tahun anggaran 2022 ini, beban bunga utang diperkirakan mencapai Rp360—400 triliun atau setara 15% dari total penerimaan pajak. Tentu ini akan sangat memberatkan APBN karena mengalami tekanan untuk mengurangi defisit anggaran.
Bila pembangunan IKN baru menggunakan dana utang, stabilitas perekonomian nasional bisa terganggu. Tidak hanya itu risikonya. Bahkan, Indonesia bisa masuk ke dalam debt trap (jebakan utang). Debt trap sendiri merupakan istilah di mana sebuah negara terjebak dengan utang yang membesar, tetapi tidak memiliki kemampuan bayar.
Kalau sudah terjebak, akan ada negosiasi dengan kreditur. Kalau mereka tidak mau, kreditur bisa melakukan penjualan aset negara. Risiko itu sudah terjadi di banyak negara, seperti Sri Langka dan Nigeria yang berutang dengan Cina.3
Mirisnya, justru negara yang siap memberi utang untuk pembangunan IKN adalah Cina, ini karena punya kepentingan geopolitik di Laut Cina Selatan. Rizal Ramli menyebut IKN ini bisa berpeluang menjadi “New Beijing”.
Bila masih nekat menggunakan APBN, ruang fiskal akan makin sempit. Implikasinya, target pajak akan dinaikkan sehingga berisiko menyasar warga kelas menengah untuk membayar pajak lebih banyak. Muncullah trade off—simalakama—akibat kebijakan pemerintah sendiri.
Pertumbuhan Ekonomi Terganggu
Pertumbuhan ekonomi 2021 tercatat sebesar 3,69%. Namun, angka ini masih dibawah target pemerintah sebesar 4%. Berarti, sudah tujuh tahun pemerintah tidak mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ekonom INDEF Eko Listiyanto menilai proyek IKN bisa mengalihkan fokus pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,2% tahun ini. Apalagi dengan adanya refocusing APBN untuk mendanai IKN. Menurutnya, 2022 merupakan kesempatan terakhir pemerintah untuk memaksimalkan pemulihan ekonomi.
Pada tahun ini juga, pemerintah berkesempatan untuk melebarkan defisit APBN di atas 3%. Sementara, pada 2023, akan banyak berbagai macam agenda yang mengganggu fokus pemerintah. Salah satunya memasuki tahun politik untuk persiapan Pemilu dan Pilpres 2024. Bisa dibayangkan risiko yang mungkin terjadi.
Ekonom Rizal Taufikurrahman juga meminta pemerintah kembali mempertimbangkan pembangunan IKN. Menurutnya, yang harus dilakukan pemerintah saat ini menjalankan program yang bisa mendorong perekonomian pascapandemi.
Akibat pandemi, pemerintah harus memutar otak untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah sehingga tahun ini pemerintah bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi yang selalu meleset sejak 2015. Dengan demikian, pemerintah harus fokus pada pemulihan ekonomi dulu.
Diprediksi Mangkrak, Pemborosan Anggaran
Banyak pengamat memprediksi proyek IKN akan mangkrak. Mulai dari Said Didu hingga Mardigu Wowiek. Mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra pun menilai proyek IKN akan mangkrak sebàgaimana proyek Hambalang. Salah satu dampaknya adalah pemborosan anggaran.
Azyumardi Azra mengatakan seandainya dalam dua tahun mengebut pembangunannya dan sudah menghabiskan dana ratusan triliun, kemudian tidak selesai, maka uang terbuang sia-sia. Padahal, uang yang sudah digunakan itu akan lebih bermanfaat bila digunakan sebagai mitigasi dampak Covid-19. Apalagi, banyak usaha kecil masyarakat yang terimbas pandemi, usaha kecil bangkrut, dan banyak pengangguran. Berbagai masalah yang terjadi tidak bisa bisa diselesaikan hanya dengan memberikan bansos karena bansos tidak memadai untuk memitigasi dampak negatif dari Covid-19.4
Analis Australian National University Greg Fealy menilai bahwa pemindahan IKN bukanlah sesuatu yang mudah, butuh waktu lama dan dana yang sangat besar. Alhasil, jika tidak direncanakan dengan baik, akan banyak uang terbuang dan menimbulkan masalah lainnya, salah satunya korupsi.
Jelaslah megaproyek IKN menyimpan banyak risiko yang membahayakan stabilitas ekonomi negara.
Khilafah Membangun Ibu Kota Baru di Tengah Ekonomi Stabil dan APBN Surplus
Model ideal yang seharusnya menjadi contoh pembangunan kota baru untuk menjadi IKN adalah pembangunan Kota Baghdad yang menjadi ibu kota Khilafah Abbasiyah. Kota yang dibangun oleh Khalifah Abu Ja’far al-Manshur ini memenuhi semua aspek kelayakan kota, mulai dari perencanaan, pertimbangan politik, pertahanan keamanan, arsitek dan tata kota, kemaslahatan rakyat, ekonomi, bahkan pendanaan pembangunannya. Hasilnya, Baghdad menjadi kota dengan desain terbaik di masanya.
Dalam aspek ekonomi tampak pada awal pemerintahannya, Khalifah Abu Ja’far al-Manshur benar-benar meletakkan dasar-dasar ekonomi dan keuangan negara dengan baik dan terkendali. Oleh sebab itu, tidak pernah terjadi defisit anggaran. Kas negara selalu penuh, uang yang masuk lebih banyak daripada uang keluar.
Dengan kas negara yang surplus itulah Khalifah Al-Manshur mampu mendanai pembangunan Kota Baghdad tanpa embel-embel investasi maupun utang. Pada saat itu, dana yang dihabiskan untuk membangun Baghdad mencapai 3,88 juta dirham. Dengan sistem pengelolaan harta sesuai syariah, Khilafah mampu menyejahterakan rakyat dan kas negara pun mengalami surplus. Bahkan, ketika Khalifah Al-Manshur meninggal dunia, harta yang ada dalam kas negara masih surplus sebanyak 810.000.000 dirham. 5
Itulah gambaran negara yang berhasil membangun ibu kota baru. Negara memiliki kekuatan finansial maupun ketepatan kebijakan karena berasaskan sistem yang diturunkan Allah Swt., Zat Yang Maha Mengetahui.
Khalifah pun memerintah rakyat dengan landasan iman dan takwa juga amanah karena menyadari adanya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Semua demi kemaslahatan rakyat dan kemuliaan peradaban Islam dalam naungan rida Allah. [MNews/Gz]
Catatan kaki:
1.https://kumparan.com/kumparanbisnis/kemenkeu-beri-sinyal-ikn-nusantara-didanai-dari-refocusing-anggaran-hingga-pen-1xQaWKwZAWo
2.https://kabartegal.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-933648432/dana-anggaran-ikn-belum-jelas-pemerintah-sedang-cari-sumber-dananya?page=2&_gl=1*1gi4b9h*_ga*M2dzVVh3b3MxVUM3MDlmemotRGdQa2M0dmpCeDRyRXdtSzNhNjg0Sm5UTkRxdndBeEtFVVU3QnpmaEZDdXNBbg..
3.https://infoanggaran.com/detail/bisa-bikin-utang-menggunung-celios-minta-pembangunan-ikn-ditunda-
4.https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/07/19350391/azyumardi-azra-khawatir-ikn-nusantara-jadi-warisan-buruk-jokowi-seperti
5.https://www.republika.co.id/berita/lk6z4v/daulah-abbasiyah-abu-jafar-almanshur-754775-m-membangun-imperium
Islam yes
Bagaimana nasib indonesia ke depannya? Miris
MasyaaAllah..
Proyek yang tidak empatik dan syarat kepentingan oligarki