Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Demokrasi tengah mengalami kemunduran. Begitulah hal yang diungkap Menlu RI Retno Sumardi dalam sambutan Bali Democracy Forum ke-15 yang digelar pada Kamis (8-12-2022). Ia mengutip survei International IDEA dan Freedom House yang menyatakan bahwa terjadi kemunduran demokrasi selama 16 tahun berturut-turut.
Data dari V-Dem Institute menyebut rata-rata kualitas demokrasi turun ke level 30 tahun yang lalu. Sekjen PBB Antonio Guterres juga pernah mengatakan hal serupa. Menurutnya, demokrasi telah mengalami kemunduran dan seluruh negara bertanggung jawab memperjuangkannya. Kemunduran ini terjadi di negara yang sudah mapan sekalipun.
Anehnya, demokrasi masih saja dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik hingga kini. Padahal, kecacatan demokrasi sangat tampak dari inkonsistensi teori dan realitas yang terjadi. Demokrasi seperti ilusi. Tidak ada masalah yang benar-benar tuntas dengan menjadikan demokrasi sebagai solusi.
Ilusi
Pelaksanaan Bali Democracy Forum sudah berjalan selama 15 tahun dengan tema yang berbeda, tetapi forum internasional tersebut tampak tidak mampu mengurai masalah dunia. Artinya, demokrasi gagal sebagai solusi atas dunia sebab sejak awal demokrasi memang ilusi. Kok bisa?
Pertama, teori kedaulatan di tangan rakyat. Sejauh ini, apa iya rakyat benar-benar berdaulat atas berjalannya sistem pemerintahan? Kebijakan pemerintahan demokrasi realitasnya lebih banyak mengabaikan aspirasi rakyat.
Adapun suara mayoritas yang sering menjadi dalil demokrasi, sejatinya adalah suara mayoritas anggota fraksi partai. Jika wakil rakyat banyak diisi partai pendukung penguasa, bisa dipastikan mereka akan cenderung mengamini setiap kebijakan pemerintahan yang berkuasa. Posisi rakyat tidak lebih sekadar lumbung suara untuk memenangkan mereka yang berkompetisi.
—
Kedua, demokrasi diklaim sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Memang, dalam pemilu rakyat memilih secara bebas. Akan tetapi, calon kepala daerah atau legislatif yang berkompetisi sebenarnya bukanlah murni pilihan rakyat, melainkan pilihan parpol. Mereka mengeklaim mewakili suara rakyat, faktanya mereka mewakili parpol yang menjadi kendaraan politiknya.
—
Ketiga, rakyat sebagai sumber kekuasaan, faktanya tidaklah demikian. Sumber kekuasaan yang berjalan sebenarnya adalah para oligarki kapitalis. Jamak kita ketahui, biaya pemilu demokrasi sangat besar. Saat kampanye capres-cawapres Prabowo-Sandi, misalnya, Bloomberg menyebut Sandiaga Uno mengeluarkan sekitar USD100 juta atau Rp1,4 triliun (US1 = Rp14.280). Sandiaga Uno diketahui menjual saham-sahamnya di Saratoga untuk dana kampanye, ia juga mengaku hartanya berkurang sepertiga.
Dalam laporan tahun 2016, Fortune mencatat Donald Trump “hanya” mengeluarkan USD66 juta (Rp940 miliar) dari kantong pribadi untuk kampanye menjadi Presiden AS. Total biaya kampanye Trump adalah USD339 juta, artinya Trump hanya menyumbang 19% biaya kampanye. Sisanya, Trump mendapat sokongan dana pemilu dari pendukung dan sejumlah hartawan, seperti Sheldon Adelson (bos kasino di Las Vegas) dan Linda McMahon (istri bos WWE SmackDown). (Liputan 6, 1-4-2019).
Tidaklah mengherankan jika pasangan capres-cawapres kebanyakan berlatar belakang pengusaha. Ini membuktikan bahwa kaum kapitalis sangat berperan dan berkepentingan dalam memenangkan pasangan calon di pemilu.
—
Keempat, demokrasi menjunjung tinggi empat pilar kebebasan, yaitu beragama, berpendapat, kepemilikan, dan bertingkah laku. Realitasnya, empat pilar kebebasan ini memunculkan masalah lainnya. Kebebasan beragama memicu lahirnya para penista agama, mengembuskan keraguan terhadap agama, dan meremehkan agama dengan bergonta-ganti agama.
Kebebasan kepemilikan melahirkan kapitalisme yang menjadi sarana negara-negara Barat mengeksploitasi banyak bangsa di dunia. Akibat kapitalisme, kesenjangan antara orang kaya dan miskin makin menganga. Negara-negara industri yang kaya (AS, Inggris, Prancis, Jerman, dan Jepang) yang hanya mempunyai 26% penduduk dunia, ternyata menguasai lebih dari 78% produksi barang dan jasa, 81% penggunaan energi, 70% pupuk, dan 87% persenjataan dunia. (Syekh Abdul Qadim Zallum, Demokrasi Sistem Kufur). Penerapan sistem ekonomi kapitalisme global memicu kemiskinan di berbagai negara. SDA terjarah, negara terjajah, pada akhirnya rakyat yang merana.
—
Kelima, demokrasi lahir dari sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan yang berimbas pada pemisahan agama dari negara, menyebabkan sistem kehidupan berjalan sangat jauh dari aturan Islam. Generasi makin tidak kenal agama, moralnya rusak, seks bebas merajalela, bahkan perilaku menyimpang semisal elgebete kian mengkhawatirkan. Semuanya terjadi akibat penerapan kehidupan sekuler liberal yang begitu mendewakan kebebasan.
Sistem Lemah
Itu baru beberapa fakta dampak dan efek samping penerapan demokrasi. Bagaimana mungkin demokrasi menjadi sistem terbaik tatkala penerapannya membawa banyak masalah? Bagaimana pula sistem yang katanya solusi terbaik bagi persoalan dunia justru menjadi malapetaka bagi negara yang menerapkannya? Mari sedikit merenungkan pernyataan beberapa tokoh tentang kecacatan demokrasi.
John Adams (Mantan Presiden ke-II AS ), menuliskan, “Remember, democracy never lasts long. It soon wastes, exhausts, and murders itself. There never was a democracy yet that did not commit suicide. (Ingatlah, demokrasi tidak akan bertahan lama. Ia akan segera terbuang, melemah dan membunuh dirinya sendiri; demokrasi pasti akan bunuh diri).”
Steven Levitsky and Daniel Ziblatt dalam buku mereka berjudul How Democracies Die menuliskan dalam bab pendahuluan tentang matinya demokrasi. Pembunuhnya bukan para tiran atau diktator, melainkan penguasa terpilih dalam sistem demokrasi itu sendiri.
Yang lebih pokok dari itu semua adalah demokrasi merupakan pemikiran yang lahir dari keterbatasan akal manusia. Dengan begitu, mungkinkah berbagai persoalan kehidupan dapat terselesaikan dengan baik dan tuntas? Dengan sifat manusia yang relatif, cenderung berpihak, serta berubah-ubah, apakah mungkin akan terwujud keadilan dan kesejahteraan hakiki?
Fakta menjawab betapa lemahnya demokrasi. Pelaksanaan demokrasi selalu terjebak kepentingan politik transaksional. Oleh karenanya, kita perlu merenungi kembali, benarkah demokrasi sistem terbaik dan tidak ada pengganti selainnya?
Islam sebagai Solusi
Islam bukan sekadar agama ritual yang mengatur aspek ibadah. Islam adalah sistem kehidupan yang memiliki seperangkat aturan yang terperinci. Perbedaan Islam dengan demokrasi yang sangat kontras ialah kedaulatan di tangan syarak.
Dalam pandangan Islam, hanya Allah Swt. yang layak bertindak sebagai Musyarri’ (Pembuat Hukum). Umat secara keseluruhan tidak berhak membuat hukum, walaupun sekadar satu. Allah Swt. berfirman, “Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.” (QS Al-An’am: 57).
Sementara itu, makna “kekuasaan ada di tangan umat” adalah umat berhak memilih penguasa agar dapat menegakkan pelaksanaan perintah dan larangan Allah atas hamba-Nya. Penguasa hanyalah pelaksana syariat Islam. Dalam Islam, seorang muslim wajib terikat dengan aturan-Nya. Tidak ada kebebasan mutlak bagi manusia untuk mengatur kehidupan sesuka hatinya. Inilah kontradiksi Islam dan demokrasi.
Umat harus memahami perubahan tidak akan terjadi dalam sistem demokrasi. Berharap perubahan pada demokrasi ibarat ilusi. Berganti banyak model dan sosok pemimpin nyatanya tidak membawa perubahan. Yang berganti hanya orangnya, bukan sistemnya. Itulah sebab permasalahan tidak kunjung mendapat solusi yang pas.
Saat ini, kita butuh perubahan sistem. Indonesia dan dunia butuh sentuhan Islam dalam mengelola negara, bukan sekadar menerapkan Islam secara individual, melainkan komunal dan fundamental.
Jika bukan Islam, adakah sistem lain yang bisa menyelamatkan umat manusia dari kerusakan? Sudah saatnya kaum muslim berjuang menegakkan sistem Islam dengan mendakwahkan Islam sebagai solusi bagi problematik kehidupan. [MNews/Gz]
