Strategi Marketing Bablas Untuk Investor IKN, Negeri ini Siap Tergadai?

Strategi Marketing Bablas Untuk Investor IKN, Negeri ini Siap Tergadai?

Penulis: Juanmartin, M.Kes.

Muslimah News, OPINI — Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka suara terkait rencana pemerintah memberikan hak pengelolaan lahan ke investor di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga 180 tahun. Ia mengatakan itu adalah strategi pemanis (sweetener) agar investor mau masuk ke IKN. Oleh karenanya, insentif tersebut hanya berlaku khusus bagi investor yang akan masuk ke proyek di IKN Nusantara.

Riuhnya komentar mengenai rentang waktu sewa lahan yang pemerintah berikan kepada investor tentu sangat beralasan. Di awal gagasan proyek IKN ini, tidak sedikit pihak yang menilai gagasan pemindahan ibu kota terkesan dipaksakan, terlebih melihat kesiapan dana pemerintah yang sangat minim. Belum lagi, pemindahan ibu kota di tengah situasi ekonomi yang serba sulit membuat kebijakan pembangunan IKN kian tidak populer.

Minim Pertimbangan Dana

Saat pertama kali wacana pembangunan IKN mencuat, pemerintah mengeklaim tidak akan menambah utang untuk membiayai proyek pemindahan IKN. Skema pembiayaannya berasal dari APBN Rp89,4 triliun (19,2%), kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sebesar Rp253,4 triliun (54,4%) dan swasta Rp 123,2 triliun (26,4%).

Meski demikian, dari skema ini, penting menjadi catatan bahwa melibatkan swasta dalam membiayai pembangunan IKN bukannya tanpa risiko. Ancaman ke depan akan terlihat pada aset-aset strategis negeri yang dengan mudah akan berpindah tangan ke swasta.

Selain melibatkan swasta, pemerintah juga menggunakan skema KPBU yang lebih dikenal dengan public private partnership (PPP) yang sebetulnya bukan barang baru. Skema ini menjadi naik daun tatkala banyak negara giat membangun infrastruktur, tetapi di sisi lain tidak mempunyai cukup uang untuk mendanai proyek. 

Di Indonesia, skema KPBU gencar dipromosikan seiring masifnya agenda pembangunan infrastruktur. Walhasil, menggaet swasta dan menjalin mitra dengan badan usaha pun menjadi solusi.

Dari mekanisme kerja sama yang pemerintah bangun, khususnya dalam pendanaan pembangunan IKN, terlihat bahwa sejak awal proyek ini minim pertimbangan dana. Wajar jika banyak pihak yang menyinyalir bahwa proyek IKN tidak lain adalah proyek oligarki. Tidak mandirinya pemerintah dalam membiaya proyek ini menjadi bukti lemahnya negara dalam tata kelola pembangunan.

Ancaman Mengintai

Pembangunan IKN dengan skema investasi bukanlah jalan yang tepat. Dalam sistem kapitalisme, investasi bukan sekadar permasalahan bisnis, melainkan telah menjelma menjadi alat penjajahan gaya baru.

Berkedok investasi, mudah bagi para pemilik modal mendikte pemerintah untuk melayani kepentingan bisnis mereka. Argumen bahwa jangka waktu sewa lahan di IKN mencapai 180 tahun hanyalah “pemanis” tidak seharusnya terlontar dari pejabat negara.

Ibu kota adalah pusat kekuasaan yang menunjukkan kedaulatan suatu negeri. Ibarat seller dalam aktivitas marketing, penguasa menempuh berbagai cara untuk menarik investor. Menunjukkan ekspresi bahagia dengan banyaknya investor yang berbondong-bondong terlibat dalam proyek IKN bukanlah sikap seorang negarawan.

Bagaimana bisa merasa bahagia dengan bablas masuknya investor, sedangkan aset-aset strategis negeri ini sedikit demi sedikit akan tergadai? Ini bukanlah berita bahagia. Negeri ini harusnya bersedih atas ketakmandirian pemerintah mengelola negeri sendiri. Investor yang tamak menanamkan investasi tidak akan memiliki pertimbangan lain selain keuntungan bisnis.

Jika kelak negara tidak lagi tunduk pada kepentingan mereka, negeri yang sedang dalam jerat pebisnis global besar peluangnya akan tergadai. Seharusnya negeri ini belajar dari kasus negara lain yang kedaulatannya tergadai akibat jerat utang dan investasi.

Perspektif Islam

Dalam sistem pemerintahan Islam, pembangunan ibu kota memiliki makna yang menunjukkan ketinggian peradaban dan agama. Rasulullah saw. bersabda, “Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam.” Oleh karenanya, pembangunan pusat-pusat pemerintahan mengadopsi filosofi ketinggian agama Allah yang bebas dari intervensi manusia.

Pembangunan haruslah mandiri, jauh dari kepentingan segelintir orang. Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah menjelaskan bahwa ada tiga strategi yang dapat negara tempuh untuk membiayai proyek infrastruktur termasuk pembangunan ibu kota, yakni meminjam kepada negara asing, termasuk lembaga keuangan global; memproteksi beberapa kategori kepemilikan umum, seperti minyak, gas, dan tambang; serta mengambil pajak dari umat/rakyat.

Masih dalam kitab tersebut, Syekh Abdul Qadim Zallum menguraikan mengenai pinjaman dari negara asing atau lembaga keuangan global, strategi ini jelas keliru dan syariat tidak membenarkannya.

Mengenai memproteksi kepemilikan umum, seperti minyak, gas, dan tambang, misalnya, Khalifah bisa menetapkan kilang minyak, gas, dan sumber tambang tertentu (fosfat, emas, tembaga, dsb.) yang pengeluarannya khusus untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Strategi ini boleh Khalifah tempuh.

Kebijakan ini juga merupakan kebijakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dana dalam pembangunan infrastruktur. Adapun mengenai penarikan pajak, yaitu mengambil pajak dari kaum muslim untuk membiayai infrastruktur, strategi ini hanya boleh pemerintah lakukan ketika kas di baitulmal kosong. Itu pun hanya diambil dari kaum muslim yang laki-laki dan mampu. Selain itu tidak boleh.

Kemandirian dalam pembangunan adalah syarat agar negara terbebas dari dikte korporat juga lintah darat global. Sudah saatnya pemerintah merombak mindset bahwa pembangunan tidak bisa berjalan tanpa investasi. Negeri ini sejatinya kaya dan mampu untuk mandiri. Syaratnya, para penguasanya harus kapabel dan memiliki visi politik yang jelas dalam mengelola negeri.

Jika mindset utang ini merupakan “bawaan genetik” dalam tata kelola negeri ala kapitalisme, sudah saatnya bagi siapa pun yang bercita-cita menjaga kedaulatan negeri untuk mendiskusikan solusi cemerlang yang akan membebaskan negeri ini dari berbagai penjajahan. Itulah sistem Islam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *