Kritik Keras Pasal Perzinaan di KUHP Baru RI, Ada Apa Gerangan?

Kritik Keras Pasal Perzinaan di KUHP Baru RI, Ada Apa Gerangan?

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

Muslimah News, OPINI — DPR RI dan pemerintah akhirnya mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang, Selasa (6-12-2022). Sidang Paripurna pengesahan RKHUP tersebut terus tertunda sejak mendekati akhir masa bakti DPR periode 2014—2019.

Tidak heran, pengesahannya pun seolah dikebut, mengingat saat ini juga sudah melewati medio masa bakti 2019—2024. Padahal, masih banyak pasal dalam RKUHP tersebut yang dinilai publik bermasalah atau kontroversial, di antaranya pasal tentang perzinaan.

Seolah berkelit dari berbagai kontroversi yang muncul, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan bahwa semestinya kita malu karena selama ini masih menggunakan hukum warisan kolonial Belanda. Oleh karenanya, menurut Yasonna, pengesahan RKHUP ini justru suatu kebanggaan bagi Indonesia.

Kutipan Pasal Perzinaan

Dalam naskah RKUHP terbaru per 30 November 2022 (bisa diakses dari laman https://peraturan.go.id/site/ruu-kuhp.html), tindakan zina bisa diusut jika ada aduan dari pihak yang dirugikan. Pelanggar bisa dipenjara maksimal 1 (satu) tahun seperti diatur di Pasal 411 ayat 1 RKUHP sebagaimana berikut ini, “Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Sementara itu, larangan kumpul kebo dicantumkan pada pasal 412. Pelaku kumpul kebo diancam hukuman penjara paling lama enam bulan. Dua pasal tersebut (411 dan 412) juga menegaskan bahwa pidana zina dan kumpul kebo adalah delik aduan, hanya suami atau istri yang bisa melaporkan pelaku yang sudah menikah.

Bagi pelaku yang belum menikah, RKUHP mengatur aduan hanya bisa dilakukan orang tua atau anak. Perwakilan pengaduan seperti yang diatur pasal 25, 26, dan 30 tidak berlaku untuk pidana ini. Zina dan kumpul kebo hanya bisa diproses jika ada aduan. Aparat penegak hukum seperti Satpol PP tidak bisa melakukan penggerebekan.

Sorotan Asing

Pasal perzinaan di atas tentunya menjadi salah satu pasal kontroversial yang layak masyarakat sorot. Bagaimanapun, hal ini sangat berkelindan dengan arus deras dekadensi dan krisis moral generasi muda saat ini. Namun yang menarik, protes mengenai pasal perzinaan justru datang dari asing.

Sebagaimana diketahui, Sung Yong Kim selaku Duta Besar AS untuk Indonesia bahkan mengkritik keras salah satu pasal di KUHP Indonesia yang melarang kumpul kebo. Parahnya, Kim beralasan bahwa aturan yang terjadi di ranah rumah tangga antara orang dewasa yang suka sama suka dapat berdampak negatif pada iklim investasi di Indonesia. Kim bahkan mengatakan langkah mengkriminalisasi keputusan pribadi individu semacam itu bakal sangat menentukan bagi pihak yang akan berinvestasi di RI.

Tidak hanya Kim, beberapa media asing juga turut memberitakan rencana pengesahan RKUHP Indonesia. Mereka menyoroti perihal hukuman penjara yang bisa menyasar orang-orang yang kedapatan melakukan hubungan seks di luar pernikahan hingga kohabitasi atau kumpul kebo.

Secara khusus, Guardian menulis bahwa belasan ribu orang berdemo untuk menentang draf RKUHP, terutama perihal pasal-pasal yang mengatur moralitas dan kebebasan bersuara yang mengancam kebebasan sipil, seolah terjadinya demo tersebut sesuatu yang aneh.

Kemunduran HAM?

Sekelompok ahli hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga turut menyampaikan keprihatinan kepada Indonesia atas rencana pengesahan RKUHP. Mereka mendesak pemerintahan Presiden Jokowi agar mempertimbangkan kembali usulan amandemen RKUHP yang mereka nilai mengundang polemik itu.

Menurut para pakar PBB itu, rancangan KUHP Indonesia adalah kemunduran serius HAK dengan menghukum seks di luar nikah, aborsi, dan menghambat kebebasan fundamental, khususnya bagi wanita dan anak perempuan, kaum L687Q, dan minoritas lainnya.

Badan PBB lainnya juga turut melayangkan kritik serupa. Pelapor Khusus PBB urusan Asosiasi Kebebasan dan Perdamaian Clement Voule menilai RKUHP baru hanya akan mengikis kebebasan masyarakat di salah satu negara demokrasi terbesar.

Membela L687Q?

Rencana kedatangan Jessica Stern—utusan Presiden AS Joe Biden perihal L687Q—beberapa hari jelang pengesahan RKHUP semestinya membuat kita sadar sepenuhnya bahwa ada ide jahat yang sedang dipaksakan di tengah kehidupan masyarakat muslim Indonesia, yakni L687Q itu sendiri.

Terlepas dari kontroversi pasal perzinaan, ternyata ide berbahaya L687Q sedang coba diselundupkan bersamaan dengan gelombang demonstrasi yang memprotes pengesahan RKHUP. Apalagi, suasana sekuler sudah merasuk bagai ke tulang dan sendi kehidupan di Indonesia. Tidak heran jika para pengusung dan pembela L687Q itu pun sekaligus sedang menanti kesempatan emas agar dapat menjejalkan ide busuk L687Q di negeri muslim Indonesia.

Parahnya, hal ini seakan diamini oleh pernyataan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid yang menilai bahwa terdapat dampak negatif pengesahan RKUHP terhadap hak-hak L687QI+. Menurut Usman, beberapa dampak negatif tersebut adalah akan membuat mereka semakin menjadi warga negara kelas dua, termasuk akan membuat mereka semakin invisible.

Usman juga menjelaskan bahwa hak-hak pelaku L687QI+ yang akan terdampak seperti hak atas identitas dan ekspresi gender mereka, orientasi seksual, hak untuk tidak didiskriminasi atas dasar itu (ekspresi gender dan orientasi seksual), serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak atas pekerjaan.

RKUHP, Karpet Merah UU TP-KS

Sebelum kita melihat absurditas liberalisasi seksual di negara berpenduduk muslim terbesar di dunia ini, kita patut mempertanyakan apakah para penguasa maupun aktivis HAM di negeri ini tidak pernah mengukur liberalisasi seksual dengan kasus HIV/AIDS yang juga makin meningkat dan beberapa tahun belakangan ini didominasi oleh faktor seks bebas?

Pada titik ini, kita akan menyimpulkan bahwa aroma liberalisasi seksual begitu kuat menyelimuti kritik terhadap pasal perzinaan di KUHP baru Indonesia. Mereka yang mengkritiknya bukan karena tidak setuju, tetapi justru memosisikan liberalisasi seksual sebagai sebuah hak asasi individu dan menolak pemidanaannya padahal itu jelas tindak kriminal.

Terlebih pascapengesahan UU TP-KS April 2022 lalu yang juga tidak kalah berpolemik akibat adanya frasa sexual consent (persetujuan seksual) di dalamnya. Pasal perzinaan di KUHP baru jelas memberi karpet merah agar pelaku liberalisasi seksual bebas dari jerat sanksi hukum terkhusus untuk mereka yang melakukan perzinaan atas dasar suka sama suka. Apalagi realitas liberalisasi seksual yang terjadi tidak hanya bagi hubungan lawan jenis, tetapi ternyata juga untuk yang sejenis.

Selanjutnya lihatlah, bagaimana mungkin aktivitas liberalisasi seksual itu minta agar tidak dikriminalisasi? Padahal wujud perbuatannya saja sudah jelas sebagai tindak kemaksiatan, bahkan termasuk dosa besar. Astagfirullah.

Jangan Diam

Pada akhirnya, tidak heran jika asing mengkritik keras pasal perzinaan di RKHUP. Terlebih dalih yang menurut mereka berpotensi memundurkan minat investor asing untuk masuk ke Indonesia. Bagaimanapun, kepentingan liberalisasi ekonomi pasti berkonsekuensi pada liberalisasi budaya, yang dalam hal ini berwujud liberalisasi seksual.

Pengesahan dua peraturan perundangan di Indonesia, yakni UU TP-KS dan KUHP baru, yang memosisikan aktivitas perzinaan sulit—bahkan tidak dapat—dipidana ketika dilakukan suka sama suka adalah jawaban nyata tentang liberalisasi seksual itu, baik untuk hubungan lawan jenis maupun sejenis. Sungguh, ini semua adalah bencana besar.

Demikianlah jahatnya kapitalisme. Para kapitalis selalu menghalalkan cara agar mereka leluasa menjajah suatu negeri. Akibatnya, rakyat di negeri terjajah dijejali ide-ide asing yang luar biasa sesat, rusak, dan merusak generasinya sehingga menjadi tidak sadar bahwa negerinya sedang dijajah secara ekonomi dan politik oleh negara-negara kapitalis besar. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh negeri-negeri muslim penganut ideologi kapitalisme yang tentunya disertai investasi asing di sana.

Jelas, kita tidak boleh diam. Aktivitas dakwah dan amar makruf nahi mungkar adalah benteng utama untuk terus menyuarakan kebenaran dan menentang penguasaan musuh-musuh Islam terhadap negeri-negeri muslim, baik secara de facto maupun de jure.

Di samping itu, kita juga tidak boleh merelakan begitu saja terjadinya perbuatan-perbuatan yang sejatinya liberalisasi seksual namun berselimut istilah manis sehingga tidak tampak sebagai kemaksiatan seperti kohabitasi (kumpul kebo), FWB (friends with benefit), gaya hidup bebas para remaja berbasis HAM berupa hak reproduksi seksual, dan aktivitas lain yang semakna.

Rasulullah saw. telah bersabda, “Siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman.” (HR Muslim).

Khatimah

Sudah rahasia umum bahwa per Desember 2022 ini, Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Namun, potensi besar penduduk muslim itu akan mandul ketika masih bernaung di bawah sistem perundangan absurd yang lahir dari ideologi jahat, kapitalisme. Allah Taala berfirman, “Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS Al-Maidah [5]: 50). Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *