Perilaku Keji Human Trafficking, Kapan Bisa Terhenti?

Perilaku Keji Human Trafficking, Kapan Bisa Terhenti?

Penulis: Novita Sari Gunawan

Muslimah News, OPINI — Aparat Subdit Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur mengungkap kasus penyekapan 19 perempuan yang diduga dipekerjakan sebagai PSK di kawasan wisata Tretes, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dari 19 perempuan, 4 di antaranya masih di bawah umur atau anak-anak. Kepala Subdit Renakta Ajun Komisaris Besar Polisi Hendra Eko Yulianto, membenarkan pengungkapan kasus tersebut.

“Pengungkapan kasus tersebut mendasari informasi dari masyarakat bahwa ada anak di bawah umur dipekerjakan sebagai PSK,” katanya dikonfirmasi viva[dot]co[dot]id pada Sabtu (19-11-2022). Informasi tersebut ditindaklanjuti dengan menggerebek sebuah ruko di Kecamatan Gempol, Pasuruan, pada Senin (14-11-2022).

Di sana, petugas mendapati 8 perempuan, tiga di antaranya masih di bawah umur. Setelah petugas keamanan ruko diinterogasi, diketahui bahwa kedelapan perempuan tersebut berada di bawah penguasaan DGP dan RN. “Oleh DGP dan RN, selain dipekerjakan di warkop, juga dijual sebagai PSK dengan harga antara Rp500 ribu hingga Rp800 ribu,” ujar Eko.

Perempuan sebagai Komoditas

Kasus human trafficking atau perdagangan orang di Indonesia memiliki angka yang cukup tinggi. Perilaku ini juga termasuk ke dalam pelanggaran yang berat. Mirisnya, praktik jual beli yang tak lazim ini justru dialami paling banyak oleh perempuan dan anak.

Bahkan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Perilaku keji ini telah merajalela dalam bentuk jaringan kejahatan secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

Human trafficking ini marak terjadi pada sistem kapitalisme sekuler yang manusia tidak menghormati manusia lainnya. Bahkan, orientasi materi yang menjadi asas dari sistem ini membuat seseorang terus dikuasai oleh nafsu serakah untuk mendapatkan keuntungan materi sebanyak-banyaknya.

Jangankan menggunakan standar agama, yakni halal dan haram, bahkan standar kemanusiaan dan moral pun diabaikan. Inilah dampak cara pandang kehidupan kapitalisme sekuler yang diterapkan saat ini. Untung dan rugi yang dinomorsatukan. Jadi, selama aktivitas tersebut menghasilkan pundi-pundi rupiah, selama itu pula akan terus terjadi. Meskipun sudah banyak mengorbankan moral bahkan nyawa generasi.

Trafficking ini erat kaitannya dengan persepsi kapitalisme sekuler bahwa perempuan adalah komoditas dan aset yang dapat diperjualbelikan. Hal ini semakin menguat dibarengi dengan sistem kapitalisme yang kerap memproduksi industri hiburan dan seks.

Perempuan dan anak-anak dijadikan komoditas seksual yang dapat diperjualbelikan dengan dipekerjakan sebagai model, bintang film, dan wanita hiburan. Dengan demikian, industri seks, prostitusi, dan pornografi berkembang pesat dan meraup keuntungan yang fantastis.

Trafficking juga disebabkan oleh problematik kemiskinan. Sistem ekonomi kapitalisme telah membuat negara gagal menyejahterakan rakyatnya. Sebaliknya, sistem ini menciptakan kemiskinan yang sistemik. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong perempuan, secara sadar atau tidak, menjadikan dirinya sebagai komoditas dalam perdagangan.

Kapitalisme Gagal Menghentikan Human Trafficking

Trafficking memang harus dihentikan. Namun, berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia, bahkan sampai pada lembaga internasional. Sejumlah UU dari tingkat negara hingga konvensi internasional sudah dilakukan. Lembaga-lembaga global PBB dan didukung ribuan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal hingga NGO internasional telah membangun jaringan untuk menyelesaikan kejahatan trafficking.

Indonesia sendiri telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) tahun 1979 dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW. Kemudian diperkuat dengan disahkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Tahun 2017.

Diharapkan dengan menjalankan dua UU tersebut, perlindungan hukum terhadap korban tindakan trafficking terutama perempuan, ini dapat ditanggulangi. Namun, nyatanya, angka atau tingkat kejahatan ini kian menjulang. Hal ini akibat kerusakan sistemik.

Kegagalan dalam menyelesaikan trafficking terjadi karena solusi dari kapitalisme sekuler tidak menyentuh akar persoalan trafficking. Penyelesaiannya bersifat kuratif saja atau langsung dalam tindakan penanganan kasus. Sistem ini tidak memiliki upaya preventif yang menihilkan sebab-sebab terjadinya human trafficking. Yang terjadi, sistem ini justru menjadi pabrik industri human trafficking tersebut.

Hentikan Human Trafficking dengan Khilafah

Solusi tuntas untuk human trafficking ini hanyalah dengan mengganti sistem kapitalisme sekuler dengan menerapkan syariat Islam secara kafah dalam naungan Khilafah. Rakyat di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, membutuhkan sistem baru yang bisa menyejahterakan manusia, khususnya perempuan.

Khilafah akan menghapus human trafficking dengan menerapkan sistem ekonomi Islam yang menyejahterakan dan menuntaskan kemiskinan. Politik ekonomi Islam yang dijalankan Khilafah akan menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan primer tiap individu warga negara. Kebutuhan sekunder juga akan terpenuhi sehingga rakyat memiliki kehidupan yang layak. Dengan ini, Khilafah akan menyelesaikan kemiskinan secara sistemis.

Perempuan tidak menjadi korban ekspolitasi dan perdagangan orang melalui tegaknya hukum syarak yakni nafkah perempuan dalam tanggungan wali dan keharaman perempuan memanfaatkan aspek feminitas dalam bidang pekerjaan.

Sistem ketenagakerjaan di dalam Khilafah juga akan diberlakukan sesuai dengan hukum-hukum muamalah Islam. Akad kerja antara atasan dan pekerja sangat adil bagi kedua belah pihak. Ditambah lagi, adanya peradilan yang akan menyelesaikan konflik antara pekerja dan atasannya.

Khilafah pun akan menyiarkan propaganda bahwa semua kejahatan, termasuk human trafficking akan ditumpas habis. Selain itu, Khilafah juga akan akan menindak tegas para pelakunya dengan menimbulkan efek jera. Kebijakan dalam Khilafah inilah yang akan menghentikan human trafficking di Indonesia maupun di level global. Wallahualam. [MNews/Rgl]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *