![[Kabar] Prof. Suteki: Waspada Desakralisasi Islam Saat Akad Nikah](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/11/photo_2022-11-22_05-41-41.jpg)
Muslimah News, NASIONAL — Marak pemberitaan tentang Kantor Kementerian Agama Kulonprogo, Yogyakarta, yang mewajibkan pasangan pengantin untuk melafalkan Pancasila dan menyanyikan Garuda Pancasila seusai ijab kabul.
Kantor Kementerian Agama Kapanewon Panjatan mewajibkan pasangan pegantin untuk melafalkan Pancasila sebagai wujud patriotisme dan nasionalisme.
Desakralisasi Syariat Islam
Profesor Suteki memberikan komentar atas kebijakan di atas pada acara Tanya Profesor: “Desakralisasi Syariat Islam Melafalkan Pancasila Saat Nikah” di kanal Suteki, Sabtu (19/11/22).
Ia menjelaskan, perkawinan yang dilakukan di negara modern harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Menurutnya, tugas KUA adalah mencatat. “Jika ada syarat tertentu yang harus dilakukan untuk mendapatkan akta nikah, maka ini upaya mendesakralisasi prosesi perkawinan yang telah ditentukan.” tegasnya.
Pasalnya, tambahnya, hal tersebut terkesan tanpa melafalkan Pancasila dan menyanyikan Garuda Pancasila, perkawinan terkesan tidak sah.
“Ada upaya pihak tertentu untuk mempermainkan syariat Islam dengan membenturkan pada nilai-nilai Pancasila,” ucapnya.
Harusnya, sarannya, pejabat memahami mana letak pemahaman syariat Islam dengan bagaimana pengalaman Pancasila. “Bukan justru membenturkan,” ujarnya menyayangkan.
Tidak Setuju
Prof. Suteki merasa prihatin dengan kejadian ini. Menurutnya, negara punya aturan yang dituangkan dalam undang-undang (UU), begitu pula di Indonesia.
Ia pun menegaskan ketidaksetujuannya, “Tidak setuju jika ada kewajiban melafalkan Pancasila dan menyanyikan Garuda Pancasila karena tidak berdasar terkait hak berkeluarga Pasal 28B ayat 1 UUD 1945 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” tegasnya.
Yaitu, ia melanjutkan, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. “Sedangkan menurut KHI, terdapat rukun nikah dan syahnya pernikahan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974.” paparnya.
Artinya, tegasnya, pernikahan dilakukan sesuai ajaran agama masing-masing. “Jika rukun pernikahan sudah terpenuhi, maka negara wajib menjalankan dan memenuhi hak itu tanpa syarat. Pasangan berhak mendapat buku nikah dan KUA tidak boleh menahan,” bebernya.
Bahkan, lanjutnya, jika menahan buku nikah karena tidak melafalkan Pancasila atau menyanyikan Garuda Pancasila, pihak yang bersangkutan bisa dituntut dalam pengadilan Tata Usaha Negara.
Ada Kepentingan
Pada peristiwa ini, lanjut Prof. Suteki, terkesan ada kepentingan yang sengaja membenturkan antara Pancasila dengan Islam. “Padahal, antara negara dan agama diatur dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945. Bunyinya, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”.” tuturnya dengan jelas.
Artinya, ia menyatakan, sesuai pasal itu, Indonesia merupakan negara yang religius. “Standar kebenaran melihat prinsip agama yang ada, bukan hanya standar kesepakatan demokratis.” imbuhnya.
“Kalau ada upaya pemberhalaan Pancasila, itu kebijakan yang keliru. “Ini karena akan berakibat penegasian aturan lain. Ini bahaya, pihak lain dianggap sebagai musuh yang perlu dipukul dan dihadapi,” tegasnya dengan lugas.
Jaminan Negara
Harusnya, paparnya, negara menjamin setiap penduduk menjalankan agamanya. “Tanpa mengurangi atau menambah kepentingan tertentu. Semestinya ada pilihan melafalkan atau tidak, lebih baik memberi bekal saat kutbah nikah.” jelasnya memberi saran.
Seandainya, ia berharap, negara ini berdasarkan syariat Islam kafah, maka dengan sendirinya sila 1-5 dapat dijalankan dengan baik dan syariat Islam tetap agung, baik ada atau tidak Pancasila.
“Oleh karena itu, kita perlu mendudukkan mana yang menempatkan ajaran Islam dan mana yang menempatkan Pancasila. Pancasila bukan antitesis dari syariat Islam,” tandasnya. [MNews/Hen]
Foto sampul: Ayo Bandung
