Suntikan Dana untuk Reformasi BUMN, Memangnya Solutif?

Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.

Muslimah News, OPINI — BUMN mendapat kucuran dana lagi, kali ini Asian Development Bank (ADB) setuju memberikan pinjaman berbasis kebijakan senilai USD500 juta atau setara Rp7,8 triliun. Suntikan tersebut dikhususkan untuk mereformasi BUMN dalam rangka meningkatkan efisiensi dan resiliensi BUMN, serta memperkuat tata kelola perusahaan. (Okezone, 18/11/2022).

Program ini selaras dengan Peta Jalan BUMN 2020—2024 sehingga ADB pun merasa senang dapat ikut serta mendukung upaya mereformasi BUMN. Inilah yang dianggap sebagai solusi atas kelemahan struktural BUMN.

Dengan dana segar ini, BUMN akan melakukan serangkaian reformasi untuk mentransformasi BUMN dan memastikan kontribusinya terhadap cita-cita Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi (Indonesia Emas) pada 2045.

Benarkah suntikan dana dapat menyelesaikan persoalan BUMN? Apa sebenarnya akar permasalahannya? Bagaimana pandangan Islam terkait hal demikian?

Utang, Alat Penjajahan

Jamak diketahui, utang luar negeri adalah alat baru untuk menjajah suatu bangsa. Negara makmur—atau lembaga keuangan dunia yang didanai oleh negara-negara makmur—menggunakan utang untuk “menjebak” negara-negara miskin agar tunduk pada kekuasaannya. Inilah yang disebut “debt trap”.

ADB sendiri adalah lembaga keuangan multilateral yang—katanya—didirikan untuk membebaskan wilayah Asia Pasifik dari kemiskinan. Namun demikian, sejak berdiri pada 1966 hingga sekarang, tingkat kemiskinan negara berkembang di Asia Pasifik tetap tinggi, bahkan makin terpuruk. Lihat saja Indonesia, sebagai salah satu negara peminjam terbesar, kondisinya kian memprihatinkan.

Selain itu, meskipun mayoritas anggota ADB adalah dari Asia Pasifik, tetapi saham terbesarnya dipegang oleh Jepang dan AS. Wajar jika gerakan ADB sejalan dengan IMF dan World Bank yang pemegang saham terbesarnya juga AS dan negara-negara makmur lainnya.

Mengapa AS dan negara makmur lainnya mau menghimpun dana untuk kemajuan negara berkembang? Bukankah prinsip yang mereka pakai itu “no free lunch”?

Perlu diketahui, dalam regulasinya, ADB memberikan fasilitas konsultasi kebijakan berkala bagi para peminjamnya. Artinya, walaupun istilahnya “fasilitas”, tetapi hakikatnya adalah setir kebijakan agar sejalan dengan kepentingan negara makmur yang memiliki saham di ADB.

Begitu pula suntikan dana ADB untuk BUMN kali ini yang ditujukan untuk membantu mereformasi BUMN yang tengah dilakukan pemerintah. Bukan tidak mungkin reformasi yang dimaksud adalah merujuk pada kepentingan mereka. Tahun sebelumnya (2021), ADB telah mengucurkan dana untuk reformasi di bidang pendidikan dan tenaga kerja. Lantas, seperti apakah kepentingan mereka?

Pelibatan Swasta

Program reformasi BUMN adalah langkah yang selaras dengan Peta Jalan BUMN 2020—2024 yang ditetapkan Kementerian BUMN. Menteri BUMN Erick Tohir telah menyiapkan Peta Jalan BUMN dalam tiga tahapan.

Pertama, survival dan keberlangsungan yang dilakukan pada 2021. Kementerian telah membentuk klasterisasi berdasarkan keterkaitan rantai suplai dan kesamaan industri untuk meningkatkan sinergi, serta memperbaiki landasan tata kelola untuk perusahaan yang baik bagi BUMN, beserta restrukturisasi operasional untuk mencapai operational excellence.

Kedua, restrukturisasi dan penyusunan ulang (realignment) pada 2022, yakni memperbaiki portofolio dengan merestrukturisasi korporasi yang bertujuan untuk mempersiapkan model bisnis baru.

Ketiga, inovasi dan transformasi hingga 2024, yakni dengan menciptakan kesempatan partisipasi swasta dan melakukan spesialisasi BUMN dengan tujuan komersial dan sosial.

Dari ketiga tahapan ini, bisa kita lihat bahwa reformasi tersebut menghendaki makin berkurangnya peran pemerintah dalam mengelola perusahaan negara, sebaliknya, mendorong pelibatan yang lebih besar dari swasta dalam mengelola BUMN. Hal ini dianggap mampu mengefisienkan kinerja BUMN yang selama ini penuh masalah.

Padahal, jika sudah ada di tangan swasta, tujuan komersial akan menjadi satu-satunya pergerakan BUMN. Swasta tidak akan pernah merealisasikan tujuan sosial, kecuali tujuan sosial itu untuk menunjang tujuan utamanya, yaitu komersial. Lagi pula, BUMN kan milik negara, seharusnya peran swasta dihilangkan, kenapa malah didorong? Kalau begitu, ganti saja namanya menjadi BUMS (Badan Usaha Milik Swasta).

Jika tujuannya sudah komersial, siap-siap distribusi makin tidak merata karena hanya yang memiliki akses (uang) yang bisa mendapatkan fasilitas hidup. Sisanya, mayoritas masyarakat akan makin tidak terpenuhi kebutuhannya.

Oleh karenanya, upaya mereformasi BUMN seperti ini harus dikoreksi penuh lantaran menjadikan rakyat makin sengsara. Pertanyaannya, mengapa pemerintah dan lembaga keuangan mau mendukung reformasi seperti ini?

Paradigma Bisnis

Inilah kepentingan negara makmur terhadap negara berkembang, mereka ingin masuk lebih dalam dan menguasai seluruh aset negara. Reformasi BUMN sejatinya malah membuka peluang bagi negara makmur untuk makin terlibat dalam pengurusan negara dan pengerukan SDA. Swasta-swasta yang akan hadir adalah swasta yang bermodal besar. Siapa lagi kalau bukan korporasi multinasional milik mereka? Bukankah ini yang namanya penjajahan gaya baru?

Mengapa juga penguasa begitu tega menyerahkan perusahaan milik negara kepada swasta? Setidaknya, ada tiga alasannya.

Pertama, paradigma yang keliru atas pengelolaan BUMN, yaitu paradigma bisnis. Paradigma ini lahir dari sistem ekonomi kapitalisme yang—diakui atau tidak—telah menjadi platform pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

Dalam sistem ini, hubungan pemerintah dan rakyat menggunakan paradigma bisnis untung dan rugi. Pemerintah diposisikan sebagai penjual, sedangkan rakyat adalah pembelinya. Walhasil, pemberian subsidi kepada rakyat serupa beban sehingga listrik, air, ataupun BBM gratis untuk rakyat tidak akan pernah kita temui dalam sistem ini.

Agar BUMN mendapat untung, pengelolaan harus dilakukan oleh swasta. Swasta akan bertindak professional yang dianggap dapat menguntungkan kedua belah pihak, yakni korporasi dan pemerintah.

Kedua, sistem kapitalisme menetapkan pengurusan umat ada di tangan swasta, bukan negara. Negara hanya regulator dan fasilitator tempat bertemunya pengusaha dan rakyat. Rakyat membutuhkan sejumlah fasilitas hidup, sedangkan swasta memproduksi dan menyediakan seluruh kebutuhan rakyat.

Ketiga, model negara ideal kapitalisme adalah korporatokrasi. Diakui atau tidak, mayoritas negara di dunia ini, termasuk Indonesia, melibatkan swasta dalam mengatur urusan negaranya, termasuk mengelola BUMN. Negara akan memfasilitasi keinginan korporasi sebab dari situlah keuntungan melimpah akan didapat oleh para pejabat pemerintah. Misalnya saja, suntikan dana dari lembaga keuangan multilateral pada BUMN, bukan tidak mungkin masuk sebagian pada kantong oligarki. Apalagi menjelang musim pemilu, tentu parpol sedang agresif mencari dana untuk pesta demokrasi tersebut.

Reformasi BUMN ala Islam

Dari pemaparan di atas, jelas bahwa reformasi BUMN ala kapitalisme hanya akan makin menyengsarakan rakyat. Atas dasar itu, BUMN membutuhkan reformasi yang mendukung umat dan reformasi seperti ini hanya akan ditemukan dalam Islam.

Pertama, paradigma yang dibangun dalam Islam, terkait hubungan rakyat dan pemerintah, adalah hubungan pelayanan, bukan bisnis. Rakyat adalah tuan dan pemerintah adalah pelayannya. Selayaknya pelayan pada tuannya, pemerintah akan melakukan pelayanan terbaiknya terhadap rakyatnya.

Kedua, pengurusan umat di tangan negara, bukan swasta. Swasta tidak boleh terlibat, kecuali hanya teknis dan tetap dalam kontrol negara. BUMN akan dikelola pemerintah dan digunakan untuk kemaslahatan umat. Terlebih BUMN yang mengelola sumber daya alam, akan mengelola SDA dengan paradigma bahwa semua itu adalah milik rakyat sehingga seluruh hasilnya wajib dikembalikan pada rakyat.

“Imam yang diangkat untuk memimpin manusia itu adalah laksana penggembala dan ia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya).” (HR Imam Bukhari).

Ketiga, sistem pemilihan pemerintahan Islam (khilafah) tidak akan melibatkan para cukong. Berlomba-lombanya seseorang untuk menjadi khalifah bukan untuk mencari materi, melainkan pahala. Jabatan khalifah hanya akan mendapat santunan secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari bagi diri dan keluarganya.

Jabatan khalifah adalah amanah, bukan pekerjaan. Bandingkan dengan pemimpin ala demokrasi yang bergaji tinggi dan mendapat akses luas untuk dapat memperkaya diri dan partainya.

Khatimah

Sesungguhnya, suntikan dana ADB untuk BUMN tidak akan menyelesaikan persoalan BUMN. Sebaliknya, justru berbahaya sebab utang adalah alat penjajahan gaya baru. Ia akan menjadi setir sejumlah kebijakan pemerintah oleh korporasi. Apalagi suntikan dana tersebut untuk reformasi BUMN menuju pelibatan swasta yang makin besar, tentu akan makin menjadikan BUMN profit oriented. Jika sudah begitu, rakyat lagi yang terkena imbasnya.

Walhasil, solusi fundamental dalam mereformasi dan merestrukturisasi BUMN hanyalah dengan Islam. Islam akan menghadirkan sistem terbaik (Khilafah) dan pemimpin terbaik (khalifah). Atas izin Allah Swt. rakyat pun akan kembali sejahtera. [MNews/Gz]