Umat tidak boleh tinggal diam dan harus memantau perkembangan hubungan Indonesia dengan Israel dalam rangka mencegah terwujudnya normalisasi. Ini adalah tanggung jawab iman sebagai komunitas muslim terbesar di negeri ini.
Penulis: Fatma Sunardi
Muslimah News, FOKUS — Isu normalisasi hubungan diplomatik Indonesia-Israel tengah menguat, baik di media lokal maupun asing, terutama setelah penandatanganan Abraham Accord (Kesepakatan Abraham).
Kesepakatan Abraham adalah pernyataan bersama antara Israel, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat, pada 13/8/2020. Kemudian, istilah tersebut dipakai secara kolektif merujuk pada perjanjian normalisasi antara Israel dan Uni Emirat Arab juga Bahrain dan Israel.[1]
Kesepakatan Abraham akan merealisasikan kerja sama keamanan, ekonomi, hingga pariwisata. Dalam konteks keamanan kawasan, Kesepakatan Abraham diharapkan bisa berkontribusi pada perdamaian, bahkan penyelesaian konflik Palestina-Israel.
“Kami terus menyambut kerja sama ekonomi antara Israel dan semua negara di kawasan itu. Kami berharap normalisasi dapat dimanfaatkan untuk membawa kemajuan di jalur Israel-Palestina,” kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, sebagaimana dikutip dari Reuters, 13/10/2021.
Saat ini, telah ada empat negara yang menjalin normalisasi hubungan dengan Israel di bawah kerangka Kesepakatan Abraham, yakni Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko. Amerika maupun Israel ingin memperluas Kesepakatan Abraham dengan negara-negara mayoritas muslim, termasuk Indonesia.
“Kami selalu menjajaki peluang tambahan untuk normalisasi, tetapi kami akan membiarkan diskusi itu tertutup sampai saat yang tepat,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price kepada Axios.[2]
Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid mengungkapkan keinginan besar negaranya menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Lapid mengatakan Israel sedang mencari cara “memperluas Kesepakatan Abraham ke negara-negara lainnya” di luar Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Salah satu negara penting yang sedang dibidik adalah Indonesia. Arab Saudi tentu saja juga dibidik, tetapi membutuhkan waktu. [3]
Meskipun belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Indonesia ke arah normalisasi, tetapi umat harus tetap waspada dan terus memantau setiap upaya menuju normalisasi agar bisa sigap bersikap.
Upaya Menuju Arah Kemungkinan Normalisasi
Serangkaian pertemuan, pernyataan, dan laporan dalam beberapa bulan terakhir pada 2021 menunjukkan hubungan Israel dan Indonesia makin dekat. Kedua negara memang tidak memiliki hubungan diplomatik formal, tetapi ternyata mereka bekerja sama dalam perdagangan dan pariwisata, bahkan Kementerian Luar Negeri Israel memiliki halaman Facebook berbahasa Indonesia.
Data Kementerian Perdagangan Indonesia menunjukkan total volume perdagangan dua arah antara kedua negara adalah sekitar $500 juta pada 2016, dengan minyak sawit menjadi barang ekspor utama ke Israel. Selanjutnya, Kamar Dagang Israel-Indonesia yang berdiri di Tel Aviv pada 2009 menunjukkan tingkat kepentingan hubungan perdagangan kedua negara.
Pariwisata juga menyumbang porsi interaksi yang signifikan antara kedua negara, dengan 36.300 turis Kristen Indonesia terbang ke Yerusalem untuk tujuan keagamaan pada 2019. Menurut data Kementerian Pariwisata Israel, di antara semua kebangsaan, turis Indonesia rata-rata adalah pembelanja terbesar di Israel, menghabiskan sekitar US$310 per hari, tidak termasuk tiket pesawat. Indonesia juga merupakan tujuan wisata populer bagi banyak backpacker Israel.
Pada 1970-an dan 1980-an, Indonesia pernah membeli senjata dari Israel dan tentara Indonesia telah dilatih di “negara” Yahudi. Pada 1993, perdana menteri saat itu, Yitzhak Rabin, bertemu dengan Presiden Suharto di Jakarta. Pada 2016, wakil menteri luar negeri saat itu Tzipi Hotovely—sekarang duta besar untuk Inggris—mengatakan Israel terus-menerus berhubungan dengan negara multipulau Oseania dan berharap dapat menjalin hubungan resmi. AS baru-baru ini menawarkan Indonesia bantuan pembangunan hingga $2 miliar jika bergabung dengan Kesepakatan Abraham. Namun, sejauh ini Jakarta menolaknya.[4]
Adalah Prabowo bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional Eyal Hulata pada sebuah konferensi di Manama pada November 2021. Ia terlihat berbicara dengan kuasa usaha Israel di Bahrain, Itay Tagner, pada acara yang sama. Setelah foto itu diterbitkan, Prabowo mengeluarkan pernyataan, mengatakan bahwa tidak dilarang baginya untuk berbicara dengan pejabat Israel ketika itu untuk kepentingan nasional.[5]
Bicara kepentingan nasional, wacana normalisasi Indonesia-Israel merupakan isu yang sangat sensitif. Setiap upaya normalisasi antara Indonesia dan Israel sudah dipastikan bertabrakan dengan komitmen historis Indonesia kepada Palestina. Isu Palestina menjadi ganjalan terbesar dalam semua upaya normalisasi.
Komitmen dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina itu disinggung saat Menlu AS Antony Blinken berupaya mengajak pemerintah Indonesia bergabung ke dalam Kesepakatan Abraham pada Desember 2021.
Pada rapat 13—14 Desember tahun lalu, Menlu Retno menegaskan kepada Menlu AS tersebut bahwa Indonesia akan terus memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina. Posisi ini sejalan dengan sikap Presiden Jokowi yang sempat menegaskan komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina kepada Perdana Menteri Palestina Mohammad Ibrahim Shtayyeh pada 2021 silam.
Tentunya, normalisasi Israel dengan beberapa negara Arab dan Afrika memperlihatkan bahwa pendirian suatu negara tentang kemerdekaan Palestina bukanlah suatu dogma yang tidak bisa diubah. Pendirian itu bisa diubah dengan adanya pertimbangan terkait berbagai kepentingan nasional masing-masing negara.
Dalam konteks Indonesia, sangat mungkin dengan alasan kepentingan nasional, pemerintah menjalin hubungan dengan Israel, tentu dengan tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Namun, Indonesia merupakan sasaran normalisasi yang sangat berbeda dengan negara-negara, seperti UEA dan Bahrain yang telah menandatangani Kesepakatan Abraham.
Pertama, Indonesia tidak sedang berhadapan dengan ancaman eksternal, seperti Iran, yang penyelesaiannya bisa diupayakan bersama dengan Israel. Kedua, Indonesia juga memiliki sistem politik yang lebih representatif, di mana rakyat bisa menentukan kebijakan politik, dibanding UEA dan Bahrain. Oleh karena itu, kemungkinan normalisasi dengan Israel sangat bergantung kepada kehendak masyarakat.
Mempertimbangkan dua ganjalan tersebut, Israel akan mencari berbagai permasalahan yang penyelesaiannya menjadi kepentingan nasional Indonesia. Hal itu akan dipandang penting untuk menjadikan prospek normalisasi Tel Aviv makin dipertimbangkan oleh Jakarta.
Melalui sosok Prabowo, Israel menemukan ketahanan pangan sebagai isu bersama yang bisa dimanfaatkan untuk makin mendekatkan diri dengan Indonesia. Kerja sama pertanian bisa memainkan peran besar dalam pemanasan hubungan antara Israel dan Indonesia, dengan Menteri Prabowo sebagai representasi dari Jakarta.
Shmuel Friedman—konsultan pertanian, pengusaha, dan penasihat senior Mantan Menteri Pertanian Israel Yair Shamir, telah bekerja di sebuah pusat R&D pertanian di Indonesia—adalah mitra Prabowo. Menurutnya, ketahanan pangan bagi suatu bangsa tidak kalah penting dengan ketahanan pangan itu sendiri, Subianto pun menyetujuinya.
Shmuel bahkan juga mengetahui pembicaraan normalisasi antara Yerusalem dan Jakarta, tetapi tidak terlibat di sisi politik. Ia meyakini bahwa hubungan antarnegara perlu dimulai dari ketahanan pangan, dan tidak harus dengan senjata, melainkan bisa dengan makanan.[6] Pada masa mendatang, tentu akan ada upaya lain dari Israel untuk membangun hubungan kedekatan yang lebih kuat dengan Indonesia.
Umat Harus Tetap Menolak Israel
Membaca potensi tersebut, umat tidak boleh tinggal diam. Umat harus memantau perkembangan hubungan Indonesia dengan Israel dalam rangka mencegah terwujudnya normalisasi. Ini adalah tanggung jawab iman sebagai komunitas muslim terbesar di negeri ini.
Sikap umat Islam menolak Israel sejalan dengan konstitusi, Pembukaan UUD ’45. Pembukaan UUD ’45 secara khusus menyatakan, “Kemerdekaan adalah hak semua bangsa,” yang berarti Indonesia secara alami menentang pendudukan Israel atas Palestina.
Nilai kemanusiaan yang bertemu dengan nilai ukhuwah islamiah telah menjadi kekuatan umat untuk berkata “tidak!” pada Israel. Survei pada Mei 2021 oleh lembaga jajak pendapat terkenal SMRC di Indonesia menemukan bahwa mayoritas responden (71%) setuju bahwa Israel bertanggung jawab atas konflik Israel-Palestina.[7]
Selain itu, umat di Indonesia harus menjadi teladan bagi umat Islam lain dalam pembelaan pada saudara dan kemanusiaan. Semangat penolakan pada Israel harus tumbuh dari nyawa ukhuwah islamiah, yakni iman kepada Allah Swt. Al-Khaliq Al-Mudabbir. Kemurnian iman akan menghasilkan pembelaan yang abadi pada Palestina sekaligus penolakan pada Israel. Inilah tuntutan Islam.
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (QS Al-Maidah: 51) Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
Referensi
[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Abraham .
[4] https://www.statecraft.co.in/article/indonesia-is-unlikely-to-join-the-abraham-accords-for-now
[5] https://www.pinterpolitik.com/in-depth/prabowo-juru-normalisasi-indonesia-israel.
Rakyat harustegas menolak normalisasi dengan israel
Subhanalloh…sungguh normalisasi dengan Israel sangat menyakiti hati umat
Kita butuh junnah
Tolak hubungan normalisasi dgn Israel itu sangat menyakitkan umat Islam
Penting untuk mengenali siapa kawan siapa lawan