Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Pemerintah sedang menggencarkan migrasi sistem televisi dari analog menuju digital. Per 02/11/2022, pemerintah mulai mematikan seluruh jaringan TV analog se-Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun mengimbau masyarakat untuk segera beralih ke siaran TV digital.
Sejalan dengan penerapan migrasi siaran televisi, pemerintah mulai mendistribusikan set-top-box (STB) untuk rumah tangga miskin secara nasional sejumlah 1.055.360 unit. Dengan penyaluran STB, pemerintah mengaku migrasi sudah siap.
Namun dalam proses migrasi ini pula, sebagian masyarakat mengaku belum mendapatkan sosialisasi, bahkan ada yang kesulitan mendapat STB. Oleh karena itu, jika migrasi tidak dilakukan dengan hati-hati, masyarakat akan kehilangan haknya untuk dapat mengakses siaran TV.
Berdasarkan tren migrasi siaran TV digital di ASEAN, Indonesia memang bisa dikatakan ketinggalan dibanding enam negara lain. Brunei Darussalam menjadi negara pertama di ASEAN yang beralih menuju TV digital, yakni pada 2017.
Langkahnya kemudian disusul oleh negara-negara lainnya. Singapura dan Malaysia pada 2019; serta Vietnam, Thailand, dan Myanmar pada 2020. Borosnya frekuensi menjadi alasan sejumlah negara tersebut mengalihkan TV analog ke penyiaran digital alias analog switch off (ASO).
Kendali Internasional?
Deklarasi ASEAN untuk menuntaskan ASO pada 2020 membuat Indonesia bergabung dengan working group bersama negara-negara tetangga untuk menyusun kesepakatan rencana penggunaan dan penyelesaian interferensi frekuensi di wilayah perbatasan, seperti Batam, Pontianak, Nunukan, Jayapura, dan Pekanbaru.
Deklarasi tersebut berperan untuk menghindari adanya sengketa internasional dan menjaga hubungan dari ketidaksanggupan Indonesia mengadopsi panduan yang disepakati pada International Telecommunication Union atau ITU.
ITU sendiri adalah salah satu agen khusus PBB dengan fungsi menaungi persoalan telekomunikasi. ITU telah mengesahkan kesepakatan antarnegara di dunia untuk mengutamakan penggunaan frekuensi 700 MHz untuk telekomunikasi. Awalnya, frekuensi ini digunakan untuk penyiaran televisi terestrial analog.
Kongres ITU pada 2007 dan 2017 sudah menyepakati penataan spektrum radio 700 MHz dan 800 MHz yang semula untuk penyiaran TV analog terestrial akan dialokasikan untuk telekomunikasi. Menindaklanjuti tersebut, beberapa negara Eropa langsung menerapkan penghentian siaran analog.
Efisiensi Spektrum Frekuensi Radio Vs. Internet 5G
Direktur Operasi Sumber Daya Kominfo Dwi Handoko mengatakan, penggantian transmisi analog ke digital akan menciptakan efisiensi pemakaian spektrum frekuensi, mampu menghemat bandwidth, kebal terhadap gangguan (noise) dan dilengkapi sistem yang mampu memperbaiki kesalahan pengiriman data akibat gangguan noise yang disebut forward error correction (FEC) sehingga informasi yang diterima utuh kembali.
Pernyataan tersebut tentunya dalih karena spektrum frekuensi tersebut sedianya akan dialihfungsikan untuk internet 5G. Tidak heran, TV digital diklaim mampu menyolusi persoalan interferensi frekuensi radio di kawasan perbatasan antarnegara. Pasalnya, interferensi yang disebabkan penggunaan frekuensi yang tumpang tindih dan tidak harmonis, akan sangat mengganggu telekomunikasi, penyiaran dan komunikasi lainnya seperti internet.
Namun, lihatlah ketika persoalan interferensi frekuensi radio ini mengemuka akibat kesenjangan teknologi di antara dua wilayah yang berbeda negara. Sebagai contoh di Batam, Indonesia, yang ternyata frekuensi TV analognya disebut mengganggu kelancaran jaringan TV digital di Singapura dan Malaysia. Akibatnya, meski Singapura dan Malaysia sejatinya sudah menyelesaikan proses ASO, tetapi digital dividennya belum bisa digunakan secara optimal untuk internet 5G.
Belum bicara nasib stasiun-stasiun TV lokal yang selama ini masih bergerak di TV analog. Mereka sudah pasti kalah dengan para konglomerat stasiun TV swasta maupun internasional. Selain instrumen penyedia layanan siaran digital, modal TV lokal jelas kalah jauh dengan para konglomerat media besar.
Mandat UU Cipta Kerja, Cuan Kapital
Lebih lanjut, penghentian seluruh siaran televisi analog di Indonesia dilakukan oleh Kominfo dengan merujuk pada Pasal 60 A UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. UU tersebut mewajibkan pemerintah untuk melaksanakan migrasi televisi terestrial, yakni mengalihkan siaran televisi dari analog ke digital paling lambat per 02/11/2022.
Namun, pada titik ini, kita harus kritis bahwa ketika penerbitan suatu kebijakan terkait dengan UU Cipta Kerja, bisa kita pastikan bahwa kebijakan tersebut berpihak pada para pemilik kapital. Di antara bukti nyatanya adalah produk STB itu sendiri. PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT INTI adalah salah satu produsen STB yang hingga akhir tahun ini menargetkan jumlah produksi STB sebanyak 50 ribu unit.
Belum lagi banjir order STB di sejumlah kota, seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung. Ini saja sudah menunjukkan panen cuan. Tambahan lagi, adanya sejumlah segmen pemasaran STB.
Pertama, ke Kemkominfo untuk penyebaran perangkat hingga ke berbagai pelosok daerah. Kedua, ke pihak multiplexer stasiun televisi swasta atau daerah yang berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan televisi digital. Ketiga, ke retail kalangan agen, distributor, dan marketplace. Jelas, pihak yang panen cuan juga makin banyak.
Berikutnya bisnis internet 5G sebab frekuensi bekas TV analog disebut-sebut akan dialihkan ke jaringan 5G. Dengan adanya migrasi TV digital, daerah-daerah yang selama ini blank spot sinyal nantinya bisa dibangun infrastruktur akses internet 5G, tentunya dengan kecepatan lebih tinggi dibandingkan 4G. Dengan demikian, layanan telekomunikasi Indonesia diklaim akan makin meningkat.
Jika sudah begini, siapa yang sejatinya paling menikmati keberadaan TV digital, maupun bisnis ikutan lainnya, seperti STB dan internet 5G, selain para pemilik kapital? Lagi-lagi rakyat hanya menjadi pihak yang menerima pelaksanaan kebijakan, sekaligus yang paling bisa diperah isi pojok dompetnya.
Instrumen bantuan pemerintah hanya STB, sedangkan instrumen lain untuk bisa mengakses layanan TV digital tentu harus disediakan sendiri. Terlebih, TV tabung yang selama ini menjadi instrumen TV analog tidak bisa digunakan untuk menyaksikan tayangan TV digital. Demikian pula TV layar datar, tidak semuanya bisa ditransformasi menjadi instrumen TV digital.
Kepemilikan Media dalam Sistem Islam
Segala sesuatu di alam kapitalisme akan selalu dianggap sebagai komoditas ekonomi. Angka produksi dan penilaian berdasarkan harga barang/jasa menjadi nyawa bagi roda ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme sama sekali tidak bertumpu pada distribusi ekonomi atau kekayaan kepada masyarakat luas.
Tidak heran, selama pandemi, dunia maya dan digital menjadi platform kehidupan di seluruh dunia, tidak terkecuali perihal bisnis media sebagai instrumen paling berdaya ekonomis. Kini, pascapandemi, kapitalisme masih terus mengincar celah-celah ekonomi dunia digital agar para pemilik kapital tetap bisa cuan.
Dengan demikian, ada baiknya kita mengkritisi persoalan kepemilikan media dalam kacamata ideologi yang berbeda dari kapitalisme, yakni ideologi Islam.
Setiap individu yang berkewarganegaraan Daulah Islam (Khilafah), boleh mendirikan suatu media informasi, baik cetak, audio, audio visual, analog, maupun digital. Pendirian media informasi ini hanya perlu menyampaikan informasi atau laporan yang memungkinkan Lembaga Penerangan Daulah Islam mengetahui pendiriannya.
Hanya saja, dalam hal ini, pemerintah Khilafah adalah pihak yang paling bertanggung jawab memegang kendali media informasi, khususnya dari aspek infrastruktur media dan konten dari media tersebut. Khilafah akan menindak tegas apabila ada pemilik lembaga media yang melanggar kebijakan yang telah Khilafah tetapkan.
Selanjutnya, untuk rakyat, Khilafah bertanggung jawab menyediakan instrumen penyedia layanan siaran media. Khilafah hanya menyediakan konten-konten siaran/tayangan yang edukatif sesuai aturan Islam, serta sebagai sarana dakwah Islam.
Selain itu, Khilafah tidak akan membiarkan para pemilik kapital menjadi pengendali media informasi, apalagi sampai membisniskannya kepada rakyat.
Khatimah
Hubungan bisnis antara penguasa dan rakyatnya hanya terjadi dalam kapitalisme. Padahal, kebijakan publik—termasuk kebijakan media beserta seluruh instrumen dan infrastrukturnya—sangat tidak layak menjadi ajang bisnis.
Yang tidak kalah penting untuk kita sadari dan kritisi juga adalah konsekuensi dari suatu liberalisasi ekonomi, yakni liberalisasi budaya. Artinya, TV digital yang mampu lebih luas menerima jaringan siaran televisi akan sangat mungkin menyiarkan berbagai tayangan yang makin merusak generasi. Na’udzubillahi. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
