Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Terlepas dari pro dan kontra terhadap gagasan Khilafah, realitas bahwa Khilafah telah menjadi diskursus di berbagai kalangan adalah hal yang tidak terbantahkan. Media hampir tidak pernah berhenti membicarakan Khilafah. Layaknya di Madinah al-Munawarah, saat segelintir dari suku Aus dan Khazraj mengajak kaumnya masuk Islam sehingga tidak ada satu pun rumah yang penghuninya tidak membicarakan tentang Islam. Mungkin seperti itulah kondisi Indonesia saat ini.
Para pengemban dakwah yang menginginkan kembalinya kehidupan Islam di bawah naungan Khilafah, sepertinya telah sukses menyebarkan opini Islam di tengah-tengah umat. Ini karena telah banyak pihak dari akar rumput hingga pejabat membicarakan Khilafah. Namun, tidak pula dinafikan bahwa masih ada umat yang gagal paham terhadap Khilafah. Dengan demikian, menjelaskannya pada mereka adalah perkara yang wajib dan urgen.
Seperti apa yang dikatakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam Kongres Forum Rektor PTN se-Indonesia yang berlangsung di Universitas Airlangga, Jawa Timur, Minggu (30/10/2022). Dalam forum tersebut Mahfud berpendapat, jika dalam sebuah negara yang menganut demokrasi, terjadi korupsi besar-besaran, harusnya diperbaiki, bukan diganti. Sebab dalam negara Islam pun tetap ada kejahatan hingga kudeta. “Memangnya kalau Khilafah sudah pasti bagus?” kata Mahfud (okezone, 30/10/2022).
Khilafah Kewajiban
Pernyataan Mahfud yang mempertanyakan Khilafah, sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, kewajiban menerapkan Khilafah telah termaktub dalam banyak ayat dan hadis. Pun para imam mazhab, seluruhnya telah sepakat bahwa penerapan Khilafah merupakan kewajiban kaum muslim. Allah Swt. berfirman,
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ”Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”(QS Al-Baqarah: 30).
Imam Al-Qurthubî berkata, “Ayat ini adalah dasar dalam pengangkatan seorang Imam atau Khalifah yang didengar dan ditaati, agar terjadi kesatuan pendapat umat dan agar dapat diterapkan hukum-hukum Khalifah.” (Imam Al-Qurthubî, Al-Jâmi’ li Ahkâm Al-Qur`ân, 1/81).
Bahkan, sebagian ulama menyebutnya sebagai tajul furud yaitu mahkota kewajiban. Ini karena penerapannya akan mengantarkan pada penerapan syariat lainnya. Syariat jilid dan rajam bagi pelaku zina misalnya, tidak akan mungkin bisa diberikan jika sistem demokrasi masih diterapkan. Penyebabnya sistem demokrasi adalah sistem kufur yang justru menjamin kebebasan individu, termasuk pergaulan.
Oleh karena itu, bagaimana bisa syariat diterapkan dalam sistem ini? Syariat ini hanya bisa diterapkan jika Khilafah menjadi sistem negara. Pelaku penerap syariat jilid dan rajam adalah negara, bukan individu.
Begitu pun hukuman mati bagi para koruptor yang telah menzalimi rakyat. Hukuman ini tidak bisa diterapkan dalam sistem demokrasi, sebab ada HAM yang melindungi para koruptor. Selain itu, yang menjadi ruh dalam sistem demokrasi adalah politik transaksional antara pejabat dan para cukong. Termasuk koalisi gemuk dalam tubuh pemerintahan yang mengantarkan pada makin kuatnya oligarki, bukankah ini yang menyebabkan korupsi itu makin subur?
Oleh karena itu, memberantas korupsi dengan memperbaiki demokrasi bagai mencincang air. Artinya, mustahil demokrasi memberantas korupsi sebab justru demokrasilah biang keladi atas seluruh permasalahan yang ada. Lantas, jika ada baju yang sudah compang camping, tindakan apa yang tepat? Menambalnya kembali atau menggantinya?
Tentu bagi manusia yang memiliki pemikiran jernih dan cemerlang, ia akan mengganti baju tersebut dengan pakaian yang jauh lebih baik. Ketika jelas demokrasi telah compang camping, maka gantilah dengan yang baik. Sedangkan, yang telah jelas baik dan terbukti selama belasan abad menyejahterakan umat adalah khilafah.
Salat dan Khilafah
Sisi yang kedua adalah Khilafah sebagai syariat Islam, kedudukannya sama dengan syariat lainnya, yaitu harus diterapkan. Misalnya salat, jika ada orang yang salat, tetapi tetap berbuat maksiat, apakah syariat lantas salat menjadi syariat yang tidak bagus?
Tentu orang yang paham syariat akan mengatakan bahwa manusialah yang lemah yang mudah tergelincir pada kemaksiatan, bukan menyalahkan ajaran salatnya.
Begitu pun dengan Khilafah, jika dalam penerapan sistem Khilafah dalam sebuah negara, lantas masih ada kejahatan dalam negara tersebut, lantas apakah yang demikian itu menjadikan ajaran Khilafah tidak bagus? Tentu orang yang bertakwa akan tetap memandang Khilafah adalah kewajiban umat muslim yang akan mendatangkan kebaikan, walaupun tidak bisa dimungkiri ada praktik penerapannya yang buruk
Akan tetapi, yang juga harus diperhatikan, individu yang menjadi baik dan dirinya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar jauh lebih banyak dari yang tidak. Begitu pun penerapan Khilafah yang ternyata memiliki sejarah gelap, hanya segelintir. Sedangkan masa kegemilangannya jauh lebih lama. Lantas, kenapa hanya melihat sisi gelap Khilafah, padahal sisi emasnya jauh lebih banyak?
Khatimah
Oleh karena itu, umat muslim tidak selayaknya mempertanyakan kebagusan syariat Allah Swt. sebab mereka seharusnya sudah meyakini dengan sepenuh hati, yang disyariatkan Allah merupakan yang terbaik bagi umat manusia.
Salat akan mencegah individu berbuat keji dan mungkar, sedangkan Khilafah akan mencegah masyarakat untuk berbuat keji dan mungkar. Berbagai problem yang dilahirkan dari keburukan tangan manusia, termasuk korupsi, akan mampu lenyap jika Khilafah diterapkan dalam satu institusi. [MNews/Rgl]
Foto sampul: iStock
