Program Pemenuhan Gizi Keluarga Vs. Kemiskinan, Narasi yang Nirempati

Program Pemenuhan Gizi Keluarga Vs. Kemiskinan, Narasi yang Nirempati

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

Muslimah News, OPINI — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menekankan pentingnya pemenuhan gizi keluarga guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Perilaku hidup bersih dan sehat perlu ditunjang dengan pemenuhan gizi seimbang dan nutrisi optimal sehingga daya tahan tubuh keluarga, khususnya anak-anak, diharapkan akan terjaga dengan baik. (Republika, 16/10/2022).

Seruan Saat Hari Pangan

Pernyataan Kemenko PMK perihal program pemenuhan gizi keluarga tersebut tampak seiring dengan peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2022 yang diperingati setiap 16 Oktober.

HPS 2022 bertema “Leave No One Behind; Better Production, Better Nutrition, a Better Environment, and a Better life” (Tidak Meninggalkan Siapa pun di Belakang; Produksi yang Lebih Baik, Gizi yang Lebih Baik, Lingkungan yang Lebih Baik, dan Kehidupan yang Lebih Baik dan berkualitas).

Tema ini lahir karena dunia menghadapi tantangan besar ketahanan pangan akibat konflik, krisis ekonomi, darurat iklim, degradasi lingkungan, dan dampak lanjutan dari Covid-19.

Peringatan HPS 2022 juga fokus untuk memperbaiki harga pangan yang melonjak ke rekor tertinggi tahun ini. Kenaikan harga pangan mengakibatkan 3,1 miliar orang di seluruh dunia tidak mampu membeli makanan sehat. Akibatnya jumlah kelaparan di dunia terus meningkat.

Dalam dua tahun, jumlah orang yang rawan pangan telah meningkat dari 135 juta (2019) menjadi 193 juta (2021), dan pada 2022 sebanyak 828 juta. Harga pupuk pun sedang mahal bagi petani sehingga jumlah orang yang menghadapi kerawanan pangan terus meningkat.

Kemiskinan dan Stunting

Mengutip laman resmi Kemenko PMK (09/10/2022), Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan bahwa persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, selain tentang penanganan stunting dan revitalisasi pendidikan vokasi, adalah kemiskinan ekstrem.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin mencapai angka 26,16 juta orang atau 9,54% dari total keseluruhan jumlah penduduk Indonesia pada Maret 2022. Persentase dan jumlah penduduk miskin menurut pulau, yakni Sumatra (5,74 juta orang), Jawa (13,85 juta), Bali dan Nusa Tenggara (2,07 juta), Kalimantan (980 ribu), Sulawesi (2,01 juta), serta Maluku dan Papua (1,51 juta). Sedangkan berdasarkan provinsi, Jawa Timur adalah provinsi urutan teratas yang berpenduduk miskin terbanyak di Indonesia, yakni 4,181 juta orang.

Menurut Muhadjir, untuk mengejar target penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2024, pemerintah telah menyediakan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data tersebut berbasis nama (by name), alamat (by address), dan datanya per desa.

Di samping kemiskinan, program pemenuhan gizi keluarga tidak bisa terlepas dari realitas stunting. Prevalensi stunting di Indonesia pada 2022 ditargetkan harus turun setidaknya 3%. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting di Indonesia pada 2021 sebesar 24,4%, atau sudah menurun 6,4% dari angka 30,8% pada 2018. Pemerintah sendiri mempunyai target untuk menurunkan prevalensi hingga 14% pada 2024.

Inflasi Pangan

Sisi lain dari realitas kemiskinan ekstrem dan stunting adalah terdapat inflasi pangan dan energi. Khusus inflasi pangan, sungguh membuat kecut ketika pemerintah tidak berhasil mengerem lajunya. Harga berbagai kebutuhan pokok meningkat tajam dan berbarengan sejak awal 2022. Beberapa bulan berlalu, harga mayoritas bahan pangan masih enggan turun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan laju indeks harga konsumen (IHK) pada Agustus 2022 yang mengalami deflasi sebesar 0,21% (month to month/mtm). Hal ini diklaim tidak lepas dari upaya pemerintah mengendalikan harga komoditas pangan.

Namun, realitas di lapangan tidak semanis yang digambarkan. Bagaimana tidak? Dampak inflasi pangan diperburuk oleh inflasi energi pada September 2022. Jelas, pengembalian daya beli masyarakat kian tersendat.

Selain itu, angka kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting adalah bukti nyata jauhnya penduduk Indonesia dari status sejahtera. Indikator ala kapitalisme di negeri ini tidak mampu menyolusi kedua masalah tersebut.

Adanya peluncuran BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM toh hanyalah nama lain perputaran harta dari rakyat dan oleh rakyat. Benar-benar tidak pantas disebut “bantuan dari pemerintah”.

Narasi Nirempati

Garis kemiskinan Indonesia diklaim meningkat (per Maret 2022) menjadi Rp505.469 per kapita per bulan yang sebelumnya sebesar Rp 486.168 per kapita per bulan (September 2021). Namun, seberapa lama nominal rupiah tersebut mampu mengembalikan daya beli dan menahan laju konsumsi di tengah inflasi?

Memang program-program semisal posyandu lansia, remaja, serta bayi dan balita; juga BLT, PKH, dsb., difungsikan sebagai sarana oleh pemerintah untuk menyalurkan berbagai program berjudul “bantuan”. Akan tetapi, sejauh mana program tersebut mampu menjangkau kebutuhan masyarakat individu per individu?

Programnya saja hanya sebulan sekali atau beberapa bulan, padahal kebutuhan akan biaya hidup berlangsung setiap hari. Belum lagi jumlah rupiahnya yang tidak realistis dengan laju kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Cepat atau lambat, program-program tersebut akan berakhir sebatas wacana.

Dengan demikian, jika kondisi ini dikaitkan dengan program pemenuhan gizi keluarga, hal ini tidak ubahnya sebatas narasi sekaligus wujud nirempati pemerintah kepada rakyatnya.

Lebih buruk lagi, ini sungguh bagai mimpi di siang bolong bagi rakyat. Jelas, semua ini akibat pemerintah abai, alih-alih mewujudkan amal terbaik dan sempurna dalam mengurusi urusan rakyat.

Problematik Ekonomi Butuh Solusi Asasi

Dalam cara pandang kapitalisme, relasi antara pemerintah dan rakyat ibarat pedagang dan pembeli. Sistem ekonomi kapitalisme juga meniscayakan struktur/mekanisme harga sebagai indikator utama pendorong laju produksi sekaligus penentu distribusi barang dan jasa.

Dengan adanya harga, konsumen (rakyat) dianggap bisa membeli suatu barang tertentu dan tidak bisa membeli barang yang lain. Yang uang/pendapatannya banyak, bisa membeli lebih banyak barang dibandingkan yang uangnya sedikit.

Oleh karenanya, ekonomi dalam pandangan kapitalisme lebih banyak dibangun berdasarkan produksi kekayaan/pendapatan daripada produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, alih-alih memenuhi kebutuhan masing-masing orang secara individual.

Konsep ini tentu saja bertentangan dengan realitas. Buktinya, berbagai bantuan dana yang coba pemerintah luncurkan tidak ubahnya kepulan asap yang segera lenyap akibat inflasi yang menggila dan daya beli masyarakat yang turun. Bagaimana mereka hendak berpikir soal pemenuhan gizi keluarga? Bisa makan saja sudah bagus.

Dengan kata lain, problematik kemiskinan yang sesungguhnya sedang terjadi adalah kemiskinan individu, dan kemiskinan ini sistemis. Jadi, problematik dalam sistem ekonomi kapitalisme sejatinya terletak pada distribusi harta dan jasa kepada tiap-tiap individu, terutama yang ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan primer (sandang, pangan, papan) mereka secara menyeluruh.

Ketika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi, pasti menimbulkan masalah. Pada titik ini, solusi asasi yang diperlukan adalah adanya sistem ekonomi yang mampu menjawab pemenuhan kebutuhan primer setiap orang.

Dengan terpecahkannya masalah kemiskinan individual dan terdistribusikannya harta/kekayaan alam secara merata, problematik kemiskinan juga akan terselesaikan.

Khatimah

Allah Taala berfirman dalam QS Al-Hasyr [59] ayat 7, “… supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

Ayat ini teraktualisasi melalui sistem ekonomi Islam yang meniscayakan distribusi kekayaan bagi setiap individu masyarakat. Konsep inilah yang mustahil terjadi dalam sistem ekonomi kapitalisme. Tidak heran, dalam kapitalisme, kesenjangan sosial dan ekonomi antara si kaya dan si miskin begitu lebar.

Di samping itu, karakter dari sistem ekonomi Islam adalah keberlangsungan sistem ekonomi berdasarkan syariat Allah yang penerapannya dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah dan dilaksanakan oleh negara Islam (Khilafah).

Mekanisme distribusi kekayaan kepada setiap individu dilakukan berdasarkan sebab-sebab kepemilikan yang diatur syariat. Di sinilah ketakwaan akan berperan sebagai parameter untuk menjamin kesempurnaan pendistribusian harta tersebut sehingga meminimalkan berbagai kecurangan maupun buruknya sistem distribusi.

Oleh sebab itu, berdasarkan pengaturan Islam, program pemenuhan gizi keluarga bukanlah sesuatu yang mustahil, alih-alih narasi yang nirempati. Sedikit gambaran, jangankan satu orang yang stunting, ada satu orang yang tidak bisa makan pada satu hari saja sudah menjadi alarm keras atas buruknya distribusi harta dan kondisi ini harus segera menjadi perhatian oleh penguasa dalam sistem Islam. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *