Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Kekayaan sumber daya alam Indonesia sungguh diakui dunia. Perut bumi Indonesia memiliki berbagai kandungan mineral berharga. Namun, untuk menggarap kekayaan alam tersebut, hilirisasi menjadi ambisi pemerintah agar nilai tambah produk bisa meningkat.
Menyambut Baik
PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan salah satu perusahaan tambang yang menjadi pioner dalam hilirisasi produk pertambangan. Smelter PTFI yang dibangun sejak 1996 telah menunjukkan keseriusan perusahaan dalam hilirisasi produk dari hasil tambang.
Chairman of The Board & CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson mengatakan tambang PTFI yang berada di Tembagapura Papua masih menyimpan banyak cadangan mineral, yakni masih sekitar 3 miliar ton. Cadangan tersebut belum sepenuhnya dieksplorasi. Mineral tersebut juga masih bisa diolah atau diproses hingga lebih dari 2041, bahkan hingga 2052 dengan potensi pendapatan pemerintah sampai 2041 saja bisa mencapai US$80 miliar.
PTFI pun sudah berencana menambah investasi hingga 2041. Investasi yang digelontorkan sebesar US$18,6 miliar dengan jangka waktu 20 tahun ke depan. Sebesar US$3 miliar di antaranya untuk pembangunan smelter kedua di Gresik, Jawa Timur.
Tidak hanya Freeport, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) juga berencana melakukan hilirisasi batu bara pada 2030 mendatang. Hal ini dilakukan selain demi meningkatkan nilai tambah, juga sebagai dukungan perusahaan terhadap program pemerintah dalam menuju net zero emission.
Presiden Direktur BUMI Adika Nuraga Bakrie menyatakan perusahaannya akan melakukan gasifikasi batu bara menjadi methanol dan amonia. Di Indonesia, industri metanol merupakan salah satu sektor penting di industri hilir karena merupakan bahan baku atau bahan penunjang pada industri tekstil, plastik, resin sintetis, farmasi, insektisida, plywood dan industri lainnya.
Metanol juga digunakan sebagai bahan campuran untuk pembuatan biodiesel. Selain itu, metanol juga bisa diolah lebih lanjut menjadi dimetil eter (DME) yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar ramah lingkungan. Sementara itu, amonia berfungsi sebagai bahan baku pembuatan pupuk, bahan untuk mengolah logam, bahan untuk mengekstraksi logam tembaga, nikel, dan lain-lain.
Definisi Hilirisasi
Hilirisasi sendiri adalah strategi untuk meningkatkan nilai tambah suatu komoditas. Dengan adanya hilirisasi, ke depannya komoditas ekspor Indonesia bukan lagi berupa bahan baku, tetapi berupa barang setengah jadi atau barang jadi.
Di Indonesia, hilirisasi telah dicanangkan sejak 2010. Target besarnya tentu saja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya hilirisasi industri, sumber daya alam yang diekspor keluar negeri akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
Selain meningkatkan nilai jual komoditas dan memperkuat struktur industri, hilirisasi industri juga diharapkan menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan, serta meningkatkan peluang usaha di dalam negeri.
Hilirisasi menjadi sesuatu yang wajib dilakukan untuk meminimalkan dampak dari penurunan harga komoditas. Jika Indonesia terus bergantung pada ekspor komoditas mentah, maka Indonesia akan mudah terpuruk ketika nilai jual komoditas tersebut menurun.
Sebaliknya, jika Indonesia mengekspor barang setengah jadi atau barang jadi, maka nilai jualnya pun makin tinggi. Selain itu, harga barang setengah jadi maupun barang jadi cenderung lebih stabil daripada harga bahan baku. Untuk mewujudkan sekaligus memperkuat hilirisasi industri di Indonesia, pemerintah mendorong lebih banyak investasi ke dalam negeri.
Instrumen Menjadi Negara Maju?
Tidak hanya menggiurkan dari aspek pertumbuhan ekonomi, hilirisasi juga menjadi instrumen Indonesia untuk meraih target menjadi negara maju. Ini jelas reputasi yang sangat membanggakan.
Pada 2018 dalam acara CEO Forum, Airlangga Hartarto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perindustrian menyatakan bahwa aktivitas industrialisasi konsisten membawa efek berantai yang positif bagi perekonomian nasional.
Selain peningkatan nilai tambah, juga memacu pada penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara dari ekspor. Oleh karena itu, menurut Airlangga, tidak ada satu negara maju di dunia yang tanpa melalui proses industrialisasi.
Konsep hilirisasi sebagai penunjang untuk menjadi negara maju ini makin ditegaskan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada awal Oktober lalu. Menurut Bahlil, penting adanya kolaborasi antara pelaku industri hilirisasi dengan pengusaha nasional di daerah.
Hal ini bertujuan agar pengusaha daerah menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri dan mendapatkan manfaat secara maksimal dari sumber daya alamnya. Melalui hilirisasi, Bahlil memaparkan bahwa salah satu tujuannya adalah menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
Investor Daily Summit 2022
Hal ini berkelindan dengan penyelenggaraan Investor Daily Summit 2022. Presiden Jokowi pada pembukaan Investor Daily Summit 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (11/10/2022), menyebutkan bahwa hilirisasi industri pertambangan menjadi kunci kemajuan perekonomian Indonesia. Kebijakan hilirisasi akan berkontribusi signifikan bagi pemasukan negara melalui pajak ekspor, royalti, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen.
Jokowi juga menegaskan, kebijakan hilirisasi industri bagi perusahaan-perusahaan tambang yang sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan kontribusi bagi perekonomian nasional.
Jokowi mencontohkan nikel, lompatan pemasukan negara terlihat pada kontribusi komoditas nikel. Saat masih diekspor dalam bentuk bahan mentah, kontribusi komoditas nikel nilainya sekitar Rp 15 triliun dalam setahun. Setelah masuk ke industrialisasi, nilainya melompat tajam menjadi US$ 20,9 miliar atau setara Rp 360 triliun.
Jokowi juga menyinggung soal aspal Buton. Ia menyatakan bahwa mulai 2024 pemerintah akan menghentikan impor aspal. Produksi aspal Indonesia akan difokuskan di Pulau Buton dengan memberdayakan potensi yang dimiliki dan pabrik aspal PT Wika Bitumen. Menurutnya, deposit aspal di Pulau Buton ada sebanyak 662 juta ton.
Antara Investasi dan Kemiskinan, Sebuah Ironi
Hanya saja, mencermati semua ini, apakah pemerintah sudah memiliki mekanisme kerja yang fokus pada aspek pengurusan urusan rakyat? Di samping itu, bukankah ekonomi negeri ini masih berbasis utang? Demikian halnya dengan mengundang investor dan pembukaan kanal-kanal investasi, memang siapa dan dari mana mereka?
Investasi dan investor pastilah berasal dari pihak swasta, baik lokal maupun asing. Ini artinya, hilirisasi hanya akan tersisa sebatas wacana bagi rakyat, sedangkan penikmatnya adalah swasta, khususnya oligarki di sekeliling penguasa.
Penguasa pun ibarat makelar bagi para investor itu dalam rangka membuatkan regulasi agar penguasaan sumber daya alam di Indonesia menjadi legal/resmi berdasarkan undang-undang, selain tentunya makin mulus dan lancar.
Sebagai satu contoh saja, apakah kita buta terhadap realitas masyarakat Papua? Padahal di sana ada Freeport, yang jelas menjadi simbol eksplorasi kekayaan sumber daya alam di perut bumi Papua. Belum lagi dana Otsus (otonomi khusus) Papua yang besarannya sangat fantastis. Dengan kekayaan beserta dana besar tersebut, sepantasnya masyarakat Papua makmur dan sejahtera. Namun ironisnya, Papua adalah salah satu provinsi termiskin di Indonesia.
Jika pada satu daerah saja demikian, lantas apa yang bisa diharapkan dari hilirisasi tambang itu bagi daerah lain di Indonesia? Toh realitas telah menunjukkan bahwa investasi selalu dan akan hanya berpihak pada para kapitalis, maka hilirisasi sebagai derivatnya tentu ibarat buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya.
Privatisasi Kepemilikan Umum
Islam mengatur sumber daya alam tambang (minerba, migas) sebagai bagian dari kepemilikan umum. Ini sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)
Oleh karena itu, tambang tidak boleh dimiliki/dikelola atas nama individu, apalagi oleh oligarki maupun swasta lokal/asing. Negara, menurut Islam, hanya diperkenankan mengelola tambang untuk dikembalikan dalam kemanfaatan yang besar bagi rakyat, bukan melalui prinsip bisnis, alih-alih demi aliran profit.
Peran negara ini pun semata-mata karena menjalankan mandat sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad)
Berdasarkan kedua hadis ini, Islam menutup ruang bagi adanya privatisasi tambang, maupun sumber daya alam lain yang semuanya itu berstatus kepemilikan umum. Para pejabat di negara Islam juga tulus mengurusi urusan umat, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Mereka sadar sepenuhnya bahwa menjabat adalah memegang amanah besar sehingga mereka akan sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya karena menjabat adalah bagian dari tanggung jawab keimanan.
Khatimah
Apa yang hendak kita banggakan dari kekayaan sumber daya alam negeri ini? Berbagai kebijakan yang ada sudah sangat menegaskan bahwa ideologi kapitalisme adalah motor kehidupan di negeri ini, khususnya ekonomi. Hasilnya juga tidak akan berpihak pada rakyat luas. Rakyat lagi-lagi akan terus menjadi objek penderita. Jadi jelas, hilirisasi tambang yang mencuat adalah simbol tegas bagi menguatnya kapitalisasi itu. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
