Harga Kedelai Melejit, Produksinya Sedikit, Swasembada Makin Sulit

Harga Kedelai Melejit, Produksinya Sedikit, Swasembada Makin Sulit

Penulis: Chusnatul Jannah

Muslimah News, OPINI — Pernahkah kita merasa saat membeli tempe ukurannya lebih kecil atau kepadatannya berkurang? Bisa jadi perubahan ukuran tersebut adalah efek harga kedelai yang meroket.

Kenaikan harga kedelai dunia mengakibatkan volume impor komoditas tersebut turun 28% dari 2,5 juta ton pada 2021 menjadi hanya 1,8 juta ton. Hal itu berdampak pada produksi tahu dan tempe yang diperkirakan turun 30% hingga akhir tahun ini.

Meski jumlah perajin tahu-tempe tetap, tetapi ketersediaan kedelai sebagai bahan baku pembuatan tahu dan tempe menurun. Imbasnya, keuntungan para perajin tahu-tempe mengalami penurunan signifikan. Mereka pun memperkecil ukurannya agar mata pencarian tidak hilang, konsumen dapat membeli dengan harga murah.

Menurut Ketua Umum Gakoptindo Aip Syarifuddin, ada dua faktor yang membuat pendapatan perajin tahu-tempe pada tahun ini berkurang, yakni fluktuasi harga kedelai dan sulitnya menaikkan harga tahu-tempe di tingkat konsumen.

Sekadar diketahui, harga kedelai di Indonesia sangat bergantung pada bursa komoditas kedelai di Amerika Serikat. (Katadata, 27/9/2022). Melejitnya harga kedelai dunia membuat produksi tahu dan tempe makin sedikit, tetapi pemerintah masih doyan impor kedelai, kok bisa?

Ketergantungan Impor

Memiliki tanah subur, wilayah daratan yang luas, dan dikenal sebagai negeri agraris, tidak lantas menjadikan Indonesia berdaulat atas pangan. Indonesia masih tergantung pada impor pangan. Salah satu komoditas pangan yang menjadi langganan impor ialah kedelai. Berdasarkan data BPS pada 2021, nilai impor kedelai Indonesia mencapai US$1,48 miliar. Nilai tersebut naik 47,77% dari tahun sebelumnya sebesar US$1 miliar.

Kebutuhan kedelai di Indonesia sangat tinggi karena tahu dan tempe termasuk makanan favorit rakyat Indonesia. Pemerintah mengatakan kebijakan impor kedelai dilakukan agar dapat memenuhi pasokan kedelai di dalam negeri.

Kebutuhan kedelai tiap tahunnya adalah 3 juta ton, sedangkan budi daya dan suplai kedelai dalam negeri hanya mampu menghasilkan 500—700 ton tiap tahunnya. Dengan alasan itulah, pemerintah masih gemar melakukan impor kedelai. 

Sulitnya Swasembada Kedelai

Di kalangan perajin tahu-tempe, kedelai impor lebih cocok digunakan untuk memproduksi tempe karena ukuran kacangnya seragam dan lebih bersih, sedangkan kedelai lokal lebih banyak digunakan dalam pembuatan tahu. Produksi tahu hanya membutuhkan sari pati dari kedelai saja.

Pada masa orde baru, Indonesia sempat melakukan swasembada pangan. Namun, sejak 1998, Indonesia mulai membuka impor kedelai. Hal ini berkaitan dengan kesepakatan yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI) dengan IMF.

Kesepakatan tersebut menetapkan peran Bulog sebagai pengelola persediaan dan harga beras, gula, gandum, terigu, kedelai, pakan, dan bahan pangan lainnya harus dilepaskan. Liberalisasi pasar bebas menjadikan Bulog bukan satu-satunya pengelola pangan dalam negeri. Hanya beras yang masih bisa dikontrol oleh Bulog.

Di sisi lain, produksi kedelai di dalam negeri terus mengalami penurunan. Walhasil, impor dianggap sebagai kebijakan paling logis dan tepat untuk saat ini. Pusat Koperasi Produsen Tahu-Tempe Indonesia (Puskopti) mengatakakan saat ini swasembada kedelai masih sulit tercapai dalam waktu dekat. Alasannya, minat petani untuk menanam kedelai masih rendah.

Ketua Puskopti DKI Jakarta Sutaryo menjelaskan minat tanam kedelai rendah karena kedelai impor yang dijual di dalam negeri lebih rendah dari biaya produksi kedelai lokal. Harga kedelai impor dijual Rp7.000 per kg. Sementara itu, harga biaya produksi kedelai lokal sebesar Rp8.000 per kg.

Saat ini, harga kedelai impor naik menjadi Rp12.000 per kg. Kenaikan ini membuat harga kedelai lokal lebih kompetitif di pasar domestik. Namun, Indonesia masih membutuhkan kedelai impor untuk memproduksi tempe. Jadi, masalah impor kedelai bukan perkara harga saja, tetapi juga berkaitan dengan kualitas kedelai impor dan lokal yang berbeda.

Subsidi Selisih Harga Tidak Menyolusi

Untuk membantu para perajin tahu-tempe, pemerintah melakukan subsidi selisih harga kedelai. Pada April—Juli 2022, pemerintah melalui Perum Bulog menyubsidi selisih harga kedelai sebesar Rp1.000 per kg untuk 800.000 ton kedelai. Namun, subsidi tersebut baru terserap 10% dari target, yakni sekitar 80.0000 ton kedelai.

Ketua Puskopti DKI Jakarta Sutaryo mengatakan subsidi tersebut penting lantaran harga kedelai yang diterima perajin tahu-tempe saat ini mencapai Rp13.000 per kg. Sebagaimana diketahui, Kemendag tengah menyiapkan dana subsidi harga kedelai sebesar Rp900 miliar.

Pertanyaannya, sampai kapan kebijakan subsidi tersebut dilakukan? Hal itu tidak akan bisa menyolusi kebutuhan kedelai yang terus meningkat. Subsidi harga kedelai hanyalah solusi parsial dan sifatnya sesaat.

Masalah kedelai bukan sekadar ketersediaan atau kenaikan harganya saja, tetapi terletak pada kemauan negara mengupayakan secara maksimal dan optimal untuk melakukan swasembada kedelai. Ketergantungan Indonesia pada impor kedelai selalu menyesuaikan kondisi dan situasi negara pengekspor kedelai. Tingginya harga kedelai impor disinyalir karena inflasi yang sedang menimpa AS sebagai negara eksportir kedelai di Indonesia.

Kebijakan Tanpa Impor Kedelai, Mungkinkah?

Sebutan Indonesia sebagai negara agraris mestinya bukan sekadar jargon kosong. Hal itu bisa terwujud asalkan Indonesia tidak lagi mengadopsi kapitalisme liberal sebagai peta jalan mengatur pangan Indonesia.

Negara harus memiliki political will untuk melakukan swasembada pangan. Jangan sekadar memberi solusi tambal sulam, sedangkan paradigma kapitalisme masih mencengkeram kuat tata kelola pangan di negeri ini.

Mampukah Indonesia memenuhi kebutuhan kedelai tiap tahun tanpa kebijakan impor? Bisa, asalkan negara melakukan langkah berikut.

Pertama, memberdayakan sektor pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Berdasarkan kondisi biofisik sumber daya lahan, luas lahan yang sesuai untuk pengembangan kedelai di 17 provinsi mencapai 17,7 juta ha, terdiri atas lahan berpotensi tinggi 5,3 juta ha, berpotensi sedang 3,1 juta ha, dan berpotensi rendah 9,3 juta ha. Dengan potensi lahan sebesar itu, apa iya Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan kedelai secara mandiri?

Salah satu masalah impor kedelai adalah kualitas kedelai lokal yang kalah saing dengan kedelai impor. Oleh karenanya, harus ada upaya intensifikasi berupa peningkatan produktivitas tanam kedelai; teknologi budi daya kedelai dengan rekayasa genetik benih kedelai; akses pupuk dan air yang mudah dan murah; pengadaan alat dan mesin pertanian canggih; dan sarana produksi pertanian lainnya yang dapat meningkatkan produksi kedelai.

Ekstensifikasi bisa dilakukan dengan membuka lahan baru dan menghidupkan tanah mati. Menghidupkan tanah mati artinya mengelola tanah atau menjadikan tanah tersebut siap untuk langsung ditanami. Setiap tanah yang mati, jika telah dihidupkan oleh seseorang, adalah menjadi milik yang bersangkutan.

Rasulullah saw., sebagaimana dituturkan oleh Umar bin Khaththab, telah bersabda, “Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu adalah miliknya.” (HR Bukhari, Tirmidzi, dan Abu Dawud)

—

Kedua, distribusi pangan yang berkeadilan. Negara akan memetakan wilayah-wilayah subur untuk menanam kedelai dengan wilayah yang tidak subur. Bagi wilayah yang memiliki produktivitas kedelai tinggi, negara akan memberikan dukungan sistem pertanian yang bisa meningkatkan produksi kedelai. Wilayah yang minim produksi kedelai, negara akan menyalurkannya secara merata ke wilayah kekurangan pasokan kedelai. Distribusi silang seperti ini akan membuat stok kedelai di semua wilayah tercukupi.

Islam melarang penimbunan barang dan permainan harga di pasar. Dengan larangan itu, stabilitas harga pangan akan terjaga. Kebijakan distribusi pangan dilakukan dengan melihat setiap kebutuhan pangan per kepala. Dengan begitu, akan diketahui berapa banyak kebutuhan yang harus dipenuhi negara untuk setiap keluarga.

Khatimah

Sektor pertanian adalah bagian penting dalam membangun kedaulatan dan ketahanan pangan. Perhatian besar negara terhadap pertanian akan memberikan pengaruh positif bagi para petani sebagai tulang punggung sektor pertanian.

Dengan jaminan dan perhatian terhadap petani dan produktivitas pertanian, pekerjaan petani pasti diminati semua lapisan masyarakat. Ini karena negara hadir memenuhi segala kebutuhan mereka.

Demikianlah tugas pokok dan fungsi negara sebagai raa’in, yaitu penanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya. Swasembada bukan lagi mimpi, melainkan bisa terealisasi dengan penerapan politik ekonomi Islam kafah. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *