Penulis: K.H. Shiddiq al-Jawi
Muslimah News, FOKUS —
Menolak Feminisme
Feminisme, apa pun bentuknya, harus ditolak, mengingat argumen-argumen berikut ini.
Pertama, feminisme sebenarnya terlahir dalam konteks sosio historis khas di negara-negara Barat terutama pada abad XIX–XX M ketika perempuan tertindas oleh sistem masyarakat liberal kapitalistik yang cenderung eksploitatif. Oleh karena itu, mentransfer ide ini ke tengah umat Islam yang memiliki sejarah dan nilai yang unik, jelas merupakan generalisasi sosiologis yang terlalu dipaksakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Klaim bahwa wawasan sosiologis bersifat universal, mengandung kepongahan yang dapat mengakibatkan dilema serius bagi para sosiolog. Robert M. Marsh menandaskan, “Sosiologi telah dikembangkan di sebuah sudut kecil dunia, dan dengan demikian, amat terbatas sebagai suatu skema universal.”[14]
Kedua, feminisme bersifat sekuler, yakni terlahir dari akidah pemisahan agama dari kehidupan. Hal ini tampak jelas tatkala feminisme memberikan solusi-solusi terhadap problem yang ada, yang tidak bersandar pada satu pun dalil syar’i.
Jadi, para feminis telah memosisikan diri sebagai menjadi Musyari‘ (Sang Pembuat Hukum), bukan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, tanpa keraguan lagi dapat ditegaskan, feminisme adalah paham kufur. Allah Swt. berfirman,
“Siapa saja yang tidak memberikan keputusan (hukum) dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir.”(QS Al-Maidah: 44).
Adapun para feminis muslim yang mencoba membenarkan ide-ide feminisme dengan dalil-dalil syar’i, sesungguhnya tidak benar-benar menjadikan dalil syar’i sebagai tumpuan ide feminisme. Sebenarnya, yang mereka lakukan adalah mengambil asumsi-asumsi feminisme apa adanya, lalu mencari-cari ayat atau hadis untuk membenarkannya.
Kalau ternyata ada ayat atau hadits yang tidak sesuai dengan konsep kesetaraan gender yang mereka anut secara fanatik, maka ayat atau hadis itu harus diubah maknanya sedemikian rupa agar tunduk kepada konsep kesetaraan gender. Ketika mereka mendapatkan ayat atau hadis yang tidak sesuai dengan konsep tersebut, seperti hukum waris 2 : 1 (dua bagian laki-laki setara dengan satu bagian perempuan), atau ketidakbolehan perempuan menjadi penguasa, mereka lalu menakwilkan–tepatnya: memperkosa–ayat atau hadis tersebut agar sesuai dengan selera mereka.
Ini artinya, sebenarnya ide feminismelah yang menjadi standar, bukan ayat atau hadits itu sendiri. Andaikata ayat atau hadis yang menjadi standar, niscaya mereka akan tunduk kepada makna yang terkandung dalam ayat atau hadis apa adanya, serta tidak akan melakukan berbagai reinterpretasi yang malah menghasilkan pendapat-pendapat rusak seperti yang telah disebutkan di atas.
Ketiga, para feminis muslim, menggunakan metode historis sosiologis khas kaum modernis untuk memahami nas-nas syarak. Metode ini sebenarnya berasal dari sistem hukum Barat yang memandang kondisi masyarakat sebagai sumber hukum[15]. Fakta masyarakat dianggap sebagai dalil syar’i yang menjadi landasan penetapan hukum.
Jelas di sini bahwa metode “ushul fikih” mereka adalah “ushul fikih” yurisprudensi hukum Barat, bukan ushul fikih yang murni diambil dari para ushuliyun kaum muslimin. Tentu saja ini sangat keliru. Sumber hukum tiada lain adalah wahyu, yang termaktub dalam Al-Qur’an dan Sunah, bukan realitas masyarakat yang ada.
Realitas sosial pada saat suatu ayat hukum turun, atau ketika suatu hukum disimpulkan dari ayat atau hadits oleh seorang mujtahid, adalah fakta yang kepadanya hukum diterapkan, bukan fakta yang darinya hukum dilahirkan. Jadi sebenarnya ada perbedaan tegas antara wahyu sebagai sumber hukum dengan realitas masyarakat sebagai objek penerapan hukum. Oleh karena itu, hukum Islam tidak perlu ditafsir ulang, sebab selama manathul hukmi (fakta yang menjadi objek penerapan hukum) di masa sekarang sama dengan masa Nabi dan Sahabat, hukum tertentu untuk satu masalah tertentu tidaklah akan berbeda.
Jika ada manathul hukmi di zaman sekarang yang tidak terdapat pada masa sebelumnya, yang harus dilakukan adalah ijtihad untuk menggali hukum baru bagi masalah baru, bukan mengubah hukum yang ada agar sesuai dengan realitas baru. Jadi pembatalan dan penggantian hukum seperti yang dilakukan para feminis muslim itu hakikatnya bukanlah ijtihad, melainkan suatu kelancangan terhadap hukum Allah Swt., sebab manathul hukmi yang ada sebenarnya tidak berubah.
Keempat, para feminis muslim gagal memahami kehendak syariat Islam dalam masalah hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan. Mereka menganggap bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan otomatis menyebabkan kesetaran hak-hak antara laki-laki dan perempuan. Ini keliru. Cara berpikir demikian adalah cara berpikir logika (mantiqi) yang tidak berlandaskan pada dalil syar’i mana pun.
Selain itu, fakta syariat Islam menunjukkan bahwa kedua ide itu (yaitu kesetaraan kedudukan dengan kesetaraan hak) tidaklah berelasi sebab-akibat yang bersifat pasti (absolut) seperti dipahami feminis muslim, yakni kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan, pasti menghasilkan kesamaan hak dan kewajiban di antara keduanya..
Memang benar, Islam memandang bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, dan bahwa Allah secara umum memberikan hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, Islam memberikan beban hukum (taklif syar’i) yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal wajibnya salat, puasa, zakat, haji, amar makruf nahi mungkar, dan sebagainya. Ini ketentuan secara umum.
Namun, Islam menetapkan adanya takhshish (pengkhususan) dari hukum-hukum yang bersifat umum jika memang terdapat dalil-dalil syar’i yang mengkhususkan suatu hukum untuk laki-laki saja atau untuk perempuan saja. Takhshish harus proporsional, yakni hanya boleh ada pada masalah yang telah dijelaskan oleh dalil syar’i. Kaidah ushul fiqih menetapkan,
“Al ‘aam yabqa ‘ala ‘umumihi ma lam yarid dalil at takhshish.”
“Lafaz umum tetap dalam keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya.”
Dengan demikian, dapatlah diterima bila Islam mengkhususkan hukum-hukum kehamilan, kelahiran, dan penyusuan hanya untuk perempuan, bukan laki-laki, karena memang terdapat dalil-dalil syar’i untuk itu. Dapat dibenarkan bila Islam mengkhususkan pakaian perempuan yang berbeda dengan laki-laki, karena terdapat dalil-dalil yang menunjukkan pengkhususan ini. Demikian seterusnya[16].
Pengkhususan inilah yang diingkari oleh para feminis, padahal pengkhususan ini semata berdasarkan dalil syar’i dari Al-Qur’an dan Sunah, bukan mengikuti hawa nafsu para mufasir atau mujtahid, yang dicap oleh kaum feminis secara zalim sebagai laki-laki yang terkena bias gender dalam penafsirannya terhadap Al-Qur`an dan Sunah.
Yang juga patut dicatat, pengkhususan hukum sama sekali tidak bermakna adanya penghinaan salah satu pihak oleh pihak lain, atau adanya dominasi/penindasan dari satu pihak kepada pihak lain, sebagaimana ilusi feminisme. Ilusi seperti ini tentu logis bagi feminisme karena feminisme beranggapan bahwa kemuliaan dan kehinaan laki-laki/perempuan mutlak ditentukan oleh kesetaraan hak dan kewajiban, yang berarti tolok ukurnya adalah kuantitas pelaksanaan suatu aktivitas, bukan kualitasnya.
Ilusi ini timbul karena paham materialistik yang inheren dalam ideologi kapitalisme/sosialisme. Padahal, dalam Islam, tolok ukur kemuliaan adalah ketakwaan yang diukur secara kualitatif, yaitu sebaik apa–bukan sebanyak apa–seseorang itu menjalankan aktivitas dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, bukan diukur secara kuantitatif yang mengukur kemuliaan seseorang berdasarkan banyak sedikitnya peran atau aktivitas yang dilakukan.
Allah Swt. berfirman,
“Sesungguhnya orang yang paling m ulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu.” (QS Al–Hujurat : 13).
Allah Swt. berfirman,
“(Allah) yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.” (QS Al-Mulk : 2)
Dalam ayat di atas Allah menyatakan bahwa hikmah penciptaan hidup dan mati adalah Dia menguji kita siapakah di antara kita yang ahsanu ‘amala (lebih baik amalnya), bukan aktsaru ‘amala (yang lebih banyak amalnya). Jadi, yang dinilai Allah adalah tingkat ihsan (kebaikan) dari suatu amal atau kualitas amal, bukan kuantitas amal.
Mewaspadai Gerakan Perempuan
Jelaslah, gerakan perempuan yang mengusung ide-ide feminisme memang cukup patut diwaspadai. Di balik advokasinya terhadap kaum perempuan yang seakan tulus, ternyata terselip racun-racun ideologis yang berbahaya dan amat mematikan. Memang benar, kita perlu mencerdaskan kehidupan kaum perempuan, tetapi haruskah kita bunuh diri secara bodoh dengan menenggak racun-racun pemikirannya tanpa sadar?
Gerakan perempuan setidaknya berbahaya terhadap umat Islam karena tiga hal berikut:
Pertama, Menjadi legitimator ide-ide feminisme yang kufur dengan mengatasnamakan agama. Dengan kata lain, mereka memperalat dan memperkosa agama untuk mengabdi kepada ide feminisme yang kufur. Umat di sini akan dapat terkecoh bila tidak waspada dan membekali diri dengan tsaqafah Islamiah yang memadai.
Kedua, menjadi alat kontrol bagi pemerintah sekuler yang ada agar konsisten menjalankan ide-ide feminisme yang berbentuk peraturan internasional yang dikeluarkan PBB. Ini artinya, gerakan perempuan menjadi perpanjangan tangan negara-negara kapitalis sekuler seperti Amerika Serikat dalam mendominasi Dunia Islam.
Ketiga, Mengondisikan umat Islam–khususnya muslimah–agar rida dan ikhlas menerima ide-ide feminisme yang batil, dengan cara terus mempropagandakannya melalui beraneka media dan sarana di berbagai forum.
Dari adanya ketiga hal tersebut, jelaslah arah yang dituju oleh gerakan-gerakan perempuan penganut feminisme. Arahnya adalah turut berpartisipasi dalam konspirasi internasional negara-negara kapitalis untuk menjadikan ideologi kapilatisme yang kufur sebagai agama bagi seluruh umat manusia dan membuang ideologi Islam yang sahih dari perannya mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. [MNews/Rgl]
Catatan:
[1] Farha Ciciek, Wacana Keperempuanan Mutakhir, Makalah dalam Simposium Nasional Rekonstruksi Fikih Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Kontemporer, di Pusat Studi Islam Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 14 Desember 1995.
[2] F. Syarifah, Di Balik Serbuan Feminisme, Jurnal Al Ihsas edisi 02/Th. I Dzulqaidah 1416 H/April 1996. hlm. 11–16.
[3] Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 5.
[4] Ibid, hlm 6.
[5] Yunahar Ilyas, Feminisme dalam Kajian Tafsir Al Qur’an Klasik dan Kontemporer, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm. 55–56.
[6] John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, PT Gramedia, Jakarta, Cetakan XVIII, 1990, hlm. 265 dan 517.
[7] Mansour Fakih, Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm. 11–20.
[8] Yunahar Ilyas, op, cit, hlm. 46–53. Feminisme Liberal diarahkan pada perubahan/pembaharuan undang-undang dan hukum, yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi, peraturan, dan politik secara setara dengan laki-laki. Feminisme Marxis lebih diarahkan untuk menghilangkan penindasan ekonomi perempuan dengan menghapus sistem pemilikan pribadi, yang ditempuh dengan cara mengajak perempuan untuk memasuki sektor publik sehingga perempuan menjadi produktif (menghasilkan materi/uang). Feminisme Radikal berpendapat bahwa sumber penindasan perempuan bersumber dari sistem patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan merupakan figur dominan dalam keluarga. Feminisme Sosialis, merupakan sistesis dari Feminisme Marxis dan Feminisme Radikal. Feminisme Sosialis lebih menfokuskan diri pada penyadaran perempuan akan kondisinya yang mengalami penindasan sistem patriarki dan penindasan ekonomi.
[9] Asghar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1994, hlm. 55.
[10] Asghar Ali Engineer, Ibid, hlm. 57.
[11] Taqiyuddin an-Nabhani, An-Nizham al– Ijtima’i fil Islam, Darul Ummah, Beriut, 1990, hlm. 77 – 78.
[12] Untuk uraian terperinci mengenai ide-ide feminis muslim ini, lihat Yunahar Ilyas, op.cit., hlm 61 – 104. Juga lihat laporan Simposium Nasional Rekonstruksi Fikih Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Kontemporer, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tanggal 9–11 Desember 1995.
[13] Yunahar Ilyas, op.cit., hlm 142 – 144
[14] Robert M. Marsh, Comperative Sosiology, Brace and World, New York, 1967, hlm 19.
[15] Muhammad Ahmad Mufti dan Sami Shalih Al Wakil, At Tasyri’ wa Sannul Qawanin fid Daulah Islamiyyah, Darun Nahdlah Al Islamiyyah, Beirut, 1992, hlm. 12.
[16] Taqiyuddin an-Nabhani, Muqaddimah Dustur, t.p., t.t.p., 1963, hlm. 235–257
Sambungan dari bagian 1/2 https://muslimahnews.net/2022/09/24/11930/
Foto sampul: iStock
