Penulis: K.H. M. Shiddiq al-Jawi
Muslimah News, FOKUS — Ide-ide feminisme menjadi isu global semenjak PBB mencanangkan Dasawarsa I untuk Perempuan pada 1975–1985. Sejak itu, isu-isu keperempuanan mewabah dalam berbagai bentuk forum, baik di tingkat internasional, nasional, regional, maupun lokal.
PBB di bawah kendali Amerika Serikat jelas sangat berkepentingan dan berperan besar dalam penularan isu-isu tersebut, baik dalam forum yang khusus membahas perempuan—seperti forum di Mexico (1975), Kopenhagen (1980), Nairobi (1985), dan di Beijing (1995)—maupun forum tingkat dunia lainnya, seperti Konferensi Hak Asasi Manusia (HAM), KTT Perkembangan Sosial, serta KTT Bumi dan Konferensi Kependudukan[1].
Ingar bingarnya isu-isu feminisme tersebut melahirkan beraneka respons dari berbagai pihak di Dunia Islam, di antaranya ialah makin banyaknya para propogandis feminisme baik secara individual maupun kelompok, dari lembaga pemerintah maupun LSM. Feminisme yang aslinya merupakan derivat ide sekularisme atau sosialisme itu akhirnya menginfiltrasi ke dalam Dunia Islam.
Oleh karena itu, tersohorlah kemudian nama-nama feminis muslim semisal Fatima Mernissi (Maroko), Taslima Nasreen (Bangladesh), Riffat Hassan (Pakistan), Ashgar Ali Engineer (India), Amina Wadud Muhsin (Malaysia), serta Didin Syafrudin, Wardah Hafizah, dan Myra Diarsi (Indonesia). Secara kelompok, di Indonesia khususnya, dapat disebut beberapa gerakan perempuan penganjur feminisme, seperti Yayasan Kalyanamitra, Forum Indonesia untuk Perempuan dan Islam (FIPI), Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), Yayasan Solidaritas Perempuan, dan sebagainya[2].
Senyatanya, ide-ide feminisme yang dilontarkan kelompok-kelompok tersebut tampaknya cukup berpotensi menitikkan air liur kaum muslimah yang lapar perjuangan, yakni mereka yang mempunyai semangat dan idealisme yang tinggi untuk mengubah kenyataan yang ada menjadi lebih baik. Itu karena di samping didukung teknik penyuguhan yang “ilmiah”, ide-ide feminisme itu dikemas dengan retorika-retorika dan jargon-jargon emosional yang dapat menyentuh lubuk-lubuk perasaan mereka, seperti jargon “perjuangan hak-hak perempuan”, “penindasan perempuan”, “subordinasi perempuan”, dan lain-lain.
Selain itu, realitas masyarakat yang berbicara terkadang memang menampilkan sosok kaum perempuan yang memilukan: terpuruk di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kesejahteraan, politik, sosial, dan lain-lain. Walhasil, tidak diingkari gerakan-gerakan perempuan itu berpotensi menyedot simpati para muslimah. Lalu, mesti bagaimana kaum muslimah bersikap?
Feminisme, Ruh Gerakan Perempuan
Feminisme, sebagai ruh gerakan perempuan, dapat diberi pengertian sebagai, “Suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.” [3].
Menurut definisi ini, seseorang yang mengenali adanya seksisme (diskriminasi atas dasar jenis kelamin), dominasi laki-laki, serta sistem patriarki dan melakukan sesuatu tindakan untuk menentangnya, adalah seorang feminis[4].
Adapun seorang feminis muslim, menurut Yuhanar Ilyas, selain harus memenuhi kriteria tersebut, yakni memiliki kesadaran akan ketakadilan gender (gender inequalities), yang menjadi benang merah pengikat semua paham feminisme, ia haruslah beragama Islam dan mempersoalkan ajaran Islam[5].
Menurut analisis feminisme, ketakadilan gender tersebut muncul karena adanya kesalahpahaman terhadap konsep gender yang disamakan dengan konsep seks, sekalipun kata “gender” dan “seks” secara bahasa memang mempunyai makna yang sama, yaitu jenis kelamin[6]. Konsep seks, bagi para feminis, adalah suatu sifat yang kodrati (given), alami, dibawa sejak lahir dan tidak bisa diubah-ubah. Konsep seks hanya berhubungan dengan jenis kelamin dan fungsi-fungsi dari perbedaan jenis kelamin itu saja, seperti bahwa perempuan itu bisa hamil, melahirkan, menyusui, sementara laki-laki tidak.
Adapun konsep gender, menurut feminisme, bukanlah suatu sifat yang kodrati atau alami, tetapi merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural yang telah berproses sepanjang sejarah manusia. Umpamanya bahwa perempuan itu lembut, emosional, hanya cocok mengambil peran domestik, sementara laki-laki itu kuat, rasional, layak berperan di sektor publik.
Di sini, ajaran agama diletakkan dalam posisi sebagai salah satu pembangun konstruksi sosial dan kultural tersebut. Melalui proses panjang, konsep gender tersebut akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan. Maksudnya, seolah-olah bersifat biologis dan kodrati yang tidak bisa diubah-ubah lagi[7].
Meskipun para feminis mempunyai kesadaran yang sama mengenai ketakadilan gender, tetapi mereka berbeda pendapat dalam sebab-sebab terjadinya ketakadilan gender tersebut dan juga dalam target yang akan dicapai dalam perjuangan mereka[8]. Perbedaan perspektif inilah yang kemudian melahirkan empat aliran utama feminisme, yaitu feminisme liberal, feminisme marxis, feminisme radikal, dan feminisme sosialis[8].
Ketika ide-ide feminisme ini tersebar dan diadopsi oleh sebagian kaum muslim, mereka pun lalu membuat analisis sendiri mengenai sebab-sebab terjadinya ketidakadilan gender.
Menurut Asghar Ali Engineer, terjadinya ketakadilan gender adalah akibat asumsi-asumsi teologis bahwa perempuan memang diciptakan lebih rendah derajatnya daripada laki-laki, misalnya asumsi bahwa perempuan memang tidak cocok memegang kekuasaan, perempuan tidak memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki, perempuan dibatasi kegiatannya di rumah dan di dapur. Asumi-asumi ini menurut Asghar adalah hasil penafsiran laki-laki terhadap Al-Qur’an untuk mengekalkan dominasi laki-laki atas perempuan[9].
Para feminis muslim pun lalu mengajukan konsep kesetaraan sebagai jawaban terhadap problem ketidaksetaraan gender tersebut. Asghar, salah seorang dari mereka, mengajukan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur’an yang menurutnya mengisyaratkan 2 (dua) hal.
Pertama, dalam pengertiannya yang umum, harus ada penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara.
Kedua, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik, seperti kesetaraan hak untuk mengadakan akad nikah atau memutuskannya, kesetaraan hak untuk memiliki atau mengatur harta miliknya tanpa campur tangan pihak lain, kesetaraan hak untuk memilih atau menjalani cara hidup, dan kesetaraan hak dalam tanggung jawab dan kebebasan[10].
Secara ringkas, substansi ide feminis muslim ini menurut Taqiyyuddin an-Nabhani ialah menjadikan kesetaraan (al musaawah/equality) sebagai batu loncatan atau jalan untuk meraih hak-hak perempuan[11]. Dengan kata lain, feminisme itu ide dasarnya adalah kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan. Sementara itu, ide cabang yang di atas dasar itu ialah kesetaraan hak-hak antara laki-laki dan perempuan.
Berdasarkan konsep kesetaraan hak itulah, para feminis muslim membatalkan dan mengganti banyak ide dan hukum Islam yang mereka anggap tidak sesuai dengan konsep kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, mereka tidak menyebutnya sebagai “penggantian” atau “pembatalan” hukum Islam, melainkan “penafsiran ulang” atau bahkan “pelurusan” dan “koreksi”.
Jadi seolah-olah hukum-hukum Islam itu keliru, atau ditafsirkan secara keliru sehingga perlu diluruskan oleh para feminis muslim. Para mufasir atau mujtahid yang meng-istinbath hukum-hukum yang dianggap mengekalkan ketidakadilan gender tersebut oleh kaum feminis muslim dicap secara sepihak sebagai orang yang terkena bias gender dalam ijtihadnya, serta dinilai hanya bermaksud mengekalkan dominasi laki-laki atau penindasan perempuan.
Mereka, misalnya, menolak konsep penciptaan Hawa dari Nabi Adam as., konsep kepemimpinan rumah tangga bagi laki-laki, hukum kesaksian 1:2 (satu laki-laki dua perempuan), hukum kewarisan 2:1 (dua bagian laki-laki satu bagian perempuan), kewajiban berjilbab/batasan aurat perempuan, kebolehan poligami, dan sebagainya. Mereka menolak pula keharaman melakukan hubungan seksual dengan suami saat istri haid, dan menolak keharaman perempuan melakukan salat saat haid.
Mereka tolak pula ketentuan hukum saf laki-laki dalam salat di bagian depan saf perempuan. Mereka menolak hukum haramnya perempuan menjadi penguasa. Sebaliknya, mereka malah membolehkan perempuan menjadi imam salat dalam jemaah yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka bolehkan pula perempuan memberikan khotbah Jumat dan mengumandangkan azan[12].
Untuk menjustifikasi penafsiran mereka, mereka menggunakan metode historis sosiologis untuk memahami nas-nas Al-Qur’an dan Sunah. Metode ini mengasumsikan bahwa kondisi sosial masyarakat merupakan ibu kandung yang melahirkan berbagai peraturan.
Tegasnya, kondisi masyarakat adalah sumber hukum. Lahirnya hukum pasti tidak terlepas dari kondisi suatu masyarakat dalam konteks ruang (tempat) dan waktu (fase sejarah) yang tertentu sehingga jika konteks sosial berubah, maka peraturan dan hukum turut pula berubah [13].
Dalam hal ini, para feminis memandang telah terjadi perubahan konteks sosial yang melahirkan hukum-hukum Islam seperti di atas. Oleh karena itu, hukum-hukum tersebut harus ditafsirkan ulang agar sesuai dan relevan dengan konteks masyarakat modern saat ini. [MNews/Rgl]
Bersambung ke bagian 2/2 https://muslimahnews.net/2022/09/24/11934/
Foto sampul: iStock
