Berulang Kali Menghina Islam, Buzzer Kapan Kapoknya?

Berulang Kali Menghina Islam, Buzzer Kapan Kapoknya?

Penulis: Chusnatul Jannah

Muslimah News, OPINI — “Pendengung kebal hukum.” Kalimat tersebut cukup mewakili bagaimana rekam jejak buzzer pemerintah saat ini. Salah satu pegiat media sosial yang juga dikenal sebagai buzzer pemerintah, Eko Kuntadhi berulah lagi. Kali ini ia menghina video potongan ceramah Ustazah Fatimatuz Zahra atau akrab disapa Ning Imaz dengan ungkapan yang merendahkan dan menghina Islam dan pribadi beliau.

Setelah viral dan mendapat hujatan dari warganet, Eko akhirnya mendatangi Ponpes Lirboyo, Kediri, Jawa Timur untuk meminta maaf kepada Ning Imaz. Pada akhirnya, kasus penghinaan tersebut berakhir damai.

Tanggapan Hukum

Menanggapi cuitan Eko Kuntadhi di Twitter yang mengolok-olok ceramah Ustazah Fatimatuz Zahra atau Ning Imaz, Ketua LBH Pelita Umat, Chandra Purna Irawan, menilai Eko Kuntadhi sebenarnya berpotensi melanggar sejumlah pasal dalam kasus itu. Pertama, Eko Kuntadhi terindikasi dan berpotensi melecehkan tafsir ayat Al-Qur’an sehingga Eko dianggap sama saja melecehkan Al-Qur’an. Karena pandangan Ning Imaz sama dengan pandangan para mufasir, salah satunya Imam Ibnu Katsir. Menurut Chandra, hal ini sudah memenuhi unsur pasal penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP.

Kedua, perbuatan Eko Kuntadhi tergolong menghina dan merendahkan kredibilitas Ning Imaz yang memiliki otoritas untuk menjelaskan tafsir Al-Qur’an berdasarkan keilmuan yang beliau miliki. Chandra menilai Eko Kuntadhi diduga melanggar ketentuan pasal 310 KUHP terkait menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal.

Ketiga, Eko Kuntadhi diduga menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA. Tindakannya dinilai memenuhi unsur delik pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal tersebut, Eko Kuntadhi sudah semestinya diproses hukum karena pasal ini bukan delik aduan. (Republika, 17/9/2022)

Senada dengan LBH Pelita Umat, pengamat kebijakan publik Narasi Institute, Ahmad Nur Hidayat mendesak polisi agar segera menindak Eko Kuntadhi karena telah terbukti melakukan pelanggaran UU ITE dengan menistakan Ning Imaz dan tafsir Al-Qur’an.

Penindakan terhadap Eko Kuntadhi merupakan ujian sekaligus pembuktian polisi kepada publik, apakah penegakan hukum tidak tebang pilih dan keadilan masih tegak di negeri ini? Sebagaimana kasus ujaran kebencian kolega Eko Kuntadhi lainnya seperti Denny Siregar, Ade Armando, dan Abu Janda yang menguap begitu saja.

Keadilan Jargon Kosong?

Kasus Eko Kuntadhi sebenarnya bukanlah yang pertama terjadi dan besar kemungkinan tidak akan menjadi kasus yang terakhir. Akan tetapi, yang terjadi berlaku sebaliknya. Mengapa penghinaan terhadap Islam selalu berulang? Jika penistaan berujung dengan kata maaf saja, para buzzer penghina Islam tidak akan kapok. Mereka bisa saja kembali menghina dengan beragam narasi.

Berikut ini adalah penyebab terus berulangnya penghinaan terhadap Islam:

Pertama, masyarakat sekuler melahirkan banyak penista. Di sistem sekuler hari ini, agama seakan menjadi hal asing bagi pemeluknya. Bahkan, ada yang beranggapan bahwa agama (Islam) bukan lagi sesuatu yang dianggap sakral, mulia, dan suci. Para pembenci Islam akan selalu mencari celah untuk terus menjadikan Islam sebagai bahan olokan, candaan, dan hinaan. Sekularisme menyuburkan para penista agama.

Kedua, Islamofobia yang kental. Dalam beberapa kasus, agama yang paling banyak mengalami penistaan adalah Islam. Dari kasus Ahok, Sukmawati, Ade Armando, Denny Siregar hingga Eko Kuntadhi, narasinya hampir sama, yaitu memojokkan Islam dan mengolok-olok Islam sebagai agama yang intoleran, antikeberagaman, dan sejumlah tudingan yang mengindikasikan bahwa mereka sangat fobia dengan istilah dan ajaran syariat Islam.

Ketiga, ketakadilan yang terus dipertontonkan. Publik menilai aparat sangat aktif dan responsif bila ada kasus pelanggaran UU ITE dan ujaran kebencian yang pelakunya dari masyarakat yang berseberangan dengan pemerintah. Namun, bila kasus pelanggaran dan ujaran kebencian yang pelakunya dari pendukung pemerintah, aparat sangat pasif dan lambat menindak para pelaku.

Sebagai contoh, berapa banyak kasus pelaporan terhadap Denny Siregar, Abu Janda, dan Ade Armando yang mandek dan tidak segera diproses? Kasus tersebut terlupakan begitu saja dan tidak ada progresnya.

Keempat, besarnya sokongan penguasa terhadap buzzer penghina Islam. Indikasi ini bisa kita lihat dari respons pemerintah menanggapi perilaku para buzzer pendukungnya. Pemerintah terkesan membiarkan. Negara tidak adil memperlakukan atau memproses kejadian yang sama.

Pada satu kejadian, pelakunya ditangkap dan ditahan, tetapi pada kejadian lain, malah dibiarkan. Patutlah bila publik mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap penegakan hukum. Adakah sejauh ini buzzer penghina Islam ditangkap dan ditahan dengan sigap dan cepat? Hasilnya nihil. Semua berakhir hanya dengan permintaan maaf tanpa tindakan hukum.

Mencari keadilan di hukum sekuler bagai mencari jarum di tumpukan jerami. Keadilan seperti jargon kosong yang tidak ada realisasinya. Inilah wajah hukum sekuler yang tebang pilih mengikuti kepentingan kekuasaan. Sanksinya tidak tegas dan berefek jera, wajar bila pelaku penistaan pun makin subur.

Khatimah

Penindakan tegas terhadap para penghina dan penista Islam hanya bisa terwujud dengan pelaksanaan hukum syariat Islam. Lihatlah bagaimana ketegasan Khalifah Umar bin Khaththab ra. yang menghukum mati penghina Nabi saw..

Lihat pula ancaman Sultan Abdul Hamid II kepada Prancis jika pertunjukan teater yang menghina Nabi saw. tidak dibatalkan. Beliau siap mengerahkan ribuan pasukannya untuk menyerang Prancis saat itu juga.

Begitulah ketegasan seorang pemimpin dan penguasa kaum muslim tatkala Islam dihina dan dinista. Ketika syariat Islam dilaksanakan dengan sempurna, tidak akan ada penistaan berulang karena tegasnya hukuman dan kepemimpinan yang mampu melindungi dengan adil. Sungguh, kita sangat merindukan sosok pemimpin yang amanah dan bertakwa, yang mampu menjaga muruah Islam dan memuliakannya. [MNews/Rgl]

Foto sampul: Faktualnews

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *