Penulis: Naila Zayyan
Muslimah News, OPINI — Kasus kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi. Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara kasus penyekapan terhadap remaja putri berinisial NAT (15 tahun) pada Senin (19/09/2022). NAT dieksploitasi dengan dijadikan pekerja seks komersial selama 1,5 tahun (Republika, 19/09/2022). NAT dijebak dengan dalih utang sebesar Rp35 juta (Beritasatu, 18/09/2022).
Selain kasus tersebut, ada sebanyak 32 kasus kekerasan terhadap anak di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sedang ditangani oleh lembaga Save The Children (Tempo, 13/09/2022).
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) mencatat ada 11.952 kasus kekerasan anak yang tercatat oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) sepanjang 2021, sebanyak 7.004 kasus di antaranya adalah kasus kekerasan seksual (Kompas, 24/03/2022).
Kemenpppa juga melakukan Survei Pengalaman Hidup Anak dan Remaja. Hasilnya, ada 4 dari 100 laki-laki usia 13-17 tahun dan 8 dari 100 perempuan usia 13-17 tahun di perkotaan pernah mengalami kekerasan seksual. Sementara itu, 3 dari 100 laki-laki usia 13-17 tahun dan 8 dari 100 perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang hidupnya (Kompas, 24/03/2022).
Kasus kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi, padahal banyak kabupaten/kota yang didaulat sebagai Kota Layak Anak (KLA). Mengapa hal ini bisa terjadi?
Tentang KLA
Di dalam situs kla.id, KLA didefinisikan sebagai kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Kemenpppa bersama kementerian, lembaga, dan tim independen menilai dan memberikan penghargaan kepada kota-kota ramah anak setiap tahunnya. Ada enam kriteria yang menjadi indeks penilaian KLA yaitu penguatan kelembagaan, hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan kegiatan seni budaya, serta hak perlindungan khusus.
KLA makin banyak diangkat dan dijadikan prioritas pembangunan daerah. Namun, kenapa angka kekerasan terhadap anak tidak kunjung turun, tetapi malah makin beragam modusnya dan makin banyak korbannya?
Ketua Lembaga Keperempuanan PMII Komisariat Majapahit, Mojokerto, Ana Yuskristiyanigsih, mengkritik penghargaan KLA kategori Madya yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Menurutnya, penghargaan tersebut kurang tepat karena data dari BPS, angka anak terlantar di Kabupaten Mojokerto pada 2020 sebanyak 3.942 anak, baik laki-laki maupun perempuan. Menurut Ana, penghargaan KLA seharusnya dibarengi dengan program dari Pemkab Mojokerto yang mampu menyejahterakan anak, tidak hanya memenuhi syarat dokumen agar mendapatkan penghargaan tersebut (Faktualnews, 09/08/2021).
Upaya meraih penghargaan KLA berjalan terpisah dengan upaya melindungi anak. Anak cenderung menjadi objek di kabupaten/kota layak anak, tetapi bukan subjek kebijakan. Kebijakan pemda setempat menjadi terfokus pada urusan administratif agar menang lomba dan mendapatkan penghargaan KLA, bukan fokus untuk melindungi anak.
Substansi pemberian penghargaan adalah untuk mengejar prestasi, kebanggaan, dan gengsi. Padahal masih banyak kekerasan terhadap anak. Pemerintah setempat tidak lagi berfokus pada memenuhi hak anak.
Upaya pencegahan kekerasan pada anak tidak dilakukan. Gerakan membangun ketahanan keluarga seperti pendidikan kepribadian anak, pembinaan agama anggota keluarga, dan pembentukan lingkungan sosial yang melindungi anak cenderung diabaikan.
Hal ini mengindikasikan program KLA mandul dalam memberikan jaminan sistem aman yang dibutuhkan anak. Selain itu, negara gagal melindungi anak.
Sistem Islam Melindungi Anak
Anak adalah amanah dari Allah Swt. yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi kebutuhannya. Negara yang menjalankan sistem Islam secara kafah akan menjalankan fungsi tersebut secara maksimal agar kasus kekerasan seksual tidak terjadi.
Dalam menjalankan fungsi ini, negara Islam menerapkan sistem yang berpengaruh dalam perlindungan anak, seperti sistem pendidikan Islam, sistem ekonomi Islam, dan sistem sanksi sesuai syariat Islam secara komprehensif. Ada dua jenis upaya yang dilakukan oleh negara, yaitu preventif dan kuratif.
Upaya preventif yang dilakukan negara adalah dengan menerapkan sistem pendidikan dan ekonomi Islam secara kafah.
Sistem pendidikan Islam akan mengajarkan anak tentang konsep keimanan yang kukuh sehingga anak bisa memilah dan memilih perbuatan baik dan buruk, terpuji dan tercela sebagai konsekuensi keimanannya. Anak juga diajarkan tentang melindungi diri dari kemungkinan orang jahat, menutup aurat secara sempurna, mengajarkan pergaulan dengan teman agar tidak terjadi bullying, mengajarkan cara berteman yang baik dan tidak memukul atau menzalimi orang lain, dan sejenisnya.
Sistem ekonomi Islam memiliki konsep bahwa negara memenuhi semua kebutuhan tiap individu rakyat, mulai dari kebutuhan primer dan sekundernya. Para lelaki dewasa dibukakan lapangan pekerjaan yang layak sehingga fungsi nafkah dalam keluarga tetap berjalan. Harapannya, dengan terpenuhi kebutuhan pokok rakyat akan bisa meminimalkan angka kriminalitas, termasuk kekerasan terhadap anak.
Adapun upaya kuratif negara melalui sistem sanksi dalam Islam, maka negara akan menerapkan sanksi tegas kepada pelaku kejahatan dan kekerasan terhadap anak sehingga menimbulkan efek jera (zawajir). Hukum Islam yang diterapkan oleh negara Islam (khalifah) akan dapat menebus dosa manusia di akhirat (jawabir).
Adanya KLA tanpa diterapkan ketiga sistem tersebut akan mandul karena bukan didasarkan ketakwaan individu dan kering dari rasa iman dan takut kepada Sang Pencipta. Para pelakunya tidak takut dosa dan menganggap akhirat itu sesuatu yang jauh, serta agama tidak perlu ikut campur dalam urusan hidup bermasyarakat (sekuler).
Oleh karena itu, kita perlu sistem Islam yang kafah diterapkan oleh sebuah negara, sistem yang berlandaskan Al-Qur’an dan Sunah yang dipimpin oleh seorang pemimpin (khalifah) yang amanah. Sistem itu tiada lain adalah Khilafah Islamiah. Wallahualam. [MNews/Rgl]
Foto sampul: iStock

Selamatkan anak anak dari kerusakan