[Kabar] Serbuan Narkoba Segitiga Emas Mengancam Indonesia, Pengamat: Hukuman Mati pun Tidak Efektif

Muslimah News, NASIONAL –Melansir Suarapemredkalbar (1/9/2022) otoritas hukum terkait di Kalimantan Barat harus ekstra waspada menghadapi kian melonjaknya serbuan sabu asal Segitiga Emas melalui Thailand.

Geng-geng sabu Segitiga Emas menjadikan Malaysia sebagai batu loncatan ke negara Asia Tenggara lainnya, hingga Australia dan Jepang. Panjangnya perbatasan darat Kalbar-Malaysia menciptakan banyak “jalan tikus” yang harus diwaspadai.

Sebelumnya (22/1/2022) situs tersebut memberitakan, Kalbar ditengarai menjadi titik utama serbuan narkoba sekaligus lokasi transit peredarannya ke seluruh Indonesia.

Peredaran ini menjadi lebih “sangar” karena melibatkan jaringan kriminal besar transnasional serta pemodal raksasa yang royal membagikan uang kepada aparat guna melancarkan bisnisnya.

Aparat Terlibat

Dalam kasus lain, Suara (16/8/2022) mewartakan, Badan Reserse Kriminal Polri menangkap Kasat Reserse Narkoba Polres Karawang Ajun Komisaris Polisi ENM atas kepemilikan narkoba dan diduga terlibat dalam peredaran 2.000 butir pil ekstasi.

Sebelum kasus ini, terdapat ratusan oknum polisi terjerat kasus narkoba. Di antaranya, mantan Kapolsek Astanaanyar Kompol YP dan 11 anak buahnya.

Lalu oknum polisi di Mojokerto menggunakan ekstasi, hingga tiga oknum polisi pengedar narkoba di Tanjung Balai, Sumatera Utara, yang divonis mati. Kemudian, anggota polisi di Ambon, Maluku, dan perwira di Polda Riau yang ditangkap karena menjadi pengedar narkoba.

Berdasarkan data Polri, pada 2018 sebanyak 297 anggota kepolisian terjerat kasus narkoba. Pada 2019, jumlahnya naik hampir dua kali lipat menjadi 515 orang. Sementara di 2020, sebanyak 113 polisi dipecat karena pelanggaran berat, diantaranya narkoba.

Terus berulangnya kejadian ini, menurut Komisioner Kompolnas, Albertus Wahyurudhanto, menunjukkan ada yang salah dalam organisasi Polri.

“Kalau sekali itu bisa oknum, tetapi jika berkali-kali berarti ada sistem yang harus diperbaiki. Menurut kami, sistem pengawasan internal melekat yang lemah,” katanya (17/8/2022).

Mirisnya, ia mengatakan, di Karawang itu posisi kepala satuan yang memiliki kendali dan kekuasaan penuh di wilayahnya di bidang narkoba. Jika terjadi pelanggaran, berarti tidak terawasi oleh atasannya.

Tidak Efektif

Menyoroti hal tersebut Direktur Lembaga Analisa Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik (LANSKAP) Aminudin Suhadak mengatakan hukuman mati dalam sistem ini bisa jadi tidak efektif memberantas kejahatan narkoba.

“Pasalnya, sistem lainnya tidak mendukung, bahkan tidak jarang turut memunculkan faktor terjadinya kejahatan,” urainya.

Apalagi, paparnya, ide kebebasan dan hedonisme terus dijejalkan kepada masyarakat sehingga menjadi faktor maraknya penggunaan narkoba, termasuk alasan ekonomi.

“Itu terjadi akibat sistem ekonomi kapitalisme liberal gagal mendistribusikan kekayaan negeri ini secara merata dan berkeadilan kepada seluruh rakyat,” tegasnya.

Menurutnya, sistem hukum saat ini pun tidak padu. “Di satu sisi, hukuman mati terhadap pelaku diharapkan bisa menekan maraknya kejahatan narkoba. Di sisi lain, sistem hukum yang sama menilai pengguna narkoba tidak mesti dijatuhi hukuman, tetapi cukup direhabilitasi,” katanya.

Hal itu, imbuhnya, tidak lagi menjadi pencegah. “Akibatnya, pasar bagi narkoba akan tetap ada, bahkan cenderung membesar. Jika ada permintaan, akan ada pihak yang terdorong memenuhinya, apalagi jika harganya tinggi,” jelasnya.

Pagar Makan Tanaman

Menanggapi kasus aparat yang terlibat peredaran narkoba, pengamat kebijakan publik Indonesian Justice Monitor (IJM) Dr. Erwin Permana mengatakan ini ibarat pagar makan tanaman.

“Orang yang harusnya menjadi ujung tombak pemberantasan narkoba justru menjadi bandar. Ibarat pagar, ini pagar makan tanaman. Yang diharapkan bisa menjaga, justru yang mencelakakan,” tegasnya.

Ia mencontohkan kasus Freddy Budiman. “Sebelum dihukum mati, ia sempat bertobat. Namun, dalam pengakuannya, ia pernah mengendarai mobil jenderal bintang 2 dari Medan ke Jakarta. Di sampingnya ada jendral bintang 2. Di bagian belakang mobilnya penuh dengan narkoba,” ucapnya.

Jadi, lanjutnya, enggak ada orang yang berani tangkap.”Freddy pun mengaku, selama 2 tahun menjadi bandar pernah menyetor Rp450 miliar ke BNN dan Rp90 miliar ke kepolisian. Artinya, ada dana besar di balik itu dan aparat tidak berdaya menghadapinya. Silau matanya, akhirnya cenderung tutup mata,” jelasnya.

Materialistik

Selanjutnya, ungkap Erwin, ini pun disebabkan ekosistem kehidupan materialistik.

“Peristiwa tersebut berangkat dari ekosistem kehidupan di atas dasar sekuler, kapitalistik, materialistik sehingga orang silau terhadap harta dan materi, tanpa memedulikan dampak dan cara mendapatkannya. Generasi muda rusak, bangsa menjadi lemah akibat peredaran narkoba yang begitu masif,” imbuhnya.

Sistem Islam

Kedua pengamat ini sepakat hanya sistem Islam yang efektif mengatasi kejahatan di masyarakat.

Aminudin memberikan alasan. “Pertama, Islam mewajibkan negara terus membina keimanan dan ketakwaan sebagai faktor pencegah sangat efektif dalam diri seseorang dari kejahatan apa pun bentuknya,” terangnya.

Kedua, ucapnya, sistem ekonomi Islam mendistribusikan kekayaan negeri secara merata dan berkeadilan kepada seluruh rakyat, jika ada yang luput oleh mekanisme ekonomis, Islam mewajibkan pemenuhan kebutuhan pokok dijamin melalui mekanisme nonekonomis.

“Islam mewajibkan negara mewujudkan hal itu sehingga alasan ekonomi tidak lagi menjadi faktor terjadinya kejahatan,” jelasnya.

Ketiga, lanjutnya, jika dengan semua itu masih ada orang yang melakukan tindak kriminal, sistem sanksi (‘uqubat) menjadi palang terakhir yang efektif karena memberi efek jera yang bisa mencegah terjadinya kejahatan.

“Islam dengan tegas mengharamkan narkoba. Orang yang mengonsumsinya dinilai melakukan kemaksiatan atau kriminal. Ia bisa dijatuhi sanksi takzir yang jenis dan kadarnya diserahkan kepada Khalifah atau kadi. Bagi pengedar, sanksinya lebih berat, bahkan bisa hukuman mati dengan memperhatikan tingkat dan dampak kejahatan itu bagi masyarakat,” paparnya.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 179, kutipnya,  Allah berfirman bahwa di balik sanksi-sanksi hukuman yang keras itu, ada kehidupan bagi masyarakat.

“Terlebih, sifat memberi efek jera—yang bisa mencegah orang untuk melakukan kejahatan—bukan hanya dimiliki oleh hukuman qishash saja, melainkan pada seluruh sanksi dalam Islam,” urainya.

Efek jera ini, tambahnya, akan efektif karena pelaksanaan eksekusi atas sanksi dilakukan secara cepat dan tidak tertunda sejak diputuskan.

“Makin efektif karena pelaksanaan sanksi harus dilakukan secara terbuka dan disaksikan masyarakat. Namun, harus diingat, semua kebaikan itu hanya bisa terealisasi ketika seluruh sistem Islam diterapkan secara total,” pungkasnya. [MNews/IA]

Foto sampul: Segitiga Emas Narkoba (Sumber: Detik)