Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Lembaga Survei Indonesia (LSI) kembali merilis hasil surveinya yang menunjukkan tingginya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi. Sebanyak 72,3% masyarakat merasa puas dengan kerja Jokowi. Menurut Djayadi Hanan selaku Direktur Eksekutif LSI, kepuasan ini bisa menjadi modal bagi Jokowi untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan politik di Indonesia.
Survei bertajuk “Temuan Survei Nasional Kondisi Ekonomi dan Peta Politik Menjelang 2024” ini dilakukan pada 13—21 Agustus 2022 terhadap 1.220 responden, menggunakan metode multistage random sampling, dan margin of error sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. (Kompas, 04/09/2022).
Sayangnya, tidak berselang lama survei ini dirilis, terjadi demonstrasi besar-besaran dari berbagai kalangan dalam rangka menolak kenaikan BBM. Bahkan, jauh sebelum masifnya lembaga-lembaga penelitian menyurvei kinerja Presiden, aksi protes telah banyak dilakukan dalam rangka menolak kebijakan pemerintah yang kapitalistik.
Inikah yang namanya kepuasan publik? Lalu, bagaimana Islam mengukur kepuasan publik, terutama terhadap kebijakan yang ditetapkan penguasa?
Menjadikan Statistik sebagai Alat Pembohongan Publik
Dalam buku fenomenal karya Darrel Huff berjudul How to Lie With Statistics (Bagaimana berbohong dengan statistik) dijelaskan bahwa statistik kerap dijadikan alat berbohong kepada publik yang sangat efektif. Bahkan, Benjamin Desraeli mengatakan bahwa di dunia ini cuma ada tiga kebohongan, yaitu lies, damned lies, dan statistic.
Namun demikian, statistik hanyalah alat yang bisa digunakan oleh siapa pun dan untuk tujuan apa pun. Artinya, kendali ada pada pemakainya. Ibarat pisau, ia bisa menjadi alat bermanfaat untuk memotong sayur oleh seorang ibu. Sebaliknya, di tangan perampok, pisau bisa berubah menjadi alat yang digunakan untuk tindak kejahatan.
Begitu pun dalam konteks pemerintahan, statistik menjadi sangat penting dalam merumuskan kebijakan, menentukan keputusan, serta mengevaluasi kegiatan. Statistik bisa menjadi alat ukur bagi tingkat keberhasilan sebuah daerah dan lainnya, tetapi pada saat yang sama, ia juga bisa menjadi alat efektif dalam melakukan pembohongan publik.
Kepuasan Publik di Tengah Kebijakan Kapitalistik
Sejak lama, survei kepuasan terhadap kinerja pemerintahan seperti ini sudah ada dan dilakukan secara berkala. LSI sendiri mengeklaim sudah melakukan tiga kali survei dalam setahun ini, yaitu pada Februari, Mei, dan Agustus. Masih banyak lembaga lainnya yang melakukan survei yang hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat puas terhadap kinerja Presiden sekarang.
Meski demikian, hasil survei-survei tersebut menuai banyak komentar negatif karena dianggap tidak sesuai realitas. Bagaimana publik bisa puas terhadap kinerja Pemerintah jika kebijakan yang ditetapkan merupakan kebijakan kapitalistik?
Pengurangan subsidi BBM, misalnya, padahal efek domino negatif selalu terjadi seiring naiknya harga BBM. Ongkos angkut barang akan ikut naik dan ini sangat memengaruhi harga barang, termasuk barang pangan pokok. Kalau harga kebutuhan pokok sudah naik, sedangkan pendapatan tidak bertambah bahkan cenderung menurun akibat inflasi, angka kemiskinan jelas akan terus bertambah.
Mirisnya, alih-alih mendengar jeritan rakyat dan mengapresiasi keinginan mereka, Pemerintah malah sibuk mencari dalih untuk membenarkan kebijakan kenaikan harga BBM.
Pejabat juga saling bahu-membahu mendukung kebijakan zalim ini. Satu menteri mengatakan kenaikan ini adalah pengalihan subsidi agar tepat sasaran. Yang satu mengatakan ini adalah kebijakan terbaik untuk meningkatkan perekonomian. Satu lagi sibuk menarasikan BLT sebagai solusi. Akan tetapi, tidak ada yang mampu menyelesaikan problem utama, yaitu terpenuhi seluruh kebutuhan pokok rakyat.
Ini baru berbicara mengenai kebijakan kenaikan harga BBM. Bagaimana dengan kebijakan lainnya? Sayangnya, seluruh kebijakan memang bercorak kapitalistik yang hanya menambah derita rakyat.
Sebut saja kebijakan kenaikan tarif dasar listik (TDL) dan PDAM yang merupakan kebutuhan hidup masyarakat; ataupun kebijakan impor bahkan dengan tarif 0% yang membuat para petani dan produsen lokal kalah bersaing melawan barang impor.
Perpajakan juga makin menyasar rakyat miskin, mulai dari pajak pulsa hingga sembako yang—ironisnya—ditetapkan bersamaan dengan kebijakan keringanan pajak bagi para pengusaha (tax amnesty). Pungutan pun bukan hanya pajak, tetapi ada iuran BPJS, dana pensiun, dan lainnya. Bukankah ini mengusik rasa keadilan di tengah umat?
Apabila berbicara tentang kebijakan yang pro korporasi, UU Cipta Kerja adalah contoh nyata, apalagi UU ini disahkan di atas gelombang demonstrasi yang masif. Ada RUU Sisdiknas yang berpotensi menghilangkan dana tunjangan para guru; juga kebijakan pengurangan subsidi pada pupuk, benih, dan saprodi yang menyebabkan para petani kewalahan menggarap lahannya.
Bagaimana bisa bahagia jika kebutuhan pokoknya saja tidak terpenuhi? Bagaimana bisa merasa puas jika banyak haknya yang diambil dan dieksploitasi?
Akhirnya, wajar kiranya jika publik mempertanyakan kebenaran semua hasil survei itu. Selain kerap bertolak belakang dengan realitas yang ada, fenomena menjadikan statistik sebagai alat membohongi publik bukan lagi isapan jempol semata.
Islam Memuaskan Publik
Islam memosisikan statistik sebagai sekadar alat bantu dalam mengalkulasikan respons masyarakat terhadap kinerja penguasa. Islam memerintahkan penguasa untuk memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakatnya, individu per individu.
Walhasil, survei tidak dilakukan terhadap segelintir orang, melainkan sensus terhadap seluruh penduduk yang dilakukan dengan sangat teliti. Ini karena pengurusan rakyat merupakan bagian dari syariat. Jika penguasa lalai, neraka balasannya.
“Barang siapa yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin bagi kaum muslim, lalu ia menutupi dirinya tanpa memenuhi kebutuhan mereka, (menutup) perhatian terhadap mereka, dan kemiskinan mereka, Allah akan menutupi (diri-Nya), tanpa memenuhi kebutuhannya, perhatian kepadanya, dan kemiskinannya.” (Diriwayatkan dari Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Maryam)
Penguasa juga harus mengetahui detail siapa saja yang berhak mendapatkan nafkah dari negara, serta keluarga mana yang bisa memenuhinya sendiri tanpa bantuan negara.
Penguasa dalam Islam tidak butuh menggandeng lembaga survei swasta demi pengakuan kinerjanya. Ini karena standar penilaian baik atau buruknya adalah dari Allah Taala dan yang merasakan adalah umat seluruhnya.
Selain itu, proses muhasabah lil hukkam dari rakyat terhadap penguasa menjadikan penguasa justru senang jika dikritik. Kritik konstruktif menjadi masukan berharga bagi berjalannya pemerintahan.
Semua kebijakannya wajib berbasis syariat sebab hanya hukum-Nyalah yang mampu menyelesaikan permasalahan umat. Aturan kepemilikan, misalnya. Berdasarkan aturan syariat, Khilafah membaginya menjadi tiga, yakni kepemilikan individu, umum, dan negara.
Dalam hal ini, BBM tergolong kepemilikan umum yang haram dikuasai swasta karena akan menyebabkan dharar (kerusakan) bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, negaralah yang berhak mengelolanya dan hasilnya harus diserahkan kembali kepada pemilik aslinya, yaitu rakyat, dalam bentuk yang sudah siap konsumsi.
Aturan inilah yang bisa menyolusi problem seperti kenaikan harga BBM ini, yakni karena faktor terbesar penyebab BBM mahal adalah pengelolaan minyak bumi oleh swasta.
Khatimah
Survei kepuasan terhadap kinerja pemerintah sekarang sejatinya merupakan “topeng” untuk menutupi semrawutnya kebijakan kapitalistik. Survei itu hanya untuk menutupi hubungan yang amat buruk antara penguasa dan rakyatnya. Penguasanya tamak dan abai terhadap rakyatnya, sedangkan rakyatnya kecewa dan cenderung benci pada penguasanya.
Sungguh jauh berbeda dengan sistem Khilafah yang akan menghadirkan keharmonisan hubungan antara penguasa dan rakyat. Penguasanya amat mencintai rakyatnya dan senantiasa menerapkan kebijakan yang bermaslahat bagi umat, serta umatnya pun begitu mencintai pemimpinnya dan senantiasa mendoakan mereka agar mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Taala.
”Sebaik-baik pejabat negara kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Seburuk-buruk pejabat negara kalian adalah mereka yang kalian benci dan mereka membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka juga melaknat kalian.” (HR Muslim) [MNews/Gz]
