![[Kabar] Penolakan RUU Sisdiknas, Noor Afeefa: Jangan Terjebak pada Persoalan Teknis](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/09/photo_2022-09-07_04-31-45.jpg)
Muslimah News, NASIONAL—Mendikbudristek Nadiem Makarim berkeyakinan RUU Sisdiknas menjadi solusi terbaik bagi kesejahteraan guru dengan sejumlah argumentasi. Hal ini diungkapkannya menyusul penolakan dari sejumlah komunitas guru yang menyayangkan hilangnya ayat tentang Tunjangan Profesi Guru (TPG) dalam RUU Sisdiknas.
Mengkritisi hal tersebut, pemerhati kebijakan pendidikan Noor Afeefa meminta pemerintah tidak terjebak pada polemik yang bersifat teknis.
“Pemerintah tidak boleh terjebak pada polemik yang bersifat teknis. Pemerintah seharusnya segera bertindak untuk mengembalikan visi misi guru yang sahih agar tidak terjebak pada persoalan tunjangan saja,” jelasnya kepada MNews, Senin (05/09/2022).
Ketakjelasan
Noor menyatakan, seharusnya negara menetapkan kebijakan yang pasti dan mendasar terkait berjalannya fungsi guru karena saat ini terjadi ketakjelasan.
“Ketakjelasan soal tunjangan guru dalam RUU Sisdiknas dan pernyataan Mendikbudristek yang berbeda dalam menghadapi komunitas guru menunjukkan sikap tidak seriusnya pemerintah terhadap persoalan guru,” ujarnya.
Noor menilai, meskipun problem tunjangan guru juga penting dan harus diselesaikan, tetapi problem ini bisa menjebak guru pada persoalan orientasi materi dan melupakan aspek penting lainnya, seperti peningkatan kompetensi guru, dan sebagainya.
“Apalagi, problem tunjangan guru sejatinya terkait dengan tata kelola negara yang kapitalistik. Tata kelola inilah yang mengakibatkan minimnya anggaran bagi tunjangan guru,” kritiknya.
Birokrasi kapitalistik, lanjutnya, juga menambah rumit tata kelola guru. “Baik dari sisi perundang-undangan yang berlaku (RUU Sisdiknas, UU ASN, UU Ketenagakerjaan, dan peraturan pemerintah lainnya) maupun terkait banyaknya instansi yang mengurus,” ungkapnya.
Ini artinya, ia menegaskan, polemik tunjangan guru tidak mudah diselesaikan selama problem yang melandasinya tetap berjalan, yakni berlakunya sistem kapitalisme dan akan terus menjadi polemik yang tidak berkesudahan.
“Di sisi lain, guru memiliki peran sangat strategis bagi tujuan pendidikan. Oleh karena itu, mengembalikan visi misi (orientasi) guru merupakan perkara penting dan tidak dapat ditunda-tunda lagi yang tentu saja tidak boleh hilang oleh problem tunjangan,” urainya.
Tata Kelola Syariat Islam
Sebaliknya, Noor menambahkan, kondisi tersebut senyatanya berbeda dengan kehidupan dalam Khilafah. “Tata kelola negara yang berdasarkan syariat Islam bukan hanya dapat menyelesaikan soal tunjangan guru, tetapi juga mampu mengantarkan guru pada orientasi sahihnya sebagai pencetak generasi unggul,” ulasnya.
Selain itu, ia menerangkan, birokrasi dalam Khilafah juga mampu melayani semua urusan masyarakat, termasuk guru. “Ini karena dikelola berdasarkan pada kesederhanaan aturan, kecepatan pelayanan, dan profesionalitas orang yang mengurusinya,” tukasnya.
Dengan demikian, ia menandaskan, inilah pentingnya kembali kepada sistem Islam, yakni Khilafah sebagai solusi hakiki bagi problem guru.[MNews/Ruh]
Foto sampul: Borneo24
