PBB Tinggi, Rumah Tidak Terbeli, Orang Miskin Diusir Pergi

PBB Tinggi, Rumah Tidak Terbeli, Orang Miskin Diusir Pergi

Penulis: Nida Alkhair

Muslimah News, OPINI — Tingginya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi sorotan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai bahwa tingginya PBB merupakan bahasa sopan untuk mengusir warga tidak mampu.

“Pemerintah yang selalu mengatakan keadilan sosial dalam upacaranya, memiliki aturan tentang pajak tanah dan bangunan yang bisa diartikan kami meningkatkan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan PBB. Pada saat yang sama itu adalah kalimat sopan dari mengatakan, ‘Kami akan mengosongkan Jakarta dari penduduk yang tak mampu bayar pajak,’,” ucapnya. (CNN Indonesia, 18/08/2022).

Tingginya harga tanah dan bangunan merupakan realitas yang terang benderang. Kebutuhan dasar berupa papan (rumah) makin sulit dijangkau kalangan bawah. Indonesia disebut mengalami massive housing crisis.

Bahkan, kalangan milenial kesulitan memiliki rumah karena kenaikan harga rumah yang tidak sebanding dengan pendapatan. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2019, sebanyak 81 juta milenial belum memiliki rumah. Mengapa kiris kepemilikan rumah ini terjadi?

Kapitalisme Agraria

Krisis kepemilikan tanah terjadi karena adanya ketimpangan yang tajam dalam penguasaan lahan. Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menyebutkan, Indeks Ketimpangan Penguasaan Lahan berada di posisi terburuk sejak Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 5/1960 disahkan.

Data terbaru menunjukkan bahwa 68% tanah di Indonesia saat ini dikuasai oleh 1% kelompok pengusaha dan korporasi besar, sedangkan sisanya diperebutkan oleh 99% rakyat Indonesia. (CNN Indonesia, 13/09/2021).

Inilah yang disebut kapitalisme agraria, yaitu ketika para kapitalis pemilik modal besar bisa menguasai ribuan hektare lahan dengan kekuatan uangnya, sedangkan rakyat harus berjuang mati-matian untuk sekadar memiliki sepetak lahan untuk rumah.

Di Mana Peran Pemerintah?

Sementara itu, peran pemerintah sungguh jauh dari kebutuhan. Penggratisan PBB memang seolah kebijakan yang populis, tetapi tidak menyentuh akar masalah, yaitu monopoli lahan oleh para kapitalis. Selama lahan masih dikuasai korporasi besar, harganya akan terus terkerek sehingga rakyat sulit menjangkaunya.

Kebijakan lain dari pemerintah adalah pemberian kredit rumah bagi rakyat. Namun, hal ini mengharuskan rakyat selama bertahun-tahun membayar pokok utang dan bunga ribanya. Padahal, kebutuhan pokok yang lain, seperti pangan, listrik, gas, dan BBM juga terus meroket sehingga cicilan rumah makin membebani anggaran rumah tangga setiap bulannya.

Di sisi lain, atas nama investasi, pemerintah justru memberi peluang bagi para kapitalis untuk memonopoli lahan. UUPA tidak membatasi luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah. Akibatnya, UU ini menjadi  celah hukum bagi pemilik modal untuk menguasai dan memiliki tanah dengan luasan yang fantastis.

Rumah adalah Kebutuhan Dasar yang Wajib Terpenuhi

Rasulullah bersabda,

لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ: بَيْتٌ يَسْكُنُهُ, وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ, وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ

“Anak Adam tidak memiliki hak pada selain jenis ini: rumah yang ia tinggali, pakaian yang menutupi auratnya, serta roti tawar dan air.” (HR At-Tirmidzi, Al-Hakim, Abdu bin Humaid, adh-Dhiya’ al-Maqdisi, dan Al-Baihaqi)

Hadis ini menegaskan bahwa rumah adalah kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Individu rakyat bekerja untuk memilikinya, sedangkan tanggung jawab negara adalah menerapkan syariat sehingga memudahkan rakyat untuk memiliki rumah.

Negara tidak boleh lepas tangan dengan menyerahkan urusan penyediaan perumahan pada pengembang swasta. Keberadaan pengembang properti diperbolehkan, tetapi mereka tidak boleh memonopoli lahan. Negara juga tidak boleh mengandalkan pengembang properti dalam menjalankan tugasnya menyediakan perumahan bagi rakyat.

Negara bisa menempuh beberapa mekanisme, yaitu membangun perumahan dan menjualnya pada rakyat, baik tunai maupun kredit, dengan harga terjangkau dan tanpa riba. Negara bisa juga menyediakan fasilitas pinjaman nonriba atau bahkan pemberian bantuan cuma-cuma untuk membangun rumah.

Distribusi Lahan yang Adil

Persoalan utama krisis kepemilikan rumah adalah penguasaan lahan oleh para kapitalis yang difasilitasi oleh penguasa. Oleh karena itu, solusinya adalah distribusi yang adil terhadap kepemilikan lahan.

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam menjelaskan bahwa di dalam Islam terdapat tiga jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Demikian pula dengan tanah/lahan, ada yang menjadi kepemilikan individu, umum, dan negara.

Kepemilikan Individu

Terkait kepemilikan individu, manusia tidak dihalang-halangi memiliki lahan. Hanya saja, manusia tidak dibiarkan untuk memperoleh, mengusahakan, dan mengelola lahan ini sesukanya.

Apabila dibiarkan begitu saja, lahan akan dimonopoli oleh orang-orang kuat, sedangkan yang lemah terhalang untuk mendapatkannya. Individu rakyat yang kaya (kapitalis pemilik korporasi besar), jika dibiarkan bisa memonopoli lahan dengan kekuatan modalnya, sebagaimana yang terjadi sekarang. Oleh karena itu, Islam membatasi upaya memperoleh lahan dengan mekanisme tertentu.

Selain melalui jual beli, hibah, dan waris, individu rakyat bisa memiliki tanah dengan menghidupkan tanah mati. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw.,

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

“Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu (menjadi) miliknya. Tidak ada hak sedikit pun bagi penyerobot tanah orang lain secara zalim.” (HR At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan an-Nasa’i)

Individu rakyat juga bisa memiliki lahan dari pemberian negara. Lahan yang diberikan adalah yang terkategori kepemilikan negara. Dalilnya adalah perbuatan Rasulullah saw.. Adi bin Hathim berkata,

أَقْطَعَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُرَاتَ بْنَ حَيَّانَ الْعِجْلِيَّ أَرْضًا بِالْيَمَامَةِ

“Rasul saw. pernah memberi Furat bin Hayan al-Ajli sebidang tanah di Yamamah.” (HR Abu ‘Ubaid)

Dasar pemberian lahan oleh khalifah pada individu rakyat adalah kemaslahatan rakyat secara umum, jadi bukan berdasarkan kepentingan pribadi. Dengan demikian, pemberian lahan tidak akan terkonsentrasi pada individu rakyat tertentu sehingga mencegah peluang monopoli.

Kepemilikan Umum

Lahan yang termasuk kepemilikan umum meliputi hutan, padang rumput, sungai, danau, terusan, selat, pantai, lautan, tanah-tanah tambang yang memiliki deposit yang sangat besar, jalan-jalan umum, dan lain sebagainya. Seluruh kaum muslim berserikat di dalamnya.

Individu tidak boleh menguasainya dan melarang orang lain mengakses dan memanfaatkannya. Dengan demikian, korporasi, baik lokal maupun asing, tidak akan bisa menguasai lahan dengan luas yang fantastis yang biasanya terkategori kepemilikan umum.

Tidak Ada PBB

Di dalam Islam, tidak ada pajak bumi dan bangunan (PBB). Memang ada pungutan terhadap tanah, yakni kharaj untuk tanah kharajiyah dan usyur untuk tanah ushriyah. Namun, pungutan tersebut hanya diberlakukan pada tanah produktif seperti lahan pertanian, besarannya pun tidak memberatkan. Sedangkan lahan untuk rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal tidak ada pungutan apa pun.

Demikianlah politik agraria dalam khilafah, terkait dengan penyediaan rumah bagi rakyat. Dengan pengaturan ini, lahan akan terdistribusi secara adil, rakyat pun difasilitasi untuk memiliki rumah. Walhasil, keadilan dalam hal tempat tinggal pun terwujud. Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

2 thoughts on “PBB Tinggi, Rumah Tidak Terbeli, Orang Miskin Diusir Pergi”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *