Muslimah News, NASIONAL — Pemerintah melalui Kemendikdasmen kembali menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia. Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan lima langkah strategis untuk mengatasi ATS, yaitu sekolah satu atap, pembelajaran jarak jauh (PJJ), program kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sekolah terbuka, dan pendidikan inklusif berbasis masyarakat.
Komitmen tersebut diperkuat dengan terbitnya Perpres No. 3 Tahun 2026 tentang Penanganan Anak Tidak Sekolah. Pemerintah menargetkan sekitar 645 ribu anak tidak sekolah dapat kembali memperoleh akses pendidikan dan menuntaskan pendidikan dasar maupun menengah hingga tahun 2045.
Reduksi
Praktisi pendidikan Vita Yulia Indrasari menyatakan, ketika pemerintah menawarkan berbagai jalur alternatif pendidikan tanpa terlebih dahulu menyelesaikan faktor-faktor struktural penyebab ATS, pada saat itu negara sedang mereduksi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai penyelenggara pendidikan. “Sebabnya, persoalan ATS tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mendasar mengenai siapa yang bertanggung jawab menjamin pendidikan seluruh warga negara. Semestinya, negara tidak sekadar berperan sebagai regulator atau fasilitator, tetapi sebagai penyelenggara utama yang memastikan setiap anak memperoleh pendidikan secara gratis, berkualitas, dan merata,” ulasnya kepada MNews, Senin (15-6-2026).
Ia menerangkan, ATS bukan sekadar persoalan tidak tersedianya sekolah atau minimnya pilihan model pembelajaran. “Banyak penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama anak tidak sekolah berkaitan dengan kemiskinan keluarga, ketimpangan ekonomi, biaya pendidikan tidak langsung, keterbatasan akses transportasi, pernikahan dini, tuntutan bekerja membantu orang tua, serta rendahnya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, persoalan ATS sesungguhnya merupakan persoalan multidimensi yang berkelindan dengan masalah sosial dan ekonomi,” bebernya.
Selama permasalahan kesenjangan masih terjadi, lanjutnya, program-program teknis pendidikan berpotensi hanya menjadi solusi jangka pendek, melanggengkan kasta pendidikan, dan memvalidasi terjadinya reduksi peran negara dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya.
Lebih lagi, ujarnya, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa berbagai program penanganan putus sekolah telah berulang kali diluncurkan tanpa menghasilkan perubahan yang signifikan. “Artinya, persoalan bukan terletak pada kurangnya program, tetapi pada paradigma penyelesaian masalah yang belum menyentuh akar persoalan,” kritiknya.
Vita menilai, berbagai program tersebut dinilai tidak efektif karena pendekatan yang digunakan masih dominan bersifat administratif dan teknis. “Negara berfokus pada bagaimana anak kembali masuk dalam sistem pendidikan, tetapi belum sepenuhnya menjawab mengapa mereka keluar dari sistem tersebut. Selama kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, dan lemahnya jaminan kesejahteraan keluarga tidak diselesaikan, maka angka ATS berpotensi terus muncul meskipun berbagai jalur pendidikan alternatif disediakan,” urainya.
Pendidikan Islam
Vita menuturkan, dalam perspektif politik pendidikan Islam, pendidikan merupakan hak dasar rakyat yang wajib dijamin secara penuh oleh negara. “Negara tidak boleh menyerahkan tanggung jawab pendidikan kepada mekanisme pasar ataupun membebankannya kepada masyarakat. Pendidikan harus dipandang sebagai pelayanan publik yang menjadi kewajiban langsung penguasa,” jelasnya.
Dalam kitab Usus at-Ta’lim fi Daulah al-Khilafah, kutipnya, pendidikan bertujuan membentuk kepribadian Islam sekaligus membekali individu dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan. “Oleh karena itu, negara wajib menyediakan seluruh sarana pendidikan yang dibutuhkan masyarakat tanpa diskriminasi dan tanpa hambatan biaya,” ucapnya.
Berdasarkan konsep tersebut, terangnya, solusi terhadap ATS tidak cukup dilakukan melalui penambahan variasi jalur pendidikan. “Yang diperlukan adalah perombakan sistemis yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab penuh penyelenggaraan pendidikan, mulai dari akses pendidikan gratis dan berkualitas, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, hingga dukungan ekonomi bagi keluarga yang membutuhkan,” imbuhnya.
Dalam sistem pendidikan Islam yang diterapkan oleh Khilafah, urainya, pendidikan merupakan kebutuhan publik yang pembiayaannya ditanggung negara melalui baitulmal. Pos-pos pemasukan negara, jelasnya, digunakan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan secara merata di seluruh wilayah. “Dengan demikian, tidak ada alasan bagi seorang anak untuk putus sekolah karena kemiskinan atau keterbatasan biaya. Negara hadir bukan hanya menyediakan sekolah, tetapi juga menciptakan kondisi sosial-ekonomi yang memungkinkan seluruh warga memenuhi kebutuhan dasarnya,” jabarnya.
Vita mencontohkan, pada masa Khalifah Umar bin Khaththab ra, negara memberikan gaji kepada para pengajar Al-Qur’an dan para pejabat yang mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Tradisi ini, ungkapnya, berlanjut pada masa Daulah Abbasiyah ketika negara mendirikan berbagai lembaga pendidikan dan perpustakaan besar seperti Bait al-Hikmah di Baghdad yang seluruh pembiayaannya ditanggung negara. “Masyarakat dapat mengakses pendidikan dan ilmu pengetahuan tanpa dipungut biaya sebagaimana praktik komersialisasi pendidikan yang berkembang pada masa modern,” tuturnya.
Selain itu, tambahnya, Islam memandang kepala keluarga sebagai pihak yang wajib menafkahi anggota keluarganya. “Negara pun berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan sistem ekonomi yang sehat sehingga para orang tua mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa harus melibatkan anak dalam aktivitas mencari nafkah. Ketika kesejahteraan keluarga terjamin, maka salah satu faktor utama penyebab ATS dapat dihilangkan,” ucapnya.
Dua Jalur
Karena itu, Vita menyampaikan, penyelesaian ATS sejatinya harus dilakukan melalui dua jalur sekaligus. “Pertama, memastikan seluruh anak memperoleh layanan pendidikan gratis dan berkualitas sebagai hak dasar mereka. Kedua, menyelesaikan akar persoalan ekonomi dan sosial yang menyebabkan anak keluar dari bangku sekolah. Tanpa kedua langkah tersebut, berbagai program teknis hanya akan menjadi tambal sulam yang terus berulang dari waktu ke waktu,” ulasnya.
Ia mengutip firman Allah Swt. dalam QS Al-Mujadilah: 11, “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”
Ayat ini, jelasnya, menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila negara menjamin akses pendidikan yang luas dan merata. “Jadi, fokus penyelesaian tidak boleh berhenti pada upaya mengembalikan anak ke sekolah, tetapi harus diarahkan pada penciptaan sistem yang menjamin tidak ada lagi anak yang terpaksa meninggalkan pendidikan,” ucapnya.
Hanya dengan pendekatan yang sistemis dan menyentuh akar masalah, tandasnya, negara bisa menjamin pendidikan gratis, berkualitas, dan merata bagi seluruh rakyat sekaligus menghapus faktor-faktor struktural yang menjadi penyebab lahirnya ATS. [MNews/RA]
