Muslimah News, NASIONAL — Badan Pusat Statistik melaporkan, angka kematian ibu (AKI) di Indonesia pada 2020 mencapai 189 per 100.000 kelahiran hidup dan merupakan tertinggi di Asia Tenggara. Angka ini masih jauh dari target SDGs yang menetapkan angka kematian ibu harus di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup pada 2030.
Ironisnya, ini terjadi di tengah surplus jumlah dokter kebidanan dan kandungan. Data Kemenkes menunjukkan bahwa dokter spesialis kebidanan dan kandungan (obgin) termasuk dalam jenis spesialisasi dengan persentase kelebihan tertinggi dibandingkan dengan spesialisasi lainnya.
Pada 2025, jumlah kebutuhan dokter obgin yang telah dipetakan Kemenkes sebanyak 4.695 dokter dengan ketersediaan mencapai 5.126 dokter. Meski surplus, hanya 180 dari 514 kabupaten/kota yang memiliki jumlah dokter melebihi kebutuhan.
Direktur Jenderal SDM Kesehatan Kemenkes Yuli Farianti (2-6-2026) menjelaskan, redistribusi dokter sangat sulit karena mayoritas berstatus swasta dan tidak bisa dipindahkan begitu saja oleh negara.
Paradoks
Pemerhati kebijakan kesehatan dr. Arum Harjanti menyatakan, kondisi di atas merupakan paradoks yang sangat memprihatinkan. “Nyatalah kelebihan dokter obgin hanya terjadi di atas kertas. Dokter menumpuk di kota besar, sementara daerah terpencil tetap kekurangan. Kematian ibu di banyak daerah menjadi bukti bahwa jumlah dokter obgin yang sudah lebih dari kebutuhan tidak akan berarti tanpa adanya pemerataan,” ungkapnya kepada MNews, Jumat (12-6-2026).
Hadirnya dokter spesialis obgin di daerah, menurut Arum, sebenarnya dapat memutus salah satu rantai dari tiga terlambat (terlambat mengambil keputusan, mencapai fasilitas kesehatan, dan mendapatkan penanganan medis) yang menjadi penyebab tingginya kematian ibu di Indonesia. “Namun, tanpa pemerataan distribusi, hal itu tidak mungkin terwujud,” ucapnya.
Ia menilai, ketertinggalan pembangunan di daerah menjadi salah satu sebab enggannya para dokter spesialis bertugas di sana. “Adalah satu keniscayaan, jika seseorang termasuk dokter obgin, memilih tinggal di kota yang memberikan banyak kemudahan dalam berbagai hal, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Apalagi jika pendidikan ditempuh atas biaya sendiri,” tuturnya.
Kondisi ini, lanjutnya, menggambarkan betapa minimnya peran negara dalam menjamin keselamatan nyawa rakyat, khususnya kaum ibu. “Tingginya AKI dengan tiga terlambat adalah cerminan buruknya layanan negara dalam hal kesehatan. Namun, dalam tata kelola kesehatan berdasarkan sistem kapitalisme, kondisi ini adalah keniscayaan. Apalagi, ketika sistem ini juga menjadi asas tata kelola seluruh bidang kehidupan,” ulasnya.
Arum menerangkan, dalam sistem kapitalisme, kesehatan adalah komoditas, sedangkan kebijakan pembangunan mengikuti logika keuntungan. “Pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar pasti membutuhkan anggaran besar. Tanpa ada ‘sesuatu yang menguntungkan’ di sana, mustahil pembangunan diprioritaskan. Pembangunan dilakukan jika ada nilai ekonomi di sana dan ada investor yang menginginkan mengeruk kekayaan daerah tersebut,” urainya.
Akibatnya, ia mengatakan, negara pun akan membuat regulasi yang memudahkan mesin bisnis investor bekerja. “Inilah peran negara dalam sistem kapitalisme dengan kondisi rakyat miskin yang tetap tidak berdaya mengakses layanan kesehatan,” kritiknya.
Selain itu, papar Arum, makin terpinggirkannya rakyat daerah 3T akibat pendidikan dokter juga menjadi komoditas. Mengingat sistem kapitalisme juga telah menjadikan keuntungan menjadi orientasi, tambahnya, maka tidak bisa dimungkiri jika para dokter memilih daerah yang menjanjikan untuk tempat mengabdikan ilmunya pada masyarakat. “Negara pun hanya mampu memetakan kebutuhan dokter spesialis tanpa memiliki kekuatan untuk memaksa pengabdian mereka di daerah, apalagi daerah 3T,” ujarnya.
Mirisnya, ia menyayangkan, kebijakan wajib kerja dokter spesialis tidak bisa dilanjutkan karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya terkait kemerdekaan menentukan tempat kerja. “Inilah wajah buruk tata kelola kesehatan dalam sistem kapitalisme. Ini adalah buah tidak adanya visi negara sebagai raa’in atau pengurus rakyat,” ucapnya.
Pengurus Rakyat
Arum menerangkan, dalam sistem Islam, kondisi demikian adalah kezaliman besar. Pasalnya, ia menuturkan, Islam menetapkan negara sebagai pengurus rakyat, mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan keburukan atas rakyat sebagaimana sabda Nabi saw. dalam riwayat Bukhari, “Imam adalah raa’in (gembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”
Kesehatan menjadi tanggung jawab negara, jelasnya, termasuk memeratakan semua layanan beserta SDM kesehatan. “Khilafah—negara yang menerapkan syariat Islam—wajib menjaga jiwa rakyatnya, apalagi para ibu yang merupakan sosok penting dalam menjaga peradaban Islam. “Dari para ibulah lahir generasi yang akan mempertahankan kemuliaan Islam. Oleh karena itu, keselamatan nyawa para ibu menjadi perhatian penting,” tegasnya.
Selain meningkatkan literasi kesehatan ibu, jabarnya, pemerataan dokter obgin menjadi fokus perhatian sejak awal. “Khilafah memetakan kebutuhan dokter obgin di seluruh wilayah secara merata. Dengan dana baitulmal, Khilafah akan membiayai pendidikan para calon dokter hingga lulus dengan kompetensi yang tinggi. Setelah lulus, Khilafah akan menugaskan mereka ke seluruh wilayah negara, termasuk 3T,” ungkapnya.
Dengan paradigma raa’in, seluruh wilayah negara memiliki kondisi yang sama, pembangunan merata, semua rakyat sejahtera, termasuk keberadaan rumah sakit dengan peralatan lengkap, juga sarana dan prasarana dalam kondisi terbaik sehingga tiga terlambat penyebab kematian ibu dapat diatasi.
Kemudian bagi dokter, sambungnya, di mana pun tempat tugasnya, mereka mendapatkan daerah yang infrastrukturnya tertata dengan baik, serta sarana dan prasarana kehidupan yang lengkap. “Para dokter juga mendapatkan jaminan kesejahteraan yang istimewa. Khilafah sangat menghargai para dokter karena merekalah yang menjaga keselamatan para ibu, di antaranya gaji yang tinggi dan berbagai fasilitas, termasuk perpustakaan dan sarana riset yang lengkap,” jelasnya.
Hal ini, ujar Arum, merupakan bentuk tanggung jawab Khilafah dalam mewujudkan maqashid syariah menjaga jiwa (hifdz an-nafs). “Rakyat dengan mudah mendapatkan layanan kesehatan dari para dokter karena Khilafah memiliki dua model layanan melalui rumah sakit permanen dan keliling yang memiliki sarana lengkap,” tuturnya mengutip penjelasan Dr. Donald Campbell (1883–1953), seorang dokter dan sejarawan medis, dalam Arabian Medicine and its Influence on the Middle Ages bahwa rumah sakit keliling membawa dokter, apoteker, petugas pelayanan, dan perbekalan medis.
Jadi, tandasnya, dengan tata kelola Islam, tiga terlambat dapat dicegah, dokter akan tersebar merata dan kematian ibu dapat dicegah. [MNews/RA]
