Muslimah News, FOKUS — Jutaan orang turun ke jalan di seluruh AS dalam aksi nasional ketiga “No Kings” (tidak ada raja), untuk menyuarakan penolakan terhadap pemerintahan Trump. Unjuk rasa tersebut dilaksanakan di semua 50 negara bagian AS serta 16 negara lain. Peristiwa ini menandai salah satu aksi protes paling terkoordinasi sepanjang sejarah AS.
Pelaksana aksi, yang mencakup ormas antiotoritarianisme Indivisible dan 50501, kemudian serikat pekerja, dan perkumpulan akar rumput lainnya, melaporkan lebih dari 3.000 aksi demonstrasi berlangsung di seantero AS. Menurut laporan media setempat, protes “No Kings” sebelumnya pada Oktober 2025 diikuti 7 juta pengunjuk rasa di seluruh AS. Demonstrasi tersebut dilangsungkan di tengah anjloknya tingkat kepuasan publik terhadap Trump, bahkan ditambah dengan sejumlah pendukung garis kerasnya yang turut mengungkapkan rasa frustrasi.
Keluhan yang disoroti pengkritik Trump dalam unjuk rasa kali ini antara lain konflik dengan Iran yang menewaskan 13 tentara AS, kenaikan harga barang dan minyak, tarif impor yang berdampak pada barang sehari-hari, dan antrean pemeriksaan keamanan di bandara yang mengular akibat kebuntuan pembahasan anggaran.
Menurut Washington Post, ribuan orang berkumpul di depan Gedung Capitol negara bagian Minnesota untuk aksi utama protes “No Kings” yang disebut oleh pendiri ormas Indivisible Ezra Levin sebagai “protes terbesar dalam sejarah Minnesota”. Sementara di Washington DC, belasan ibu dari Palestina melakukan unjuk rasa di depan tugu Lincoln Memorial dengan mengibarkan bendera Palestina raksasa, menurut The Guardian.
Gerakan “No Kings” bukan sekadar aksi protes biasa. Ini adalah akumulasi kegerahan rakyat terhadap gaya kepemimpinan Trump yang dinilai otoriter dan didikte oleh elite miliarder. Protes ini juga menyuarakan kritik atas kebijakan perang dan dukungan pemerintah AS atas aksi genosida yang dilakukan entitas Zion*s Yahudi di Palestina. Masyarakat tidak menghendaki uang pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk menyubsidi aksi genosida.
Utang dan Kerapuhan Kapitalisme
Gelombang ketakpuasan masyarakat di jantung kapitalisme adalah alarm kehancuran sang adidaya. Ini bukan semata-mata karena sang pemimpin psikopat yang saat ini berkuasa, melainkan juga sistem kapitalisme yang berorientasi bisnis. Dalam keputusan-keputusannya, negara berideologi kapitalisme lebih mementingkan keuntungan para elite sekalipun menyangkut nyawa banyak manusia.
Sepak terjang Trump dengan segala ambisinya yang gila perang telah berdampak pada penambahan utang AS. Tentu saja, keputusan perang ini tidak lepas dari bisnis persenjataan. Trump secara konsisten menjadikan penjualan senjata sebagai pilar utama kebijakan luar negerinya (America First Arms Transfer Strategy). Ia mengajukan anggaran pertahanan sebesar $1,5 triliun. Dana ini mengalami kenaikan 50% dari tahun sebelumnya dan menjadi yang terbesar dalam sejarah AS. Walhasil, utang AS yang membengkak sangat dipengaruhi oleh lonjakan anggaran militer dan keterlibatan dalam konflik, khususnya perang dengan Iran.
Utang nasional Amerika Serikat (AS) resmi menembus US$39 triliun (Rp661.440 triliun) pada Maret 2026. Perang AS-Iran menjadi beban dan menambah tekanan pada prioritas anggaran dari pemotongan pajak, belanja pertahanan, hingga pengelolaan utang. Kondisi ini praktis memantik amarah rakyat AS hingga beramai-ramai turun ke jalan.
Sebagai catatan, populasi AS saat ini adalah 342,62 juta jiwa. Dengan beban utang yang menumpuk, maka utang yang harus ditanggung oleh tiap individu penduduk AS kini menembus US$113.875 atau sekitar Rp1,93 miliar. Artinya, per kepala warga AS atau setiap bayi yang baru lahir di AS akan menanggung beban utang Rp1,93 miliar. Tentu saja ini bukan dalam pengertian sebenarnya karena utang AS akan dibayar dari pajak dan pendapatan lainnya. Namun, rakyat AS kecewa, begitu pula kepercayaan global terhadap AS yang terus merosot.
Sayang, meski jutaan orang turun ke jalan dan tingkat kepuasan publik (approval rating) Trump merosot ke level terendah, pihak Gedung Putih tampak berusaha mengecilkan arti demonstrasi ini. Seorang juru bicara menyebut aksi massal ini hanya sebagai “Sesi Terapi Gangguan Trump” yang hanya dipedulikan oleh media.
Sikap AS (Trump) mendukung Zion*s untuk menguasai Palestina serta bersekutu dengan Eropa dan beberapa negara Teluk untuk kompak memerangi Iran telah membuka mata dunia dan warga AS akan kejahatan Trump dan hegemoni kapitalisme AS. Dengan menempatkan pangkalan militer AS di kawasan Teluk, AS membangun hubungan dengan tujuan mencapai kepentingan dan mengukuhkan keserakahan kapitalisme.
Sinyal Keruntuhan Kapitalisme Global
Kekuasaan yang dijalankan secara “ugal-ugalan” dan mengabaikan moralitas adalah profil nyata pemerintahan liberal ala kapitalisme. Kekecewaan yang muncul dari negara pusat kapitalisme global ini seharusnya menyadarkan masyarakat di seluruh dunia, terutama kaum muslim dan para pemimpin negeri muslim untuk berhenti berharap pada demokrasi kapitalisme.
Memang, banyak yang berdalih bahwa gaya kepemimpinan sedikit banyak dipengaruhi oleh karakter dan kultur masing-masing. Hanya saja, perlu dipahami bahwa tabiat dasar kapitalisme demokrasi adalah menjajah. Tabiat ini tegak atas sejumlah prinsip kebebasan dan sistem liberal.
Pada titik jenuh sistem politik ini, tentu saja manusia kerap memunculkan pembahasan moralitas sebagai kritik. Tidak hanya di negeri yang menjunjung tinggi nilai ketimuran, di negara Barat pun moralitas menjadi seruan kemanusiaan di tengah krisis kepemimpinan. Ini pula yang menjadi salah satu kritik warga AS yang menganggap Trump menjalankan kekuasaan secara amoral seperti kebijakan perang yang diambilnya.
Hanya saja, sekali lagi inilah wajah demokrasi. Karena kebebasan menjadi prinsip demokrasi, kebenaran pun bersifat relatif. Tidak heran, Trump yang menjalankan kekuasaan dengan brutal tetap penuh percaya diri menyatakan bahwa hukum internasional berada di bawah kendalinya. Kalau seperti ini kondisinya, di mana prinsip demokrasi yang menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat? Dengan kediktatoran yang ditunjukkan Trump—sebagaimana ditunjukkan pula di negara penganut demokrasi lainnya—di mana kedaulatan rakyat itu?
Berdasarkan fakta-fakta ini, terlihat jelas bahwa prinsip dasar negara demokrasi sendiri menjadi utopis tatkala bergesekan dengan kepentingan segelintir elite. Kedaulatan di tangan rakyat yang diagung-agungkan demokrasi adalah konsep ilusi, karena sistem ini sejatinya berjalan di atas kepentingan para pemodal (kapitalis).
Suara mayoritas yang diperoleh melalui mekanisme voting nyatanya kalah dengan kepentingan para elite. Jutaan masyarakat AS yang turun ke jalan adalah ekspresi suara rakyat. Namun, suara itu dianggap angin lalu oleh penguasa. Gerahnya masyarakat AS adalah sinyal bahwa sistem kapitalisme demokrasi ini tidak hanya konsep utopis, tetapi juga sumber rusaknya kehidupan masyarakat global.
Sistem politik dan kepemimpinan kapitalisme ini juga diperparah dengan sistem ekonomi yang dianut dan diadopsi nyaris oleh seluruh negara di dunia. Miris, sebagai polisi dunia, keputusan-keputusan politik yang diambil Trump berdampak pada ekonomi global. Sejumlah ekonom dan politisi dunia pun sudah sering melontarkan prediksi akan ancaman shutdown ekonomi AS. Ancaman chaos ekonomi ini tidak lepas dari sistem ekonomi nonriil yang diadopsi negara kapitalisme.
Sektor nonriil ini merupakan perluasan fungsi uang dari alat tukar menjadi komoditas yang diperdagangakan. Sektor nonriil ini dikembangkan oleh negara-negara kapitalis untuk melakukan investasi secara tidak langsung melalui pasar modal dengan membeli saham-saham yang ada di pasar modal. Faktanya, nilai ekonomi nonriil seperti transaksi di lantai bursa saham kerap melebihi nilai transaksi barang dan jasa di sektor riil. Inilah yang sering menjadi sumber masalah pada beberapa siklus krisis, serta timbulnya ketimpangan ekonomi.
Di sisi lain, sistem ekonomi yang ditopang transaksi ekonomi ribawi dan mendasarkan alat tukar pada uang kertas tanpa jaminan logam berharga (fiat money) turut menjadi pemicu krisis ekonomi yang berulang, dari skala global hingga merambat ke berbagai negara di dunia.
Dari sini terlihat hasrat AS untuk berkuasa dan mengontrol dunia terjadi pada segala aspek. Alih-alih menghasilkan kesejahteraan, kapitalisme global justru menghasilkan banyak kemudaratan. Masyarakat global adalah korban dari berbagai penjajahan fisik maupun nonfisik sang polisi dunia. Demi meraih kepentingan politik dan memenuhi ambisi berkuasa, nyaris seluruh penduduk dunia dikorbankan dan menjadi objek tipu daya sang adidaya. Lantas, atas alasan apa kaum muslim dan para pemimpinnya masih percaya dengan sistem ini?
Memahami Sistem Politik Islam
Di tengah superioritas kapitalisme, masyarakat global kerap memandang konsep politik Islam secara skeptis. Ini tidak lepas dari kampanye busuk yang dijalankan Barat melalui berbagai isu politik yang mendiskreditkan Islam. Meski demikian, harus dipahami bahwa Islam sebagai sebuah sistem memiliki seperangkat konsep politik termasuk mengatur sistem pemerintahan dan sistem kepemimpinan.
Islam mengenal politik dengan istilah siyasah yang berasal dari kata saasa-yasuusu-siyaasatan yang bermakna “mengurus.”Rasulllah saw. bersabda,”Dulu Bani Israel diurus oleh para nabi. Setiap seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Yang akan ada adalah para khalifah yang banyak.(HR Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad).
Politik Islam tegak atas dasar akidah Islam. Dengan kata lain, politik Islam hakikatnya adalah pengurusan urusan rakyat berdasarkan prinsip syariat. Oleh karena itu, sistem kepemimpinan Islam pun dibangun atas fondasi akidah Islam. Akidah adalah asas undang-undang dan segala hal yang menyertai jalannya sistem pemerintahan dan sistem kepemimpinan berada pada koridor syariat. Inilah makna kedaulatan di tangan syarak, bukan pada suara mayoritas.
Aktivitas politik dalam Islam terwujud dalam segala aktivitas yang terkait dengan jaminan terwujudnya kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Politik dalam negeri dijalankan dalam rangka menjamin kemaslahatan rakyat melalui penerapan sistem ekonomi, pendidikan, pergaulan, politik, dll, sesuai syariat.
Dalam menjalankan sistem ekonomi Islam, misalnya, negara bertanggung jawab penuh untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu. Negara bukanlah aktor pasif atau sekadar regulator sebagaimana dalam sistem kapitalisme. Salah satu prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam adalah keadilan (al-‘adl). Keadilan dalam Islam adalah pilar dalam setiap aktivitas ekonomi. Islam memandang bahwa kepemilikan harta bukanlah hak absolut individu, melainkan amanah dari Allah yang harus dikelola.
Dalam konteks hubungan luar negeri, Khilafah menjalankan hubungan ekonomi antarnegara dalam kerangka syariat yang bertujuan mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Penerapan mata uang berbasis emas, misalnya, memiliki nilai intrinsik sehingga terhindar dari inflasi buatan dan manipulasi nilai tukar yang kerap terjadi dalam sistem fiat money saat ini. Dengan sistem ini, kestabilan harga dan daya beli dapat lebih terjamin, serta mencegah dominasi mata uang negara kuat atas negara-negara lemah.
Adapun dalam menjalankan sistem politik luar negeri, negara juga merujuk pada konsep politik Islam yang bertujuan membebaskan manusia melalui dakwah dan jihad. Ini sebagai bentuk upaya negara untuk mewujudkan rahmat Islam bagi seluruh alam melalui penerapan syariat Islam yang agung.
Jihad sangat jauh dari penjajahan sebagaimana yang dilakukan sistem kapitalisme hari ini. Sebaliknya, jihad yang dilakukan Khilafah adalah pembebasan manusia dari penjajahan hukum jahiliah menuju hukum Allah yang Maha Adil. Allah ta’ala berfirman, “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS Al-Maidah [5]: 50).
Saat Islam diterapkan sebagai sebuah sistem kehidupan secara kafah, saat itulah terwujud Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Menebarkan kebaikan bagi seluruh umat di seluruh dunia, baik muslim maupun nonmuslim. Realitas ini terukir dalam sejarah penerapan Islam pada institusi negara yang pernah terwujud sejak masa Rasulullah saw. hijrah di Madinah hingga keruntuhan Khilafah Islamiah di Turki.
Jihad yang dilaksanakan negara disertai dakwah yang merupakan bentuk edukasi kaum muslim melalui institusi negara. Hal ini berfungsi untuk memberi pemahaman secara luas mengenai syariat Islam yang agung. Negara tidak memaksa siapa pun untuk masuk ke dalam Islam, tetapi tugas mengemban dakwah ke seluruh dunia adalah kewajiban yang wajib terlaksana. Dengan cara inilah, syariat Islam disebarluaskan, dipahami, dan diterapkan secara praktis dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.
Tentu perjuangan mewujudkan institusi politik yang akan menerapkan syariat Islam membutuhkan kerja dakwah politis yang terarah. Untuk itu, kaum muslim wajib bergabung dalam jemaah dakwah yang menyerukan perjuangan penegakan Islam secara kafah. Allah Swt. berfirman, “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang menyeru pada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.” (QS Ali Imran [3]: 110).
Meski perjuangan penegakan syariat Islam ini kerap dianggap utopis, tetapi fakta kegoncangan kapitalisme global justru meneguhkan ilusi negara demokrasi. Sedangkan, janji akan kembalinya kekuasaan Islam setelah runtuhnya kapitalisme adalah sebuah keniscayaan. Maha Benar Allah dengan firman-Nya, “Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa; Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridai; dan Dia sungguh akan mengubah (keadaan) mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Barang siapa yang kufur setelah (janji) tersebut, mereka itulah orang-orang fasik.” (QS An-Nuur [24]: 55). Wallahualam bissawab. [MNews/JM-NA]
