Muslimah News, FOKUS — Desakan agar Indonesia menarik status keanggotaan dari forum Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) kian menggema usai AS bersama sekutunya, Zion*s Yahudi melancarkan serangan udara ke wilayah Iran. Majelis Ulama Indonesia (MUI), Koalisi Masyarakat Sipil, perguruan tinggi, hingga mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik status keanggotaan Indonesia di BoP.
MUI mengemukakan bahwa forum yang dibesut Presiden AS Donald Trump ini dianggap tidak efektif guna mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina. Penilaian ini diperkuat dengan sikap Trump yang melakukan penyerangan bersama Zion*s ke wilayah Iran. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim menyatakan serangan ini menjadi bukti konkret bahwa Presiden AS Donald Trump sejatinya adalah perusak atau penghancur perdamaian. Dari kalangan akademisi, Rektor Universitas Islam Indonesia Fathul Wahid mengatakan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP berpotensi bertentangan dengan amanat konstitusi dan mereduksi prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Sementara itu, melalui surat yang disampaikan ke Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Aliansi Mahasiswa Universitas Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menarik Indonesia dari keanggotaan BoP. Pada awal Februari lalu, Prabowo menyatakan akan menarik Indonesia dari BoP apabila tujuan tidak sejalan dengan kemerdekaan Palestina.
Pemerintah melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, mengatakan seluruh diskusi dengan BoP kini ditangguhkan atau berada dalam status on-hold. Yvonne Mewengkang mengatakan, penundaan pembahasan dilakukan karena pemerintah memprioritaskan pemantauan perkembangan konflik Iran dan dinamika kawasan. Pemerintah juga fokus memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah tersebut.
Rencana Jahat AS Berkedok Perdamaian
Penyerangan AS dan Zion*s cukup menjadi bukti bahwa dewan perdamaian besutan AS tidak berhasil mewujudkan perdamaian karena pelaku perang adalah ketua BoP itu sendiri (AS). Indonesia sebagai negara pengikut harus menyadari bahwa dominasi AS membuat negara-negara pengikut tidak memiliki kekuatan untuk menentukan arah BoP. Seluruh negara yang bergabung di dalamnya pada akhirnya hanya membebek dan mengikuti rencana AS.
Sebagai negara adidaya, AS berambisi menguasai dunia dan menginginkan negara-negara global tunduk pada narasi yang dimainkannya. Untuk itu harus dipahami bahwa arah kebijakan dan strategi perdamaian sering kali dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik negara adidaya. Dalam kondisi ini, kata perdamaian tidaklah bersifat netral. Bahkan, perang dan perdamaian kerap didefinisikan sesuai kehendak sang adidaya.
Menjaga perdamaian kerap menjadi dalih negara adidaya untuk mengintervensi negara lain, dan melancarkan kolonialisme sembari bekerja sama dengan sekutu untuk melindungi kepentingan mereka bersama. Barat berkeinginan memenangkan seluruh gagasan dan opini yang ada di dunia.
Demikian pula ketika AS memainkan perang pemikiran untuk mendefinisikan makna perang, terorisme, perdamaian, keadilan, dan lain-lain semua harus tunduk sesuai keinginannya. Menggunakan senjata politik bernama demokrasi dan HAM, AS bebas menentukan kapan sesuatu dinyatakan sebagai perang atau terorisme, demikian seterusnya. Inilah yang dilakukan AS melalui BoP yang ia rancang.
Kontras dengan konsep perdamaian yang digembar-gemborkan AS, secara terang-terangan sang polisi dunia ini mendukung keberadaan Zion*s di Timur Tengah. Tentu dukungan ini didasarkan atas kepentingan AS sendiri. Bukan hanya ingin mengamankan ladang minyak yang menjadi rebutan banyak negara adidaya, tetapi juga kepentingan ideologis yakni mencegah munculnya kekuatan Islam yang baru, yang akan menjadi tandingan AS sebagai polisi dunia hari ini.
Dengan demikian siapa pun akan melihat bahwa keikutsertaan negara-negara anggota BoP, seperti Indonesia yang berada dalam posisi sekutu atau mitra strategis dipastikan tidak memiliki kapasitas politik maupun militer yang cukup untuk menentukan arah kebijakan forum tersebut. Akibatnya, negara tersebut lebih berperan sebagai partisipan yang mengikuti agenda yang sudah dirumuskan oleh aktor dominan.
BoP, Proyek Kolonialisasi AS untuk Palestina
Munculnya BoP pada dasarnya serangkaian dengan sejumlah rencana strategi AS untuk menguasai Palestina. Dalam Project 2025 AS menginginkan transformasi Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah”. Presiden Trump memang tampak sangat berambisi untuk mengambil alih Gaza demi memuluskan proyek ini. Salah satu strateginya adalah memasukkan diktum soal rencana merekonstruksi total Gaza dalam perjanjian gencatan senjata antara Zion*s dan H4m45 yang ia inisiasi pada Januari 2025.
Terlebih dengan adanya perjanjian Abraham Accords yang terbukti membuka jalan bagi normalisasi diplomatik antara Israel dan beberapa negara Arab—termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan—tanpa disertai syarat penyelesaian isu Palestina. Alih-alih mengedepankan prinsip keadilan dan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina, Abraham Accords mendorong pendekatan pragmatis berbasis kepentingan ekonomi, keamanan, dan geopolitik.
Hingga AS mendeklarasikan BoP pada Januari 2026, tampak bahwa narasi perdamaian yang dinyanyikan AS hanyalah alat untuk mempercepat eksekusi Gaza guna menuntaskan kepentingannya, sekutunya, dan sejumlah korporasi global. Keseriusan AS untuk meraih kepentingannya atas Gaza membuktikan bahwa ajakan untuk bergabung di dalamnya hanya akan menjadi legitimasi dukungan atas rencana strategisnya.
Dengan mengatasnamakan perdamaian, AS menutupi niat jahatnya untuk mendesain Gaza sesuai keinginannya. Melihat sepak terjaganya di Timur Tengah, bisa dikatakan bahwa AS bukanlah negara yang mencita-citakan perdamaian. Pembentukan dewan perdamaian sama sekali tidak bertujuan menciptakan perdamaian. Sebab, di setiap konflik yang terjadi di dunia bisa dipastikan ada AS di belakang itu semua.
Di Timur Tengah, AS menyokong kebrutalan Zion*s Yahudi, memasok persenjataan, dan secara terang-terangan memberikan dukungan pada Zion*s di tengah protes masyarakat global. Bagaimana bisa AS menyanyikan lagu perdamaian, sedangkan pada saat yang sama tangannya berlumuran darah akibat pembantaian yang dilakukannya melalui sekutunya, Zion*s Yahudi terhadap warga Palestina?
Kehadiran Indonesia di BoP sebagai negeri dengan mayoritas penduduknya beragama Islam akan memberi legitimasi atas konsep perdamaian perspektif penjajah. Lebih jauh lagi, keikutsertaan Indonesia di BoP akan menguatkan niat jahat AS untuk mencaplok Gaza dan menyerahkannya pada Zion*s Yahudi laknatullah. Sikap pemerintah yang masih bertahan di BoP menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam dominasi AS. Alih-alih menerapkan politik luar negeri dan menentukan posisi pentingnya sebagai negeri muslim terbesar, Indonesia justru menunjukkan posisinya yang terjajah secara politik.
Menakar Perspektif Islam
Rencana strategis AS melalui BoP di atas melalui serangkaian keputusan-keputusan politis yang terencana. Sepak terjang AS di Timur Tengah juga membuktikan bahwa ambisi tersebut bukan tanpa alasan. Selain mengamankan Timur Tengah dari dominasi negara adidaya lainnya agar tidak merebut pengaruhnya, AS juga berkepentingan untuk menjaga agar Timur Tengah tetap dalam kontrol AS melalui sekutunya Zion*s Yahudi.
Di sisi lain, AS juga berkehendak menyingkirkan pengaruh H4m45 yang selama ini kukuh di garda terdepan dalam melakukan perlawanan terhadap Zion*s Yahudi. Selain gerakan-gerakan mujahidin ini, AS memiliki ketakutan besar akan bangkitnya gerakan Islam ideologis di wilayah tersebut. Untuk itu, wajar jika AS mengerahkan berbagai kekuatan militer, ekonomi, bahkan memberi perhatian khusus secara politis di Timur Tengah.
Instrumen politik yang dirumuskan AS dan mendapat dukungan dari sejumlah negeri muslim adalah bentuk pengkhianatan atas muslim lainnya. Oleh karena itu, negeri muslim mana pun termasuk Indonesia haram bergabung dengan BoP yang menjadi strategi AS untuk menguasai Palestina. Allah Swt. berfirman, “Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS An-Nisa’ [4]: 141).
Di sisi lain, keikutsertaan Indonesia termasuk negeri-negeri muslim lainnya merupakan pengkhianatan pada muslim lainnya. Hal ini karena BoP adalah rancangan kafir penjajah untuk menguasai negeri muslim. Keterlibatan Indonesia dalam BoP adalah sebuah kemungkaran yang bertentangan dengan perintah Allah Swt. AS dan Israel adalah negara kafir harbi fi`lan karena telah terang-terangan memusuhi dan memerangi kaum muslim. Oleh karena itu, hubungan dengan kedua negara ini hanyalah hubungan perang, haram melakukan kerjasama apalagi bergabung mendukung kepentingan mereka dengan alasan apa pun.
Agar kaum muslim dapat keluar dari kerangka pikir Barat yang rusak, penting bagi umat Islam untuk merumuskan sendiri agenda untuk membebaskan Palestina. Ini membutuhkan kerja serius, ideologis, dan tentu saja membutuhkan persatuan umat. Ini dilakukan dengan memahamkan kepada umat akan adanya perang pemikiran yang dirancang Barat untuk melemahkan kaum muslim. Salah satunya upaya Barat itu adalah mendiskreditkan sejumlah syariat Islam yang mulia seperti jihad dan Khilafah.
Jihad yang saat ini dinarasikan sebagai tindakan teror yang diversuskan dengan kata “perdamaian” sesungguhnya adalah solusi untuk Palestina hari ini. Selain memahami adanya perang pemikiran (ghawzul fikr) ini, kaum muslim juga harus menyadari pentingnya mereka berada pada visi yang sama seraya membebaskan diri mereka dari penjara ego nasionalisme mereka masing-masing.
Jika kita telusuri ke belakang, sejarah negeri-negeri muslim saat itu sesungguhnya adalah satu kesatuan wilayah dalam naungan kekhilafahan Islam. Kaum kafir penjajah sangat berhasrat untuk meruntuhkan peradaban Islam. Mereka berupaya untuk melemahkan kaum muslim secara internal dengan menghembuskan ide nasionalisme. Kafir penjajah melancarkan politik belah bambu di antara umat Islam melalui isu Pan-Islamisme dan Pan-Arabisme hingga umat lupa dengan persatuan akidah.
Untuk itu, umat Islam harus menyadari bahwa hadirnya institusi pemersatu tidak hanya akan menjadi kekuatan politik yang menyaingi kekuasaan Barat yang ambisius, melainkan juga akan mengomando umat di bawah arahan seorang pemimpin yakni khalifah. Sebagai pemimpin, khalifah berwenang memobilisasi kaum muslim untuk berjihad melawan entitas Zion*s Yahudi dan meruntuhkan kepongahan adidaya Barat.
Islam dengan tegas memberikan legitimasi untuk melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang terlebih dahulu memerangi kaum muslim. Dalam konteks ini, pembebasan Palestina dipahami sebagai bagian dari perjuangan melawan penjajahan yang didukung oleh kekuatan negara adidaya. Al-Qur’an menegaskan prinsip tersebut dengan memerintahkan kaum beriman untuk berjuang di jalan Allah sebagaimana firman-Nya, “Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian… Bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian.” (QS Al-Baqarah [2]: 190-191).
Khalifah akan mengerahkan seluruh daya dan kemampuan umat dan menggerakkan militer umat Islam untuk membebaskan setiap jengkal tanah kaum muslim yang sedang dijajah kaum kafir. Ketegasan inilah yang tampak dari Khalifah seperti Sultan Abdul Hamid II yang mengusir Theodorl Herzl tatkala meminta sejengkal tanah di Palestina untuk Yahudi kala itu.
Umat Islam tidak perlu menggabungkan diri dalam berbagai lembaga yang didirikan Barat karena sejatinya lembaga-lembaga internasional itu hanyalah alat mereka untuk mengukuhkan dominasinya secara global. Sebaliknya, umat harus bersatu dalam satu agenda persatuan guna menghapus dominasi Barat sang penjajah sekaligus mengembalikan posisi umat sebagai khairu ummah sebagaimana pada masa Khilafah.
Maha Benar Allah dalam firmannya, “Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan amal saleh, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS An-Nuur [24]: 55). Wallahualam bissawab. [MNews/JM-NA]
