Muslimah News, NASIONAL — Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bantuan sosial (bansos).
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dari total anggaran tersebut, sebesar Rp200 miliar dialokasikan untuk diskon transportasi, sedangkan untuk bansos mencapai sekitar Rp12 triliun.
Untuk diskon tarif tol, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan, mencapai 30% dan akan diberlakukan mulai H-9 Lebaran 2026.
Motif Materi
Namun, pemerhati kebijakan publik Iin Eka Setiawati menyesalkan, tujuan diskon tarif tol ini untuk stimulus ekonomi nasional, bukan memberikan kemaslahatan bagi publik. “Inilah tujuan kapitalisme memberikan diskon tarif tol bermotif materi, bukan motif melayani publik,” ungkapnya kepada MNews, Sabtu (7-3-2026).
Menurutnya, pemberian diskon tarif tol menunjukkan seolah-olah pemerintah peduli terhadap kesulitan yang dihadapi publik, yaitu mahalnya tarif tol. “Alih-alih memberi keringanan kepada publik, nyatanya tetap saja publik harus membayar tarif tol yang memberikan keuntungan pada segelintir orang, yakni operator/korporasi,” ujarnya.
Iin menilai, ada kelalaian negara dalam tata kelola transportasi yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan, dalam hal ini jalan tol. “Pembangunan jalan tol diserahkan kepada swasta dengan biaya fantastis. Negara juga mengizinkan swasta menjadikan jalan tol sebagai komoditas bisnis para operator untuk meraih cuan,” kritiknya.
Akibatnya, ia menyatakan, jalan tol tidak bisa dinikmati oleh semua orang, tetapi hanya bagi yang mampu saja. “Adanya diskon tarif tol sejatinya untuk meningkatkan keuntungan operator, bukan meringankan beban publik pengguna jalan tol,” nilainya.
Kelalaian negara ini, ulas Iin, bersumber dari penerapan sistem kapitalisme yang batil. “Negara lalai mengurusi urusan rakyatnya dalam menyediakan infrastrukur jalan yang waktu tempuhnya singkat untuk mencapai tujuan. Publik sangat butuh infrastruktur tersebut tanpa harus dipungut biaya saat melintas sebab membayar tarif setiap kali melintas di jalan tol sangat memberatkan publik,” bebernya.
Pelayanan Negara
Iin lalu membandingkannya dengan sistem Islam. “Pembangunan infrastruktur jalan merupakan bentuk pelayanan negara kepada publik. Inilah ajaran Islam yang sahih,” jelasnya.
Negara yang diwakili oleh khalifah, sambungnya, bertanggung jawab mengurusi rakyatnya sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam riwayat Bukhari, “Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus.”
“Negara bertanggung jawab menyediakan infrastruktur jalan gratis tanpa dipungut biaya yang memberatkan publik. Rasulullah saw. melarang penguasa menyulitkan rakyatnya, ‘Ya Allah, siapa yang mengurusi urusan umatku lalu iia menyulitkan mereka, maka persulitlah ia.’,” paparnya membacakan hadis riwayat Muslim.
Negara dalam Islam, kata Iin, tidak menyerahkan tata kelola transportasi, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan kepada swasta/operator sehingga tidak akan ada pemungutan tarif sepeser pun bagi yang melintasi jalan tersebut. “Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya An-Nizham al-Iqtishadi fi Al-Islam memasukkan jalan sebagai kepemilikan umum yang diharamkan mengambil harganya,” tandasnya.
Negara, ucapnya, membangun infrastruktur jalan dengan dana dari baitulmal, tanpa memungut sepeser pun dana masyarakat. “Ini sangat mungkin! Dengan kekayaan milik umum yang dikuasai dan dikelola oleh negara, ditambah kekayaan milik negara, maka tidak ada yang tidak mungkin. Ini sudah dibuktikan dalam sejarah Khilafah di masa lalu, baik di zaman khulafaurasyidin, Umayah, Abbasiyah, hingga Utsmaniyah,” bebernya.
Ia mencontohkan, proyek pembangun rel kereta api yang menghubungkan Hijaz, Syam, hingga Istambul yang dibangun oleh Sultan Abdul Hamid II hanya dalam waktu 2 tahun. “Bukti peninggalan ini masih bisa dilihat di Madinah. Bahkan, Sultan Abdul Hamid II membangunnya dengan dana pribadi,” imbuhnya.
Terakhir Iin menegaskan, negara membangun infrastruktur jalan umum untuk publik dengan tulus menjalankan perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya agar tercapai kemaslahatan publik, bukan untuk bisnis operator. “Jalan umum gratis, tanpa harus mengeluarkan biaya bagi yang melintas sehingga tidak perlu ada diskon tarif,” pungkasnya. [MNews/IA]
