Muslimah News, FOKUS — Penurunan angka pengangguran kerap disambut sebagai kabar baik. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) November 2025 mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun 0,11% poin dibanding Agustus 2025, menjadi 4,74%. Jumlah pengangguran berkurang sekitar 109 ribu orang, sementara penduduk yang bekerja meningkat menjadi 147,91 juta orang.
Pada saat yang sama, pemerintah mengumumkan realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun, tumbuh 12,7% dibandingkan tahun sebelumnya dan melampaui target. Investasi tersebut diklaim menyerap 2,71 juta tenaga kerja.
Sekilas, angka-angka ini terlihat impresif. Pengangguran turun, investasi naik, dan tenaga kerja terserap. Dalam narasi pertumbuhan kapitalistik, kombinasi ini sering dipersepsikan sebagai tanda kesejahteraan yang semakin dekat. Namun, pertanyaan mendasarnya, apakah semua ini benar-benar mencerminkan kesejahteraan, atau sekadar ilusi yang dibentuk oleh statistik?
Fatamorgana Rata-rata dan Serapan Kerja Semu
Dalam logika ekonomi kapitalistik, keberhasilan kerap diukur dari agregat, yakni berupa rata-rata, persentase, dan pertumbuhan. Jika grafik membaik, kondisi ekonomi dianggap membaik. Namun, angka rata-rata hampir pasti tidak merepresentasikan realitas individu. Rata-rata bisa naik karena segelintir kelompok meraup keuntungan sangat besar, sementara mayoritas tetap bergulat dalam keterbatasan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa rata-rata upah buruh, karyawan, dan pegawai pada November 2025 stagnan pada angka Rp3,33 juta per bulan, bahkan turun tipis 0,06% dibanding Agustus 2025. Sementara itu, sektor-sektor yang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan, justru berada pada kelompok upah di bawah rata-rata nasional. Upah sektor pertanian, misalnya, hanya sekitar Rp2,47 juta per bulan.
Artinya, meski lebih banyak orang bekerja, tidak serta-merta mereka memperoleh penghasilan yang layak. Penyerapan tenaga kerja memang meningkat, tetapi kualitas pekerjaan dan daya belinya belum tentu membaik. Fenomena ini berkorelasi erat dengan tingginya realisasi investasi. Dalam sistem kapitalisme, investasi memang menjadi motor utama pertumbuhan. Namun, orientasi utama investasi adalah keuntungan. Konsekuensinya, biaya produksi ditekan serendah mungkin demi margin sebesar-besarnya. Upah tenaga kerja sering kali menjadi komponen yang paling mudah ditekan.
Struktur pasar kerja pun belum berubah secara fundamental. Sektor informal masih mendominasi dengan porsi 57,7% dari total pekerja. Lebih dari separuh tenaga kerja berada dalam kondisi rentan, minim perlindungan sosial, dan berupah rendah. Seseorang yang bekerja satu jam dalam seminggu pun sudah dikategorikan bekerja dalam statistik ketenagakerjaan. Secara angka ia bukan pengangguran, tetapi secara substansi belum tentu mampu menopang kehidupan secara layak.
Kondisi ini berkorelasi dengan tingginya realisasi investasi yang mencapai Rp1.931,2 triliun. Dalam sistem kapitalisme, investasi menjadi motor utama pertumbuhan. Namun, orientasi utama investasi adalah keuntungan. Konsekuensinya, efisiensi biaya menjadi prioritas, sedangkan upah tenaga kerja kerap menjadi komponen yang paling mudah ditekan. Penyerapan kerja meningkat secara kuantitatif, tetapi kualitas pekerjaan dan daya belinya stagnan.
Lebih jauh lagi, kebebasan kepemilikan yang diagungkan kapitalisme memberi ruang seluas-luasnya bagi individu atau korporasi untuk menguasai sumber-sumber kekayaan. Kepemilikan umum yang sejatinya menyangkut hajat hidup orang banyak dapat terprivatisasi dan dikuasai segelintir kapitalis. Akibatnya, distribusi kekayaan timpang, yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin kian terpinggirkan.
Pertumbuhan tanpa Pemerataan
Fenomena ini bukan asumsi. Di Amerika Serikat, negara yang kerap diposisikan sebagai kampiun kapitalisme global dan model keberhasilan ekonomi pasar bebas yang diklaim mampu mewujudkan kesejahteraan luas, ketimpangan justru menjadi persoalan serius. Pada 2011, gerakan Occupy Wall Street muncul di kawasan distrik finansial Wall Street, New York City, sebagai respons terhadap ketimpangan ekstrem pascakrisis finansial 2008. Dengan slogan “we are the 99%”, gerakan tersebut menyoroti dominasi satu persen elite terhadap porsi kekayaan nasional yang sangat besar. Ia menjadi simbol bahwa pertumbuhan ekonomi dalam sistem kapitalisme tidak otomatis menghasilkan keadilan distribusi.
Dalam konteks Indonesia, peningkatan investasi hingga Rp1.931,2 triliun memang menyerap jutaan tenaga kerja. Namun, pertanyaannya, siapa yang paling menikmati lonjakan nilai investasi tersebut? Apakah buruh yang menerima upah konsisten dengan angka Rp3,33 juta? Ataukah para pemilik modal yang menikmati dividen dan ekspansi aset?
Sungguh, indikator kesejahteraan menunjukkan bahwa perbaikan belum bersifat substantif. Median upah pekerja masih berada di bawah garis kemiskinan per keluarga, kesenjangan pendapatan tetap tinggi, dan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Fenomena Rojali (Rombongan Jarang Beli) dan Rohana (Rombongan Hanya Nanya) yang mencuat pada 2025 menjadi gambaran konkret, pusat perbelanjaan ramai, tetapi transaksi minim. Keramaian tidak sebanding dengan perputaran uang, menandakan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi belum otomatis memperkuat kemampuan belanja masyarakat.
Di sinilah problem mendasarnya. Sistem yang berorientasi pada kebebasan kepemilikan tanpa batas dan akumulasi keuntungan cenderung menghasilkan pertumbuhan tanpa pemerataan. Penyerapan tenaga kerja menjadi sekadar konsekuensi dari ekspansi modal, bukan tujuan utama untuk memastikan setiap individu hidup sejahtera.
Apalagi dalam kerangka kapitalistik, negara lebih berperan sebagai fasilitator investasi. Selama investasi masuk dan angka makro terlihat stabil, kondisi dianggap terkendali. Padahal, kesejahteraan sejati tidak bisa diukur hanya dari seberapa banyak orang terserap kerja, tetapi dari sejauh mana kebutuhan hidup mereka terpenuhi secara layak
Alhasil, ketika satu persen bisa menguasai mayoritas kekayaan dan yang 99% hanya menjadi tenaga produksi, jelas ada yang keliru dalam paradigma pengelolaan ekonomi itu sendiri. Di titik inilah kesejahteraan kerap berubah menjadi ilusi, tampak membaik dalam angka, namun belum tentu terasa dalam kehidupan nyata.
Islam Menjamin Kesejahteraan
Islam memandang persoalan kesejahteraan dari sudut yang berbeda. Fokusnya bukan sekadar angka agregat, melainkan terpenuhinya kebutuhan setiap rakyat, orang per orang. Dalam Islam, bekerja bagi laki-laki dewasa yang mampu adalah kewajiban. Oleh karena itu, negara tidak boleh membiarkan rakyatnya menganggur tanpa solusi.
Jika bekerja adalah kewajiban individu, memastikan tersedianya lapangan kerja adalah kewajiban negara. Negara berkewajiban menjamin tersedianya peluang kerja yang memungkinkan setiap laki-laki yang mampu dapat menjalankan tanggung jawabnya menafkahi diri dan keluarganya.
Tanggung jawab itu dimulai dari sistem pendidikan. Dalam Islam, pendidikan diarahkan untuk membangun syakhsiyyah islamiyah, yaitu kepribadian yang berlandaskan akidah, berakhlak mulia, tangguh, ulet, dan bertanggung jawab. Pendidikan menanamkan dorongan takwa, sehingga setiap individu menyadari peran dan amanahnya dalam kehidupan, termasuk kewajiban para lelaki untuk bekerja dan menafkahi keluarga sebagai bentuk tanggung jawab syar’i. Dengan fondasi kepribadian yang kuat, individu terdorong untuk produktif bukan semata karena tuntutan pasar, melainkan karena kesadaran moral dan spiritual.
Adapun negara bertanggung jawab menyediakan lapangan kerja dan menciptakan sistem ekonomi yang memungkinkan setiap warga memperoleh penghidupan yang layak. Negara juga dapat menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan keterampilan sesuai kebutuhan sektor kerja yang ada sebagai bentuk tanggung jawab pengaturan urusan umat.
Selain itu, negara juga menyediakan mekanisme dukungan ekonomi. Bagi yang ingin berusaha, negara dapat memberikan modal usaha dari baitulmal, membuka akses terhadap sumber daya, serta menciptakan regulasi yang melindungi pelaku usaha kecil dan menengah. Negara melindungi pasar dari praktik monopoli, menutup celah penimbunan (ihtikar), serta mengontrol distribusi agar tidak terjadi distorsi harga akibat permainan segelintir pelaku besar.
Dengan perlindungan pasar dan larangan monopoli, tercipta iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Peluang ekonomi tidak hanya dikuasai pemilik modal besar, tetapi terbuka bagi masyarakat luas. Dengan demikian, akses terhadap sumber penghidupan tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak.
Islam juga mewajibkan negara menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga, berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Mekanismenya melalui pengaturan kepemilikan, yang meliputi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kekayaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh diprivatisasi dan dimonopoli segelintir pihak. Dengan demikian, beban hidup masyarakat tidak sepenuhnya ditumpukan pada upah. Jika kebutuhan pokok mudah diakses dan tidak dikomersialisasi secara eksploitatif, pendapatan dari pekerjaan tidak habis hanya untuk bertahan hidup.
Sejarah mencatat bahwa Rasulullah ﷺ mendorong seorang lelaki Anshar yang datang meminta-minta untuk memanfaatkan sisa hartanya sebagai modal usaha. Beliau tidak membiarkannya bergantung pada belas kasihan, tetapi membangkitkan kemandirian ekonomi.
Khalifah Umar bin Khaththab pun dikenal sering berkeliling malam hari untuk memastikan tidak ada rakyatnya yang kelaparan. Ketika mendapati keluarga yang belum makan, beliau sendiri memikul gandum dari baitulmal. Itu bukan simbolisme, melainkan cerminan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan individu.
Dalam sistem Islam, keberhasilan mewujudkan kesejahteraan tidak diukur dari turunnya persentase pengangguran semata-mata, tetapi dari aspek ketiadaan rakyat yang kelaparan, tidak terpenuhinya kebutuhan, atau terabaikan hak-haknya. Negara tidak boleh merasa cukup berbangga pada grafik pertumbuhan, melainkan dituntut memastikan distribusi yang adil dan akses ekonomi yang merata.
Di sinilah perbedaan mendasar Islam dengan paradigma kapitalistik. Jika kapitalisme bertumpu pada pertumbuhan dan akumulasi modal dengan harapan efek menetes ke bawah, Islam justru memulai dari jaminan pemenuhan kebutuhan setiap individu. Pertumbuhan ekonomi bukan tujuan akhir, melainkan konsekuensi dari sistem yang adil. Bukan statistik yang menjadi pusat perhatian, melainkan kebutuhan individu per individu. Dengan paradigma seperti ini, kesejahteraan tidak lagi menjadi bayang-bayang angka, melainkan realitas yang dirasakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Wallahualam bissawab. [Mnews/SK-NA]
