Board of Peace, Board of “Pengkhianatan”

Board of Peace, Board of “Pengkhianatan”

Muslimah News, FOKUS — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimisme kuat terhadap tercapainya perdamaian di Gaza usai menandatangani Board of Peace (BoP) Charter yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump. Keterlibatan Indonesia dalam BoP, menurut Prabowo merupakan momentum bersejarah sekaligus peluang nyata untuk mendorong upaya perdamaian, khususnya bagi rakyat Palestina.

Terkait keanggotaan BoP, Prabowo juga mengatakan bahwa forum ini terbuka bagi negara-negara yang memiliki tujuan untuk perdamaian dan kemanusiaan. Sementara itu, Trump dalam sambutannya menyebut BoP sebagai salah satu inisiatif perdamaian paling penting dan bersejarah. Trump juga menekankan bahwa BoP dihimpun dari para pemimpin dunia yang memiliki pengaruh besar untuk mendorong perdamaian global. (Setkab RI, 22-1-2026).

Menghancurkan Palestina

Kita harus jujur bahwa BoP dibentuk bukan untuk perdamaian Palestina, bahkan di dalam program tersebut Palestina tidak dilibatkan sama sekali. Sebaliknya, BoP sejatinya bagian dari kepentingan geopolitik dan ekonomi AS. Pemerintah AS mengumumkan rencana mereka membangun “Gaza Baru” yang pada hakikatnya adalah pembangunan dari nol wilayah Palestina yang telah hancur akibat genosida oleh Zion*s sejak 7 Oktober 2023.

Di sela kegiatan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss (22-1-2026), AS menyatakan ingin menguasai Gaza, mengusir penduduknya, serta membangun Gaza Baru (New Gaza). Di sana akan dibangun gedung-gedung pencakar langit, wisata pantai, pelabuhan, bandara, dan menara apartemen. AS juga menunjukkan rencana pengembangan kawasan perumahan, pertanian, dan industri baru secara bertahap untuk populasi yang mereka targetkan sekitar 2,1 juta orang.

Semua itu membentang di sepanjang pantai dan bekas perumahan di kawasan Rafah yang telah luluh lantak. Jelas, BoP justru ditujukan untuk menghancurkan Palestina. BoP adalah alat untuk merealisasikan 20 poin rencana Trump atas Gaza. Tidak ada jaminan bahwa dengan New Gaza akan ada perlindungan terhadap warga Gaza. Dampak panjang dari realisasi 20 poin tersebut adalah warga Gaza akan terusir secara legal dari tanah airnya, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mempertahankannya.

Sebagian besar negara Uni Eropa (UE) menolak BoP dan menganggap inisiatif ini sebagai upaya sepihak, bukan solusi kolektif yang melibatkan semua pihak. Sejumlah negara besar Eropa, seperti Prancis, Jerman, dan Inggris menolak BoP karena perbedaan pandangan yang tajam dengan Trump, termasuk terkait isu Greenland dan kebijakan tarif, yang memicu ketegangan hubungan antara Washington dan sejumlah ibu kota negara Eropa. UE juga menyatakan BoP sebagai langkah neokolonial, mengabaikan hukum internasional, serta menyoroti kewenangan mutlak Trump yang terlalu besar sehingga berpotensi mengabaikan PBB serta dinamika kemanusiaan di Gaza.

Ukraina yang selama ini dikenal sebagai “anak asuh” AS, bahkan mempertanyakan sikap AS hingga bisa berpartisipasi dalam BoP bersama Rusia dan Belarus. Rusia memang tidak termasuk ke dalam daftar anggota BoP, tetapi Presiden Vladimir Putin telah menyatakan Moskow siap mengalokasikan dana sebesar US$1 miliar dolar AS (sekitar Rp16,7 triliun) dari aset Rusia yang dibekukan oleh pemerintahan AS sebelumnya, untuk anggaran BoP.

Namun, bukan AS namanya jika tidak arogan dan mau menang sendiri. Trump bahkan menetapkan ia akan menjadi pemimpin BoP tersebut tanpa batas waktu. Jika dirinya tidak mampu lagi menjabat, hanya orang yang ia tunjuk yang boleh menggantikan.

Pengkhianatan Negeri-Negeri Berpenduduk Muslim

Dengan BoP ini, Trump menjadi “raja” dari 26 negara yang tergabung, yakni mencakup Argentina, Armenia, Azerbaijan, Albania, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Kamboja, El Salvador, Mesir, Hungaria, Indonesia, Yordania, Kazakstan, Kosovo, Kuwait, Mongolia, Maroko, Pakistan, Paraguai, Qatar, Arab Saudi, Türkiye, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Vietnam.

Sayang, keberadaan negara-negara muslim, termasuk Indonesia telah menjadi pelengkap legitimasi AS atas BoP, apalagi dengan adanya iuran untuk realisasi BoP. Perihal iuran ini telah diperingatkan oleh PM Kanada Mark Carney bahwa hal itu adalah praktik pemaksaan ekonomi oleh kekuatan besar.

Tidak heran, sikap Indonesia ini dikritik oleh sejumlah pihak. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Jalal menyampaikan pandangan kritis terkait wacana kontribusi Indonesia sebesar Rp17 triliun untuk BoP. Angka tersebut terlalu besar jika dibandingkan dengan kapasitas fiskal Indonesia dan tidak memiliki preseden dalam sejarah diplomasi luar negeri RI.

Sepanjang sejarah, Indonesia tidak pernah membayar dana sebesar itu untuk keanggotaan atau partisipasi dalam organisasi internasional mana pun. Dana Rp17 triliun itu setara dengan 500 kali jumlah iuran tahunan Indonesia ke Sekretariat ASEAN, 50 tahun iuran untuk PBB, dua kali lipat total anggaran tahunan Kemenlu, bahkan sama dengan pajak yang dibayarkan oleh 2 juta orang kelas menengah di bagian bawah.

Pada saat yang sama, BoP adalah pengkhianatan penguasa negeri-negeri muslim terhadap perjuangan kaum muslim Palestina. Bukannya mengumpulkan dana untuk memulihkan Gaza yang hancur lebur akibat genosida, mereka malah menyerahkan dana segar kepada negara adidaya penjajah yang jelas-jelas mendukung dan membiayai pendudukan Zion*s di Gaza.

“Bebek Lumpuh”

Kita tentu mengenal istilah “negara pembebek”, yakni sebutan peyoratif (sindiran) untuk sebuah negara yang tidak memiliki kemandirian atau kedaulatan penuh dalam menentukan arah kebijakannya. Negara pembebek juga diartikan sebagai negara pengekor kebijakan, tidak punya kedaulatan, dan kehilangan jati diri.

Negara pengekor kebijakan ini adalah negara yang mengikuti ideologi yang diusung oleh negara lain tanpa memiliki prinsip atau pegangan sendiri. Selanjutnya, negara yang tidak punya kedaulatan akan terus menjadi “boneka” atau alat kepentingan negara adidaya, sehingga keputusan penting (politik, ekonomi, atau sosial) sangat dipengaruhi atau didikte oleh pihak luar. Sedangkan negara yang kehilangan jati diri adalah negara yang sulit mencapai kemandirian karena terus-menerus mengekor pada sistem atau mekanisme internasional yang sebenarnya tidak sesuai dengan kepentingan negerinya sendiri. 

Namun, keterlibatan Indonesia dalam BoP nyatanya lebih buruk dari sekadar negara pembebek. Indonesia dan negeri-negeri berpenduduk muslim itu tidak ubahnya “bebek lumpuh”, yang benar-benar berada di dalam kendali penuh AS. Bergabungnya Indonesia dan negeri-negeri berpenduduk muslim di dalam BoP menandakan kelumpuhan dan kelemahan total karena tidak punya daya tawar. Dengan kata lain, mereka tidak punya kekuatan untuk melawan kejahatan AS dan Zion*s.

Status “negara pembebek” jelas kontras dengan konsep negara berdaulat yang seharusnya bebas dari campur tangan pihak lain dan mandiri dalam menentukan nasibnya sendiri. Untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Zion*s yang didukung AS, Indonesia sebagai negeri muslim seharusnya tidak bergabung menjadi BoP. Sebaliknya, Indonesia semestinya menjalin persatuan dengan seluruh negeri berpenduduk muslim untuk mengadang kejahatan AS dan Zion*s.

Oleh sebab itu, dampak bersekutu dengan negara adidaya membuat Indonesia dan negeri-negeri berpenduduk muslim akan terus menjadi negara pembebek, yang bahkan lumpuh, tanpa mampu memiliki harapan untuk berdaulat secara penuh atas nasibnya sendiri. Dengan kata lain, melalui BoP dunia Islam justru akan terus terjajah seluruhnya, bukan hanya Palestina.

Haram Bersekutu dengan Negara Kafir Harbi Fi’lan

Sungguh, Allah Taala telah menjamin standar kualitas kaum muslim sebagai umat terbaik. Umat Islam mulia karena memiliki asas kehidupan berupa akidah Islam. Hal ini sebagaimana di dalam ayat,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS Ali Imran [3]: 110).

Tidak hanya itu, kaum muslim harus memiliki kemandirian, bukan malah bergantung pada negara adidaya. Kemandirian ini tampak dari sisi sistem yang diadopsi oleh negara tersebut. Sebaliknya, negara pembebek akan mengadopsi dan menerapkan ideologi (mabda’) negara adidaya. Negara pembebek akan mengikuti apa pun kebijakan, program, bahkan perintah dari negara adidaya. Sedangkan, perihal ini, Allah Taala telah berfirman,

وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“… dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS An-Nisa’ [4]: 141).

Di dalam kitab Tafsir Al-Madinah al-Munawwarah dinyatakan tafsir ayat ini, bahwa selama orang-orang beriman berpegang teguh kepada agama mereka, mengikuti perintah dan larangan Allah, serta senantiasa menyiapkan perkara-perkara yang dibutuhkan untuk membela agama, niscaya mereka tidak akan dikalahkan oleh orang-orang kafir dan berada di bawah kekuasaan mereka.

Haram bagi umat Islam dan negeri-negeri muslim untuk mengikuti orang-orang kafir. AS adalah negara kafir harbi fi’lan (negara yang riil memerangi kaum muslim secara fisik). AS juga nyata mendukung penjajahan yang dilakukan Zion*s di Palestina selama ini, termasuk genosida di Gaza. Realitas penjajahan ini tidak pantas didukung oleh negeri-negeri muslim, apalagi dalam sebuah perjanjian resmi sebagaimana BoP.

Sebaliknya, satu-satunya langkah yang harus dilakukan negeri-negeri berpenduduk muslim adalah bersatu melawan kafir penjajah. Mereka juga harus bersatu untuk mewujudkan tegaknya institusi pemersatu umat, yakni Khilafah Islamiah, karena umat Islam bersaudara dan bagaikan satu tubuh.

Allah Taala berfirman,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS Al-Hujurat [49]: 10).

Juga sabda Rasulullah saw.,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

“Orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuhnya ikut merasakan tidak bisa tidur dan panas (turut merasakan sakitnya).” (HR Muslim).

Khilafah adalah negara mandiri dan berdaulat yang akan menjaga seluruh tanah milik kaum muslim. Ini sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

“Sungguh imam (khalifah) adalah perisai. Orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung dengan dirinya.” (HR Muslim).

Khilafah mampu menjalankan fungsi penjagaan tanah kaum muslim ini karena syariat Islam yang Khilafah terapkan memiliki maqashid asy-syariah (tujuan penerapan syariat Islam). Syekh Muhammad Husain Abdullah menjelaskan di dalam kitabnya Dirasat fil Fikri al-Islami, di antara maqashid asy-syariah itu adalah sebagai berikut:

1. Memelihara kehormatan (al-muhafazhatu ‘ala al-karamah).

2. Memelihara jiwa manusia (al-muhafazhatu ‘ala an-nafs).

3. Memelihara harta (al-muhafazhatu ‘ala al-mal).

4. Memelihara agama (al-muhafazhatu ‘ala ad-din).

5. Memelihara keamanan (al-muhafazhatu ‘ala al-amn).

6. Memelihara negara (al-muhafazhatu ‘ala ad-daulah).

Seluruh maqashid asy-syariah di atas akan terealisasi seutuhnya dengan tegaknya Khilafah. Untuk itu, umat Islam harus menjadikan perjuangan penegakkan Khilafah sebagai qadhiyah masiriyah (agenda utama) dan harus segera merealisasikannya. Dengan keberadaan Khilafah selaku negara berideologi Islam, akan terselenggara jihad akbar membela Palestina dan negeri muslim pada umumnya. Wallahualam bissawab. [MNews/NA-RR]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *