![[Kabar] Prof. Fahmi: Ada Indikator untuk Menganalisis Tingkat Risiko Bencana Suatu Wilayah](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/10/photo_2022-10-01_15-16-39.jpg)
Muslimah News, NASIONAL — Alumnus Vienna University of Technlogy di Austria sekaligus pegiat pemetaan bencana Prof. Dr.-Ing. Fahmi Amhar menyampaikan pandangannya terkait bencana Sumatra. Ia menerangkan, perlu dilakukan analisis tingkat risiko bencana di suatu wilayah. “Untuk itu, perlu mengetahui indikator penyusunnya, yakni risiko, ancaman, kerentanan, dan kapasitas,” ujarnya dalam acara Isra Mikraj 1447 H bertema “Dari Langit ke Bumi, Solusi Islam atas Bencana”.
Ia menyampaikan, indikator ancaman ada beberapa hal. “Pertama, fakta fisis. Yang paling menentukan adalah pemicu meteorologis, berupa hujan ekstrem berhari-hari (±200—500 mm/bulan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat),” ucapnya.
Kemudian, lanjutnya, respons hidrologi dan geomorfologi. “Akibat banjir bandang dan longsor terjadi limpasan yang cepat diikuti aliran sedimen dan kayu sehingga energi aliran meningkat. Juga terdapat kaskade bahaya, berupa banjir, longsor, dan terputusnya akses,” jelasnya.
Kedua, sebutnya, dimensi politis. “Bencana Sumatra tidak murni alami, melainkan dipengaruhi keputusan manusia, seperti penetapan tata ruang Daerah Aliran Sungai (DAS), izin usaha sawit, pertambangan di daerah hulu, drainase jalan, perlindungan kawasan, dan penegakan hukum. Kerusakan di hulu ini menimbulkan bahaya di hilir,” ungkapnya.
Ironisnya, ia mengatakan, kritik terhadap kerusakan lingkungan dianggap menghambat pembangunan, anti-investasi, dan ideologi radikal sehingga muncul narasi “wahabi ekosistem”.
Selanjutnya, ia menerangkan, terdapat kerentanan terhadap bencana, seperti permukiman yang berisiko karena berada di sempadan sungai dan kaki lereng bukit. “Kelompok paling terdampak dari hal tersebut adalah para lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas yang berakibat lambatnya evakuasi dan peringatan yang terbatas. Selain itu, lingkungan pun terdegradasi akibat hilangnya vegetasi,” ulasnya.
Kerentanan lainnya, sambungnya, adalah institusi negara dan tata kelola yang lemah. “Aktivitas manusia tetap dilakukan di zona rawan, bahkan terjadi pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Detail Tata Ruang (RTRW/RTDR),” sesalnya.
Tidak hanya itu, menurutnya, terjadi blame shifting (pengalihan kesalahan) pascabencana, seperti menyalahkan cuaca. “Sedangkan akar persoalan kebijakan lintas sektor diabaikan, termasuk ekonomi lokal yang rapuh,” urainya.
Narasi Keliru
Prof. Fahmi menuturkan, penyebab bencana Sumatra ditengarai karena izin tambang dan sawit banyak masuk ke kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas. “Sebenarnya, ada narasi keliru yang menyebut sawit bisa menggantikan tanaman hutan karena sama-sama menghasilkan oksigen. Padahal, hutan berfungsi menjaga siklus air, menahan erosi, menyimpan karbon, menjaga mikroklimat, dan melindungi biodiversitas,” paparnya.
Ia menyatakan, kondisi ini berakar dari penerapan ideologi kapitalisme ekstraktif dengan sifat dasar selalu ekspansi, selalu akumulasi, ideologi pertumbuhan, dan tidak pernah merasa cukup. “Ditambah kesombongan kekuasaan yang tidak mau mendengar ulama, akademisi, rakyat, dan alam,” kritiknya.
Hal ini, jelas Prof. Fahmi berbeda dengan sistem Islam. “Islam melalui syariatnya memfasilitasi dan mendorong manajemen banjir, seperti sistem drainase, tanggul dan pompanisasi, penampungan air, penjagaan kawasan hutan, teknologi modifikasi cuaca, penetapan tata ruang dan AMDAL yang tepat, edukasi masyarakat, dan pemerintahan yang bersih,” tandasnya. [MNews/RA]
