Muslimah News, INTERNASIONAL— Memasuki awal 2026, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani Memorandum Presiden yang memerintahkan penarikan AS dari 66 organisasi internasional dengan alasan bahwa organisasi-organisasi tersebut tidak lagi melayani kepentingan AS.
Penarikan ini mencakup 35 organisasi non-PBB dan 31 entitas PBB. Menlu AS Marco Rubio mengomentari memorandum tersebut dalam siaran pers dengan mengatakan, “Hari ini, sebagai tindak lanjut dari Perintah Eksekutif 14199, Presiden Trump mengumumkan penarikan AS dari 66 organisasi internasional yang diidentifikasi sebagai bagian dari tinjauan Administrasi Trump terhadap organisasi internasional yang boros, tidak efektif, dan berbahaya. Tinjauan terhadap organisasi internasional tambahan sesuai dengan Perintah Eksekutif 14199 masih berlangsung.”
Awal Keruntuhan
Juru bicara (jubir) jemaah dakwah ideologis internasional Ahmed al-Khatwani menilai, penarikan AS ini merupakan awal keruntuhan tatanan internasional. ”Penarikan diri secara tiba-tiba dan massal oleh AS dari puluhan organisasi internasional menandai awal dari hancurnya tatanan internasional saat ini dan merupakan pendahuluan yang nyata bagi pembentukan organisasi internasional baru yang didasarkan pada fondasi yang sama sekali berbeda,” tuturnya kepada Kantor Berita ideologis internasional, Rabu (14-1-2026).
Ia menjelaskan, di antara organisasi yang ditarik oleh Trump adalah organisasi yang terkait dengan mitra Eropa, seperti Pusat Keunggulan Eropa untuk Melawan Ancaman Hibrida, Forum Laboratorium Penelitian Jalan Raya Nasional Eropa, Kemitraan Perdagangan dan Investasi Transatlantik (TTIP), Komisi Venesia dari Dewan Eropa, dan lainnya. ”Semua penarikan ini menunjukkan perpecahan yang jelas antara AS dan Eropa,” tandasnya.
Ia melanjutkan, AS menarik diri dari hampir semua organisasi yang terkait dengan globalisasi, kerja sama internasional, dan hubungan internasional, termasuk Pusat Perdagangan Internasional, Komisi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD), Koalisi Kebebasan Daring (FOC), Dana Keterlibatan dan Ketahanan Komunitas Global (GCERF), Forum Kontraterorisme Global, Forum Global tentang Keahlian Siber (GFCE), Forum Global tentang Migrasi dan Pembangunan, Institut antar-Amerika untuk Penelitian Perubahan Global, Forum Antarpemerintah tentang Pertambangan, Mineral, Logam dan Pembangunan Berkelanjutan (IGF), Platform Sains-Kebijakan Antarpemerintah tentang Keanekaragaman Hayati dan Layanan Ekosistem, dan Pusat Internasional untuk Studi Pelestarian dan Restorasi Properti Budaya.
”Dengan melakukan hal itu, AS memutuskan semua ikatan kerja sama dengan tatanan internasional dan malah berfokus pada hubungan internasional unilateral atau bilateral, mengabaikan semua upaya untuk mendorong hubungan global yang lebih erat antara negara dan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, sambungnya, AS menarik diri dari organisasi internasional yang berkaitan dengan Amerika Latin, Afrika, dan Asia, seperti Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika, Komisi Ekonomi untuk Amerika Latin dan Karibia, Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik, dan Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Barat. ”Semua penarikan diri ini berkaitan dengan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin karena AS lebih memilih hubungan bilateral dengan negara-negara ini dan tidak ingin menjalin hubungan internasional dengan mereka,” paparnya.
Bahkan, menurutnya, konsep-konsep peradaban Barat yang sama yang ingin diuniversalkan oleh Barat telah diabaikan oleh AS. ”AS menarik diri dari Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu, Institut Internasional untuk Keadilan dan Aturan Hukum, Dana Demokrasi PBB (UNDEF), Aliansi Peradaban PBB, dan Komisi Hukum Internasional,” imbuhnya.
Tidak Mengikat
Dengan demikian, ia menyimpulkan, organisasi-organisasi PBB, hukum-hukumnya, perjanjian-perjanjiannya, dan kepatuhan terhadapnya telah menjadi tidak penting bagi AS yang berakibat tidak lagi mengikat bagi seluruh dunia. ”AS telah melucuti kekuatan pengikat mereka sehingga mengurangi prestise mereka, melemahkan kedaulatan mereka, dan menghancurkan otoritas mereka. Negara-negara di dunia sekarang dapat mencari kerangka kerja baru, norma baru, dan organisasi baru,” ulasnya.
AS, ucapnya, dengan menarik diri dari posisinya sebagai kekuatan terkemuka dunia dan penjamin tatanan internasional saat ini, telah memberi dunia, negara-negara, dan masyarakatnya dalih untuk mulai mencari alternatif dan kerangka kerja peradaban dan hukum yang baru.
”Saat ini, satu-satunya yang dapat mengisi kekosongan ini bagi bangsa-bangsa dan masyarakat di dunia adalah Islam karena kemampuannya untuk menawarkan alternatif yang efektif, dan untuk berfungsi sebagai kerangka peradaban dan hukum yang dapat diterima bagi semua masyarakat di bumi,” pungkasnya. [MNews/IA]
