[Kabar] Pakar: Sangat Penting Belajar Narasi dari Syariat Islam dalam Mengelola Hutan

[Kabar] Pakar: Sangat Penting Belajar Narasi dari Syariat Islam dalam Mengelola Hutan

Muslimah News, NASIONAL — Presiden Prabowo memberikan arahan kepada kepala daerah-kepala daerah se-Papua di Istana Negara (16-12-2025). Salah satu poin yang disampaikan, Presiden meminta sawit ditanam di Papua untuk dijadikan sumber biofuel atau BBM nabati. Ia mengaitkan hal ini dengan kemerdekaan energi dan penghematan impor.

Pernyataan ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai lapisan masyarakat, terutama kalangan pecinta lingkungan. Mereka menilai, kondisi banjir sangat parah di Sumatra yang belum selesai proses pemulihannya ditengarai akibat deforestasi untuk penanaman sawit secara massal.

Narasi Islam

Merespons hal ini aktivis muslimah sekaligus pakar ekonomi Islam Nida Saadah, S.E., Ak., M.E.I. menyatakan, sangat penting untuk belajar narasi yang bersumber dari syariat Islam. “Tujuannya agar syariat dapat menjadi peraturan perundang-undangan resmi negara yang berbeda jauh dari sorotan berbagai pihak bahwa narasi yang membawa agama akan membawa perpecahan atau chaos,” ucapnya kepada MNews, Senin (22-12-2025).

Sebaliknya, ia mengatakan, ketika narasi yang bersumber dari syariat Islam ditinggalkan, di situlah banyak terjadi kehancuran di muka bumi.

Padahal, jelasnya, dalam aspek tata kelola hutan, Islam telah memberikan tuntunan secara detail tentang kepemilikan umum sehingga celah atau peluang terhadap sikap tamak manusia dan bencana secara struktural akan ditutup.

“Dalam Islam, hutan adalah milik umum dan regulasi ini adalah regulasi yang konsisten, tidak bisa dibeli, dan tidak tergantung dari kemauan pemilik modal,” ujarnya mengutip hadis riwayat Abu Dawud, “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.”

Berdasarkan konteks hadis tersebut, sambungnya, hutan masuk dalam jenis padang rumput. “Jika Allah Swt. menetapkan bahwa apa yang ada di muka bumi ini adalah milik-Nya, maka saat manusia hendak memanfaatkan, semestinya manusia menggunakan regulasi yang diperbolehkan oleh Allah Swt.,” tuturnya.

Jadi, ungkapnya, hutan bukan milik negara, bukan milik perusahaan privat, bukan milik penguasa, bukan milik pengusaha, tetapi milik masyarakat luas. “Artinya, manusia berserikat di dalamnya dan diatur proses pemanfaatannya. Tidak boleh diprivatisasi dan dinasionalisasi, hukumnya haram,” tegasnya.

Bukan Faktor Teknis

Oleh karenanya, ia menerangkan, akar masalah kerusakan hutan secara masif sebenarnya bukan sekadar faktor teknis bahwa konservasinya harus ditingkatkan, melainkan berawal ketika terjadi relasi antara kekuasaan dengan pemilik modal. “Ini menjadi pintu eksploitasi hutan oleh orang-orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Selama hutan menjadi komoditas konsesi, ini menjadi masalah. Over exploitation pun menjadi logika ekonomi yang berjalan atas pengelolaan hutan,” kritiknya.

Di sisi lain, Nida menyayangkan, negeri-negeri kaum muslim tidak bisa berdiri tegak berhadapan dengan negara-negara besar sehingga tekanan semacam permintaan biofuel, tidak berani ditolak oleh pemimpin negeri kaum muslim.

“Bagaimana mungkin, sebuah negeri tropis dengan berbagai sumber energi yang telah diberikan Allah Swt., kemudian berpikir untuk memperoleh energi dari menanam tanaman, apalagi di atas areal hutan yang akan ditebang dan diganti pepohonannya hanya karena tekanan dari luar?” tanyanya lugas.

Saat mengevaluasi problem mendasarnya, ia menguraikan, semua mekanisme sistem kapitalisme yang diadopsi menjadi regulasi di negeri kaum muslim, termasuk di Indonesia, harus dihentikan.

“Islam menawarkan, bahkan mewajibkan hutan itu sebagai milik masyarakat luas yang tidak boleh diperjualbelikan dan diganti kepemilikannya kepada segelintir elite tertentu. Akibatnya, tidak ada political rent seeking (upaya individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui manipulasi kebijakan publik tanpa memberikan kontribusi produktif) karena memang tidak ada pemberian izin komersial,” paparnya.

Kemudian, ia menguraikan pengelolaan hutan sesuai prinsip syariat Islam. “Pertama, tidak boleh dikomersialisasi. Kedua, tidak boleh diprivatisasi. Ketiga, jika negara yang mengelola, maka standarnya adalah kemaslahatan publik. Terjadinya bencana struktural adalah indikator yang sangat jelas bahwa kemaslahatan tidak teraih. Keempat, kalau masyarakat hendak memanfaatkan, maka diperbolehkan dalam konteks non-komersial. Kelima, jika terjadi pengelolaan, hasilnya wajib masuk ke kas negara dan dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat luas,” jabarnya.

Selain itu, Nida memberikan catatan kritis pada Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. “Frasa ‘dikuasai oleh negara’ secara struktural mudah disimpangkan. Inilah pentingnya literasi dan regulasi yang bersumber dari sistem syariat Islam yang menutup celah terjadinya over exploitation atau mengacu pada kepentingan para pemilik modal,” ulasnya.

Peradaban Islam

Jika menilik sejarah peradaban Islam selama 13 abad, ungkap Nida, tampak adanya pengelolaan hutan sebagai milik publik yang tidak boleh dikomersialkan dan tidak ada bencana ekologis secara struktural. “Ini niscaya ketika dunia diatur secara benar dengan struktur kepemilikan yang berasal dari Allah Swt.. Inilah esensi konsep kepemilikan umum dalam sistem syariat Islam secara kafah,” jelasnya.

Di samping itu, sambungnya, terjadinya bencana Sumatra dan tidak menutup kemungkinan bisa terjadi juga di Papua, merupakan bencana regulasi. “Selama hutan berada dalam rezim komersialisasi, bencana adalah keniscayaan. Sebaliknya, sistem syariat Islam kafah menawarkan struktur yang menghilangkan terjadinya insentif kerusakan. Kita butuh model hukum yang berbeda, bukan sekadar perbaikan teknis,” tandasnya. [MNews/RA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *