[Kabar] Pemerhati: “Serakahnomics” Sulit Diberantas karena Tata Kelola Kapitalistik

Muslimah News, NASIONAL — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen kuat untuk berada di garda terdepan dalam memerangi “serakahnomics”—strategi pelaku besar yang menguasai rantai pasok pangan dan menyingkirkan petani serta penggilingan kecil. Dengan membongkar pola permainan oligarki pangan, Amran menegaskan kembali fokus pemerintah pada perlindungan petani dan keadilan pasar.

Kapitalistik

Menyikapi hal tersebut, pemerhati kebijakan publik Kanti Rahmillah, M.Si. menyampaikan, upaya memberantas mafia pangan alias “serakahnomics” sudah lama dilakukan, tapi hingga hari ini masih belum terselesaikan. “Banyak faktor menyebabkan ‘serakahnomics’ sulit diberantas dan semuanya tidak bisa dilepaskan dari buruknya tata kelola negara yang kapitalistik. Dalam kapitalisme, peran negara dikerdilkan sebatas pembuat regulasi, bukan sebagai pengurus seluruh kebutuhan rakyat,” ucapnya kepada MNews, Ahad (7-12-2025).

Ia menyampaikan, “serakahnomics” sulit diberantas karena perusahaan bermodal besar menguasai rantai pasok mulai dari produksi, distribusi, hingga ritel. “Mereka menciptakan kartel yang dapat mengatur harga seenaknya. Contohnya dapat dilihat saat pemerintah menyatakan surplus produksi yang seharusnya membuat harga beras murah, tapi kenyataannya hingga hari ini harga beras masih tetap tinggi,” jelasnya.

Harga beras tinggi, paparnya, bukan berarti insentif petani tinggi. “Harga di tingkat petani tetap rendah karena rantai pasok yang terlalu panjang dan dikuasai pemain besar. Bayangkan ketika harga sarana produksi pertanian (saprotan), seperti bibit/benih, pupuk, pestisida, dan alat pertanian lainnya terus naik, sedangkan harga jual gabah murah. Inilah yang membuat petani tetap hidup dalam kemiskinan,” bebernya.

Ia mengungkapkan, harga saprotan di negeri ini dikuasai oleh segelintir elite sehingga mereka bisa menentukan harga sesuai keinginan. “Oleh karena itu, perlindungan terhadap petani dan keadilan pasar akan sangat sulit terwujud dalam sistem kapitalisme yang menihilkan peran negara dan bertumpu pada swasta. Petani maupun konsumen rugi, satu-satunya pihak yang diuntungkan adalah para pengusaha besar,” terangnya.

Keadilan Pasar

Islam, ucap Kanti, dengan aturannya yang paripurna mampu melindungi petani dan menciptakan keadilan pasar. “Negara berfungsi sebagai pengurus dan pelindung umat, termasuk para petani dan pedagang kecil. Negara akan melakukan segala daya dan upaya agar rantai pasok benar-benar adil. Salah satunya dengan menghadirkan kadi hisbah yang siap memberangus siapa saja yang berbuat curang di pasar,” paparnya.

Negara, lanjutnya, akan memperhatikan rantai pasok agar efisien dan tidak dikuasai “serakahnomics”. “Misalnya dengan menghadirkan sistem informasi yang dikuasai negara sehingga seluruh petani mengetahui harga riil hasil panennya. Tidak seperti hari ini, ketika informasi dikuasai segelintir pihak sehingga ketidakadilan pasar terus terjadi. Hukum akan ditegakkan bagi pelaku kecurangan pasar,” ujarnya.

Ia menerangkan, negara akan benar-benar mendukung petani dengan menyediakan saprotan murah dan bantuan modal jika diperlukan. “Tujuannya agar petani mendapatkan insentif tinggi sehingga kehidupan mereka sejahtera. Negara juga akan memperhatikan infrastruktur penunjang, seperti irigasi, gudang penyimpanan, jalan distribusi, hingga transportasi. Dengan dukungan sistem dari pemerintah, produktivitas petani akan makin meningkat,” ulasnya.

Demikianlah, imbuhnya, mekanisme Islam dalam melindungi petani dan menciptakan keadilan pasar. “Semua itu mustahil diterapkan dalam sistem kapitalisme yang justru menyuburkan praktik ‘serakahnomics’. Oleh karena itu, sudah seharusnya kaum muslim memperjuangkan tegaknya Khilafah Islamiah demi terwujudnya kehidupan yang berkah dan sejahtera,” pungkasnya. [MNews/IK]