[Fokus WAG] Perceraian Marak: Keluarga Runtuh, Generasi Rapuh

[Fokus WAG] Perceraian Marak: Keluarga Runtuh, Generasi Rapuh

Penulis: Ir. Retno Sukmaningrum, M.T.

Harta yang paling berharga adalah keluarga

Istana yang paling indah adalah keluarga

Puisi yang paling bermakna adalah keluarga

Mutiara tiada tara adalah keluarga

Muslimah News, FOKUS – Lirik lagu di atas kuat dalam menggambarkan bangunan keluarga yang kokoh, hubungan yang kuat dan hangat di antara anggota keluarga, serta harmonisnya ikatan di antara mereka, hingga keluarga dikatakan sebagai harta yang paling berharga. Namun, lirik itu tidak seindah gambaran fakta yang kita jumpai saat ini, bangunan keluarga seolah rapuh dan mudah sekali runtuh dengan jalan perceraian yang ditempuh.

Angka perceraian di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di daerah pedesaan. Data Kemenag RI menunjukkan angka perceraian yang cukup tinggi. Pada 2024, angka perceraian mencapai 466.359 kasus dan pernikahan mencapai 1.478.424 kejadian. Dibandingkan dengan 2023, angka perceraian mengalami kenaikan dari 463.654 kasus dan pernikahan justru berkurang dari 1.577.255 kejadian. Perceraian yang dahulu dianggap aib, kini makin dianggap hal yang “biasa”, bahkan sering kali menjadi pilihan pertama saat masalah rumah tangga muncul.

Efek Domino

Dampak perceraian tidak dirasakan pihak suami istri saja. Mereka selaku pihak yang sadar melakukan perceraian tentu tahu risiko dari perpisahan yang mereka ambil. Risiko finansial, stres, depresi, kehilangan kepercayaan diri, hingga risiko sosial, menjadi paket yang harus siap mereka hadapi. Akan tetapi, jika mereka sadar dan lebih siap dengan perpisahan, belum tentu dengan anak-anak mereka. Justru risiko dan luka akibat perceraian ini akan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak.

Pada usia berapa pun mereka, anak-anak bisa menjadi pribadi yang tidak percaya diri, merasa dikucilkan dan diabaikan. Tidak jarang dijumpai anak korban perceraian ditelantarkan saat masing-masing orang tuanya bertemu pasangan baru. Kadang mereka dititipkan pada keluarga yang tidak paham pola pengasuhan dan pendidikan, justru di sana mereka dieksploitasi atau menjadi korban pelecehan.

Nilai-nilai ketakwaan, pendidikan adab, dan kehangatan kasih sayang orang tua yang harusnya mereka dapatkan, lepas seiring terurainya ikatan pernikahan kedua orang tua. Oleh karenanya, “wajar” jika mereka niradab, bahkan menjadi beban masyarakat dengan laku kriminal yang mereka lakukan. Mulai dari perilaku seks bebas, narkoba, bullying, dan berbagai jenis kriminalitas yang dilakukan orang dewasa bisa mereka lakukan.

Lebih dari itu, maraknya perceraian yang terjadi nyatanya membawa dampak di masyarakat, terutama di kalangan muda, baik yang terimbas perceraian secara langsung maupun tidak. Keinginan berkeluarga tidak lagi menjadi impian. “Buat apa menikah jika ujungnya bercerai?” “Cukuplah sekadar teman, tapi mesra,” dan sebagainya. Pola pikir inilah yang kini menjamur di kalangan muda. Tidak heran jika angka pernikahan di Indonesia turun drastis.

Sebagai gambaran, data di DKI Jakarta menunjukkan tren serupa. Jumlah pernikahan yang tercatat di KUA menurun dari 47.226 pasangan pada 2022, menjadi 44.252 pasangan pada 2023, dan terus turun menjadi 40.472 pasangan pada 2024 dari total populasi 4,2 juta penduduk.

Upaya Beragam, Mengapa Tidak Berhasil?

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, lima penyebab utama perceraian di Indonesia adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, masalah ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, dan mabuk. Itu lima besarnya. Namun, jika mau dipreteli lagi, ada banyak ragam lagi.

Melihat gelombang perceraian yang makin tinggi, pemerintah tidak berdiam diri. Ibarat pemadam kebakaran, berbagai upaya telah dilakukan dalam memadamkan kebakaran, dengan mengurangi angka perceraian yang terus meningkat. Pemerintah melalui Kemenag dan lembaga mitra telah melakukan beberapa program sebagai langkah penanganan. Mulai dari program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) untuk calon pengantin guna memperkuat pemahaman sebelum menikah, Sekolah Relasi Suami Istri (SERASI) yang ditujukan khusus bagi pasangan muda usia pernikahan 1–5 tahun yang rentan perceraian; penguatan program ketahanan keluarga melalui kerja sama dengan organisasi masyarakat, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dalam program Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU); serta optimalisasi layanan keluarga sakinah di tingkat desa dan pengembangan fasilitator bimbingan keluarga. Termasuk yang terakhir dengan menyosialisasikan “tepuk sakinah” yang juga dijadikan prasyarat mengajukan pernikahan.

Pertanyaannya, apakah solusi yang ditawarkan menurunkan gelombang perceraian? Nyatanya tidak. Mengapa demikian? Tidak lain dikarenakan dalam melihat persoalan terlalu sempit. Seolah memandang keluarga dan rumah tangga adalah bangunan yang berdiri sendiri sehingga solusi yang diambil pun bersifat parsial, sekadar fokus pada internal anggota keluarga. Padahal, keluarga merupakan institusi terkecil dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Keluarga merupakan bagian dari sistem besar. Ia tidak berdiri sendiri sehingga sangat naif jika menyelesaikan persoalan keluarga tanpa mengaitkan dengan sistem yang melingkupinya.

Hari ini, sistem kehidupan—tempat keluarga-keluarga muslim hidup—adalah sistem sekuler kapitalisme. Sistem ini menjadikan standar kemanfaatan yang bernilai materi sebagai pijakannya. Ahasil, banyak pasangan yang menikah bukan dalam rangka menyempurnakan ibadah, melainkan sebatas memuaskan syahwat dan meraih kemanfaatan. Saat kenikmatan dan kemanfataan tidak bisa diraih, dengan mudahnya mereka bercerai dan berganti pasangan, semudah mereka berganti sepatu dengan sandal. Pendidikan sekuler memang tidak menanamkan nilai ibadah tersebut dalam pernikahan.

Begitu pula sistem kapitalisme liberal, melahirkan nilai-nilai dan perilaku bebas yang menjamur di masyarakat, baik secara langsung atau di media sosial. Ini memicu syahwat dan menciptakan perselingkuhan di luar rumah demi meraih kenikmataan sesaat. Parahnya, didukung pula oleh sistem hukum yang mandul yang mengagungkan hak asasi manusia sehingga perilaku rusak sekalipun, sepanjang suka sama suka, tidak akan dijerat hukum. Demikian pula kapitalisme, melahirkan kehidupan yang menggerus kehidupan ekonomi rakyat. Pajak tinggi, lapangan kerja yang sempit, harga-harga melangit, menciptakan makin sesaknya persoalan dalam rumah tangga.

Aspek pendidikan, politik ekonomi, maupun sosial yang lahir dari rahim kapitalisme, semuanya berkelindan dalam menggoyang ketahanan keluarga. Oleh karenanya, jurus apa pun tidak akan mampu menghentikan arus perceraian, kecuali dengan membuang rahim kapitalisme sebagai pusat kerusakan.

Solusi Tuntas Mengurangi Angka Perceraian

Dalam Islam, keluarga mempunyai kedudukan besar dalam kehidupan manusia. Keluarga adalah tempat bersemainya generasi suatu bangsa yang kelak akan menerima estafet perjalanan sebuah bangsa. Tidak heran jika ada yang menyatakan bahwa kehancuran keluarga akan berpengaruh pada kehancuran masyarakat.

Rapuhnya tatanan masyarakat dipengaruhi oleh rapuhnya institusi-institusi keluarga yang ada di dalamnya. Oleh karenanya, tidak dapat dimungkiri bahwa keluarga berkontribusi terhadap perbaikan umat, bangsa, dan negara.

Islam menetapkan satu-satunya jalan mewujudkan keluarga melalui pernikahan. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya An-Nizham al-Ijtima’i fi al-Islam (Sistem Pergaulan dalam Islam) menjelaskan bahwa pernikahan adalah pengaturan hubungan antara unsur kelelakian dan keperempuanan yang didasarkan pada syariat Islam. Pernikahan dipandang sebagai kebutuhan alami manusia yang terkait erat dengan naluri melestarikan keturunan (gharizatun nau’) dan merupakan fondasi penting dalam sistem sosial Islam.

Allah Swt. berfirman, “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”

(QS Ar-Rum [30]: 21).

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga wadah menumbuhkan ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Kehidupan rumah tangga dalam Islam adalah kehidupan shuhbah (persahabatan) antara suami istri, bukan hubungan atasan dan bawahan sebagaimana di perusahaan.

Namun, perlu disadari bahwa bangunan keluarga yang kokoh butuh dukungan sistem yang tangguh, salah satunya mulai dari pendidikan. Memang betul pendidikan dini dimulai dari keluarga. Keluarga berperan besar dalam menyiapkan pendidikan anak sesuai fase usia mereka. Keluarga akan memaksimalkan pola pengasuhan sesuai jenis kelamin anak. Keluarga akan mendidik seorang anak laki-laki untuk menjadi pemimpin (qawwam) dan anak perempuan sebagai seorang calon ibu. Pola ini akan membentuk pemahaman mengenai konsekuensi hukum pada setiap fase usia manusia, mulai dari usia dini, mumayiz, prabalig, balig, hingga menikah.

Akan tetapi, pendidikan di keluarga tersebut harus didukung oleh kurikulum pendidikan yang negara terapkan secara formal. Selain membentuk kepribadian yang mampu mengharmonisasikan pola pikir dan pola sikap, kurikulum di pendidikan formal juga bermuatan skill bagi penguatan karakter pemimpin pada laki-laki dan karakter keibuan pada perempuan.

Pada masa Kekhalifahan Islam, sekolah-sekolah menerapkan hal ini untuk mendukung kesiapan para pemuda memasuki jenjang usia pernikahan.

Negara pun menjaga atmosfer pendidikan yang shahih tidak dirusak oleh informasi yang ada di media cetak maupun media sosial, sebagaimana hari ini. Media sosial dan media cetak yang ada justru dibanjiri dengan gambar dan tayangan porno, maupun tontonan yang syarat dengan nilai-nilai liberal yang memicu pada pergaulan yang rusak.

Dalam Islam, negara (Khilafah) berperan sentral sebagai (1) junnah (perisai) yang akan melindungi ideologi dan ajaran Islam dari bahan olok-olok dan hinaan, (2) filter informasi dari yang informasi yang tidak penting, sampah, bahkan merusak, dan (3) corong informasi Islam bagi dunia dalam negeri maupun luar negeri.

Ketahanan keluarga juga didukung sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh negara. Sistem ekonominya menjamin setiap individu mendapatkan kesejahteraan. Negara berkewajiban menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum laki-laki agar mereka mampu menafkahi keluarganya, memberikan pendidikan dan pelatihan kerja, bahkan—jika dibutuhkan—negara akan memberikan bantuan modal. Dengan demikian, para ibu bisa fokus mengurus rumah tangga dan mendidik putra putrinya tanpa “dipaksa” bekerja. Bekerja bagi mereka adalah pilihan bukan keterpaksaan.

Khatimah

Ketahanan keluarga serta generasi tangguh dan berdaya tidak akan mungkin hadir dalam sistem sekuler kapitalisme. Satu-satunya sistem yang menjamin lahirnya generasi mulia hanyalah sistem yang mulia yang datang dari Zat Yang Maha Mulia, Allah Swt., yakni sistem Islam dalam naungan Khilafah Islamiah.

أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS Al-Maidah: 50). [MNews/GZ]

Share

One thought on “[Fokus WAG] Perceraian Marak: Keluarga Runtuh, Generasi Rapuh”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *