Muslimah News, FOKUS —Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon berhasil menemukan sebanyak 144 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myawaddy, Myanmar. Saat ini, pemerintah tengah mengupayakan pemulangan mereka ke tanah air.
Selain itu, terdapat 58 WNI lainnya yang belum menyerahkan data identitas maupun dokumen perjalanan. KBRI Yangon terus melakukan pendekatan secara persuasif agar mereka bersedia memberikan informasi tersebut. Saat ini, KBRI berkoordinasi dengan otoritas Myanmar untuk memindahkan 90 WNI yang masih berada di area aktivitas ilegal ke tempat yang lebih aman, sekaligus mengurus izin keluar bagi 144 WNI tersebut.
Dalam kasus lain, Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) bekerja sama dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok telah memulangkan 26 WNI dari wilayah perbatasan Thailand–Myanmar. Di sisi lain, empat warga asal Halmahera Selatan, Maluku Utara, juga menjadi korban TPPO setelah dijanjikan pekerjaan di Thailand dengan gaji sebesar Rp12 juta per bulan, namun mereka justru dikirim ke Myanmar. Di antara korban TPPO, terdapat beberapa di antaranya mengalami penyekapan serta kekerasan. Alih-alih menerima upah yang dijanjikan, para pelaku justru meminta uang tebusan untuk membebaskan korban.
Perbedaan kondisi ekonomi, hukum, dan stabilitas di Myanmar menjadikan negara tersebut rentan menjadi tujuan sindikat perdagangan orang. Lemahnya pengawasan, konflik internal, serta maraknya kejahatan penipuan daring turut memperburuk situasi ini.
Kemlu sendiri mengimbau masyarakat agar mengikuti prosedur resmi dan mematuhi peraturan yang berlaku sebelum bekerja di luar negeri. Kepatuhan ini penting untuk melindungi calon pekerja migran dari potensi penipuan, eksploitasi, dan persoalan hukum yang dapat merugikan diri mereka maupun keluarga di Indonesia.
Kian Merajalela
TPPO adalah kejahatan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan, untuk tujuan eksploitasi.
Eksploitasi bisa berupa kerja paksa, perbudakan, eksploitasi seksual, pengambilan organ tubuh, dan pemaksaan aktivitas ilegal. Perdagangan manusia adalah satu-satunya industri yang di dalamnya terjadi penawaran dan permintaan dengan komoditas yang sama, yakni manusia. Perdagangan manusia juga didorong oleh prinsip ekonomi penawaran dan permintaan, permintaan yang tinggi mendorong tingginya volume pasokan.
Meningkatnya permintaan konsumen akan barang murah mendorong perusahaan untuk menuntut tenaga kerja murah. Seringkali kondisi ini menciptakan rantai pasokan manusia untuk menjadi target eksploitasi pekerja. Konsekuensi prinsip bisnis kapitalisme menghalalkan modal sekecil-kecilnya demi mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
Ini sejalan dengan sikap amoral manusia-manusia sekuler yang tidak mengedepankan hati dan pikiran tatkala menjadikan manusia sebagai komoditas. Praktis, rantai pasok pekerja dengan upah murah menjadi incaran para pebisnis. Di sinilah muncul celah tindak perdagangan orang.
Di sisi lain, individu yang rentan dari sisi ekonomi cenderung mudah menerima tawaran pekerjaan, meski berisiko. Para pelaku perdagangan manusia mengincar orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki pilihan pekerjaan yang layak. Baik itu karena faktor ekonomi maupun kesempatan pendidikan atau lapangan kerja yang semakin sulit. Lingkaran setan problem ekonomi dan sosial adalah bahan bakar maraknya TPPO.
Negara Lepas Tangan?
Pemerintah menyebut pekerja migran sebagai pahlawan devisa. Ini karena pekerja migran berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian negara melalui pengiriman uang. Dengan menukarkan mata uang asing hasil kerja mereka di luar negeri ke mata uang rupiah, dapat membantu memperkuat nilai tukar rupiah dan secara langsung menambah devisa karena banyaknya mata uang asing yang masuk.
Keberadaan pahlawan devisa ini pada dasarnya banyak memantik diskusi, di antaranya tentang negara yang tidak mampu menciptakan lapangan kerja hingga sulitnya mencapai kesejahteraan hidup di negeri sendiri. Miris, negara justru mengandalkan sektor jasa ini sebagai salah satu sumber devisa.
Sejatinya, kasus perdagangan orang berkedok pekerja migran ini bisa dikatakan muncul dari kebijakan negara yang mengekspor tenaga kerja secara terus-menerus. Meski negara mengantisipasi terjadinya TPPO dengan melakukan kerja sama government to government, nyatanya TPPO semakin merajalela.
Pertanyaan kritisnya, mengapa negara justru tidak membuka lapangan kerja bagi rakyatnya sendiri? Bukankah dengan menciptakan lapangan kerja dapat mereduksi bisnis gelap yang berujung pada perdagangan orang?
Untuk menjawab hal ini sesungguhnya membutuhkan paradigma khas mengenai sistem yang sedang berjalan. Yang menjadi masalah, konsekuensi penerapan sistem kapitalisme adalah terciptanya lapangan kerja tidak semata-mata bertumpu pada negara. Bahkan, negara cenderung memberi peluang besar bagi swasta/korporasi untuk membuka bisnis dengan melonggarkan sejumlah aturan. Kapitalisme meyakini bahwa banyaknya pemodal akan berdampak pada terciptanya banyak lapangan kerja. Masyarakat akan memperoleh pekerjaan dari berbagai lahan bisnis para pemodal.
Namun, realitas justru menunjukkan bahwa swastalah yang menguasai pasar dunia kerja. Mungkin masyarakat tidak akan mempermasalahkan pihak yang bertugas menciptakan lapangan kerja. Sebabnya, yang masyarakat butuhkan hanyalah pekerjaan agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi.
Hanya saja, spirit swasta dalam menjalankan bisnis tentunya bergantung pada untung dan rugi. Dengan kata lain, konsep untung-rugi ini menentukan perusahaan untuk menambah tenaga kerja atau justru melakukan PHK massal. Dengan demikian, sesungguhnya negaralah yang memiliki peran utama dalam memastikan terbukanya lapangan kerja, bahkan meski banyak dari individu rakyat yang memiliki bisnis besar dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak.
Jelas, negara tetap tidak boleh lepas tangan dari tanggung jawabnya menciptakan lapangan kerja. Sebabnya, pekerjaan adalah jalan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan asasinya. Kegagalan negara hari ini juga harus dilihat sebagai kegagalan sistem kapitalisme dalam menyejahterakan manusia.
Oleh karena itu, hadirnya sistem selain, yakni Islam adalah pilihan tepat agar masyarakat mampu melihat dengan jernih sistem yang secara nyata dapat menciptakan kesejahteraan. Islam adalah satu-satunya sistem yang memiliki konsep yang khas untuk menyelesaikan problem ekonomi sekaligus mencegah terjadinya TPPO.
Pandangan Islam
TPPO kerap menyasar kalangan masyarakat yang rentan dalam masalah ekonomi akibat akses lapangan kerja yang terbatas. Islam memiliki mekanisme khas terkait hal ini. Menurut Islam, negara berperan besar dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya sekaligus menjadi pelindung dari berbagai tindak kriminalitas.
Negara adalah junnah (perisai). Layaknya perisai, ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rakyatnya. “Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai, (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya.” (HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud).
Islam juga memiliki mekanisme khas dalam memenuhi kebutuhan hak asasi rakyat. Hal itu dilakukan antara lain dengan mewajibkan laki-laki (para wali) mencari nafkah untuk tanggungannya. Hal ini mengharuskan negara membuka lapangan kerja.
Mekanisme pemenuhan nafkah di atas akan diserahkan pada kerabat dekat jika tidak ada wali yang bisa memenuhi kebutuhan para tanggungan (istri dan anak). Jika tidak ada kerabat dekat, negara akan mengambil alih tanggung jawab menafkahi itu melalui pendanaan baitulmal. Jika kas baitulmal kosong, negara akan memobilisasi warga muslim laki-laki yang terkategori kaya untuk membantu rakyat miskin. Mekanisme ini harus berjalan sebagaimana mestinya dan negara tidak boleh abai dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Tidak hanya itu, pembukaan lapangan kerja erat kaitannya dengan sistem ekonomi yang sedang berjalan. Dalam sistem kapitalisme, salah satu problem ekonomi terjadi dalam hal kepemilikan. Sistem kapitalisme memberikan peluang bagi pemilik modal untuk menguasai aset strategis dan mengembangkan kepemilikan tersebut secara bebas, bahkan seolah-olah tanpa batas.
Sebaliknya, sistem ekonomi Islam justru mengatur aspek kepemilikan secara jelas. Adanya kepemilikan umum menjadikan negara dapat membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar dan beragam. Negara membutuhkan banyak tenaga kerja yang akan dipekerjakan di berbagai sektor barang dan jasa untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat.
Selain membuka lapangan kerja, negara juga dapat memberi modal kepada para wali yang digunakan untuk mengembangkan usaha untuk meningkatkan taraf hidup tanggungannya. Relasi ini akan menstimulasi produktivitas rakyat dan negara untuk bersama-sama menghidupkan ekonomi dalam negeri.
Negara Islam (Khilafah) adalah institusi yang mengemban syariat dalam menyelenggarakan pelayanan pada rakyatnya. Untuk itu, negara berupaya untuk membentuk kepribadian Islam pada setiap individu rakyat dan penguasa. Dengan demikian, baik rakyat maupun penguasa sama-sama memahami bahwa setiap manusia memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, sesuai fitrah dengan pemenuhan yang sempurna.
Dalam sistem Islam, tidak akan ada individu yang akan menjalankan bisnis dengan melakukan eksploitasi dan menjadikan manusia sebagai komoditas bisnis. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, “Allah Ta’ala berfirman, ‘Ada tiga golongan (orang) yang Aku (Allah) akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat; (pertama) laki-laki yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya, (kedua) laki-laki yang menjual orang merdeka (bukan budak) lalu memakan uang (hasil penjualannya), dan (ketiga) laki-laki yang mempekerjakan pekerja, lalu pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, tetapi dia tidak membayar upahnya.'” (HR Bukhari dan Muslim).
Oleh karena itu, negara tidak akan diam atas kasus perdagangan orang berkedok perekrutan tenaga kerja. Negara akan menjadi benteng pertama sebagai pelindung rakyat dari peradagangan orang dengan menjaga ketat wilayah-wilayah perbatasan, juga melaksanakan politik luar negeri dalam rangka memastikan keamanan rakyat dengan mengerahkan pasukan keamanan hingga ke luar wilayah Khilafah.
Negara akan menjatuhkan sanksi keras dan tegas kepada sindikat atau pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan perdagangan orang. Sanksi akan dijatuhkan sesuai keterlibatan dan kejahatan yang mereka lakukan. Adapun korban, mereka tidak akan dijatuhi sanksi karena statusnya berada dalam paksaan untuk melakukan tindakan kriminal. Mereka terbebas dari segala sanksi, tetapi mendapat sanksi ta’dib (pendidikan) dari negara.
Inilah sejumlah mekanisme yang negara lakukan menurut perspektif Islam untuk menyelesaikan masalah TPPO. Allah Swt. berfirman, “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka atas kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (QS Al-Isra [17]: 70). Wallahualam bissawab. [MNews/JM-NA]

Alhamdulullah
bukti abainya negara kepada rakyat yg menjadi tanggungjawabnya