Muslimah News, FOKUS — Lebih dari satu dekade RUU Perampasan Aset tidak kunjung menemukan titik terang. Digagas sejak tahun 2003, berulang kali masuk prolegnas, tetapi nasibnya tidak jelas hingga disorot publik karena terbongkarnya kasus korupsi yang kian menggurita di negeri ini. Mulai dari kasus korupsi Pertamina, laptop, hingga kuota haji. Seakan tidak ada ujungnya, korupsi di Indonesia terjadi di sebagian besar kementerian/lembaga pemerintahan. Masyarakat pun mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset di tengah gelombang demonstrasi di berbagai daerah.
RUU Perampasan Aset masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025—2029. Namun, RUU tersebut tidak masuk dalam daftar RUU yang diusulkan DPR untuk masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025. Untuk diketahui, RUU ini mengatur mekanisme perampasan aset milik pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, terutama tindak kejahatan bermotif ekonomi seperti korupsi. Tujuannya untuk mengembalikan kerugian negara dan memaksimalkan pemulihan aset.
Jalan panjang pengesahan RUU Perampasan Aset mengindikasikan bahwa komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi terlalu lemah. Lemahnya komitmen pemerintah juga tampak pada berbagai regulasi dan kebijakan yang mengarah pada pelemahan KPK, di antaranya revisi UU KPK yang menghapus beberapa kewenangan KPK seperti pengawasan independen dan penyadapan tanpa izin dari Dewas KPK sehingga hal ini mempersulit operasi tangkap tangan (OTT) yang biasa dilakukan.
Kehadiran Dewan Pengawas KPK lebih berkuasa sehingga pimpinan KPK tidak memiliki kontrol penuh atas penyidikan. Selain itu, pembatasan kewenangan KPK telah memandulkan fungsi KPK sebagai lembaga terdepan memberantas korupsi.
Di sisi lain, masyarakat menggantung asa bahwa RUU Perampasan Aset menjadi salah satu solusi terbaik untuk memberantas korupsi dan memberikan efek jera bagi pelakunya.
Demokrasi sebagai Dark System Pemberantasan Korupsi
Negeri bebas korupsi adalah mimpi besar bagi negeri ini. Selain sebagai kejahatan luar biasa, korupsi sangat merugikan negara dan masyarakat. Menurut pengamat hukum dan pembangunan Universitas Airlangga (Unair) Hardjuno Wiwoho, pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan perkara mendesak untuk memperkuat sistem hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Meski tidak khusus untuk merampas aset koruptor, RUU Perampasan Aset dianggap efektif memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana berdimensi ekonomi, mulai dari penghindaran pajak, penipuan, penggelapan, perusakan lingkungan, hingga kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan orang.
Hanya saja, upaya memberantas tindak pidana berdimensi ekonomi, utamanya korupsi tampak sulit diwujudkan. Ini sebabnya:
Pertama, aturan yang bersumber dari hasil pemikiran manusia memiliki banyak kepentingan di dalamnya. Buktinya, tarik ulur masih terjadi dalam pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset, bahkan tidak menjadi prioritas.
Selama ini, pemerintah dan DPR dinilai abai atau tidak mau mengesahkan RUU PA karena dapat merugikan pelaku tindak pidana seperti koruptor. Masyarakat menganggap anggota dewan terlihat enggan mengesahkan RUU PA karena di sanalah sarang korupsi. Berdasarkan laporan KPK, sepanjang 2004—2023, sebanyak 344 kasus korupsi menjerat anggota DPR dan DPRD.
Seandainya RUU Perampasan Aset disahkan, masih ada peluang bagi siapa pun yang berada di lembaga pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU tersebut. Lagi-lagi, konflik kepentingan tidak akan lepas dari perjalanan lembaga eksekutif dan legislatif dalam menyusun UU. Ini karena pada dasarnya yang memberi peluang bagi manusia mengutak-atik hukum adalah sistem demokrasi yang diterapkan selama ini.
Selain itu, produk hukum buatan manusia tidak akan bisa menciptakan keadilan bagi seluruh manusia. Ini karena hukum dan UU bisa diatur dan direvisi sesuai kepentingan yang ingin diraih. Bahkan, manusia menjadi penentu sah tidaknya UU melalui lembaga wakil rakyat yang notabene tidak benar-benar mewakili suara rakyat. Contohnya UU Cipta Kerja, meski sebagian masyarakat menolaknya dan berpolemik, tetap saja disahkan.
Kedua, hukum buatan manusia sangat melelahkan dan menghabiskan anggaran. Sebutlah RUU PA yang mangkrak karena melalui pertimbangan lama dan diskusi panjang. Bahkan, untuk sekadar mendesak DPR membahas dan mengesahkan RUU PA saja masyarakat harus terus berisik dan bersuara kencang agar aspirasinya didengar.
Di sisi lain, pembahasan RUU di DPR menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.113/2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2024, disebutkan bahwa satu RUU yang bersifat sederhana maksimal dibiayai sebesar Rp600 juta, dan yang bersifat kompleks dengan maksimal biaya Rp945 juta, yang mana dana tersebut bersumber dari kas negara.
Ketiga, sistem demokrasi yang berbiaya mahal tidak akan menuntaskan rantai panjang persoalan korupsi. Mereka yang memilih korupsi terdorong mengembalikan modal politik dengan memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya. Selain itu, sistem demokrasi menafikan peran agama dalam kehidupan sehingga para pejabat hari ini tidak takut memperkaya diri meski dengan cara yang diharamkan. Jadi, sistem demokrasilah yang melahirkan pejabat-pejabat korup dan tidak amanah.
Keempat, RUU PA maupun regulasi lain tidak akan efektif memberantas korupsi selama negeri ini masih menggunakan UU sekuler kapitalistik. Sistem demokrasi kapitalisme akan selalu menciptakan politik transaksional dan konflik kepentingan. Wakil rakyat dalam demokrasi rentan dengan konflik kepentingan. Titik persoalannya bukan siapa yang menjabat, tapi sistem yang dijalankan para pejabat, yaitu demokrasi kapitalisme. Sistem inilah yang sesungguhnya menjadi dark system bagi pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya.
Sistem demokrasi juga memberi angin segar bagi politik oligarki. Kekuasaan dikuasai sekelompok orang. Jika satu atau dua partai memenangkan suara pemilu skala nasional, saat itu pula mereka memegang kendali kursi kekuasaan.
Jika melihat sejarahnya, demokrasi lahir dari akidah pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme). Demokrasi dipilih sebagai jalan tengah atas konflik kaum gerejawan dengan para filsuf dan pemikir di Eropa.
Akidah sekuler inilah yang menjadi asas ideologi kapitalisme dan mendasari seluruh aturan cabang yang lahir darinya. Akidah ini pula yang menafikan peran agama dalam sistem pemerintahan. Tidak heran kita jumpai kebijakan yang bertentangan dengan agama (Islam), tetap dilegitimasi. Memang seperti itulah cara kerja demokrasi. Dari sini sangat jelas bahwa demokrasi adalah produk akal manusia yang meminggirkan peran agama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
Memberantas Korupsi dengan Sistem Islam
Demokrasi melegalisasi hukum buatan manusia sebagai UU yang harus diterapkan masyarakat. Sedangkan Islam mewajibkan agar manusia tunduk sepenuhnya kepada aturan Allah Swt. Allah Taala berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” (TQS Al Baqarah: 208). Pemutus perkara dalam Islam adalah Allah Swt., sedangkan manusia hanyalah pelaksana hukum Islam. Allah Swt. berfirman, “…Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah….” (TQS Al-An’am [6]: 57).
Dengan prinsip ini, negara Khilafah hanya akan memberlakukan hukum Islam dengan menindak tegas segala bentuk kejahatan, seperti korupsi dan tindak pidana lainnya. Islam memandang kekuasaan bukanlah ajang untuk meraih materi, tapi melaksanakan ketaatan dengan menegakkan syariat Allah Swt.
Dalam kasus korupsi, sistem Islam kafah memiliki mekanisme pencegahan dan penindakan yang efektif, di antaranya:
Pertama, dalam aspek pencegahan, negara Khilafah menerapkan sistem pendidikan Islam berbasis akidah Islam yang berlaku dalam ranah pendidikan keluarga maupun sistem pendidikan yang diselenggarakan negara. Penanaman akidah Islam sejak dini pada setiap individu muslim akan membentuk kepribadian Islam, yakni memiliki pola pikir dan pola sikap islami.
Dengan kepribadian inilah akan tercipta keimanan dan ketakwaan secara personal dan komunal yang berkesinambungan. Seseorang yang memiliki iman yang kuat akan menjadikan syariat Islam sebagai kompas hidupnya sehingga ia tidak akan mudah melakukan kemaksiatan atau kejahatan.
Sistem Islam sangat menekankan aspek keteladanan dari para pemimpin seperti ketakwaan, ketulusan, kesederhanaan, kesungguhan, dan kepribadian mulia yang membentuk habit kebaikan dari pucuk pimpinan hingga bawahan. Sementara itu, dalam sistem demokrasi hari ini, jabatan dan kekuasaan dijadikan status sosial dan ekonomi. Para pejabat pun saling berlomba menaikkan kedudukannya dengan bergaya hidup mewah, hedonistis, dan flexing yang membuat mereka terdorong mengembalikan modal politik dengan cara instan, meski perbuatan tersebut haram.
Kedua, pemberlakuan sistem sosial masyarakat dengan sistem Islam kafah akan melahirkan kebiasaan melakukan amar makruf nahi mungkar. Jika ada anggota masyarakat yang terindikasi berbuat kriminal atau korupsi, masyarakat dengan mudah bisa melaporkannya pada pihak berwenang. Tradisi saling menasihati dan berbuat amal saleh akan tercipta seiring ditegakkannya hukum Islam di tengah mereka.
Ketiga, mengaudit harta kekayaan pejabat secara berkala. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengontrolan dan pengawasan negara agar mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya.
Khalifah Umar bin Khaththab ra. kerap melakukan audit jumlah kekayaan pejabatnya sebelum dan sesudah menjabat. Jika terdapat peningkatan harta yang tidak wajar, mereka diminta membuktikan bahwa hasil kekayaan yang mereka dapat bukanlah hasil korupsi atau hal haram lainnya. Beliau juga menyita harta yang didapat bukan dari gaji yang semestinya. Harta sitaan dikumpulkan di baitulmal untuk digunakan bagi kepentingan rakyat.
Khalifah Umar juga memberikan gaji yang layak kepada pejabat negara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Khusus bagi para penguasa, yaitu khalifah, muawin (pembantu khalifah), wali (gubernur), dan amil (bupati/wali kota), mereka tidak mendapatkan gaji, tetapi mendapatkan santunan dari negara sebatas untuk kebutuhan mereka secara layak (makruf).
Para pejabat negara dilarang menerima hadiah selain dari gaji yang mereka terima. Rasulullah ﷺ bersabda, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur.” (HR Imam Ahmad).
Keempat, sistem perekrutan pejabat negara Khilafah dilakukan berdasarkan integritas dan kemampuannya. Sistem pengangkatan penguasa dan pejabatnya juga sangat sederhana sehingga sistem politik negara Khilafah tidak berbiaya mahal.
Terkait perekrutan pegawai, dalam kitab Ajhizah Daulah al-Khilâfah fi al-Hukmi wa al-Idarati hlm. 222, Syekh Abdul Qadim Zallum menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki kewarganegaraan dan memenuhi kualifikasi, baik laki-laki ataupun perempuan, muslim maupun nonmuslim, boleh diangkat menjadi direktur suatu departemen, jawatan, atau unit. Mereka juga boleh menjadi pegawai di departemen, jawatan, dan unit-unit yang ada. Ketentuan ini diambil dari hukum-hukum kepegawaian/ perburuhan (ijârah). Sesuai dengan hukum ijârah, direktur dan para pegawai negeri merupakan ajir (pekerja/ pegawai). Oleh karena itu, negara boleh mempekerjakan pegawai secara mutlak, baik muslim maupun nonmuslim. Hal ini sesuai dengan keumuman dan kemutlakan dalil-dalil tentang ijârah.
Pada aspek penanganan tindak pidana, penegakan sanksi hukum Islam adalah langkah terakhir jika masih terjadi pelanggaran, seperti korupsi. Sistem sanksi yang tegas memiliki dua fungsi, yaitu sebagai jawabir (penebus dosa) dan zawajir (pencegah dan berefek jera). Ia berfungsi sebagai jawabir (penebus) dikarenakan uqubat dapat menebus sanksi akhirat. Sanksi akhirat bagi seorang muslim akan gugur oleh sanksi yang dijatuhkan negara ketika di dunia.
Sedangkan fungsi zawajir adalah mencegah manusia berbuat jahat karena hukumannya mengandung efek jera. Para pelaku dan masyarakat yang punya niatan untuk korupsi akan berpikir seribu kali untuk mengulangi perbuatan yang sama. Dalam Islam, korupsi termasuk perbuatan khianat harta yang dikenai hukuman takzir, yakni penetapan sanksinya berdasarkan kewenangan Khalifah.
Dalam buku Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam yang ditulis Syekh Abdurrahman al-Maliki dijelaskan hukuman takzir bagi pelaku khianat harta seperti korupsi bisa berupa teguran dari hakim, penjara, pengenaan denda, pewartaan atau pengumuman pelaku di hadapan publik melalui media massa, hukuman cambuk, hingga hukuman mati.
Demikianlah, Islam menutup celah bagi para pejabat berbuat korupsi atau tindak pidana lainnya. Penegakan hukum sanksi Islam pun menjadi solusi pamungkas jika masih ada yang melanggar ketentuan syariat Islam. Dengan mekanisme ini, sistem Islam kafah dalam negara Khilafah akan memberantas korupsi dan kejahatan lainnya secara tuntas. [MNews/CJ-RR]

Hanya sistem Islam yang memberi efek jera pada pelaku kejahatan
ganti sistem Islam … maka problematika umat akan teratadi
Butuh solusi menyeluruh untuk memberantas korupsi yang sudah mengajar dalam sendi kehidupan saat ini, dan itu hanya ada dalam Islam
Solusinya hanya dengan sistem Islam