Muslimah News, INTERNASIONAL — Pekerja pelabuhan di Genoa, Italia, mencegat kapal kargo Arab Saudi, Bahri Yanbu yang diduga mengangkut senjata dan amunisi untuk Zion*s Yahudi pertengahan Agustus lalu. Kapal yang dioperasikan perusahaan pelayaran Saudi, Bahri itu tiba dari Baltimore, Amerika Serikat, dan dijadwalkan memuat perangkat keras militer buatan raksasa senjata Italia, Leonardo, termasuk meriam Oto Melara untuk Abu Dhabi, serta tank dan persenjataan berat lainnya.
Insiden di pelabuhan Genoa terjadi di tengah rencana Zion*s Yahudi menduduki Kota Gaza sepenuhnya, di saat pengepungan yang berlangsung telah memperparah krisis kelaparan dan menyebabkan kematian ratusan warga sipil, termasuk anak-anak.
Bukan Kebetulan
Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi menilai, kapal kargo yang diduga mengangkut senjata untuk Zion*s Yahudi bukan suatu kebetulan. ”Ini bukan kebetulan, tetapi ini merupakan bagian dari apa yang disebut dengan posisi Saudi sebagai bagian dari arsitektur keamanan regional yang dirancang oleh Washington,” tuturnya kepada MNews, Sabtu (6-9-2025).
Farid beralasan, rezim Saudi pada hakikatnya adalah kepanjangan tangan Amerika Serikat (AS) di Jazirah Arab. ”Sejak awal berdirinya kerajaan ini, eksistensinya tidak lepas dari perlindungan kolonial Inggris yang kemudian diwariskan kepada AS. Maka, ketika AS memerlukan jalur distribusi senjata bagi sekutunya termasuk Zion*s, sangat wajar apabila kapal Saudi dijadikan sarana,” ulasnya.
Menurutnya, meski pihak perusahaan kapal membantah dugaan itu, tetapi fakta di lapangan sulit dibantah. ”Aksi langsung pekerja pelabuhan di Genoa Itali ini bukan sekedar rumor, tetapi mereka langsung naik ke kapal Bahri Yanbu, kemudian mendokumentasikan isi muatannya berupa kontainer berisi senjata berat produksi Leonardo, Oto Melara, tank, amunisi, kendaraan lapis baja, yang jelas-jelas bukan kargo sipil,” bebernya.
Artinya, ia menandaskan, bukti lapangan itu tidak bisa ditepis dengan sekadar pernyataan pers. Rekam jejak kapal Bahri Yanbu, sambungnya, pernah terlibat kasus serupa pada 2019 di Prancis. ”Saat itu, organisasi HAM Prancis membongkar kapal tersebut yang membawa senjata dari AS untuk digunakan Saudi dalam Perang Yaman. Ini menunjukkan bahwa Bahri Yanbu memang operator reguler pengangkut senjata, bukan kapal sipil yang netral sebagaimana klaim mereka,” ulasnya.
Rantai Pasok Senjata
Dalam penilaian Farid, kasus di atas mencerminkan posisi Saudi yang menjadi bagian dari rantai pasok senjata untuk mempertahankan agresi Zion*s Yahudi di Gaza. ”AS pemasok utama senjata dan dana bagi Zion*s Yahudi, sementara Saudi berperan sebagai jalur transit, pembeli sekaligus penyedia legitimasi politik. Ini posisi Saudi,” tandasnya.
Ia menambahkan, dari konteks pembeli, Riyadh adalah pelanggan tetap industri militer dengan kontrak miliaran dolar. ”Itu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan Amerika. Dengan dana itu pula Amerika memberikan dukungan yang yang terus-menerus kepada Saudi, termasuk legitimasi diamnya Saudi terhadap genosida yang terjadi di Gaza. Ini menunjukkan bahwa Saudi dan AS itu dua pilar yang menopang mesin perang Zion*s,” kritiknya.
Hanya saja, ucapnya, Saudi berperan terselubung agar tetap bisa bersandiwara dengan legitimasi sebagai pelayan dua tanah suci. ”AS butuh Saudi sebagai pembeli tetap industri senjatanya. Zion*s butuh Saudi sebagai partner tidak resmi untuk mengamankan dukungan regional. Saudi butuh perlindungan kursi kekuasaan yang hanya bisa dijamin dengan loyalitasnya kepada AS,” paparnya.
Dalam konteks senjata, jelas Farid, Saudi dan AS menandatangi kontrak pembelian senjata hingga US$350 miliar dalam 10 tahun terakhir. Pembelian senjata itu, lanjutnya, memberikan dampak positif bagi industri senjata AS. “Laba industri militer AS jadi meningkat yang membuat perusahaan-perusahaan itu leluasa memenuhi kebutuhan senjata Zion*s Yahudi yang mayoritas dalam bentuk bantuan militer,” jelasnya.
Pengkhianatan Nyata
Dengan sepak terjang Saudi yang demikian, Farid memastikan bahwa itu adalah bentuk pengkhianatan nyata Saudi terhadap Gaza. “Bagi sebuah negara (seperti Arab Saudi) yang memiliki persenjataan, memiliki pasukan, dan bisa menggerakkan pasukan itu, bisa menggerakkan senjata-senjata itu, untuk membebaskan saudaranya yang ditindas, tetapi itu tidak dilakukan, berarti ini adalah pengkhianatan,” tukasnya.
Apalagi, imbuhnya, Saudi sangat berperan dalam normalisasi. “Meskipun Saudi sampai sekarang ini tidak menunjukkan bahwa dia secara terbuka melakukan normalisasi dengan Zion*s Yahudi, tetapi banyak fakta yang menunjukkan Saudi lah yang menjadi arsitek bagi normalisasi beberapa negara-negara Arab belakangan ini,” terangnya.
Artinya, ia menandaskan, normalisasi negara-negara Arab dengan Zion*s ini di bawah sponsor Saudi. “Demikian juga kalau kita lihat Saudi juga berperan dalam mengusung isu dua negara. Ini sebagaimana yang dilakukan Saudi dalam deklarasi New York. Sementara nyata-nyata isu dua negara yang menjadi solusi untuk Palestina itu adalah solusi palsu yang menjebak,” kritiknya.
Menurutnya, solusi dua negara adalah solusi lemah. Ia berargumen, solusi itu berarti tetap mempertahankan eksistensi Zion*s sebagai penjajah, padahal persoalan Palestina disebabkan penjajahan Zion*s itu. ”Kalaupun ada negara Palestina di sana, tentu adalah negara Palestina yang lemah yang diposisikan tidak sampai pada tingkat yang mengancam Zion*s. Posisi lemah ini sudah dirancang sejak sekarang,” ucapnya.
Palestina, ucapnya, kalaupun nanti terwujud dalam solusi dua negara, adalah negara yang sangat kecil, hanya meliputi Gaza dan Tepi Barat, itu pun dipisahkan oleh berbagai penghalang yang tidak mudah menyatukan keduanya.
”Jadi sudah dirancang demikian lemah dan bisa kita pastikan kalaupun ada negara Palestina adalah negara yang tidak memiliki kekuatan militer yang mengancam. Lantas negara Palestina seperti apa kalau terwujud seperti itu?” tanyanya retoris.
Solusi dua negara, sambungnya, sesungguhnya bentuk dari pengabaian solusi utama. ”Solusi utama seharusnya Saudi menyatukan kaum muslim, menggerakkan negeri-negeri Islam untuk mengirimkan tentaranya ke Gaza,” pungkasnya. [MNews/IA]

Solusi 2 negara bukan solusi
Solusinya adalah dg jihad dan khilafah