Penulis: Ummu Nashir N.S.
Muslimah News, FOKUS — Permasalahan pengasuhan anak selalu menarik untuk diperbincangkan. Tatkala terjadi perebutan hak asuh anak dari pasangan suami istri yang bercerai, siapa yang berhak dan berkewajiban untuk mengasuhnya, ayahnya atau ibunya? Harus ikut ayahnya atau ibunya?
Pada kejadian yang cukup tragis baru-baru ini, yaitu meninggalnya Raya, juga terkait dengan pengasuhan. Balita berusia empat tahun ini sebelumnya menderita askariasis akut dan TBC dengan kondisi ibunya ODGJ dan ayahnya menderita TBC berat. Ada dugaan ayah dan nenek yang mengasuhnya dalam kondisi mentalnya tidak benar-benar sehat sehingga ia lebih sering bersama buyutnya yang sudah sepuh. Akhirnya, yang membawa Raya ke rumah sakit adalah Yayasan Rumah Teduh. Dari peristiwa ini, sudah seharusnya kita mengkaji, siapa yang bertanggung jawab mengasuh balita ini agar tidak jatuh pada kebinasaan?
Masalah pengasuhan di kota besar berbeda lagi. Tentu kita ingat peristiwa beberapa bulan lalu ketika seorang bayi berusia satu tahun mendapat kekerasan di sebuah day care di Surabaya. Anak ini dititipkan ibunya di day care karena harus bekerja. Sungguh miris, demikian konsekuensi atau risiko yang harus ditanggung seorang ibu karena memilih bekerja daripada mengasuh anaknya sendiri.
Semua peristiwa ini menunjukkan kepada kita bahwa ada masalah dengan pengasuhan anak di negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini. Padahal, Islam telah membahas masalah pengasuhan anak dengan sangat terperinci. Seperti apa Islam mengatur tentang masalah pengasuhan?
Mengapa Terjadi Pengabaian Pengasuhan Anak?
Di negeri yang menganut sistem kehidupan sekuler kapitalisme, masalah pengasuhan anak menjadi persoalan sebagian besar pasangan suami istri, baik yang muslim ataupun yang bukan. Penelantaran hak asuh anak juga menjadi problem sebagian besar keluarga di dunia. Jika kita cermati semua terjadi karena dua hal, pertama, tersebab memang tidak ada lagi aturan yang menetapkan mekanisme pengasuhan anak yang diberlakukan secara riil di tengah masyarakat. Kedua, makin banyak pasangan yang tidak paham hukum-hukum Islam tentang hal ini.
Terkait persoalan pertama, sistem sekuler kapitalisme memang berhasil menyingkirkan syariat Islam dari tengah masyarakat, termasuk menggusurnya dari kehidupan keluarga. Akibatnya, banyak orang tidak memahami mekanisme dan struktur pengasuhan anak menurut Islam. Yang berlaku adalah hukum-hukum liberalis sekularisme. Agama tidak menjadi acuan dalam hubungan antar-anggota keluarga, termasuk dalam pengasuhan anak. Penjajahan yang diberlakukan Barat di dunia Islam dilanjutkan dengan perang pemikiran dan perang peradaban. Sementara ini, peradaban Barat unggul. Hasilnya adalah dehumanisasi, di antaranya tercabutnya nilai-nilai kemanusiaan dalam keluarga.
Sedangkan yang kedua, kondisi ini membuat banyak pasangan membangun rumah tangga tidak di atas landasan akidah Islam dan bangunan syariat Islam. Hasilnya, adalah seperti yang Allah ﷻ firmankan bahwa apa pun yang sandarannya bukan kepada Allah adalah serapuh rumah laba-laba. Padahal, Islam adalah agama yang paripurna, termasuk mengatur hukum dan hak pengasuhan anak. Islam punya perincian dan aturan pengasuhan anak yang disebut hadanah.
Hukum dan Tujuan Pengasuhan Anak
Konsep pengasuhan anak dalam Islam diatur dengan detail untuk menutup celah penelantaran anak yang dapat mengakibatkan berbagai kerusakan dan kebinasaan, termasuk kekerasan terhadap anak. Allah ﷻ melarang kaum muslim terjerumus dalam kebinasaan.
Firman Allah ﷻ,
وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ
“Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah: 195).
Rasulullah ﷺ juga bersabda, “Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.” (HR Ahmad dan Ibnu Majah).
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, dalam kitabnya An-Nizham al-Ijtima’iy (Sistem Pergaulan dalam Islam) menyebutkan bahwa pengasuhan anak merupakan suatu kewajiban karena dengan menelantarkan anak, dia akan binasa. Pengasuhan anak termasuk menjaga jiwa (hifdz an-nafs) yang diwajibkan oleh Allah Taala.
Syariat Islam juga telah menetapkan siapa saja yang wajib menjaga hak pengasuhan anak. Kaum ibu dan para wanita adalah kelompok yang pertama dan paling utama memegang hak pengasuhan anak. Dijelaskan dalam Kitab Muqaddimah ad-Dustur Pasal 122 bahwa hadanah adalah kewajiban atas perempuan, sekaligus hak baginya—baik perempuan tersebut muslim atau nonmuslim—selama anak tersebut memang butuh pengasuhan.
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, “Wahai Rasulullah. Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku.” Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah ﷺ pun menjawab, “Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah.”
Berdasarkan hadis ini, Islam menetapkan bahwa kewajiban utama hadanah atau pengasuhan anak ada di pundak ibu. Bila ibu tidak mampu, maka pengasuhan menjadi hak bagi orang-orang yang diwajibkan Allah ﷻ untuk mengasuh anak, yakni para kerabatnya.
Ada beberapa ketentuan dalam pengasuhan anak. Pertama, pengasuhan anak tidak diberikan kepada orang yang dapat menelantarkan anak tersebut sehingga malah justru berpotensi membahayakan anak. Misalnya, menyerahkan pengasuhan anak kepada anak kecil, atau kepada orang yang kurang waras pikirannya, seperti dalam kasus ibu Raya, atau kepada orang yang lalai atau kepada orang yang sibuk dengan berbagai aktivitasnya.
Kedua, pengasuhan anak tidak diberikan kepada orang yang memiliki sifat-sifat buruk, seperti fasik. Sifat-sifat buruk semacam itu dapat mengakibatkan anak yang diasuhnya tumbuh dengan sifat-sifat yang rusak. Sementara kerusakan itu sendiri dipandang sebagai suatu kebinasaan.
Ketiga, pengasuhan anak tidak diberikan kepada orang kafir, kecuali pengasuhan oleh ibu atas anaknya yang masih membutuhkan hadanah, karena ibu termasuk ahl al-hidhanah (orang yang berhak dalam pengasuhan anak)
Syekh Taqiyyudin an-Nabhani dalam kitab An-Nizham al-Ijtima’iy juga menjelaskan bahwa jika seorang ibu tidak mampu menjadi al-hidhanah karena ia telah menikah lagi atau sakit berat atau kurang waras akalnya atau yang semisal dengan itu, maka saat itu ibu dianggap tidak ada dan hak pengasuhannya berpindah kepada pihak berikutnya dalam hak pengasuhan anak.
Jika ibu dan ayah sama-sama bukan ahl al-hidhanah, maka hak pengasuhannya berpindah kepada pihak berikutnya karena keduanya dianggap tidak ada. Orang yang paling berhak dari semua pihak adalah ibu, kemudian nenek (ibunya ibu), terus ke atas yang didahulukan dari mereka mana yang lebih dekat, lalu yang lebih dekat. Ini dikarenakan mereka adalah para wanita yang telah nyata-nyata melahirkan. Jadi posisi mereka berkedudukan sebagai ibu. Setelah itu baru ayahnya, lalu nenek (ibunya ayah), kemudian kakek (ayahnya ayah), lalu nenek buyut (ibunya kakek, kemudian kakek dari ayahnya dan kemudian nenek dari kakeknya, meskipun mereka bukan ahli waris.
Jika orang-orang yang disebutkan tadi tidak ada atau tidak mampu, hak pengasuhan berpindah kepada saudara-saudara perempuan dari anak. Didahulukan saudara perempuan sekandung, kemudian saudara perempuan seayah, lalu saudara perempuan seibu. Saudara perempuan lebih didahulukan daripada saudara laki-laki karena saudara perempuan itu adalah perempuan yang termasuk ahl al-hidhanah sehingga ia didahulukan daripada laki-laki yang derajatnya sama.
Jika saudara perempuan tidak ada, maka saudara laki-laki sekandung didahulukan, kemudian saudara laki-laki seayah, lalu anak-anak laki-laki dari keduanya. Tidak boleh pengasuhan anak diserahkan kepada saudara laki-laki seibu. Jika mereka semua tidak ada, maka pengasuhan berpindah kepada para bibi dari pihak ibu, lalu urutan selanjutnya adalah bibi dari pihak ayah. Jika tidak ada, maka berpindah kepada paman kandung, lalu paman seayah dan tidak diserahkan kepada paman dari seibu. Jika mereka semua tidak ada, maka berpindah kepada bibi ibu dari pihak ibunya lalu selanjutnya pada bibi ibu dari pihak ayahnya, kemudian bibi ayah dari pihak ayahnya dan tidak diserahkan kepada bibi ayah dari pihak ibunya.
Hak pengasuhan anak tidak berpindah kepada pihak lain, kecuali pihak lain itu tidak ada atau tidak mempunyai kemampuan. Jika orang yang berhak mengasuh anak meninggalkan tugasnya atau melalaikan, maka hak pengasuhannya tidak berpindah kepada pihak berikutnya, tetapi ia telah mengabaikannya. Sebab walau pengasuhan anak merupakan hak pengasuh, tetapi pada saat yang sama merupakan kewajiban atas pengasuh serta hak bagi anak yang diasuh. Ini artinya seorang ibu tidak boleh dengan semena-mena meninggalkan kewajiban pengasuhan terhadap anaknya, kecuali dengan alasan yang dibenarkan syarak atau karena ada uzur syar’i.
Bagaimana Jika Terjadi Perceraian?
Tidak dimungkiri bahwa ketika terjadi perceraian, muncul rentetan masalah yang menyertainya, terutama masalah hak pengasuhan anak. Perebutan hak asuh anak menjadi masalah baru yang bisa saja kembali berujung ke pengadilan. Lalu, bagaimana Islam menyolusi masalah ini?
Islam sebagai din yang sempurna akan mampu mengatasi problematika yang dihadapi keluarga muslim. Berkaitan dengan pengasuhan anak setelah orang tuanya bercerai, maka harus dilihat terlebih dahulu. Jika anak sudah agak besar, sudah dapat berpikir dan mampu membedakan perlakuan ibunya dengan perlakuan ayahnya, maka ia diberikan pilihan untuk memilih di antara keduanya. Siapa yang ia pilih, berarti anak itu turut bersamanya.
Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Abdul Hamid bin Ja’far dari ayahnya dari kakeknya, Rafi’ bin Sinan, “Sesungguhnya ia telah masuk Islam, tapi istrinya. Istrinya lalu datang kepada Rasulullahﷺ dan berkata, “Ini anak perempuanku. Ia telah disapih atau hampir disapih, lalu Rafi’ pun berkata, “Ini anak perempuanku.” Rasulullahﷺ lantas berkata kepada Rafi’, “Duduklah di sini.” Lalu beliau juga berkata kepada istrinya Rafi’, “Duduklah di sana.” Setelah itu Rasulullah ﷺ berkata, “Coba panggillah itu oleh kalian berdua,” si anak ternyata condong ke ibunya. Rasulullah ﷺ pun berdoa, “Ya Allah, berikan ia petunjuk.” Lalu kemudian anak itu condong kepada ayahnya, sehingga diambil anak tersebut oleh ayahnya. (HR Ahmad).
Sebaliknya bagi anak yang masih kecil, yaitu belum mampu membedakan perlakuan ayah ibunya, maka pengasuhannya diserahkan kepada ibunya. Berdasarkan hadis Rasulullah ﷺ, dari Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash ra., “Seorang wanita berkata, ‘Wahai Rasulullah, anakku ini, perutkulah yang menjadi tempatnya, tetekkulah yang menjadi air minumnya, dan pangkuankulah yang menjadi tempat berlindungnya. Akan tetapi, ayahnya menceraikan diriku dan ingin mengambilnya dari sisiku.’ Rasulullah ﷺ lalu bersabda, ‘Engkau lebih berhak atas anak itu selama engkau belum menikah lagi.'” (HR Abu Daud dan Al-Hakim).
Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari ‘Umar bahwa ‘Umar telah menceraikan Ummu ‘Ashim. Ia lalu mendatangi mantan istrinya, sedangkan ‘Ashim, anaknya, sedang berada di pangkuannya. ‘Umar kemudian berusaha mengambil anak itu dari ibunya, lalu terjadi tarik-menarik di antara keduanya sampai anak itu menangis. Keduanya lalu mendatangi Abu Bakar ash-Shiddiq, lalu beliau ra. berkata, “Belaiannya, pangkuannya, dan kasih sayangnya (‘Ashim) adalah lebih baik bagi anak itu ketimbang engkau (‘Umar) sampai ia beranjak dewasa hingga dapat menentukan pilihan untuk dirinya sendiri.”
Jelaslah, bagi anak-anak yang masih kecil yang memang benar-benar membutuhkan pengasuhan, hak dan kewajiban pengasuhan itu ada pada ibunya.
Butuh Sistem Kondusif
Sistem sekuler kapitalisme hari ini terbukti gagal menjaga dan melindungi anak-anak. Kebijakan teknis seperti forum anak, kota layak anak, sekolah ramah anak, pesantren ramah anak, dan sebagainya, tidaklah cukup memberantas kekerasan pada anak. Pasalnya, akar masalah kekerasan terhadap anak bersumber dari penerapan sistem sekuler kapitalisme.
Sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan, tidak menjadikan agama sebagai rujukan dalam mengatur kehidupan manusia. Alhasil, manusia hidup dalam kebebasan berperilaku dan jauh dari agama. Lebih dari itu, sistem ini sama sekali tidak memiliki konsep jelas tentang pengasuhan anak. Jadilah hak anak-anak yang hidup dalam sistem ini tidak terlindungi, jiwanya terancam, dan mengalami berbagai kekerasan.
Dalam pandangan Islam, kekerasan dalam bentuk apa pun, baik yang dilakukan terhadap manusia secara umum maupun yang dilakukan terhadap perempuan dan anak secara khusus, apabila terjadi tanpa alasan yang hak, maka hal itu termasuk kejahatan yang akan diberlakukan hukum kisas atasnya. Dengan hukuman kisas yang setimpal, selain mencegah munculnya kasus baru, hukuman tersebut juga berlaku sebagai penebus dosa sehingga di akhirat pelaku kekerasan tersebut tidak mendapatkan siksa. Demikianlah, salah satu maqasid asy-syari’ah Islam, yakni hifzhunnafsi (menjaga jiwa) yang akan benar-benar terwujud manakala syariat Islam diterapkan oleh negara.
Konsep pengasuhan anak dalam Islam tidak hanya menunjukkan siapa yang wajib dan berhak melakukannya, melainkan juga menunjukkan keterlibatan masyarakat yang melakukan kontrol terhadap pengasuhan anak, sekaligus menunjukkan peran negara pada saat terjadi problem terkait hak pengasuhan anak.
Oleh sebab itu, persoalan pengasuhan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari sistem kehidupan Islam yang utuh, termasuk sistem pemerintahan, peradilan, pendidikan, serta sistem sosial yang dibangun di atas asas akidah Islam. Syariat juga mengatur bagaimana seluruh aspek kehidupan ditata agar anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan penuh kasih sayang.
Perlindungan anak membutuhkan sebuah sistem yang kondusif, yang mampu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara spiritual maupun ekonomi, politik, pendidikan, peradilan, dan sebagainya. Sistem kehidupan tersebut sempurna sebab berasal dari Yang Maha Sempurna, yakni Allah ﷻ.
Inilah Islam, sistem yang tidak hanya membentuk manusia-manusia yang bertakwa, tetapi juga menjadikannya mampu mengemban amanah dalam hal ini pengasuhan anak sehingga anak terhindar dari berbagai hal yang bisa membawa kepada kebinasaan. [MNews/GZ]

sistem sekuler kapitalisme memang berhasil menyingkirkan syariat Islam dari tengah masyarakat