Muslimah News, INTERNASIONAL — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan perdagangan dengan Pakistan yang mencakup pengembangan cadangan minyak besar di negara tersebut.
Dalam unggahan di media sosial Truth Social pada Kamis (31-7-2025), Trump menulis bahwa AS dan Pakistan akan bekerja sama dalam proyek eksplorasi minyak dan kini tengah memilih perusahaan minyak yang akan memimpin kemitraan tersebut.
Kesepakatan minyak ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan yang lebih luas antara kedua negara. AS telah sepakat untuk mengurangi tarif impor Pakistan dari 29% menjadi 19%. Setelah kesepakatan tersebut, perusahaan penyulingan minyak terbesar Pakistan, Cnergyico, mengumumkan rencana untuk mengimpor 1 juta barel minyak mentah AS, menandai pergeseran dari ketergantungan tradisionalnya pada pemasok minyak Timur Tengah. Kementerian Keuangan Pakistan menggambarkan kesepakatan ini sebagai awal dari era baru kolaborasi ekonomi, terutama di bidang energi, pertambangan dan mineral, TI, mata uang kripto, dan sektor-sektor lainnya.
Mengorbankan Kedaulatan
Aktivis dakwah Abdul Majeed Bhatti kepada Kantor Berita ideologis internasional, Rabu (27-8-2025), menyatakan, kesepakatan minyak tersebut menunjukkan bahwa para pemimpin negara tidak melihat kerugian apa pun dalam mengorbankan sumber daya dan kedaulatan teritorial Pakistan untuk menyenangkan Washington.
“Amerika akan mendapatkan akses tak terbatas untuk melakukan eksploitasi di Baluchistan dengan prospek tambahan di Sindh, Punjab, dan Khyber Pakhtunkhwa dengan cadangan minyak yang belum dimanfaatkan,” bebernya.
Lebih lanjut, urainya, jika minyak benar-benar dieksploitasi, penerima manfaat utamanya adalah perusahaan minyak dan kontraktor Amerika yang akan memulangkan kekayaan Pakistan dengan menyamar sebagai keringanan pajak gratis untuk memperkuat ekonomi AS.
“Minyak Pakistan tidak lagi menjadi aset strategis untuk melayani kepentingan rakyat Pakistan. Kini minyak menjadi komoditas komersial yang berada di bawah kendali Amerika,” kritiknya.
Ia menilai, penyerahan kedaulatan dan otonomi Pakistan dengan imbalan memuaskan ego Trump adalah ciri khas kepemimpinan militer dan sipil negara tersebut.
“Sebagaimana dalam perang singkat dengan India. Saat itu, Pakistan berada di atas angin, tetapi para pemimpin menyia-nyiakan kesempatan emas untuk menyelesaikan masalah-masalah eksistensial negara yang berkepanjangan, seperti sengketa air yang diatur oleh Perjanjian Perairan Indus (IWT), situasi Kashmir, dan makin tidak stabilnya CPEC—yang konon menjadi kunci kebangkitan ekonomi Pakistan—akibat ketegangan lintas batas,” urainya.
Alih-alih menegaskan kemerdekaan strategis, sesalnya, Islamabad justru memohon Trump untuk campur tangan dan kemudian menominasikannya untuk Hadiah Nobel Perdamaian.
“Hal ini membuat Pakistan sekali lagi bergantung pada India untuk mendapatkan air yang sangat dibutuhkan guna bercocok tanam dan memberi makan penduduknya yang terus bertambah pesat,” imbuhnya.
Selain itu, jelasnya, negara tersebut harus menempatkan sejumlah besar pasukan di posisi pertahanan di sepanjang Garis Kontrol (LoC), menguras sumber daya, dan makin memiliterisasi wilayah tersebut tanpa mencapai solusi yang berarti bagi ketidakamanannya yang telah lama terjalin dengan India.
“Kurangnya pandangan ke depan yang strategis dan ketergantungan terus-menerus pada AS tidak sesuai dengan klaim apa pun terhadap kedaulatan Pakistan,” cetusnya.
Bahkan, ulasnya, sektor teknologi Pakistan yang menjanjikan, tidak luput dari konsesi kedaulatan yang dipaksakan oleh para pemimpin negara.
“Kebijakan Artificial Intelligence (AI) nasional yang dipublikasikan secara luas, meskipun bernada ambisius, menunjukkan ketergantungan yang mendalam pada teknologi, platform, dan kemitraan asing yang diimpor,” bebernya.
Ia menilai, tanpa upaya serius untuk membangun komputasi lokal, pusat data, dan algoritma berdaulat, Pakistan berisiko menjadi konsumen sistem AI asing alih-alih produsen.
“Kebijakan ini menggunakan bahasa inovasi, tetapi dalam bentuknya saat ini, kebijakan ini memperkukuh ketergantungan pada raksasa teknologi AS dan Tiongkok, membuat Pakistan kehilangan kendali atas sistem yang akan membentuk tata kelola, ekonomi, dan pertahanannya dalam beberapa dekade mendatang,” paparnya.
Di bidang-bidang tersebut, sambungnya, Pakistan lebih mengutamakan kepentingan Amerika daripada kedaulatannya. “Pakistan menyerahkan kekayaan alamnya kepada perusahaan-perusahaan Amerika, kemenangan taktis yang diperjuangkan dengan keras melawan India untuk mengangkat Trump sebagai pembawa damai, dan masa depan digitalnya kepada platform Amerika. Tanpa koreksi arah yang fundamental, kepemimpinan Pakistan justru akan menghancurkan negara tersebut,” tegasnya.
Inisiatif
Oleh karena itu, ia menekankan, umat Islam Pakistan harus berinisiatif mencegah sistem busuk ini yang dipimpin oleh para pemimpin yang tujuan utamanya adalah menyenangkan Trump.
“Caranya dengan menegakkan kembali Khilafah yang dibimbing dengan benar,” tutupnya mengutip QS Al-Anfal ayat 24, “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.” [MNews/RA]

Allahu Akbar