Muslimah News, FOKUS — Pemerintah Indonesia telah mencicil utang jatuh tempo Rp178,2 triliun pada Juni lalu dari total utang jatuh tempo 2025 sebesar Rp800,33 triliun. Utang jatuh tempo dibayar dengan menerbitkan surat utang baru yang disebut refinancing. Pemerintah mengalokasikan Rp552,1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk membayar bunga utang. Angka itu setara dengan seperempat dari perkiraan penerimaan pajak tahun ini yang diprediksi hanya akan mencapai Rp2.067 triliun.
Utang pemerintah mencapai Rp8.913 triliun pada akhir 2024. Kementerian Keuangan belum memublikasikan data terkini posisi utang. Berdasarkan hitungan Center of Economic and Law Studies(Celios) hingga semester I-2025, jumlah outstanding utang pemerintah bertambah Rp224,89 triliun menjadi Rp9.138,05 triliun atau setara dengan 39,85% dari produk domestik bruto (PDB). Direktur Celios Bhima Yudhistira memperkirakan laju penambahan beban bunga utang pemerintah sebesar 30% setiap tahun. “Ini sejalan dengan penambahan utang baru di tahun berjalan,” ucap Bhima.
Pembayaran bunga utang juga membebani anggaran lain semisal pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan hitungan Celios, sepanjang 2015—2025 porsi belanja bunga utang Indonesia selalu melampaui anggaran kesehatan. Tahun ini, misalnya, rasio beban bunga utang terhadap anggaran kesehatan sebesar 253%. Adapun rasio bunga utang terhadap anggaran pendidikan 76,3%.
Celios juga membandingkan besaran bunga utang terhadap penerimaan pajak tiap tahun. Hasilnya, nilai rasio terus meningkat tiap tahun karena porsi pembayaran bunga utang makin tinggi dibandingkan penerimaan pajak. Bhima menjelaskan, kapasitas fiskal akan makin berkurang, sedangkan seperempat dari penerimaan pajak habis untuk membayar bunga utang.
Pada 2023 Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres mengungkapkan indikator kegagalan sistemis pada negara-negara yang mengalokasikan anggaran lebih besar untuk membayar bunga utang daripada membiayai pendidikan atau belanja kesehatan. Berdasarkan tesis tersebut, Bhima menilai Indonesia sudah bisa disebut negara gagal sistemis. Utang yang ditarik pemerintah tidak menyejahterakan atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Salah Kelola
Sejatinya, berkurangnya kapasitas fiskal serta kegagalan pemerintah Indonesia dalam menyejahterakan rakyat bukan karena tidak adanya kekayaan untuk pembiayaan negara, tetapi lebih karena salah kelola kekayaan. Kesalahan tata kelola itu karena Indonesia mengadopsi pembiayaan APBN kapitalistik yang menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara selain utang. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pajak menjadi tiang utama pembangunan semua sarana dan prasarana. Oleh karena itu, kenaikan pajak serta perluasan objek pajak menjadi hal niscaya di negeri ini yang akan membuat rakyat jauh dari kata sejahtera.
Keputusan pemerintah menaikkan PPN 12% mulai Januari 2025 lalu, misalnya, telah mencederai cita-cita mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat Indonesia. Ini karena kondisi perekonomian masyarakat menjadi makin berat akibat beban tambahan kenaikan pajak. Biaya hidup mereka makin tinggi, sedangkan daya beli turun drastis. Ditambah dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal oleh beberapa perusahan industri besar, seperti tekstil, manufaktur, otomotif, dan sebagainya.
Selain itu, APBN kapitalistik juga memandang bahwa utang luar negeri bukan hal yang negatif. Utang ribawi dan skema utang luar negeri dari negara-negara Barat dipandang sebagai sesuatu yang tidak harus dihindari. Secara teori pun dikatakan bahwa utang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga utang dianggap sebagai solusi.
Padahal, utang luar negeri terbukti telah menciptakan kekacauan moneter. Hal itu karena saat utang jatuh tempo harus dilunasi dengan mata uang yang telah ditetapkan negara pengutang. Akibatnya bisa dipastikan mata uang negara yang berutang akan terpukul dan negara membutuhkan uang yang sangat banyak untuk bisa melunasi utang-utangnya. Kejadian ini pernah dialami Indonesia pada 1997—1998. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang melemah pada saat itu menjadikan utang Indonesia membengkak.
Di samping itu, pada saat utang luar negeri ini harus dilunasi dengan pelunasan utang dalam jangka panjang, akan menciptakan kekacauan pada sistem keuangan negara atau pada sistem APBN. Ini sebagaimana yang terjadi hari ini, untuk membayar cicilan utang saja menghabiskan kurang lebih seperempat anggaran APBN.
Dampak lain, utang luar negeri bisa mengakibatkan negara debitur bangkrut dan tergantung kepada negara asing sebagai kreditur. Sri Lanka misalnya, dinyatakan bangkrut pada 2022 setelah gagal membayar utang luar negeri sebesar US$51 miliar atau sekitar Rp816 triliun. Untuk mengatasi krisis, Sri Lanka mengajukan dana talangan dari Dana Moneter Internasional (IMF). Kasus serupa juga terjadi di Lebanon (2020), Islandia (2008), dan sebagainya.
Kritik terhadap Sistem Kapitalisme
Sistem ekonomi kapitalisme yang memisahkan agama dari pengaturan ekonomi serta menjadikan kebebasan sebagai asasnya, membuat perekonomian menjadi sangat liberal pada aspek kepemilikan individu, solusi problem dengan mekanisme pasar bebas, juga minimnya peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Ajaran kapitalisme laissez faire laissez passer (biarkan perekonomian berjalan sendiri tanpa harus ada campur tangan negara) tidak hanya berlaku pada era klasik abad ke-17 M, melainkan juga berulang pada era modern sekarang.
Konteks negara lepas tangan merupakan bukti nyata pengaruh pengusaha yang lebih kuat dibandingkan dengan pemegang otoritas kekuasaan. Kekayaan alam diberikan kepada swasta, ini mencerminkan ciri khas kapitalisme neoliberal. Akibat kebebasan kepemilikan (freedom of ownership), kekayaan alam dieksplorasi, bahkan dieksploitasi oleh perusahaan swasta pemilik modal besar.
Adapun mekanisme pasar bebas adalah ketika aset perusahaan raksasa sudah melampaui negaranya sehingga butuh pasar baru sebagai target produk-produknya di luar negeri. Pasar bebas hanyalah kedok perusahaan raksasa dalam membuka kepentingan ekonomi mereka. Ini adalah penjajahan baru dalam bentuk ekonomi.
Kapitalisme mengajarkan peran negara hanya sebatas fasilitator atau regulator pasar, bukan sebagai pelaku utama dalam perekonomian. Ini berarti privatisasi aset atau layanan publik yang harusnya dikelola negara menjadi lahan bisnis swasta. Pengurangan intervensi negara pada sektor ekonomi strategis, seperti energi dan pertambangan, seraya mengandalkan investasi dan inovasi dari sektor swasta untuk menggerakkan ekonomi telah mengakibatkan perampokan SDA yang menafikan kesejahteraan pada masyarakat luas. Akibat negara menjalankan sistem ekonomi kapitalisme, yang terjadi adalah ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan pada swasta, bahkan swasta asing.
Privatisasi kekayaan alam hanya memperkaya segelintir elite swasta, sedangkan masyarakat umum tidak mendapatkan manfaat, kecuali sangat sedikit. Modal pembangunan yang harusnya melimpah dan sumber daya yang harusnya berkah, gara-gara kapitalisme justru menjadi musibah bahkan kerusakan yang terus berlarut-larut. Negara akhirnya mengambil jalan sesat untuk modal pembangunan dengan memungut pajak kepada rakyat atau utang kepada asing dengan kedok sebagai investasi pembangunan. Pajak digunakan untuk menutupi defisit anggaran sehingga rakyat dipalak dengan berbagai macam pajak.
Indonesia Sejahtera dengan APBN Islam
Sistem Islam tidak akan menjadikan pajak dan utang luar negeri sebagai sumber pemasukan negara, apalagi utang yang berbasis riba. Terkait pajak, Islam tidak begitu saja memperbolehkan memungut pajak terhadap rakyatnya yang muslim (nonmuslim tidak dikenai pajak). Harus ada alasan syar’i yang melandasi pemungutan pajak. Pada pasal 147 Rancangan Undang-Undang Dasar Islam disebutkan, ”Setiap aktivitas yang diwajibkan syarak terhadap umat untuk melakukannya, sedangkan di baitulmal tidak ada harta yang cukup untuk memenuhinya maka kewajiban tersebut beralih ke umat. Pada saat itu negara berhak mengumpulkan harta dari umat dengan mewajibkan pajak….”
Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Sistem Keuangan Negara Khilafah hlm. 163—169 menyebutkan bahwa pajak digunakan untuk pembiayaan jihad dan hal yang terkait dengan jihad, pembiayaan industri militer, dan industri serta pabrik-pabrik penunjangnya, pembiayaan orang-orang fakir, miskin, ibnu sabil, pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umat yang sangat dibutuhkan, serta pembiayaan untuk keadaan darurat seperti tanah longsor, gempa bumi, angin topan, dan lainnya.
Islam membolehkan negara mengambil pajak hanya ketika kondisi APBN (baitulmal) sedang kosong. Itu pun hanya dipungut insidental kepada sebagian warga muslim yang memiliki kelebihan harta, bukan kepada semua warga. Pemungutan akan segera dihentikan jika kebutuhan sudah tercukupi.
Terkait utang luar negeri, Syekh Abdurrahman al-Maliki di dalam kitab Politik Ekonomi Islam hlm. 215—216 menyatakan bahwa utang luar negeri tidak diberikan kecuali dengan riba, sedangkan riba itu haram. Dengan demikian mengambil utang luar negeri hukumnya haram karena bahaya yang ditimbulkannya serta eksistensi riba yang haram. Tidak boleh mengambil utang luar negeri untuk mendanai proyek-proyek meski proyek produktif. Negara harus mandiri dalam mendanai proyek-proyek.
Islam mewajibkan negara mengelola APBN berdasarkan syariat Islam saja. Macam-macam pendapatan negara dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab yang sama hlm. 29—30 sebagai berikut, harta rampasan perang (anfâl, ganimah, fai dan khumûs), pungutan dari tanah kharaj, pungutan dari nonmuslim (jizyah), harta milik umum, harta milik negara, harta yang ditarik dari perdagangan luar negeri (‘usyr), harta yang disita dari pejabat dan pegawai negara karena diperoleh dengan cara haram, zakat, dan sebagainya.
Sumber terbesar APBN Khilafah adalah harta milik umum (milkiyyah ‘ammah) sebagaimana sabda Rasulullah saw.,
النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ, وَالْكَلَأِ, وَالنَّارِ
“Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud).
Dalam konteks Indonesia, potensi pendapatan negara dari harta milik umum sangatlah besar. Peneliti Forum Analisis dan Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Ishak pada Mei 2024 menghitung potensi kekayaan harta milik umum di Indonesia sebagai berikut:
– Minyak Mentah. Dengan produksi 223,5 juta barel, harga rata-rata USD97 per barel, nilai tukar Rp15.600/USD, serta gross profit margin 54,1%, laba yang diperoleh sebesar Rp183 triliun.
– Gas Alam. Dengan produksi 2,5 miliar MMBTU, harga rata-rata USD6,4 per MMBTU, nilai tukar Rp15.600/USD, serta gross profit margin 54,1%, laba yang diperoleh sebesar Rp136 triliun.
– Batu bara. Dengan produksi 687 juta ton, harga rata-rata USD345 per ton, dan nilai tukar Rp15.600/USD, serta gross profit margin 57,4%, laba yang diperoleh sebesar Rp2.002 triliun.
– Emas. Dengan produksi 85 ton, harga rata-rata USD63,5 juta per ton, nilai tukar Rp15.600/USD, serta gross profit margin 34,9%, laba yang diperoleh sebesar Rp29 triliun.
– Tembaga. Dengan produksi 3,3 juta ton, harga rata-rata USD 8.822 per ton, nilai tukar Rp15.600/USD, serta gross profit margin 34,9%, laba yang diperoleh sebesar Rp159 triliun.
– Nikel. Dengan produksi bijih nikel yang setara dengan 1,8 juta ton nikel, harga rata-rata USD2.583 per ton, nilai tukar Rp15.600/USD, serta gross profit margin 26,6%, laba yang diperoleh sebesar Rp189 triliun.
– Hutan. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup (2022), luas hutan di Indonesia mencapai 120,26 juta hektare. Dari kekayaan hutan ini berpotensi menghasilkan pendapatan sekitar Rp1.407 triliun (Al-Waie, 17-5-2024).
Hanya dari satu pos kepemilikan umum saja penerimaan negara mencapai Rp4.105 triliun, melebihi kebutuhan APBN Indonesia pada 2025 sebesar Rp3.005 triliun yang sebagian besarnya dari pajak. Oleh karena itu, jika perekonomian Indonesia diatur sesuai dengan syariat Islam, termasuk dalam aspek APBN dan pengelolaan sumber daya alamnya, tidak hanya akan menghentikan kemaksiatan pemerintah kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya akibat telah melanggar hukum-hukum Islam, tetapi juga akan membawa kemakmuran bagi rakyat dan kemajuan negara ini.
Hanya saja, penerapan APBN dalam Islam tidak bisa dipisahkan dengan penerapan sistem politik kenegaraannya yaitu Daulah Khilafah Islam. Jika Indonesia ingin keluar dari klaim negara gagal, hanya satu solusinya, yaitu mengadopsi sistem Islam secara kafah yang diterapkan dalam institusi Khilafah. Konsep Islam bukan hanya teori, sejarah telah mencatat bahwa Khilafah Islam selama kurang lebih 13 abad berhasil menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya tanpa memalak rakyat dengan pajak dan utang ribawi. Sesungguhnya tanggung jawab seluruh umat Islam adalah memperjuangkan terwujudnya sistem sahih ini. [MNews/IA-RR]

Sejatinya, berkurangnya kapasitas fiskal serta kegagalan pemerintah Indonesia dalam menyejahterakan rakyat