Muslimah News, INTERNASIONAL — Konferensi Internasional untuk Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di New York (28–30 Juli 2025) yang diketuai bersama oleh Arab Saudi dan Prancis menghasilkan Deklarasi New York. Deklarasi ini mencakup kesepakatan untuk mengambil langkah-langkah konkret, berjangka waktu, dan tidak dapat diubah untuk menyelesaikan masalah Palestina.
Bertentangan
Menurut aktivis dakwah Palestina Ustaz Amer Abu al-Rish, meskipun seolah-olah diselenggarakan untuk menghentikan kelaparan rakyat Gaza, mengakhiri perang, dan mengakui negara Palestina, pada kenyataannya hasil konferensi justru bertentangan dengan tujuan yang diungkapkannya.
“Deklarasi tersebut menguraikan kerangka kerja yang luas dan fundamental. Jika diterapkan, akan menjamin tercapainya apa yang tidak dapat dicapai oleh mesin militer pendudukan Zion*s di lapangan, juga menjadi upaya memenangkan Zion*s melalui konspirasi,” ujarnya kepada Kantor Berita ideologis internasional, Rabu (6-8-2025).
Ia menyampaikan, deklarasi ini justru memastikan bahwa ketentuan-ketentuannya dapat diterima oleh Zion*s Yahudi dan memberikan legitimasi penuh atas semua tindakannya.
“Ketika membahas apa yang dibutuhkan oleh Zion*s penjajah, deklarasi ini menggunakan frasa “kami sepakat untuk”, “kami menegaskan kembali”, “kami berkomitmen untuk”, “kami sepakat untuk”, dan “kami menyerukan”. Namun, ketika membahas apa yang dibutuhkan oleh rakyat Palestina, deklarasi ini menggunakan frasa “kami mendukung”, “kami mendorong”, dan “kami mendesak”,” kecamnya.
Ia pun menggambarkan isi Deklarasi New York. Pertama, jelasnya, deklarasi tersebut menyamakan “korban dengan algojo” dalam konteks peperangan.
“Padahal, dunia sedang menyaksikan kejahatan genosida yang telah merenggut lebih dari 60.000 nyawa, terjadi kerusakan besar yang membuat sebagian besar wilayah Jalur Gaza tidak dapat dihuni, dan terjadi pengungsian dan kelaparan,” ungkapnya.
Kedua, sebutnya, deklarasi tersebut mengharuskan para pejuang perlawanan untuk menyerahkan senjata mereka dan berjanji bahwa negara Palestina—yang didirikan berdasarkan solusi dua negara—akan sepenuhnya didemiliterisasi dengan dalih bahwa Palestina akan menikmati perlindungan internasional.
Ketiga, lanjutnya, Hamas diwajibkan membebaskan semua tahanan dan mengembalikan semua jenazah sebagai subjek perjanjian pertukaran tahanan.
Keempat, ujarnya, mengharuskan Hamas menyerahkan seluruh Jalur Gaza kepada Otoritas Palestina di bawah pengawasan internasional dan mendukung pengerahan misi internasional sementara untuk mencapai hal ini.
Kelima, tambahnya, deklarasi tersebut menghubungkan pembentukan negara Palestina dengan integrasi entitas Zion*s Yahudi, pencapaian keamanan baginya, normalisasi, dan koeksistensi.
Keenam, sebutnya, menyatakan komitmen terhadap langkah-langkah dan program untuk memerangi terorisme dan hasutan, serta mempromosikan budaya damai di semua platform, termasuk memperbarui kurikulum pendidikan Palestina.
Ketujuh, ucapnya, menetapkan bahwa faksi-faksi harus dipaksa meninggalkan kekerasan, dan tindakan tegas harus diambil terhadap siapa pun yang menolak penyelesaian yang diusulkan.
Kedelapan, ungkapnya, menetapkan bahwa pasukan keamanan Palestina didukung dengan dana, pelatihan, dan pengawasan melalui mitra internasional dan regional.
Ia menegaskan, dari ciri-ciri di atas jelaslah ini sebenarnya tuntutan yang sama dari kaum Zion*s agar Hamas menyerah, menyerahkan senjatanya, dan menarik diri dari Gaza, seperti yang diungkapkan oleh Trump dan pemerintahannya.
“Dengan demikian, tujuan perang yang ditetapkan Netanyahu, yang gagal ia capai melalui perang, kini telah menjadi tuntutan konferensi internasional, yang harus dicapai oleh Otoritas Palestina dengan dukungan dan kemitraan internasional,” ulasnya.
Ini berarti, sambungnya, Otoritas Palestina akan menjadi ujung tombak dunia dalam mencapai tujuan-tujuan Yahudi dalam perang yang difasilitasi oleh Amerika.
Memerangi Ekstremisme
Ia menyatakan, misi ini lebih dari sekadar memerangi mujahidin. “Sebaliknya, misi ini meluas hingga memerangi ekstremisme. Tuntutan masyarakat untuk membebaskan Palestina “dari sungai hingga laut” adalah ekstremisme. Tuntutan untuk menerapkan hukum syariat Allah Swt. adalah ekstremisme. Klaim bahwa tanah Palestina adalah tanah kharaj Islam yang tidak dapat diganggu gugat adalah ekstremisme,” tuturnya.
Bahkan, ia mengemukakan, menyerukan umat Islam untuk memenuhi kewajiban syariat terhadap Palestina, menyerukan aksi militer, mendukung jihad dan mujahidin, serta menyerukan penolakan perjanjian damai, semuanya dianggap hasutan.
“Jadi, siapa pun yang akan memerintah Gaza esok hari diwajibkan tidak hanya memerangi mujahidin, tetapi juga memerangi setiap dakwah yang dapat digambarkan sebagai hasutan atau ekstremisme,” ucapnya.
Setiap dakwah yang berkaitan dengan Islam sebagai sebuah sistem, peradaban, dan sudut pandang yang menentang Barat dan peradabannya, ungkapnya, dianggap ekstremisme oleh Barat.
“Setiap dakwah untuk bertindak sesuai dengan hukum syariat terkait Palestina dan di tempat lain, akan dianggap ekstremisme,” jelasnya.
Dengan kata lain, ulasnya, penguasa pada masa mendatang—berdasarkan konferensi ini—diwajibkan memerangi Islam dan para pengemban dakwahnya di Gaza dan di seluruh Palestina. Terlebih lagi, sambungnya, deklarasi tersebut mencakup perubahan kurikulum pendidikan, setelah semua perubahan yang merusak sebelumnya.
“Jelas pula, menurut pengumuman tersebut, bahwa semua tindakan Otoritas Palestina wajib dilakukan di bawah arahan Amerika, Eropa, dan badan-badan internasional. Mereka adalah pasukan untuk menghasilkan “Palestina baru” yang siap memerangi rakyatnya sendiri, menyerbu kamp-kamp, dan melakukan spionase di bawah panji koordinasi keamanan,” paparnya.
Menurut konferensi tersebut, imbuhnya, pasukan ini akan dilatih untuk menjadi musuh bagi siapa pun yang berani mengangkat senjata melawan Yahudi. “Mereka akan menjadi tentara yang melindungi Zion*s Yahudi dan mereka akan merancang serta menghasilkan “domba” Palestina yang tidak keberatan dimangsa serigala karena mensucikan perdamaian dan koeksistensi hingga akhir hayatnya,” urainya.
Ia menyesalkan, semua ini terjadi tanpa adanya jaminan atau tindakan internasional yang dapat memaksa Zion*s Yahudi untuk melakukan apa pun. “Situasinya tetap seperti ini. Zion*s menolak memberikan apa pun kepada Otoritas Palestina, apalagi untuk negara Palestina yang merdeka,” cetusnya.
Oleh karenanya, ia menyimpulkan, semua yang ditawarkan konferensi—yang telah menghina rakyat Gaza—tidak lebih dari upaya untuk mencapai kemenangan yang gagal diraih oleh Zion*s Yahudi melalui perang, juga untuk menjamin keamanan Zion*s dan mengintegrasikannya ke dalam dunia muslim.
“Ini hanya imbalan untuk pemindahan paksa lebih lanjut dan pengepungan yang mencekik di Gaza dan Tepi Barat,” ucapnya miris.
Mekanisme yang diberlakukan berdasarkan konferensi ini, lanjutnya, adalah sikap tegas bagi Palestina untuk melaksanakannya. “Sebaliknya, yang dituntut kepada Zion*s akan dikompromikan pada negosiasi baru. Ironinya, melalui negosiasi baru, Zion*s dapat memiliki semua alat untuk mencapai semua tujuannya,” tutupnya. [MNews/RA]
