Muslimah News, NASIONAL — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membatalkan rencana pengurangan luas minimal rumah subsidi menjadi 18 meter persegi untuk wilayah perkotaan setelah mendapat respons negatif.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati akan mempelajari skema pembiayaan serta penyediaan rumah terjangkau dalam bentuk vertikal yang berada di tengah kota.
Namun, pembatalan ini dinilai pemerhati kebijakan publik Iin Eka Setiawati belum mengakhiri kelalaian negara.
”Ini belum dapat dikatakan mengakhiri kelalaian negara. Pasalnya berbagai program yang diklaim pemerintah menjadi solusi persoalan perumahan, nyatanya membuat persoalan semakin ruwet,” tuturnya kepada MNews, Senin (28-7-2025).
Ia mencontohkan keruwetan itu. ”Angka backlog (kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan dengan rumah yang tersedia) perumahan yang ditargetkan nol justru naik hingga 51,5%. Berdasarkan data BPS, backlog perumahan mencapai 15 juta unit pada 2025, padahal sebelumnya (2023) hanya 9,9 juta unit,” jelasnya.
Hunian Terjangkau
Iin menerangkan, sebagai ganti pembatalan tersebut, Kementerian PKP fokus menyediakan hunian terjangkau di perkotaan dengan strategi lain, seperti skema pembiayaan dan penyediaan rumah vertikal. Ia mencontohkan, flat di Menteng yang dikelola oleh koperasi, diklaim dapat diduplikasi dengan pengawasan pemerintah.
”Padahal, koperasi merupakan organisasi yang batil dan bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Melaksanakan aktivitas yang bertentangan dengan hukum Islam akan membawa mudarat, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195, ’Dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.’,” kritiknya.
Ia memastikan aktivitas yang bertentangan dengan hukum Islam tidak akan dapat menyelesaikan persoalan perumahan secara tuntas.
”Apalagi Kementerian PKP mendorong kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta untuk menyediakan perumahan terjangkau melalui skema pembiayaan bersama (public-private partnership),” imbuhnya.
Ia menilai, selama ini skema pembiayaan yang melibatkan swasta telah membuat harga rumah tidak terjangkau masyarakat. Pasalnya, kata Iin, swasta berorientasi pada keuntungan materi yang harus dicapai dalam bisnisnya. ”Sementara pemerintah seharusnya menjamin tersedianya perumahan rakyat dengan harga terjangkau (murah) dan mudah diakses oleh masyarakat, tanpa syarat-syarat yang memberatkan. Nyatanya, hal tersebut tidak dapat dirasakan masyarakat. Masyarakat yang akan mengakses perumahan selalu dihadapkan pada berbagai syarat yang memberatkan sehingga harapan memiliki rumah pun pupus,” cetusnya.
Memperpanjang Kelalaian
Menurutnya, skema pembiayaan yang melibatkan swasta jelas akan memperpanjang kelalaian negara. ”Kelalaian yang berpangkal dari penerapan konsep good governance yang merupakan turunan ideologi Kapitalisme. Negara hanya berperan sebagai regulator. Sementara tata kelola perumahan diserahkan kepada operator/swasta. Peran negara melayani korporasi properti melalui berbagai regulasi yang memudahkan mereka untuk memperoleh keuntungan,” ulasnya.
Ia meyakini, selama negara menerapkan konsep batil kapitalisme dalam menyolusi persoalan perumahan, selama itu pula kelalaian negara berlanjut dan persoalan perumahan tidak akan pernah tuntas.
”Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk mengakhiri kelalaian tersebut hanyalah dengan membuang ideologi batil kapitalisme dan menggantinya dengan ideologi sahih Islam,” terangnya.
Dengan ideologi Islam, lanjutnya, tata kelola perumahan menjadi tanggung jawab negara, bukan swasta. ”Negara mengurusinya sesuai syariat Islam sebagaimana sabda Rasulullah saw, yang diriwayatkan Bukhari bahwa Imam (kepala negara) adalah ra’in (penggembala) dan ia bertanggung jawab atas gembalaannya (rakyatnya),” ucapnya. [MNews/IA]
