Muslimah News, NASIONAL — Kepolisian Daerah Jawa Barat mengamankan satu pelaku yang disebut mempunyai “peran besar” dalam sindikat perdagangan bayi yang telah beroperasi sejak 2023. Sebelumnya, kepolisian telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus ini. Di antaranya LS atau LI alias Popo, perempuan lansia berusia 69 tahun, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan ditangkap saat hendak meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta.
Menyikapi hal tersebut, pengamat politik Fatma Sunardi angkat bicara. “Kejahatan penjualan bayi terindikasi TPPO adalah hasil dari kegagalan pembangunan ekonomi kapitalisme dan politik demokrasi,” ucapnya kepada MNews, Jumat (25-7-2025).
Menurutnya, hal ini karena modus penjualan bayi menyasar para perempuan yang sedang dalam kondisi yang jauh dari sejahtera. “Kondisi kemiskinan, menjadi korban kejahatan, dan penelantaran adalah hasil dari keputusan politik untuk mengarahkan pembangunan ekonomi Indonesia,” jelasnya.
Di Indonesia, lanjutnya, kemiskinan yang bertemu ekosistem TPPO yang kuat menjadikan perempuan dalam pusaran kejahatan dan mencabut sisi kemanusiaannya, baik sebagai manusia ataupun sebagai ibu. “Berbagai realitas ini harus menjadi bahan kritik pada sejumlah kebijakan dan program bagi perempuan. Apakah program itu memenuhi kebutuhan dasar perempuan, baik sebagai manusia, individu, maupun sebagai perempuan?” tanyanya.
Kesetaraan Gender
Selama ini, ungkap Fatma, persoalan yang menimpa perempuan selalu dikaitkan dengan hak-hak perempuan dalam perspektif gender, seraya menutupi kegagalan negara dalam memenuhi hak-hak dasar perempuan. “Pendekatan kesetaraan gender yang dipakai saat ini tidak mampu menyelesaikan masalah pemenuhan kebutuhan dasar perempuan, berupa pangan, pendidikan dan kesehatan,” jabarnya.
Ia menilai, kesetaraan gender menjadikan perempuan pelayan bagi para pemodal (kapitalis), dengan menjadikan perempuan sebagai pekerja. “Politik ekonomi kapitalisme telah gagal menjadikan perempuan sejahtera dan mulia. Saat ini, mendesak untuk mengevaluasi arah pembangunan khususnya yang melibatkan perempuan,” jelasnya.
Logika pemberdayaan perempuan, paparnya, tentang kehidupan sejahtera hanya bisa diraih oleh perempuan dengan bekerja sebagaimana laki-laki, tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan perempuan. “Dari awal, program pemberdayaan perempuan memang dirancang untuk memberikan dukungan kepada ekonomi kapitalisme, tujuannya adalah untuk menjadikan perempuan sebagai bagian dari rantai pasok tenaga kerja, sekaligus pasar bagi produk-produk industri,” jelasnya.
Islam
Fatma menuturkan, ekonomi kapitalisme yang diakomodasi oleh sistem politik demokrasi tidak pernah memberi kepastian tentang bagaimana kebutuhan dasar tiap orang terpenuhi, termasuk perempuan. “Masalah pemenuhan kebutuhan dasar orang per orang dan kebutuhan masyarakat selalu akan menjadi persoalan. Hal ini berbeda jauh dengan politik ekonomi Islam dalam menyejahterakan dan memuliakan perempuan,” jelasnya.
Ia mengutip pendapat Abdurrahman al-Maliki dalam kitab As-Siyaasatul al-Iqtishodiyatu al-Mutsla, ada skema menyejahterakan setiap warga negara termasuk perempuan. Pertama, jelasnya, adanya jaminan pemenuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan kepada orang per orang. “Jaminan ini mengharuskan adanya nafkah untuk belanja kebutuhan dasar dan laki-laki yang balig punya kewajiban untuk mencari nafkah dan menafkahi perempuan sesuai jalur perwalian,” ucapnya.
Kedua, imbuhnya, jaminan kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar kehidupan, seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, dan lain-lain. Negara, katanya, bertanggung jawab untuk menyediakan bagi rakyatnya. Ketiga, lanjutnya, negara mengembangkan ekonomi, baik bidang pertanian, jasa, perdagangan, maupun industri.
“Skema ketiga ini dilakukan sesuai dengan ketentuan kepemilikan dalam Islam, pengembangan harta, dan berbagai hukum syarak yang terkait dengan kegiatan ekonomi. Inilah keunggulan politik ekonomi Islam dalam menyejahterakan setiap orang termasuk perempuan,” pungkasnya. [MNews/IK]
