[Kabar] Belum Meratanya Layanan Kesehatan, Pengamat: Fakta Buruknya Sistem Kesehatan Hari Ini

[Kabar] Belum Meratanya Layanan Kesehatan, Pengamat: Fakta Buruknya Sistem Kesehatan Hari Ini

Muslimah News, NASIONAL — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) resmi membentuk Komite Bersama untuk Pendidikan, Penelitian, dan Layanan Kesehatan pada Senin (30-6-2025) untuk menjawab tantangan mendasar dalam sistem kesehatan nasional, khususnya akses, kualitas, dan keterjangkauan layanan.

Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa hingga saat ini hanya sekitar 80 dari 514 kabupaten/kota yang memiliki layanan kesehatan setara dengan kota besar untuk penanganan penyakit kritis, seperti jantung. Hal ini menunjukkan masih belum meratanya distribusi layanan kesehatan yang memadai.

“Jika warga Sukabumi atau Semarang harus ke Jakarta untuk pengobatan jantung, berarti sistem kita belum adil. Kami ingin memastikan seluruh daerah memiliki infrastruktur dasar seperti CT scan dan cath lab paling lambat tahun 2027,” katanya.

Buruk

Pengamat kebijakan publik Dr. Rini Syafri menyatakan, inilah fakta pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan hari ini. “Sudahlah mahal, buruk lagi mutunya. Alih-alih merawat orang sakit, sistem kesehatan hari ini hanyalah menjadikan para dokter piawai “merawat” penyakit sehingga bukannya sembuh, malah nyawa bisa hilang,” ujarnya kepada MNews, Selasa (8-7-2025).

Ia mengungkapkan bahwa pengakuan serupa datang dari badan otoritas kesehatan ala kapitalisme, yaitu World Health Organization (WHO).

“Dinyatakan dalam situs resminya, buruknya kualitas pelayanan kesehatan adalah persoalan global dan sudah di tingkat yang mengkhawatirkan. Di Indonesia, ini ditunjukkan dengan adanya puluhan pengaduan malpraktek yang diterima Kementerian Kesehatan selama dua tahun terakhir. Berdasarkan kaidah fenomena gunung es, angka yang sesungguhnya tentu jauh lebih besar lagi,” paparnya.

Menurutnya, semua ini menunjukkan sistem kesehatan kapitalisme, juga yang dihibrida dengan sosialisme berupa Universal Health Coverage (UHC)—yang di Indonesia berwujud Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)—harus segera disudahi.

Koreksi Total

Oleh karena itu, ia menegaskan, harus ada koreksi total dan mendasar, yakni dengan kehadiran sistem kesehatan Islam. “Mutu pendidikan kedokteran, pelayanan, dan distribusinya disolusi dengan solusi sesungguhnya,” ucapnya.

Solusi tersebut, jelasnya, pertama, pendidikan kedokteran dirancang di atas sekumpulan paradigma Islam dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. “Berupa pandangan tentang kesehatan sebagai persoalan insan yang butuh aturan Allah Swt. sebagai penyelesaiannya,” urainya.

Kemudian, lanjutnya, pandangan bahwa kesehatan adalah kebutuhan pokok publik yang pemenuhannya dijamin negara secara langsung tanpa skema asuransi kesehatan. Selain itu, tambahnya, dalam Islam terdapat pandangan bahwa tidak boleh membahayakan dan dibahayakan.

“Artinya, metode pengobatan yang digunakan adalah berkhasiat bagi kesembuhan segera dengan tanpa bekas atau efek samping,” katanya.

Ia memaparkan, pandangan penyelenggaran pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan dengan tiga strategi, yaitu sederhana dalam aturan, cepat dalam pelaksanaan, dan dilakukan oleh dokter yang kapabel dalam hal pengobatan.

“Artinya, pendidikan tinggi dalam hal ini pendidikan kedokteran, di samping bertujuan untuk menghasilkan para dokter yang memiliki pola pikir dan pola sikap Islam sebagai tujuan pendidikan yang harus diwujudkan pada setiap level pendidikan, juga dirancang untuk tujuan dihasilkan gugus tugas yang terdiri dari para dokter/kolegium kedokteran,” jabarnya.

Hal ini, ungkapnya, mengharuskan diterapkannya politik pendidikan Khilafah. “Pendidikan gratis yang di tingkat pendidikan tinggi menjadi puncak kebaikan harus diraih oleh sistem pendidikan tersebut, berupa dokter yang memadai, baik jumlah maupun kualitas,” jelasnya.

Pemerataan

Kedua, Rini menyampaikan, terkait persoalan pemerataan dalam pelayanan kesehatan, niscaya teratasi oleh konsep kekuasaan yang bersifat sentralisasi. “Konsep ini meniscayakan negara memiliki kewenangan memadai untuk pengambilan berbagai keputusan politik secara cepat dan tepat, mulai dari pembangunan faskes dengan segala kelengkapan medis dan nonmedis, SDM kesehatan, hingga persoalan pembiayaan faskes yang berjalan di atas prinsip sosial,” ulasnya.

Pada saat bersamaan, tuturnya, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan secara desentralisasi sehingga publik dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan.

“Ini seiring ketersediaan fasilitas kesehatan dengan segala kelengkapan medis dan nonmedis berikut para dokter yang berkemampuan mumpuni dalam pemanfaatan berbagai metode pengobatan bagi kesembuhan segera dengan tanpa bekas/efek samping,”imbuhnya.

Ketiga, bebernya, penerapan sistem ekonomi Islam tidak saja menjadikan negara memiliki kemampuan finansial memadai bagi berjalannya fungsi building block sistem kesehatan secara sahih.

“Ini berupa pembiayaan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan bebas biaya dalam jumlah memadai, juga pembangunan faskes dengan kelengkapan medis dan nonmedis bermutu hingga ke pelosok negara,” jelasnya.

Ia meyakini, penerapan sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, beserta sistem kehidupan Islam secara keseluruhan akan bekerja mengakhiri keberadaan “pabrik” faktor pemicu kerusakan kesehatan. “Sekaligus menjadi upaya kuratif alami seiring terpenuhi hajat hidup insan secara benar, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik,” ucapnya. 

Dengan demikian, ungkapnya, jumlah orang yang sakit dapat segera berkurang sehingga akan mengurangi tingginya kebutuhan terhadap dokter.

“Artinya, kembali kepada pangkuan peradaban Islam, yakni negara Islam adalah solusi satu-satunya atas kelalaian negara mewujudkan kemaslahatan publik hari ini. Upaya apa pun di luar itu, hanya akan memperpanjang kelalaian negara dan penderitaan masyarakat,” tutupnya. [MNews/RA]

Share

2 thoughts on “[Kabar] Belum Meratanya Layanan Kesehatan, Pengamat: Fakta Buruknya Sistem Kesehatan Hari Ini”

  1. Maa syaa Allah, hanya Sistem Kesehatan dalam Khilafah yang mampu memberikan keadilan dalam layanan kesehatan

  2. Peradaban Islam luar biasa, kesehatan sangat terjamin, berbeda dengan sistem hari ini yang kita rasakan, kesehatan sangat mahal dan sangat ribet urusan administrasi maupun pelayanan nya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *