[Kabar] Aktivis: Aceh Masih Menyimpan “Luka”

Muslimah News, LENSA DAERAH — Presiden Prabowo memutuskan empat pulau yang disengketakan antara Aceh dan Sumatera Utara masuk wilayah Aceh. Penetapan ini berdasarkan dokumen administrasi yang dimiliki pemerintah. “Berlandaskan dokumen, pemerintah telah ambil keputusan bahwa empat pulau itu milik Aceh,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17-6-2025).

Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengungkap empat pulau itu menjadi rebutan karena ada kandungan energi dan gas. “Kenapa sekarang berebut empat pulau itu, tahu enggak? Itu kandungan energi, kandungan gas sama besar di Andaman. Itu permasalahannya,” katanya.

Gelombang dukungan untuk Aceh mempertahankan empat pulau di perbatasan Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, juga tampak. Protes kepada pusat ditandai sejumlah spanduk, di antaranya bertuliskan ”Aceh Melawan” dan ”Referendum”.

Menyimpan Luka

Aktivis dakwah Muslimah Aceh Bersyariah Fitria Yusfani, M.Si. menyatakan, meskipun tampak semua pihak gembira atas keputusan Presiden Prabowo mengembalikan keempat pulau tersebut ke Aceh, geliat amarah Aceh bagi Jakarta menunjukkan satu hal, Aceh masih menyimpan “luka”.

“Siapa saja yang coba-coba untuk menyentuhnya, luka itu akan kembali berdarah dengan kucuran yang lebih deras lagi dari sebelumnya,” ujarnya kepada MNews, Rabu (18-6-2025).

Bahkan, ia menilai, seharusnya peristiwa ini membuka mata bahwa betapa mudahnya pihak berkuasa berganti rupa agar kepentingannya bisa tetap terjaga.

Ia pun mempertanyakan, tidakkah terlintas di dalam benak, kerinduan hidup dalam kedamaian abadi di bawah naungan “ayah” (penguasa) yang benar-benar mencintai dan berusaha membahagiakan “anaknya” sepenuh jiwa dan raga?

“Adakah kepemimpinan yang dirindukan umat ini? Kepemimpinan sejati yang tidak menipu dan mengkhianati yang dicinta? Ya, jawabannya hanya satu, kepemimpinan Islam, bukan yang lain,” tegasnya

Menurutnya, sistem hari ini rusak dan merusakkan. “Otonomi daerah yang selama ini begitu diagungkan oleh penguasa kita, pada titik ini mulai tampak tidak bermanfaat, bahkan gagal. Meskipun empat pulau sudah dikembalikan, tetapi menjadi catatan bahwa otonomi daerah punya potensi memunculkan problem yang sama di kemudian hari,” terangnya.

Untuk itu, lanjutnya, bukan tidak mungkin keberlangsungan pemerintahan secara nasional juga akan kembali pada konsep sentralisasi sebagaimana era Orde Baru. “Namun tetap saja, jika konsep tersebut disemai dalam sistem fasad sebagaimana saat ini, sentralisasi berpeluang besar melahirkan model pemerintahan yang represif ataupun otoriter,” prediksinya.

Sistem Khilafah

Kondisi ini, ungkapnya, berbeda nyata dengan konsep sentralisasi pemerintahan di dalam sistem Islam (Khilafah). “Meski dalam Khilafah ada sentralisasi pemerintahan, tetapi asas pemerintahannya adalah akidah Islam. Dengan begitu, tidak ada celah asas manfaat bagi para pejabat untuk berlaku khianat, baik kepada pemimpin yang lebih tinggi jabatannya, maupun kepada amanah jabatan yang diembannya,” jabarnya.

Ia menyampaikan, faktor ketakwaan pada individu pejabat juga berperan besar, ditambah kuatnya kontrol masyarakat dalam beramar makruf nahi mungkar, serta tegasnya sistem sanksi yang ditegakkan negara sehingga akan menjadi suatu kehinaan yang besar jika seorang pejabat berlaku maksiat.

Ia mengutip firman Allah Taala dalam surah An-Nisa: 59, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ululamri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dalam Islam, tuturnya, penguasa berlaku adil dalam mengurus rakyat karena Islam menetapkan penguasa sebagai raa’in (pelayan/pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyat. “Semua SDA yang menjadi kepemilikan umum akan dikelola negara untuk mewujudkan kesejahteraan semua individu rakyat,” ucapnya.

Ia berharap agar tata kelola negara kembali kepada sistem Islam. “Sistem yang telah ditegakkan dan diperjuangkan dengan darah oleh endatu (nenek moyang) kita. Tidak hanya di Aceh, tetapi semua muslim sedunia karena bangsa Aceh adalah bangsa yang mulia hanya dengan Islam. Aceh mulia dalam bingkai syariat dan Khilafah,” tandasnya. [MNews/RA]