[Kabar] Tokoh Muslimah Jabar Membahas Jerat Kapitalisme dalam Kisruh Haji

Muslimah News, LENSA DAERAH — Problematika dan kekisruhan pelaksanan ibadah haji yang terus berulang setiap tahun, serta keprihatinan terhadap kondisi umat Islam yang masih saja terpecah menjadi spirit bagi puluhan tokoh muslimah di Jawa Barat untuk menggelar acara diskusi pada Sabtu (21-6-2025). Meski digelar secara virtual, puluhan tokoh tampak fokus dan semangat dalam mengikuti acara.

Diskusi dibuka dengan pengantar dari Ustazah Ummu Aiman yang menyampaikan kemirisannya pada kondisi umat Islam. Ia menyayangkan ibadah yang dilaksanakan umat saat ini tidak lepas dari bingkai kapitalisme sehingga tidak sejalan dengan spirit akidah dan keimanan. “Hal ini terlihat jelas pada pelaksanaan ibadah haji yang dijadikan sebagai komoditas ekonomi semata,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya, pelaksanaan ibadah haji yang kental dengan persatuan umat Islam ternyata tidak berdampak positif terhadap kondisi umat Islam di Palestina. “Para haji yang telah menyelesaikan ibadah sebagai pembuktian ketauhidannya, nyatanya tidak merespons kondisi kezaliman di Gaza,” ungkapnya.

Buruknya Pelayanan

Selanjutnya, pakar ekonomi Islam dan pembimbing umroh Dr. Arim Nasim sebagai narasumber menguatkan fakta terkait kisruhnya pelaksanakan ibadah haji. Ia menguak adanya dikotomi pelayanan ibadah haji antara haji furoda dan haji reguler. “Buruknya pelayanan ibadah haji dirasakan oleh jemaah haji reguler, sedangkan jemaah haji furoda mendapat keistimewan pelayanan,” ucapnya.

Bahkan, ia menilai, pelayanan ibadah haji tahun ini lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. “Akar masalah dari buruknya pelayanan ini mengerucut pada paradigma bisnis, yaitu kepentingan cuan semata, baik dari pemerintah Arab Saudi maupun Indonesia,” urainya.

Menurutnya, hal tersebut disebabkan negara saat ini berperan sebagai negara korporasi semata sehingga negara hanya menjadi instrumen kepentingan bisnis, bahkan menjadi alat kepentingan para kapitalis.

“Kita lihat Arab Saudi semakin kapitalistik. Pelaksanaan ibadah haji umat Islam dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan negara, bahkan menjadi pendapatan terbesar kedua setelah minyak” paparnya.

Sementara di Indonesia, Dr. Arim menyebut kondisinya lebih parah terutama pascareformasi. “Penjajahan asing terhadap ekonomi Indonesia pasca-Konsensus Washington menyebabkan kapitalisasi layanan publik, termasuk pelayanan ibadah haji. Pelaksanan ibadah haji tidak lagi dianggap sebagai pelayanan, melainkan bisnis mencari keuntungan,” kritiknya.

Bukti adanya kapitalisasi layanan publik, lanjutnya, tampak pada saat pemerintah mengumpulkan biaya pendaftaran haji (Rp25 juta) untuk mendapatkan porsi haji. “Akibatnya antrian haji sampai puluhan tahun” tegasnya.

Di sisi lain, ia membeberkan adanya proyek global untuk memandulkan haji hanya sebatas ibadah ritual dan teknis semata, dijauhkan dari aspek politiknya. “Bahkan, pihak Arab Saudi melarang keras slogan-slogan politik saat melaksanakan ibadah haji. Padahal, seharusnya ibadah haji sarat dengan nilai-nilai ketaatan dan ketundukan yang totalitas, serta merupakan momen persatuan umat Islam yang tidak terlepas dari aspek politik,” jelasnya.

Ia menyatakan, kekisruhan pelaksanaan ibadah haji akan terus berulang dan tidak akan pernah selesai selama negara—baik Arab Saudi maupun Indonesia—berparadigma sekuler kapitalisme. “Umat Islam pun tidak akan pernah bersatu selama masih terkungkung dengan sekat-sekat nasionalisme. Maka, solusi hakiki dari problematika tersebut adalah dengan mencampakan sistem sekuler kapitalisme,” ucapnya.

Penerapan Syariat

Untuk itu, ia menekankan, problematika pelaksanaan ibadah haji akan tuntas dengan penerapan syariat Islam secara kafah oleh seorang khalifah dalam institusi Khilafah. “Ini karena di dalam Islam, pelayanan publik berdasarkan paradigma riayah (pelayan), bukan komersil,” terangnya.

Ia memerinci, ada lima implementasi riayah dalam haji. “Membentuk departemen khusus yang mengurus urusan haji dan umrah; penentuan ONH (ongkos naik haji) sesuai daerah dan kebutuhan; penghapusan visa haji dan umrah; pembangunan infrastruktur, khususnya di Mekkah dan Madinah; serta pengaturan kuota haji dan umrah,” urainya.

Dr. Arim menegaskan kembali, hanya Khilafah yang bisa menyelesaikan problematika umat Islam, baik itu terkait pelaksanaan ibadah haji, maupun soal umat Islam yang masih berpecah dan dizalimi seperti di Gaza.

“Keberadaan khalifah akan melindungi dan menjaga semua kepentingan umat dengan melaksanakan syariat Islam secara kafah,” tutupnya dengan mengutip sabda Rasulullah saw. riwayat Muslim tentang khalifah adalah perisai umat, “Sungguh Imam (Khalifah) adalah perisai, orang-orang berperang di belakang dia dan menjadikan dirinya pelindung.” [MNews/Kontributor daerah: LLS/Jabar]