Muslimah News, FOKUS — Transformasi pendidikan kedokteran agar berbasis rumah sakit (hospital based) sejatinya merupakan alarm kematian politik kesehatan dan peradaban kapitalisme. Berhubung industrialisasi kesehatan makin dikukuhkan. Padahal, ia paling bertanggung jawab atas buruknya kualitas pelayanan di tengah persoalan kekurangan dokter yang berkepanjangan. Sementara determinan sosial kesehatan bekerja memproduksi orang sakit dan berakibat pertambahan fantastis angka kesakitan dan kematian yang persisten.
Tragisnya, negara hadir sebagai pendukung penuh. Fungsi kolegium kedokteran tercabik dan otonomi kedokteran pun makin tergerus. Keberadaan pendidikan kedokteran tidak lagi untuk melahirkan para dokter yang mumpuni dalam merawat orang sakit, tetapi mumpuni dalam merawat penyakit. Mutu pelayanan kesehatan pun kian merosot[1]. Hal ini kemudian direspons ribuan guru besar berbagai fakultas kedokteran berupa gelombang aksi keprihatinan agar semua itu disudahi.
Apa akar persoalannya? Bagaimana Islam menjamin otonomi kedokteran? Bagaimana fungsi negara seharusnya? Bagaimana konsep politik kesehatan dan sistem kesehatan agar integritas pendidikan kedokteran kembali bermuruah dan pelayanan kesehatan berkualitas dengan mudah diakses siapa pun yang membutuhkan? Mengapa kehadiran kembali peradaban Islam di abad ini perkara begitu urgen? Tulisan ini mencoba menjawabnya.
Hospital Based: Industrialisasi
Penelaahan mendalam dan menyeluruh terhadap sejumlah dokumen berkualitas mengantarkan pada kesimpulan tentang definisi industrialisasi kesehatan. Yakni, proses penerapan prinsip-prinsip industri yang sangat mengedepankan kepentingan materi dan ekonomi. Meski berfaedah meningkatkan efisiensi, tetapi menggerus otonomi dokter. Akibatnya, menurunkan mutu pelayanan kesehatan sehingga membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat.
Kuatnya spirit industrialisasi kesehatan pada konsep hospital based setidaknya ditunjukkan dua aspek. Pertama, industrialisasi kesehatan adalah jiwa pendidikan kedokteran Barat. Perubahan apa pun pasti masih dalam spirit asalnya.
Kedua, ibarat dua sisi mata uang. Model pendidikan kedokteran sangat ditentukan oleh model pelayanan kesehatan yang pada hari ini sistem pelayanan kesehatan diupayakan mencapai puncak efisiensi melalui universal health coverage. Oleh karenanya, dapat dipastikan transformasi pendidikan kedokteran ada dalam bingkai yang sama.
Dua alasan ini diperkuat oleh esensi transformasi pendidikan kedokteran yang diaruskan secara global[2], yakni industrialisasi kesehatan. Dinyatakan, “… transformasi dalam regulasi kedokteran liberal sebagai transisi dari konvensi kualitas perawatan kesehatan yang terinspirasi domestik ke konvensi kualitas perawatan kesehatan industri. ….”[3]
Penegasan industriaisasi kesehatan pada konsep hospital based berikut bahayanya pun datang dari dewan guru besar fakultas kedokteran se-Indonesia. Prof. Yulianto sebagai perwakilan dalam acara Salemba Bergerak menyatakan, “Pendirian jalur pendidikan dokter spesialis di luar universitas tidak dapat dianggap sebagai solusi atas kekurangan tenaga medis, melainkan langkah instan yang berpotensi menurunkan kualitas pendidikan.[4]
Artinya, Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit yang diadakan pemerintah hanyalah untuk agenda industrialisasi kesehatan, bukan untuk kemaslahatan masyarakat.
Saatnya Disudahi
Sorotan para ahli dan pakar kesehatan dunia terhadap industrialisasi kesehatan sudah ada sejak dari awal keberadaan. Terutama ketika kian terindra dan dirasakan sebagai aspek paling bertanggung jawab dalam memicu kemerosotan mutu pelayanan kesehatan dan tergerusnya otonomi kedokteran. Terlebih sejak agenda transformasi kesehatan dicanangkan WHO 2013 lalu, otonomi kedokteran kian terancam. Alhasil, tuntutan mengakhiri industrialisasi kesehatan pun kian memuncak.
Ditegaskan Prof. Sophie Park dari Perawatan Primer dan Pendidikan Klinis di Nuffield Dept. of Primary Care Health Sciences-University of Oxford, “… Sebuah hegemoni baru tengah diciptakan mengubah hakikat pendidikan kedokteran ke arah pelatihan industri.”[5]
Pandangan yang bersifat gugatan juga dinyatakan dalam tulisan berjudul “The Industrialisation of medical education? Exploring neoliberal influences with tomorrow’s doctors policy 2009”.
Pernyataan semakna pun datang dari ahli ilmu kedokteran yang lain dalam rubrik korespondensi berjudul “Industry funding in medical education”, dimuat The Lancet Vol 359 June 1, 2002, “Saya percaya kurangnya investasi oleh industri farmasi dalam pengembangan obat untuk penyakit di negara-negara miskin berdampak pada pendidikan.”[6]
Bahaya spesialisasi akibat kepentingan industralisasi kesehatan ditegaskan Prof. Darius A Rastegar. Dokter dari Departemen Kedokteran Universitas Jhon Hopkins ini dalam artikelnya berjudul “Health care become an industry” yang dimuat Annals of Family Medicine, menuliskan, “Meski perubahan ini menjanjikan perawatan kesehatan yang lebih efisien dan efektif, tetapi dokter harus khawatir tentang hilangnya otonomi, gangguan kontinuitas perawatan, dan potensi erosi nilai-nilai profesional.”[7]
Hal-hal yang dirasakan dan diindra para ahli dan pakar di atas—di samping kesengsaraan publik yang berkepanjangan—adalah alasan yang lebih dari cukup agar industrialisasi kesehatan segera disudahi.
Kelalaian negara berkepanjangan. Bahaya industrialisasi kesehatan begitu nyata, tetapi justru difasilitasi dan didukung penuh. Sebagai konsekuensi konsep politik kekuasaan kapitalisme ‘good governance’, negara pada akhirnya berfungsi sebagai pelayan korporasi dan pelaksana hegemoni kapitalisme.
Semua ini diklaim untuk kepentingan masyarakat dan diberi sebutan berkonotasi positif, transformatif, bahkan dilegalkan melalui peraturan resmi dan perundang-undangan. Walhasil, seluruh masyarakat harus tunduk, termasuk dewan guru besar fakultas kedokteran se-Indonesia. Atas nama agenda transformasi, negara pun leluasa mengintervensi kolegium kedokteran dan menegasikan otonomi ilmu kedokteran.
Akar Masalah: Persoalan Paradigmatis Sistemis
Industrialisasi kesehatan berlangsung seumur peradaban kapitalisme. Lebih dari sekadar persoalan teknis saintifik kesehatan dan kedokteran, ia merupakan perkara paradigmatis ideologis dari cara pandang tentang kehidupan menurut kapitalisme.
Kesehatan komoditas ekonomi dan negara fasilitator memuluskan kepentingan bisnis korporasi dan agenda hegemoni. Mulai dari asas hingga sistem kehidupan, semua merupakan ruang subur, khususnya sistem ekonomi dan sistem politik. Pun demikian paradigma politik kesehatan dan berbagai aspeknya.
Artinya, industrialisasi kesehatan dan berbagai persoalan penyerta berakar dari rusaknya sistem kehidupan sekularisme. Berupa mahalnya harga pendidikan kedokteran, kekurangan dokter spesialis, distribusi yang buruk, serta penambahan angka kesakitan dan kematian secara persisten dan fantastis.
Tidak ada ruang dan celah apa pun bagi keberadaan industrialisasi kesehatan pada peradaban Islam. Mulai dari asas dan visi, hingga politik kesehatan. Demikian juga pada aspek teknis maupun paradigmatis.
Peradaban Islam yang dimaksud sejatinya adalah Negara Khilafah. Sistem kehidupan Islam, khususnya sistem ekonomi Islam dan sistem politik Islam, merupakan unsur penting peradaban Islam. Itulah sebabnya, tidak saja berkemampuan secara politik, Khilafah juga berkemampuan secara finansial untuk menjalankan visi dan misinya yang begitu penting.
Jaminan Otonomi dan Fungsi Sahih Negara
Jaminan otonomi ilmu kedokteran adalah perkara yang niscaya dalam kehidupan Islam. Hal ini tidak terlepas dari asasnya, yakni akidah Islam. Bersifat menenteramkan jiwa, di samping memuaskan akal, karena berkesesuaian dengan fakta. Hal ini bisa dirasakan pada berbagai aspek.
Dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi, penentuan pendapat yang benar dan yang akan dijadikan rujukan kebijakan negara, harus dikembalikan kepada ahlinya. Rasulullah ﷺ dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, menegaskan perkara ini. Kala itu, beliau ﷺ merujuk kepada pendapat sahabat Hubab bin Munzdir radhiallahu ‘ahu yang ahli strategi perang dalam menetapkan lokasi markas dalam Perang Badar.[8]
Selanjutnya, negara harus merujuk tentang ilmu kedokteran kepada ahlinya dalam perumusan model sistem pelayanan kesehatan. Demikian juga dalam hal konsep sistem pendidikan kedokteran dan kompetensi lulusan. Hal ini agar selain hak publik mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan gratis, tetapi juga berkhasiat bagi kesembuhan segera tanpa bekas.
Perkara ini tidak boleh diabaikan sedikit pun, berhubung dalam fungsinya ia diharuskan demikian. Ketika sebagai raa’in (penyelesai persoalan hidup masyarakat) maupun junnah (pelindung, garda terdepan pencegah, dan pengentas kerusakan).
Niscaya Tercukupi
Dalam peradaban Islam, tercukupinya jumlah dokter adalah keniscayaan. Ini karena bersinerginya dua aspek. Pertama, pendidikan tinggi pilar fungsi negara. Dirancang sedemikian rupa sehingga tercukupinya dokter yang kompeten dalam jumlah memadai. Mulai tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, politik pendidikan Khilafah yang bebas biaya dan mudah diakses meniscayakan ada ribuan bahkan jutaan lulusan pendidikan menengah yang layak melanjutkan ke pendidikan kedokteran.
Sifat kurikulum tidak saja mencerdaskan akal pikiran, melainkan juga mental dan spiritual hingga puncaknya, di samping penguasaan keterampilan klinis yang mumpuni. Meniscayakan proses pendidikan relatif singkat, baik dalam hal ilmu kedokteran dan metode pengobatan dari Barat maupun Timur.
Di sisi lain, jumlah orang sakit akan turun secara fantastis sehubungan dengan peradaban Islam sebagai determinan sosial kesehatan bersifat penyejahtera. Pola kehidupan masyarakat yang sehat niscaya terwujud seiring terpenuhinya kebutuhan fisik dan nonfisik secara benar. Alhasil, kerusakan kesehatan akan tercegah secara sistemis seiring lenyapnya faktor pemicu penyakit.
Teruji
Tinta emas sejarah mencatat pelayanan kesehatan Khilafah yang begitu spektakuler dari sisi kualitas pelayanan medis maupun nonmedis. Meski gratis, tetapi begitu mudah diakses. Kala itu, pendidikan tinggi di negeri-negeri muslim menjadi mercusuar dunia. Sebagaimana halnya rumah sakit bak istana, juga banyak ditemukan sekolah atau kampus pendidikan kedokteran berbangunan megah. Terutama di kota-kota besar seperti Baghdad, Damaskus, Al-Quds, Wasit, Harran, Raqqah[9].
Fakta sejarah ini menjadi bukti terujinya konsep politik kesehatan Khilafah. Tetap relevan diterapkan pada abad ini, berhubung politik kesehatan Khilafah, Negara Khilafah, serta keseluruhan peradaban Islam, telah Allah persiapkan sebagai solusi persoalan insan dengan sifatnya sebagai insan. Sifat insani tersebut tidak pernah berubah pada era mana pun, termasuk hari ini, yakni era kemajuan teknologi Revolusi Industri 4.0.
Khatimah
Rahmatan lil ’alamin sebagai visi peradaban Islam dan jiwa politik kesehatan Islam adalah kunci rahasia bagi diakhirinya industrialisasi kesehatan serta berbagai akibat yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, kehadiran peradaban Islam (Khilafah) pada abad ini adalah perkara urgen dan mendesak.
“Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.” (QS Al-Hasyr [59:4]). Wallahualam. [MNews/GZ]
Depok, 30 Mei 2025; 3 Zulhijah 1446 Hijriah.
[1]https://www.who.int/southeastasia/health-topics/patient-safety
[2]https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/93635/9789241506502_eng.pdf. Transforming and scaling up health professionals’ education and training. WHO Guide Lines 2013.
[3]https://www.jstor.org/stable/26999998; Nicolas Da Silva;The Industrialization of Liberal Medicine in France. A Labor Quality Conventions Approach”. GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences . 2021, Vol 46 No 1, Special Issue: Conventions, Health and Cociety. “However, we propose to analyze the transformations in the regulation of liberal medicine as the transition from an inspired/domestic convention of healthcare quality to an industrial convention of healthcare quality.”.
[4]https://www.kompas.com/edu/read/2025/05/20/193335071/ppds-berbasis-rumah-sakit-apa-pendapat-guru-besar-ilmu-kedokteran.
[5] https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-6091-817-9_7; “a new hegemony is being
created (Fraser, 1992), changing the nature of medical education towards industrial
training, rather than meeting the wider vocational demands for independent and
critical practitioners.”
[6]https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2802%2908757-3” I believe the lack of investment by the pharmaceutical industry into deve loping drugs for diseases of the poorer nations spills over from research into education”.
[7]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1466626/ “Although these changes hold the promise of more efficient and effective health care, physicians should be concerned about the resultant loss of autonomy, disruption of continuity of care, and the potential erosion of professional values.”
[8]An Nabhani, T. As Syakhshiyah Al Islamiyyah. Juz As Tsanii. As Syuuro aw Akhdzu Ar Ra’yi fil Islam. Hal 250
[9]An Nabhani. T. Nizhamul Islam. Hal 47.
