Muslimah News, INTERNASIONAL — Para pemimpin Mesir dan Amerika Serikat mengadakan forum Kerja Sama ekonomi pada Ahad (25-5-2025). Forum itu dihadiri oleh Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly, Duta Besar AS Herro Mustafa Garg, dan perwakilan lebih dari 60 perusahaan Amerika, bersama dengan menteri Mesir dari sektor kedaulatan dan ekonomi. Dalam forum tersebut terungkap pujian Mesir atas sektor swasta Amerika yang telah berperan dalam membangun ekonomi Mesir dengan investasinya.
Ketergantungan
Juru bicara kelompok dakwah ideologis Mesir menilai kerja sama Mesir-Amerika Serikat (AS) sebagai perwujudan ketergantungan Mesir pada kekuatan kolonial. ”Forum ini tidak mewakili kemitraan antara pihak-pihak yang setara. Sebaliknya, hal itu merupakan perwujudan dari ketergantungan politik dan ekonomi yang memalukan yang memperkuat ketundukan Mesir kepada kekuatan kolonial, terutama Amerika,” ungkapnya kepada Kantor Barita ideologis internasional, Senin (26-5-2025).
Bahkan menurutnya, forum itu justru meletakkan dasar bagi penjarahan kekayaan umat, pembatasan kedaulatan dan ’pembunuhan’ kemajuan hakiki.
”Menggambarkan AS sebagai mitra ekonomi Mesir adalah pemutarbalikan fakta dan pemalsuan kesadaran politik. AS tidak pernah menjadi sahabat umat Islam. AS adalah kepala ular kolonial, yang mengobarkan perang, mendukung rezim yang menindas, menjarah kekayaan, dan mempertahankan penjajahan politik dan ekonomi negara-negara di kawasan itu,” kritiknya.
Ia lalu membeberkan fakta, AS-lah yang melindungi entitas Yahudi, mendukungnya dengan senjata dan dana. Ia melanjutkan, AS memberlakukan Camp David, mengawasi pengaturan keamanan regional untuk memastikan supremasi orang Yahudi, dan menopang rezim kaki tangannya, termasuk rezim Mesir. ”Apakah mungkin setelah semua ini menampilkan negara ini (AS) hanya sebagai mitra ekonomi yang strategis?” tanyanya retoris.
Platform Politik
Dalam pandangan jubir, forum ini bukan sekadar pertemuan ekonomi melainkan platform politik untuk melegitimasi intervensi langsung AS dalam membentuk kebijakan ekonomi Mesir.
”Atas nama memperbaiki iklim investasi dan mendukung sektor swasta, kunci ekonomi Mesir diserahkan kepada perusahaan transnasional AS, di luar kedaulatan, melalui hak istimewa besar-besaran,” cetusnya.
Di antara hak-hak istimewa itu, lanjutnya, menghapus persyaratan spesifikasi Mesir pada mobil AS, mengecualikan produk susu AS dari sertifikasi halal, mempercepat proses “lisensi emas” bagi investor asing, dan penandatanganan perjanjian bea cukai yang menghilangkan hambatan perlindungan yang tersisa.
“Semua ini dilakukan dengan dalih menarik investasi, sementara hasil sebenarnya adalah membuka pasar Mesir untuk impor AS, mematikan sisa-sisa industri lokal, dan menghubungkan ekonomi Mesir dengan mesin kapitalisme AS,” bebernya.
Ia mempertanyakan, apakah masuk akal jika perusahaan-perusahaan AS yang notabene adalah alat politik dan ekonomi hegemoni, dipercaya untuk menyelamatkan Mesir? ”Ini adalah penghinaan terhadap intelijen dan manipulasi realitas hukum dan politik,” tandasnya.
Ia juga menyayangkan, menteri-menteri Mesir berlomba-lomba menawarkan kemudahan, mengurangi persyaratan, dan membuka pintu bagi perusahaan-perusahaan AS seolah-olah mereka adalah agen komersial bagi perusahaan-perusahaan AS. Lebih buruk lagi, ucapnya, Madbouly menyatakan bahwa Mesir akan mengurangi peran negara dalam perekonomian demi sektor swasta, padahal sebenarnya, ini tidak lebih dari sekadar kedok untuk menyerahkan sektor-sektor vital kepada pengaruh asing.
”Sektor energi, infrastruktur, transportasi, komunikasi, industri, dan pendidikan, semuanya diprivatisasi untuk perusahaan-perusahaan asing, yang dipimpin oleh perusahaan-perusahaan Amerika,” terangnya.
Menurutnya, ini adalah kolonialisme ekonomi modern yaitu mengendalikan titik-titik produksi dan jasa tanpa perlu pendudukan militer. Yang membuatnya miris, kebijakan-kebijakan ini dianggap sebagai reformasi struktural oleh penguasa Mesir, padahal sejatinya adalah dominasi penjajah atas matapencaharian, kekayaan, dan nasib rakyat.
Haram
Jubir mengatakan, kerja sama rezim Mesir-AS adalah haram dan dilarang dalam Islam. Ia beralasan Amerika adalah negara kafir yang aktif memerangi umat Islam. Ia mengutip surah Al-Maidah ayat 51 sebagai landasannya, “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai sekutu.”
“AS adalah pemimpin yang paling memusuhi Islam dan kaum muslim. Setiap pemberdayaan ekonomi, politik, atau militer yang diberikan kepada mereka adalah haram hukumnya. Menjual kekayaan umat dan membiarkan perusahaan asing mengendalikan ekonomi adalah pengkhianatan terhadap amanah, pelanggaran hak rakyat atas kekayaan, dan korupsi di bumi,” ulasnya.
Ia menjelaskan, solusi masalah Mesir bukan melalui ketergantungan ekonomi kepada AS, melainkan dengan menegakkan Khilafah berdasar metode kenabian. “Khilafah akan mengembalikan kedaulatan pada syariat, memutus hubungan dengan negara-negara penjajah, dan membangun kembali ekonomi Islam di atas fondasi industri, pertanian, dan perdagangan yang kuat sesuai hukum Islam,” ungkapnya.
Ia menegaskan, hanya Khilafah yang dapat mencegah perusahaan-perusahaan kolonial memasuki Mesir, mengembalikan kekayaan ke status hukum yang sah sebagai milik umum yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk rakyat.
“Khilafah akan menghidupkan kembali sistem moneter sejati yang berbasis pada emas dan perak, yang menghilangkan segala bentuk inflasi, memelihara usaha dan tabungan rakyat, melarang riba, mengakhiri ketergantungan, dan memutus semua jalinan pengaruh asing,” jelasnya.
Ia mengatakan, umat Islam wajib menolak forum Kerja Sama Mesir-AS dan menyadari bahwa keselamatan tidak terletak melalui gerbang Gedung Putih, tetapi melalui kembali kepada Islam, menerapkannya dalam politik dan ekonomi di bawah Khilafah Rasyidah yang akan mengembalikan posisi umat, mengusir penjajah dari tanahnya, dan menegakkan keadilan sejati.
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu,” pungkasnya menyampaikan Al-Qur’an surah Al-Anfal: 24. [MNews/IA]
