Muslimah News, NASIONAL—Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data ketenagakerjaan Indonesia per Februari 2025 yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi dan didominasi oleh lulusan SMA dan SMK. Tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,76% atau sekitar 7,28 juta orang. Dari jumlah penganggur 7,28 juta itu, tamatan SMA menyumbang 28,01%, diikuti SMK 22,37%.
Banyak Faktor
Praktisi pendidikan Vita Yulia Indrasari, S.P. menilai, secara praktis banyak faktor penyebab banyaknya pengangguran yang didominasi lulusan SMA dan SMK. ”Pertama, walaupun pemerintah telah menetapkan batas minimal usia sekolah, pada kenyataannya masih banyak sekolah, terutama sekolah swasta yang menerima siswa kelas 1 SD di bawah usia 7 tahun. Ini jelas berkonsekuensi usia kelulusan mereka saat sekolah menengah. Sebagian lulusan belum memiliki KTP saat mereka lulus sehingga perusahaan tidak merekrut lulusan yang dianggap masih di bawah umur,” tuturnya kepada MNews, Selasa (27-5-2025).
Kedua, sambungnya, pendataan keterserapan kerja lebih mudah dideteksi di sektor formal, sedangkan lebih banyak lagi lulusan yang bekerja di sektor informal yang tidak terdata. ”Bukannya tidak bekerja, tetapi bidang usahanya tidak terdaftar, misal usaha warung, katering, rumah makan, kios kuliner, bengkel kecil, atau usaha lainnya,” terangnya.
Ketiga, sebutnya, sistem outsourcing yang menyulitkan lulusan untuk menjadi karyawan tetap perusahaan. ”Dengan sistem ini, dalam kontrak 6 hingga 12 bulan karyawan dianggap magang dan padanya hanya diberikan upah sekian persen UMR. Setelah kontrak selesai, jika tidak ada perpanjangan kontrak dan mendapatkan pekerjaan lain, maka statusnya kembali menjadi pengangguran,” bebernya.
Keempat, ucapnya, kesenjangan kompetensi yang diajarkan dengan yang dibutuhkan dunia kerja. Kesenjangan ini, menurutnya, bisa jadi disebabkan minimnya praktik kejuruan karena fasilitas praktik yang kurang tersedia dan bahkan belum update technology
”Kelima, kebijakan mempermudah pendirian SMK tapi kurang mempertimbangkan ketersediaan guru linear kejuruan yang kompeten, kebutuhan fasilitas praktik yang membutuhkan pembiayaan besar, serta link and match dengan dunia kerja yang hanya formalitas,” jelasnya.
Keenam, ia melanjutkan, visi pendidikan yang bergeser. “Lulusan yang berkarakter, cakap, dan terampil hanya menjadi jargon di balik motif kapitalisme materialisme. Sekolah menjadi pabrik tenaga kerja. Kebutuhan karakter dinisbatkan kepada kebutuhan dunia kerja. Terkadang attitude [sikap]tidak lebih penting daripada grooming [perawatan diri]penampilan,” urainya.
Ketujuh, ucapnya, ketika ukuran kesuksesan distandarkan kepada pencapaian material, pendidikan hanya diarahkan kepada bagaimana belajar itu untuk mendapatkan pekerjaan tertentu bukan membentuk sumberdaya unggul.
”Kedelapan, negara tidak memfasilitasi kebutuhan lapangan kerja sesuai kebutuhan. Negara lebih memilih memberikan bantuan tunai langsung yang dianggap lebih mudah secara prosedur dan lebih menguntungkan dalam pencitraan. Semuanya membuktikan negara belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan warga negaranya untuk menyelesaikan masalah keterserapan tenaga kerja,” jelasnya.
Kapitalisme
Namun faktor-faktor di atas, menurut Vita, hanyalah penyebab minor, sementara penyebab mayor, yaitu penerapan sistem pendidikan sekulerisme kapitalisme sering tidak mendapat perhatian.
”Padahal, ini semua muaranya adalah penerapan sistem pendidikan sekulerisme kapitalisme. Maka dibutuhkan perubahan paradigma dan sistem pendidikan dengan paradigma dan sistem Islam sebagai solusinya,” tuturnya.
Menurutnya, dalam sistem pendidikan sekularisme, sistem pendidikan yang seharusnya membentuk pola pikir masyarakat yang tinggi, didangkalkan hanya sekadar untuk tujuan materialisme. ”Bangkitnya negara hanya dilihat dari produktivitas dan kontribusi dalam pembangunan nasional dalam bentuk pajak dan devisa,” kritiknya.
Ia menambahkan, kekhawatiran dalam isu demografis justru dipersempit kepada isu tenaga kerja. ”Sistem pendidikan di Indonesia yang notabene negeri muslim terbesar di dunia sedang digiring dan dikerdilkan hanya sebagai pabrik tenaga kerja murah untuk mengisi kebutuhan negara industri di pasar global,” ulasnya.
Untuk mengurai masalah di atas, sambungnya, solusinya bukan hanya dengan menyediakan lapangan kerja semata, tetapi dibutuhkan perubahan paradigma pendidikan dengan mengubah sistem pendidikan yang ada menuju sistem pendidikan yang kuat, bervisi kebangkitan dan keunggulan yang berasaskan kepada keimanan kepada Allah Taala.
”Sistem pendidikan Islam yang diterapkan oleh Khilafah Islam terbukti telah menciptakan masa keemasan dengan generasi unggul dan terdepan, kesejahteraan yang merata, dan kemakmuran yang tidak terbayangkan pada masanya. Dengan paradigma pendidikan Khilafah, umat Islam bukan sekadar hidup menjadi aset ekonomi negara, tetapi menjadi penebar kebenaran sehingga menjadi umat terbaik,” pungkasnya. [MNews/IA]
