![[Kabar] Pengamat: Kepentingan Bisnis Korporasi Kian Menonjol pada Pelayanan Kesehatan](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2023/02/photo_2023-02-13_20-43-19.jpg)
Muslimah News, NASIONAL— Diberitakan, 158 Guru Besar Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia (UI) satu suara menilai terjadinya penurunan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan di Indonesia.
Dekan FK UI Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam mulanya menyinggung soal RUU Kesehatan yang akhirnya lahir menjadi UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023. “Tentu sebagai warga negara yang baik, kami semua dari awal menyetujui undang-undang dan juga PP (Peraturan Pemerintah) yang telah digariskan oleh pemerintah,” kata Ari dalam konferensi pers di Gedung FK UI, Jakarta Pusat, Jumat (16-5-2025).
Ia melanjutkan, tetapi di dalam perjalanannya ternyata ada komitmen yang tidak sesuai dengan UU dan juga PP, yang menyebabkan terganggunya proses pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan.
Ari mengatakan, selain soal kolegium persoalan yang belum lama ini dibicarakan yakni mutasi Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim B. Yanuarso. “Jadi ini ya terus terang saja, sekali lagi kami tidak minta apa-apa, kami minta Kementerian Kesehatan laksanakan undang-undang dan PP seperti yang tertulis di situ. Itu saja, tidak banyak-banyak kami minta untuk masalah ini,” jelasnya.
Kolegium adalah badan ilmiah yang menetapkan standar pendidikan dan kompetensi dokter spesialis yang dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menanggapi kritikan itu dengan mengatakan bahwa transformasi kebijakan yang dibuat demi kepentingan masyarakat.
Menonjol
Pengamat kebijakan publik Dr. Rini Syafri menilai, transformasi kesehatan yang dilegalkan pemerintah dengan pengesahan UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sejatinya industrialisasi kesehatan.
”Misal, disahkan intervensi pemerintah terhadap kolegium kedokteran menyebabkan hak otonom dokter yang penting bagi kesembuhan dan keselamatan jiwa pasien kian tergerus. Sebaliknya kepentingan bisnis korporasi kian menonjol pada pelayanan kesehatan. Terlihat dari domimasi korporasi pada setiap pilar sistem kesehatan,” ungkapnya kepada MNews, Jumat (23-5-2025).
Demikian juga, ia melanjutkan, kebijakan pendidikan kedokteran berbasis rumah sakit dan komunitas (hospital based). ”Pemerintah beralasan kebijakan ini untuk menyolusi kebutuhan masyarakat akan dokter spesialis. Namun, ditengarai kuat ini hanyalah menjawab kepentingan bisnis korporasi sistem kesehatan kapitalisme di era Universal Health Coverage. Demi menekan pengeluaran, dokter umum pun diizinkan melakukan tindakan operasi caesar, padahal bukan kompetensinya,” kritiknya.
Oleh karena itu, Rini berpendapat, industrialisasi kesehatan yang diaruskan Barat sejak awal abad ke 20 hingga saat ini begitu nyata bahayanya, ditambah biaya pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan melangit.
”Lebih dari itu, industrialisasi kesehatan berakibat peremehan otonomi dokter dan ilmu pengetahuan kedokteran itu sendiri. Akibatnya, jutaan jiwa melayang oleh buruknya kualitas pelayanan kesehatan,” sesalnya.
Rini mengungkap, meski dinyatakan pemerintah melalui Menkes bahwa berbagai agenda transformasi dilakukan untuk kepentingan masyarkat, tetapi sejatinya hanyalah dalih yang mempertegas kelalaian negara dalam mewujudkan kemaslahatan publik.
”Itu semua konsekuensi logis rumusan fungsi negara dalam sistem politik demokrasi sebagai regulator yakni pelayan kepentingan korporasi. Ilmu, kebenaran, juga para intelektual diabaikan. Bahkan diposisikan hanya sebagai penggerak roda industrialisasi sebagaimana di dunia kesehatan hari ini,” ulasnya.
Menurut Rini, keprihatinan pakar pendidikan kedokteran terhadap kebijakan transformasi sungguh beralasan, dan harus dilihat sebagai krisis politik kesehatan kapitalisme yang sudah memuncak.
”Terlebih ada penilaian 158 Guru Besar dari Fakultas Kedokteran UI dalam satu suara Salemba Berseru. Yakni, transformasi yang dilakukan pemerintah berakibat penurunan kualitas pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan,” terangnya.
Rini mengulas, kapitalisme ketika menjelma sebagai peradaban yang mendominasi kehidupan insan akan menjadi biang keladi penderitaan dan kesengsaraan umat manusia, dalam hal ini karena rusaknya kesehatan.
”Di hulu, karena peradaban sekulerisme merupakan determinan sosial kesehatan pabrik faktor pemicu kerusakan kesehatan masyarakat. Di hilir, sistem kesehatan yang terindustrialisasi begitu rapuh,” urainya.
Ini, ucapnya, ditandai dengan peningkatan angka pengidap berbagai persoalan kesehatan dan angka kematian fantastis dari waktu ke waktu.
Islam
Rini meyakini, saat Islam mewujud sebagai peradaban akan menyudahi berbagai krisis hari ini termasuk krisis kesehatan. ”Kehadiran peradaban Islam di abad ini yang berkarakter penyejahtera akan menyudahi pabrik faktor pemicu kerusakan kesehatan,” tandasnya.
Ia berargumen, pola kehidupan masyarakat Islam yang khas meniscayakan aktivitas kehidupan individu masyarakat terikat hukum syarak, baik penguasa maupun rakyat, sehingga nilai-nilai yang dibutuhkan dalam kehidupan insan hadir secara serasi, baik nilai moral, kemanusiaan, materi dan spritual, sebagai kunci rahasia terpeliharanya kesehatan masyarakat sepanjang hayat.
”Peradaban Islam yang dibangun di atas akidah Islam meniscayakan tewujudnya penghargaan dan pengakuan yang tinggi terhadap ilmu dan kebenaran. Pendapat berkaitan keahlian akan dikembalikan pada ahlinya, negara tidak dibenarkan mengintervensi kolegium kedokteran apapun alasannya,” yakinnya.
Di sisi lain, sambungnya, fungsi negara sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung) dalam konteks kesehatan, meniscayakan terwujudnya sistem kesehatan yang tangguh. ”Khususnya ketika sistem pendidikan kedokteran dan pelayanan dilingkupi spirit kesejahteraan,” tandasnya. [MNews/IA]
