Muslimah News, INTERNASIONAL— Konflik di Gaza telah memicu banyak perbincangan publik, salah satunya tentang Khilafah. Bahkan, memunculkan pernyataan dari PM Zion*s Benyamin Netanyahu yang akan memastikan kelangsungan hidup Zion*s dan tidak akan menerima keberadaan Khilafah.
Pernyataan tersebut pun mendapat tanggapan Direktur Institut Muslimah Negarawan (IMuNe) Dr. Fika Komara sebagai bentuk Khilafah-fobia. “Netanyahu membingkai perang brutalnya dalam konteks Khilafah-fobia yang ada di kalangan pemimpin Barat dan kelompok politiknya dengan maksud memperoleh dukungan dan restu mereka (Barat) atas perang brutalnya di Gaza dan serangannya terhadap Lebanon, Yaman, dan Suriah,” urainya.
Tanggapannya ini disampaikan dalam acara Bincang Hangat Tokoh Muslimah: “Gaza dan Ketakutan Barat akan Tegaknya Khilafah”, Jumat (16-5-2025), yang dihadiri ratusan tokoh muslimah, baik secara online maupun offline.
Fika yang juga ahli geopolitik ini menggambarkan, Netanyahu pun menggunakan istilah Mediterania karena merupakan Old Front atau medan perang lama antara kekuatan Islam dan Barat. “Sejak era Kekhalifahan Abbasiyah, pesisir Mediterania menjadi benteng ribath (perbatasan). Jadi, Netanyahu menggunakan narasi lama,” ucapnya.
Skenario Barat
Ketakutan ini, tambahnya, telah disimulasikan dan diformulasikan menjadi skenario Barat 2020. “Pada Desember 2024, Dewan Intelijen Nasional AS (National Intelligent Council/NIC) merilis laporan dalam bentuk dokumen berjudul “Mapping The Global Future” berisikan prediksi masa depan dunia tahun 2020,” jelasnya.
Dalam dokumen ini, tambahnya, salah satu prediksi yang akan terjadi pada tahun 2020-an adalah kebangkitan kembali Khilafah Islam (A New Chaliphate), yakni pemerintahan global Islam yang akan mampu melawan dan menjadi tantangan nilai-nilai Barat.
Bahkan, lanjutnya, Direktur Intelijen Nasional AS, Tulsi Gabbard, juga menyatakan kekhawatirannya yang mendalam tentang situasi Asia Selatan, khususnya di Bangladesh, dikaitkan dengan Khilafah. “Ancaman teroris Islam dan upaya global berbagai kelompok teroris diarahkan menuju ideologi dan tujuan yang sama, yaitu untuk memerintah dengan Khilafah Islam,” kata Tulsi dikutip Dr. Fika.
Begitu pula, ungkapnya, dengan front-front lain, seperti di Asia Tenggara dan ASEAN, yang menarasikan tentang perjuangan Palestina, meskipun ada pula negara yang tidak mendukung kemerdekaan Palestina, yaitu Singapura dan Myanmar.
Menyambungkan Narasi
Dengan kondisi ini, Fika mengingatkan agar kaum muslim tetap bisa menyambungkan narasi perjuangan Palestina dengan wacana Khilafah yang makin ditakuti Barat menjadi sebuah tawaran. “Ini karena kita pun masih melihat kekuatan yang konsisten melawan Zion*s—meskipun ada sedikit inkonsistensi—yakni di Indonesia, Malaysia, dan Brunei,” ucapnya.
Selain itu, ia menilai, perlu ada kompetisi antara narasi solusi dua negara dengan jihad karena saat ini di level diplomasi belum sampai ke narasi jihad.
“Tidak cukup hanya mengakui kemerdekaan Palestina, tetapi harus sudah sampai pada pergerakan yang menuju solusi Islam (jihad dan Khilafah),” jelasnya.
Menurut Fika, tantangan saat ini adalah terus memproduksi narasi-narasi yang secara substansi tidak baru, tetapi secara kontekstual atau kebutuhan zaman itu high context-nya pas. “Terutama di kalangan intelektual muslim, ulama, dan aktivis yang berada di garda terdepan dalam menyampaikan dan memproduksi narasi-narasi ini,” terangnya.
Dalam hal ini, ia menegaskan, tidak cukup hanya dengan narasi boikot dan kemanusiaan atau pembelaan penindasan sehingga dibutuhkan pembinaan politik, pengkaderan politik dalam dakwah, dan ini makin relevan.
“Butuh tsaqafah Islam yang plug-in, seperti kabel nancep langsung nyala, yang menggerakkan. Jadi, butuh narasi yang terkoneksi, yaitu narasi perjuangan yang lebih ideologis dengan pendekatan politis. Contohnya, pembebasan Baitulmaqdis yang dilengkapi dengan urgensi Khilafah sebagai institusi politiknya,” paparnya.
Visi Syariah
Selain itu, ulasnya, narasi tersebut menjadi penyambung masalah lokal di Indonesia dengan isu Palestina dengan visi syariah Islam. “Juga meleburkan konsep Islam dengan berita taktis di lapangan,” imbuhnya.
Untuk itu, ia mengungkapkan, diperlukan narator kebangkitan umat, serta pergerakan yang lebih politis dan ideologis sehingga perlu partai politik yang bisa menjadi narator, edukator, dan agregator umat sebagaimana firman Allah dalam QS Ali Imran: 104, “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”
“Amar makruf nahi mungkar adalah teks yang harus dipertemukan dengan konteks,” ujarnya.
Oleh karenanya, ia menyatakan sangat penting untuk menemukan kembali pergerakan Islam, yakni mengevaluasi narasi-narasi kebangkitan agar pesan politiknya utuh, kemudian bisa berkontestasi dengan narasi-narasi batil.
“Juga, merebut tafsir di era tumbling colossus (“raksasa” yang sedang ambruk) dan membangunkan “raksasa” baru yang sedang tidur (Khilafah yang sesuai metode kenabian),” pungkasnya. [MNews/RA]
